cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iva Rachmawati
Contact Email
iva.rachmawati@upnyk.ac.id
Phone
+62895359452192
Journal Mail Official
adminjpw@upnyk.ac.id
Editorial Address
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Jln. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55284
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Pena Wimaya
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
ISSN : 27984346     EISSN : 27984346     DOI : https://doi.org/10.31315/jpw.v3i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Pena Wimaya (Publikasi E-Journal Hubungan Internasional) adalah Jurnal yang mempublikasikan kajian mengenai isu-isu hubungan internasional. Jurnal ini dibuat untuk memfasilitasi dan juga menjadi wadah pemikiran kritis dan positif bagi mahasiswa yang ingin mempublikasikan karya tulis ilmiahnya. Tim Redaksi dari Jurnal Pena Wimaya merupakan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta yang telah melalui tahap seleksi oleh dosen pembimbing. Dengan adanya Pena Wimaya, diharap mahasiswa mampu untuk berani dalam mempublikasikan hasil pemikiran yang telah ditempa dalam kehidupan perkuliahan, hal ini juga sekaligus implementasi dari nilai-nilai Widya Mwat Yasa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 79 Documents
 4   5   6   7   8 
INDONESIA-JAPAN REDD+ DALAM PENINGKATAN TARGET PENGURANGAN EMISI PLAN FOR GLOBAL WARMING COUNTERMEASURES (PGWC) TAHUN 2021 Ariansyah, Fernanda Dewa; Anggraini, Melaty
Jurnal Pena Wimaya Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v4i2.12541

Abstract

Isu lingkungan seperti pemanasan global tengah menjadi isu yang dihadapi komunitas dunia. Jepang merupakan salah satu negara maju yang kerap bekerja sama dengan negara berkembang untuk mengurangi emisi penyebab pemanasan global. Pada tahun 2013-2018, Jepang bekerja sama dengan Indonesia melalui skema Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation(REDD+) untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan tata guna lahan. REDD+ merupakan salah satu upaya Jepang dalam Plan for Global Warming Countermeasures (PGWC) untuk melawan pemanasan global di lingkup internasional. Pada tahun 2021, Jepang meningkatkan target penurunan emisi sebesar 46% dalam PGWC sebagai bentuk keseriusan Jepang dalam memerangi isu tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan kerja sama Indonesia-Japan REDD+ dengan peningkatan target penurunan emisi dalam PGWC. Penelitian ini menggunakan konsep bantuan luar negeri dan kerja sama internasional dari K.J. Holsti. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dari wawancara dengan Kedutaan Besar Jepang dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu kerja sama Indonesia-Japan melalui REDD+ terhitung cukup berhasil dalam berkontribusi terhadap kenaikan target penurunan emisi Jepang sebesar 46%. Kerja sama ini juga mendorong Jepang untuk melakukan kerja sama di sektor konservasi hutan dan tata guna lahan dengan negara berkembang lainnya.
Enhancing Humanitarian Efforts Through Diplomatic Networks : A Study Case of International Committee of The Red Cross Humanitarian Diplomacy in Creating Funding Mechanism Mubin, Sayyidul
Jurnal Pena Wimaya Vol. 3 No. 2 (2023): Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v3i2.10142

Abstract

Humanitarian diplomacy is an effort to protect human beings, especially in conflict areas. The ICRC's worldwide humanitarian operations require sufficient funding to carry out its activities. Development of the direction of ICRC's humanitarian diplomacy is also being carried out to provide maximum impact on humanitarian issues. This paper will answer how the ICRC builds a funding network through humanitarian diplomacy. This study uses Literature Reviews from books and journals regarding humanitarian diplomacy as a basis for thinking in writing. A qualitative pattern is used to process the findings and data obtained from the results of a literature review of articles, books and journals related to the research topic. This research uses descriptive analysis so that the author will examine the data obtained in the form of news, reports, statements and books. which discusses the activities of the ICRC. The result of this research is that the ICRC builds community networks with state and non-state actors to ensure funding for the organization's operations. This effort is carried out by the ICRC to ensure that their humanitarian operations continue, so that there is no reason why funds are a problem in the organization's humanitarian operations.
The BOOMERANG MECHANISM IN HUMAN RIGHTS ADVOCACY: BALOCH LONG MARCH AGAINST CHINA-PAKISTAN ECONOMIC Br Karo, Ameta Novelia; Jatmika, Muhammad Indrawan
Journal Pena Wimaya Vol 5 No 2 (2025): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transnational advocacy networks (TANs) and the “boomerang” pattern of influence can bypass domestic repression and internationalise local human rights struggles, as shown by the 2023–2024 Baloch Long March. Pakistani activists led by the women's organisation Baloch Yakjehti Committee (BYC) marched from Gwadar to Islamabad to demand justice for enforced disappearances and extrajudicial killings in Balochistan, facing censorship, arbitrary arrests, and state violence. When local channels were blocked, movement leaders allied with international NGOs (Amnesty International, Human Rights Watch) and global media to present their plight to the UN and international public. This strategy led to UN expert statements in early 2025 and international media coverage, increasing pressure on Pakistan's government. This study examines how the Long March employed external pressure to highlight human rights violations associated with the China–Pakistan Economic Corridor, utilizing Keck and Sikkink's “boomerang” framework and other norm-based theories. Despite Pakistani authorities' repressive measures (information blackouts, protest bans), the international outcry raised the cost of rights abuses and internationalised the Baloch cause. This paper demonstrates how marginalized activists utilized global media and networks to advocate for domestic rights.
Analisis Strategi Ekspansi bisnis TSMC ke Pasar Global Melalui Pembangunan Fasilitas Produksi di Kumamoto Tahun 2021 Aqshal Ilham Ramadhan; RESA RASYIDAH
Journal Pena Wimaya Vol 5 No 2 (2025): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri semikonduktor global merupakan sektor strategis yang menopang ekosistem teknologi modern, mulai dari perangkat komunikasi, kendaraan listrik, hingga sistem berbasis Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) memegang peranan sentral dengan menguasai lebih dari 60% pangsa pasar foundry global. Namun, dinamika rantai pasok global yang terganggu akibat pandemi COVID-19 mengungkapkan kerentanan konsentrasi produksi di satu wilayah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mendorong TSMC melakukan ekspansi fasilitas produksi ke Kumamoto, Jepang, pada tahun 2021, serta bagaimana strategi ekspansi bisnis internasional tersebut memperkuat jejaring produksi global perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan ekspansi TSMC ke Jepang didorong oleh enam faktor utama: keberadaan ekosistem industri semikonduktor dan otomotif yang mapan, insentif pemerintah Jepang dalam bentuk subsidi investasi, kebutuhan pasar domestik Jepang terhadap chip otomotif dan elektronik, strategi diversifikasi lokasi produksi untuk mitigasi risiko rantai pasok, tren pergeseran industri semikonduktor global ke Asia Timur, serta kemitraan strategis dengan perusahaan Jepang. Penulis berargumen bahwa langkah TSMC ini merepresentasikan model ekspansi bisnis berbasis friendshoring dan integrasi jejaring produksi regional. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa ekspansi TSMC ke Kumamoto bukan hanya meningkatkan kapasitas produksi global perusahaan, tetapi juga memperkuat ekosistem industri semikonduktor di Jepang.
TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI ADAPTASI FINTECH DI KAWASAN ASEAN Gultom, Yosua Saut Marulitua; Egaikmal, Najwa Khabiza; Sianturi, Andrew Matthew; Manullang, Abel Josafat
Journal Pena Wimaya Vol 6 No 1 (2026): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v6i1.12542

Abstract

Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan fenomena perkembangan teknologi yang mendorong transformasi digital bidang ekonomi di ASEAN. Melalui kerangka kerja yang telah tercipta seperti ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dan ASEAN Economic Community, negara-negara ASEAN telah menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah teknologi dalam kegiatan ekonomi. Bersamaan dengan hal itu, teknologi finansial adalah fasilitas yang berpotensi mengarahkan ASEAN pada tahap-tahap perubahan dan transformasi hingga akhirnya berada pada level masyarakat 5.0. Perubahan level yang bersifat sosio-ekonomi ini pada akhirnya memuat tantangan yang perlu untuk diperhatikan oleh para aktor sehingga dapat menjawab peluang dengan lebih tepat sasaran. Tulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan pengambilan data dari studi pustaka dan liputan media. Kata Kunci: ASEAN, Transformasi Digital, Masyarakat 5.0 .
ANALYSIS OF CHINA COMPLIANCE TO CONVENTION ON ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW): STUDY CASE OF BRIDE TRAFFICKING IN CHINA Rafadini, RA. Najmi Sasikirana; Ratnawati
Journal Pena Wimaya Vol 6 No 1 (2026): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v6i1.14145

Abstract

This study evaluates China’s compliance to Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in the response of the rise of case study of Bride Trafficking in China. Past studies about Bride Trafficking have had found that this issue is originated from demographic crisis whereas girls is less than boys in China. Quantitative methods is used to perceive about how China’s managing their policy after ratificate CEDAW to battling Bride Trafficking. There is 3 Indicator that can determine China’s compliance for CEDAW in battling Bride Trafficking; Output, Outcome, and Impact that concluded from Sara McLaughlin Mitchell dan Paul R. Hensel theory. From the Output, China’s already have 2 internal policies, and it allign with the Outcomes that China’s actively seeking for international cooperation mostly in ASEAN. But the Impact revealed that China’s is in the Active category but Non-Compliance. China’s still actively spreading information they know about Bride Trafficking, but ironically this issue is still not over yet. This study aims to contribute to International Relations study, especially about Human Trafficking. Moreover, hopefully this study can helps NGOs or China’s Goverment to construct policy making in practical wayKeyword: China; CEDAW; Bride Trafficking; International Regime; Compliance to International Regime
GREECE’S COMPLIANCE WITH THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION (CFR-EU) IN THE EUROPEAN REFUGEE CRISIS 2015-2023 Steni, Chelsea Dimare; Muharjono
Journal Pena Wimaya Vol 6 No 1 (2026): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v6i1.15957

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas mengenai krisis pengungsi Eropa sejak tahun 2015-2023 yang menempatkan Yunani sebagai negara gerbang utama Uni Eropa, dengan lonjakan kedatangan yang sangat tinggi dan tekanan kemanusiaan yang berkelanjutan. Penelitian ini akan menganalisis bentuk kepatuhan Yunani terhadap rezim CFR-EU menggunakan kerangka Ronald B. Mitchell (Output, Outcomes, Impact) serta kategorisasi Sara McLaughlin Mitchell & Paul R. Hensel untuk mengidentifikasi kategorisasi kepatuhan. Data bersumber dari studi kepustakaan yang diambil melalui kebijakan domestik, instrumen hukum UE, serta laporan lembaga internasional yang berasal dari sumber resmi. Hasilnya menunjukkan bahwa indikator output terpenuhi melalui adopsi legislasi, program ESTIA, pendekatan hotspot, dan implementasi Kesepakatan Uni Eropa-Turki (2016); indikator outcomes dan impact hasilnya masih lemah, yang tercermin dari bukti-bukti seperti kelebihan kapasitas di kamp penampungan, maraknya praktik pushback, akses layanan dan bantuan hukum yang terbatas, serta kebijakan domestik yang memperketat prosedur suaka pasca-2019. Temuan mengarah pada bentuk kepatuhan “passive compliance” yaitu kondisi dimana suatu negara mengadopsi dan menjalankan komitmennya melalui kebijakan dan pembentukan kerangka hukum, tetapi implementasi substantif tidak konsisten dan dampaknya terbatas, sehingga muncul compliance gap antara komitmen formal dan perlindungan hak terhadap pengungsi di lapangan. Kata kunci: CFR-EU; Yunani; Krisis pengungsi; Passive compliance; Abstract This research examines the European refugee crisis from 2015 to 2023, which has made Greece the primary gateway to the European Union, experiencing a significant surge in arrivals and ongoing humanitarian pressure. This study analyses Greece's compliance with the CFR-EU regime using Ronald B. Mitchell's framework (Output, Outcomes, Impact) and Sara McLaughlin Mitchell and Paul R. Hensel's categorisation to identify compliance categories. Data are sourced from literature studies, domestic policies, EU legal instruments, and reports from international institutions, all of which are official sources. The results show that output indicators are met through the adoption of legislation, the ESTIA programme, the hotspot approach, and the implementation of the EU-Turkey Agreement (2016); while the outcomes and impact indicators are still weak, as reflected in evidence such as overcapacity in detention camps, rampant pushback practices, limited access to services and legal aid, and domestic policies that tighten asylum procedures post-2019. The findings point to a form of ‘passive compliance,’ a condition in which a country adopts and implements its commitments through policies and the establishment of a legal framework, but substantive implementation is inconsistent and the impact is limited, resulting in a compliance gap between formal commitments and the protection of refugee rights in the field. Keywords: CFR-EU; Greece; Refugee crisis; Passive compliance;
PATH DEPENDENCE DAN “JALAN BUNTU” REFORMASI KAFALA DI QATAR Putri, Riyatul Adita; Suharman, Yoga
Journal Pena Wimaya Vol 6 No 1 (2026): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v6i1.16206

Abstract

Reformasi sistem kafala yang dilakukan oleh pemerintah Qatar pada tahun 2020 dinilai belum berhasil menghapus praktik eksploitasi terhadap pekerja migran. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab masih dipertahankannya praktik kontrol penuh majikan dengan memanfaatkan kerangka berpikir path dependence dan metode penelusuran proses. Hasil menunjukkan bahwa kegagalan reformasi kafala pada tahun 2020 merupakan konsekuensi dari ketergantungan terhadap jalur kebijakan lama (initial policy formation), yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) keputusan awal Qatar pada tahun 1950-an untuk mengadopsi sistem kafala sebagai warisan kolonial Inggris menjadi critical juncture atau momen kritis yang membentuk struktur tata kelola ketenagaakerjaan berbasis kontrol penuh sponsor dan menyisakan jalur institusional jangka panjang; (2) increasing returns yang menjadi basis efisiensi ekonomi negara dan elit bisnis; (3) bias status quo institusi politik sebagai strategi elit menciptakan sistem kafala sehingga cukup sulit diubah. Konsekuensinya, ketiga aspek tersebut menciptakan jalur kunci (lock-in-effect) yang membuat reformasi hanya parsial tanpa menghapus akar pengabaian hak-hak pekerja migran. Studi ini berkontribusi dalam membingkai pemahaman isu pekerja migran dan praktik kelembagaan dalam hubungan internasional dari sudut pandang path dependence di Qatar.
THE INDONESIAN DPD'S ROLE AND POTENTIAL AS A LABORATORY OF SUBNATIONAL PARLIAMENTARY DIPLOMACY Hastira, Muhammad Fajhriyadi
Journal Pena Wimaya Vol 6 No 1 (2026): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v6i1.16246

Abstract

The development of global diplomacy reveals an increasing role for subnational actors in international relations, alongside the strengthening of decentralization and multilevel governance. In Indonesia, this phenomenon creates an opportunity for the Regional Representative Council (DPD RI) to contribute by representing regional interests. This study aims to analyze the position, potential, and limitations of the DPD in Indonesia's subnational diplomacy, employing a descriptive qualitative approach that integrates the theories of paradiplomacy and parliamentary diplomacy. The findings reveal that the DPD has significant potential to serve as a laboratory for paradiplomacy, particularly through its coordinative, advocacy, and facilitative roles in promoting regional interests with an international dimension. However, this role has not been optimized due to limitations in formal authority, the lack of institutionalized mechanisms for region-based diplomacy, and the dominance of executive actors and the DPR in the national diplomatic structure. This study concludes that strengthening the role of the DPD requires regulatory adjustments, enhanced collaboration among the DPD, DPR, and the MOFA, and the development of a diplomatic agenda based on regional strengths. Theoretically, this study contributes to the enrichment of subnational parliamentary diplomacy studies, and practically offers policy directions towards a more inclusive and multilevel Indonesian diplomacy.

Page 8 of 8 | Total Record : 79

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2026): Jurnal Pena Wimaya Vol 5 No 2 (2025): Jurnal Pena Wimaya Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Pena Wimaya Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Pena Wimaya Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Pena Wimaya Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Pena Wimaya Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pena Wimaya Vol 3, No 2 (2023): Pena Wimaya Vol. 3 No. 2 (2023): Pena Wimaya Vol 3, No 1 (2023): Jurnal PenaWimaya Vol 2, No 2 (2022): Vol 2, No 2 (2022): Pena Wimaya Vol 2, No 1 (2022): Vol 2, No 1 (2022): Pena Wimaya Vol 1, No 1 (2021): Vol 1, No 1 (2021): Pena Wimaya More Issue