cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 757 Documents
 55   56   57   58   59 
Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional Yateni; Suyani; Lilik Prihatin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam perspektif hukum internasional serta mengkaji sinkronisasi antara ketentuan internasional dan peraturan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional Indonesia telah menyesuaikan sebagian besar prinsip dari International Labour Organization (ILO) dan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) 1990, masih terdapat hambatan implementatif di lapangan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, perlindungan sosial yang belum merata, serta keterbatasan akses bantuan hukum bagi PMI di negara tujuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan diplomasi ketenagakerjaan, pembentukan mekanisme pemantauan bersama antara pemerintah dan organisasi internasional, serta peningkatan kapasitas lembaga pelindung PMI.
Analisis Yuridis Terhadap Kebocoran Data Pribadi Yang Disebabkan Oleh Artificial Intelligent (Studi Kasus : Kebocoran Data Oleh Scatter Lab) Safwan Hangkiho
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1746

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pengelolaan data pribadi. Di era digital, data pribadi sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan, terutama dengan hadirnya kecerdasan buatan (AI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait kebocoran data pribadi, dengan fokus pada studi kasus Scatter Lab di Korea Selatan, yang melibatkan penggunaan data pribadi tanpa izin dalam pengembangan chatbot berbasis AI. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Di Korea Selatan, kebocoran data Scatter Lab diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPA) yang ketat, dengan sanksi administratif dan pidana yang berat. Sebaliknya, Indonesia hingga tahun 2022 belum memiliki regulasi komprehensif yang melindungi data pribadi secara spesifik, meskipun ada landasan hukum seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Studi ini menemukan bahwa sistem hukum Korea lebih maju, didukung oleh badan pengawas independen, yaitu Komisi Perlindungan Informasi Pribadi. Sebaliknya, kerangka regulasi di Indonesia masih membutuhkan penguatan, termasuk pembentukan lembaga pengawas independen. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang tegas untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan melindungi hak privasi individu. Penelitian ini merekomendasikan penyesuaian kebijakan di Indonesia agar selaras dengan standar internasional, seperti GDPR Uni Eropa, guna menjamin keamanan data pribadi di era digital
Analisis Komparatif Penerima Layanan Hukum Pro bono dengan Layanan Hukum Berbayar di Indonesia Sindy Tjotjomare; I Putu Edi Rusmana; Dewa Krisna Prasada; Dewa Ayu Putri Sukadana
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.1749

Abstract

This study aims to conduct a comparative analysis between recipients of pro bono legal services and paid legal services in Indonesia, focusing on their effectiveness, quality of legal assistance, and practical challenges, particularly in the Bali region. The research employs an empirical juridical method, which examines how law operates in practice (law in action). Primary legal materials include Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 on Guidelines for Providing Legal Services for the Poor in Court, and the Indonesian Advocates’ Code of Ethics, while secondary materials consist of legal literature and previous research. The findings reveal that the implementation of pro bono legal services has not been fully effective despite having a solid legal foundation. Major challenges include delayed disbursement of government funds, limited budget allocation, and insufficient facilities and human resources within legal aid institutions. These factors negatively affect the motivation, professionalism, and effectiveness of advocates in providing legal assistance to underprivileged communities. Conversely, paid legal services tend to operate more efficiently due to clear contractual relationships between lawyers and clients, supported by sufficient financial resources, resulting in higher service quality and client satisfaction. In conclusion, the disparity in effectiveness between pro bono and paid legal services is not solely driven by economic factors but also by the suboptimal implementation, funding mechanisms, and oversight of legal aid policies in Indonesia.
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang BUMN Ulil Amri; I Kadek Sudiarsana; Kalen Sanata; Reza Pramasta Gegana
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1755

Abstract

Pemisahan kekayaan negara dan BUMN telah membuka peluang untuk memidana BUMN sebagai entitas korporasi sebagaimana dalam KUHP Nasional dan UU BUMN Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan menganalisis bentuk harmonisasi konsep pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan UU No. 1 Tahun 2025. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian normatif menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan analisis preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 45 KUHP Nasional yang mengategorikan BUMN sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga selaras dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi diantaranya teori vicarious liability, teori directing mind, teori identifikasi dan teori pelaku fungsional, dan 2) UU No. 1 Tahun 2025 memisahkan BUMN dari negara (kekayaan negara) yang bertujuan untuk membuat demarkasi yang jelas antara tanggung jawab publik dan tanggung jawab korporasi. Pemisahan ini berarti kekayaan negara yang digunakan untuk penyertaan modal pada BUMN tidak lagi menjadi bagian dari APBN dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, bukan lagi berdasarkan sistem APBN. Pemisahan entitas tersebut mempertegas posisi BUMN sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Angelica Putri Purba; Hisar Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1756

Abstract

Anak sebagai saksi dalam perkara pidana merupakan pihak yang rentan menghadapi berbagai bentuk tekanan, baik psikologis maupun sosial, selama proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang komprehensif agar hak-hak anak tetap terjamin. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran kejaksaan dalam memberikan perlindungan terhadap anak saksi, sekaligus menganalisis bentuk-bentuk perlindungan yang diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan anak saksi mendapat perlakuan khusus yang ramah anak, termasuk penggunaan bahasa sederhana saat pemeriksaan, penyediaan ruang khusus yang kondusif, pendampingan psikolog maupun penasihat hukum, serta pembatasan frekuensi pemeriksaan agar tidak menimbulkan beban berlebih. Selain itu, kejaksaan berupaya menghindarkan anak dari kontak langsung dengan tersangka guna mencegah intimidasi. Keseluruhan upaya tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, perlindungan hukum yang dijalankan oleh kejaksaan berperan penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang humanis, adil, dan ramah anak.
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SUMATRA UTARA DALAM MENGATASI PENGGUNA NARKOBA (RESIDIVIS) Roma Roma Esi Sihaloho; Nurmaya Nurmaya R A Simanjuntak
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1761

Abstract

Recidivism is a major concern in the criminal justice system, which occurs when a person returns to commit a crime after serving a sentence or rehabilitation. In the case of narcotics crimes in Indonesia, the high recidivism rate reflects weaknesses in law enforcement and the ineffectiveness of rehabilitation programs. Recidivism involves factors such as environmental stress, substance addiction, and lack of social support. Prisons play a role not only as a place of punishment, but also as a forum for coaching so that inmates can improve themselves and return to society with positive behavior. However, rehabilitation for narcotics recidivists faces various complex obstacles. This study aims to identify the main causative factors of recidivism in the National Narcotics Agency of North Sumatra Province and formulate effective prevention strategies through rehabilitation to support policy development and preventive efforts in reducing the rate of narcotics recidivism in the region.
PERAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL SUMATERA UTARA DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA MEDAN Partomuan Partomuan Kristina Simbolon; Nurmaya Nurmaya R A Simanjuntak
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1762

Abstract

This study examines the function of investigators from the National Narcotics Agency of North Sumatra Province (BNNP) in combating illicit narcotics trafficking in Medan City, a role mandated by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The research concentrates on the operational execution of investigations, inter-agency coordination with other law enforcement bodies, and eradication activities achieved through public cooperation. The analysis indicates that BNNP investigators act as a pivotal entity, integrating technology-based intelligence with community participation to dismantle narcotics syndicates. Nevertheless, the overall efficacy of these investigations is impeded by both internal and external constraints. Consequently, the researcher recommends strengthening investigator capacity via intelligence training, allocating greater resources, and implementing systematic community empowerment programs to enhance public reporting and involvement. Executing these recommendations is expected to elevate the investigation success ratio and the effectiveness of counter-narcotics efforts in Medan City.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KURATOR ATAS PENGHILANGAN ATAU PENYEMBUNYIAN BARANG PAILIT Rocky Fx. Rocky Corrado Sitepu; Martono Martono Anggusti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1768

Abstract

Maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh kurator dalam, pemberasan harta pailit yang menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat sejauh mana pertanggung jawaban pidana yang diberikan kepada kurator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai dasar analisis, penelitian ini menyoroti Melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/Pid/2024, dilakukan analisis terhadap peran dan kewajiban kurator dalam pengelolaan serta penyelesaian aset pailit. Penelithan yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana sebenarnya penerapan pemidanaan kepada para kurator yang berbuat pelanggaran dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit serta bagaimana proses pengembaliannya kepada para kreditur dan juga debitur. Dalam upaya menghimpun dan mengintegrasikan seluruh data, penulis menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pelangaran yang dilakukan oleh kurator dapat menimbulkan tanggung jawab pidana apabila terbukti adanya unsur kesengajaan yang mengakubatkan kerugian dalam pengurusan harta pailit. Penerapan pemidanaan ini dapat menjadi jalan keluar agar para kurator dalam menyelesaikan tugas pengurusannya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penyimpangan pada saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Peran Tata Usaha Sebagai Penghubung Administrasi Surat Masuk Di Biro Hukum Kantor Gubernur Sumatera Utara Ruth Julianti Marbun; Haposan Siallagan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1769

Abstract

Administrasi memiliki peran yang sangat fundamental dalam mendukung kinerja birokrasi, khususnya dalam mengelola arus informasi melalui surat masuk. Di Biro Hukum Kantor Gubernur Sumatera Utara, bagian tata usaha menjadi unit strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai penerima dan pencatat dokumen, tetapi juga memastikan distribusi surat berjalan tepat sasaran, teratur, dan sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk menganalisis peran tata usaha dalam pengelolaan surat masuk, kendala yang dihadapi, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata usaha menjalankan lima fungsi utama, yaitu penerimaan dan pencatatan, pengolahan dan distribusi, monitoring tindak lanjut, pengarsipan, serta koordinasi dan peningkatan kapasitas pegawai. Namun, sejumlah hambatan masih ditemukan, antara lain tingginya volume surat masuk, keterbatasan sumber daya manusia, penggunaan sistem manual, kendala teknis dan keamanan, lemahnya koordinasi antarbagian, serta kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem digital, pelatihan SDM, serta penerapan SOP yang lebih ketat agar pengelolaan administrasi surat masuk dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Studi SDM dan Hukum Ketenagakerjaan pada Usaha Konveksi Mikro di Wilayah Kabupaten Bandung Marshanda Faza Shabira; Catharina Dewi Wulansari
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1775

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dilakukan pada usaha konveksi kecil, dengan mengambil contoh Elhasna Hijab Indonesia di Kabupaten Bandung. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekrutan tenaga kerja masih mengandalkan kerabat dan lingkungan sekitar, sementara pelatihan dilakukan secara mandiri tanpa dukungan dari pihak luar. Pembagian kerja sudah cukup jelas, namun tetap fleksibel sesuai kebutuhan produksi. Sistem pengupahan menggunakan dua cara, yaitu borongan untuk bagian tertentu dan gaji bulanan untuk bagian lainnya. Tantangan utama muncul dalam hal kedisiplinan pekerja karena sebagian besar berasal dari keluarga dan tetangga. Untuk mengatasinya, pemilik usaha menerapkan sistem peringatan serta penghargaan. Dari sisi hukum ketenagakerjaan, praktik yang dijalankan umumnya sudah sesuai aturan, meskipun masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti standar upah minimum dan pengaturan jam kerja. Penelitian ini menekankan bahwa dukungan pelatihan serta kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan agar pengelolaan tenaga kerja di konveksi mikro bisa lebih profesional.

Page 57 of 76 | Total Record : 757

 55   56   57   58   59 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue