Innovative: Journal Of Social Science Research
Innovative: Journal Of Social Science Research is a journal managed by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai which bridges researchers to publish research results in all scientific fields (multidiscipline). This includes the fields of education, health, law, economics, IT (Informatics Engineering), Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Fisheries, Agriculture, Social Humanities and other fields of science. Journal registered E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Articles
14,098 Documents
Konsep Moderasi Beragama Perspektif Lukman Hakim Saifuddin
Arifin, Ahmad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Moderasi merupakan sebuah kebaikan yang mendorong agar terciptanya keserasian sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara perseorangan, keluarga, masyarakat dan hubungan antar manusia yang lebih luas lagi cakupannya. Moderasi beragama lebih berfokus kepada pokok pegangan pada ajaran agama yang sifatnya ushuliyah atau kebenaran yang universal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang konsep Moderasi Beragama Perspektif Lukman Hakim Saifuddin berdasarkan buku karangannya yang berjudul “Moderai Beragama, terbitan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2019”. Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian tersebut dan mengungkapkan suatu masalah sebagaimana adanya berdasarkan data tertulis seperti buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang dipandang relevan dan mendukung. Adapun kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama mendorong inklusivitas, memungkinkan untuk saling belajar dan beradaptasi di antara individu dan kelompok agama. Hal ini mendorong individu untuk menanggapi keragaman tanpa ekstremisme, mempromosikan keadilan dan keseimbangan dalam pendekatan mereka terhadap nilai-nilai agama.
Tinjauan Yuridis Pengelolaan Piutang UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022
Prayuti, Yuyut;
Darma Aprianda, Adi;
Maya Sari, Vera;
Yusardi, Romi;
Susanti, Reni;
Al Iman, Abi Hakim
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Piutang merupakan hal yang umum dilakukan oleh pihak-pihak yang saling membutuhkan dalam jual beli baik barang maupun jasa. Hal ini dibutuhkan untuk kemudahan pelayanan dan pengadministrasian keuangan. Namun piutang harus dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengambil lokasi di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap pejabat pengelola piutang serta studi dokumen. Hasilnya, pengelolaan piutang di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan maupun solusi terhadap hambatan yang ditemukan. Hambatan yang ditemukan pun kurang berarti dan dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat tanpa harus melalui sengketa di pengadilan. Namun perlu dilakukan evaluasi kembali mengenai rincian pasal-pasal yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerja Sama, agar semua maksud dari kedua belah pihak dapat dijabarkan dengan lebih lengkap.
Legalitas Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia
Nuzul Fatoni, Mochamad;
Eva Lyanthi, Merline
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Keberadaan kesepakatan kerja yang melibatkan ketentuan terkait pengaturan tenaga kerja, di mana pekerja diminta untuk menyetujui atau menolak posisi pekerjaan yang akan menempatkannya sebagai karyawan atau sebagai bagian dari perusahaan yang mungkin dianggap sebagai pesaing atau pesaing potensial di dalam industri yang sama setelah berakhirnya hubungan kerja. Klausul semacam ini dibentuk sebagai respons terhadap kekhawatiran perusahaan bahwa mantan pekerjanya akan mengungkapkan informasi rahasia yang sangat berharga dan rahasia perusahaan kepada perusahaan baru tempat mereka bekerja. Namun, pada kenyataannya, klausul semacam ini membatasi hak pekerja, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek hukum yang terkait dengan penerapan klausul non kompetisi dalam perjanjian kerja sesuai dengan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan penelaahan literatur terkait aspek hukum melalui studi kepustakaan dengan analisis deskriptif untuk memahami bagaimana praktik-praktik yang ada berkaitan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan klausul non-kompetisi telah bertentangan dengan hak individu untuk memilih pekerjaan, yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang hak asasi manusia dan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia.
Collaborative Governance Of Garbage Cleaning And Tourism Development In Educational Content @Pandawaragroup
Ambar Kusuma Astuti;
Ramdhan Kurniawan;
Restu Auliani;
Alfa Santoso Budiwidjojo Putra;
Eva Desembrianita
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6657
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui peran pemangku kepentingan dalam konten tiktok @pandawaragroup sebagai pengelola pariwisata; 2) tata kelola kolaboratif pembersihan sampah dan pengembangan pariwisata dalam konten edukasi tiktok @pandawaragroup. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah konten edukasi tiktok @pandawaragroup. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pengamatan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengelolaan kawasan wisata dalam konten edukasi tiktok @pandawaragroup di beberapa Kawasan yang memprihatinkan membutuhkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan pariwisata dan elemen pemerintah dalam menyokong potensi pengembangan paiwisata; (2) Dalam kolaborasi ini, pandawara dan pemerintah setempat mengambil tindakan untuk membersihkan area yang kotor dan menyediakan peralatan yang diperlukan. Pandawara berhasil menerapkan strategi komunikasi efektif melalui media untuk menyampaikan pesan guna meningkatkan kesadaran lingkungan kepada masyarakat. Dengan terus memperkuat kolaborasi ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk pengembangan pariwisata.
Hubungan Antara Penggunaan Media Sosial Dengan Kestabilan Emosi Pada Remaja Siswa Kelas Xii Smk Negeri 1 Pemalang
Reni Lestari;
S.R. Retnaningdyastuti;
Argo Widiharto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6658
Masa remaja merupakan masa peralihan yang banyak pengetahuan pada setiap tahap perkembangannya, mayoritas dari mereka memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik namun berpotensi masalah ketika mereka mengalami perubahan emosi akibat penggunaan media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari hubungan antara penggunaan media sosial dengan kestabilan emosi pada remaja siswa kelas XII SMK Negeri 1 Pemalang. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional, populasi yang digunakan penelitian ini sebanyak 214. Sampel pada penelitian ini yaitu 120 siswa dengan teknik proportional random sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa nilai sig. (2-tailed) diperoleh 0,000 < 0,05 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media sosial dengan kestabilan emosi siswa. Berdasarkan uji korelasi pearson product moment, diperoleh nilai r hitung sebesar -0,319, sedangkan r table untuk jumlah sampel 120 adalah -0,319. Nilai r hitung menunjukkan hubungan yang negatif, hubungan negatif tersebut memiliki arti semakin tinggi penggunaan sosial media siswa maka semakin rendah kestabilan emosi siswa, dan juga sebaliknya jika semakin rendah penggunaan sosial media siswa maka semakin tinggi pula kestabilan emosi siswa.
Analisis Perbedaan Pendapatan Usaha Tambak Udang Vaname Secara Monokultur dan Polikultur Di Desa Panggoosi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan
Febriyanti Ayu Lestari;
Ine Fausayana;
Wa Ode Yusria
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6659
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perbedaan pendapatan usaha budidaya udang vannamei secara monokultur dan polikultur di Desa Panggoosi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan (2) mengetahui kelayakan usaha budidaya udang vaname secara monokultur dan polikultur di Desa Panggoosi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petambak udang vannamei sebanyak 220 orang yang terdiri dari petambak monokultur dan polikultur. Penentuan sampel dilakukan secara Cluster Random Sumpling dan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error sebesar 15% dimana terdapat 17 petambak dengan pola monokultur dan 20 petambak dengan pola polikultur. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari petani tambak yang melakukan usaha tambak dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pencatatan laporan atau dokumen. Metode analisis data menggunakan analisis pendapatan, uji t dan R/C Ratio. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah rata-rata pendapatan usaha tambak udang vannamei secara monokultur dan polikultur. Usaha tambak udang secara monokultur sebesar Rp. 31.422.049,14/hektar/musim panen dan usaha tambak udang secara polikultur sebesar Rp. 5.634.861,99/hektar/musim panen. Kedua, pendapatan pola monokultur dan R/C ratio usaha tambak udang monokultur dan polikultur > 1 yang berarti usaha tambak udang monokultur dan polikultur layak atau menguntungkan bagi petambak.
Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Menegakkan Hak Konsumen Di Indonesia
Yusuf Daeng;
Juni Kasmira;
Arlenggo Guswandi;
Jefri T;
Bambang Keristian;
Ahmad Khomeini Nasution
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6660
Lembaga perlindungan konsumen memiliki peran yang penting dalam menegakkan hak-hak konsumen di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran yang dimainkan oleh lembaga perlindungan konsumen dalam menjaga hak-hak konsumen di tengah dinamika pasar yang berkembang pesat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelusuran dan analisis berbagai literatur terkait hukum konsumen, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang terkait dengan lembaga perlindungan konsumen di Indonesia. Analisis dilakukan terhadap peran lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta bagaimana lembaga-lembaga ini berkolaborasi dalam melindungi hak-hak konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga perlindungan konsumen memegang peranan krusial dalam menegakkan hak-hak konsumen di Indonesia. Mereka tidak hanya memberikan bantuan dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia jasa/barang, tetapi juga melakukan advokasi, pendidikan konsumen, dan pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan konsumen. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi lembaga perlindungan konsumen, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pasar. Oleh karena itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas lembaga perlindungan konsumen melalui sinergi antarlembaga, penguatan regulasi, dan pengembangan strategi baru dalam menangani permasalahan yang muncul di era digital saat ini.
Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap RokokI legal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
Yusuf Daeng;
Lina Lina;
Mangaratua Mangaratua;
Rikardo Rikardo;
M. Adri;
Fhauzan Fhauzan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6661
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Indonesia. Rokok ilegal tanpa pita cukai menjadi isu yang signifikan dalam ekonomi dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang cukai dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Studi ini mendeskripsikan landasan hukum yang mengatur cukai, peraturan mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi konsumen dari produk ilegal yang berbahaya. Penelitian ini juga menganalisis potensi dampak buruk terhadap kesehatan konsumen serta kerugian ekonomi dan perpajakan yang ditimbulkan akibat peredaran rokok ilegal. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk melindungi konsumen dari rokok ilegal tanpa pita cukai. Namun, implementasi hukum dan penegakan peraturan masih menjadi tantangan dalam mengatasi masalah ini. Perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal memerlukan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif serta upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mengurangi peredaran produk ilegal yang merugikan bagi kesehatan dan keuangan masyarakat.
Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi
Yusuf Daeng;
Nasri Linra;
Atan Darham;
Derry Handrianto;
Risky Risandy Sianturi;
Denny Martin;
Rendy Pratama Putra;
Hendi Saputra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6662
Perlindungan data pribadi menjadi krusial di era digital saat ini, terutama dengan peningkatan signifikan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran informasi pribadi secara daring. Tinjauan terhadap kerangka hukum perlindungan privasi menjadi esensial dalam memahami tantangan, kebutuhan, dan dampak dari peraturan yang ada terhadap perlindungan data pribadi. Artikel ini bertujuan untuk menggali kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam era digital. Dengan menggunakan pendekatan analisis peraturan dan praktik hukum yang ada, artikel ini memaparkan evolusi perlindungan privasi dari peraturan tradisional hingga peraturan yang lebih komprehensif di berbagai yurisdiksi. Diskusi ini menyoroti tantangan utama yang dihadapi oleh kerangka hukum saat menghadapi inovasi teknologi yang terus berkembang. Adapun masalah-masalah seperti perlindungan data lintas batas, penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, serta keterlibatan entitas non-negara dalam pengelolaan data pribadi menjadi fokus dalam analisis ini. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi dampak regulasi perlindungan data terhadap organisasi, individu, dan perkembangan ekonomi di tengah revolusi digital. Analisis terhadap kepatuhan, tanggung jawab, dan upaya-upaya inovatif dalam memenuhi standar perlindungan data juga menjadi perhatian utama dalam tulisan ini. Melalui kerangka hukum yang disajikan dalam artikel ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terhadap perlindungan data pribadi dalam konteks global dan lokal. Implikasi praktis dan saran-saran kebijakan diakhiri sebagai upaya untuk menghadapi tantangan masa depan dalam memperkuat perlindungan data pribadi di era digital yang terus berkembang.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kadaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Yusuf Daeng;
Nanda Nanda;
Afrimatika Dewi;
Rian Rahmadi;
Aris Yuliyanta;
Firdaus Firdaus
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6663
Penelitian ini mengulas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait informasi tanggal kadaluwarsa produk makanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi undang-undang dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan yang melewati tanggal kadaluwarsa. Metode penelitian melibatkan analisis terhadap peraturan hukum yang ada, studi kasus terkait pelaksanaan hukum terhadap informasi tanggal kadaluwarsa, serta wawancara dengan berbagai pihak terkait termasuk otoritas pengawas dan produsen makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang penting bagi perlindungan konsumen terkait informasi tanggal kadaluwarsa produk makanan. Namun, terdapat kekurangan dalam penegakan hukum secara konsisten di tingkat penjualan produk dan pemahaman yang kurang optimal dari konsumen mengenai hak mereka terhadap informasi ini. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang lebih efektif baik dari pemerintah maupun pihak industri untuk memastikan implementasi undang-undang yang lebih efektif guna melindungi konsumen terhadap produk makanan yang telah melewati tanggal kadaluwarsa.