cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iva Rachmawati
Contact Email
iva.rachmawati@upnyk.ac.id
Phone
+62895359452192
Journal Mail Official
adminjpw@upnyk.ac.id
Editorial Address
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Jln. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55284
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Pena Wimaya
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
ISSN : 27984346     EISSN : 27984346     DOI : https://doi.org/10.31315/jpw.v3i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Pena Wimaya (Publikasi E-Journal Hubungan Internasional) adalah Jurnal yang mempublikasikan kajian mengenai isu-isu hubungan internasional. Jurnal ini dibuat untuk memfasilitasi dan juga menjadi wadah pemikiran kritis dan positif bagi mahasiswa yang ingin mempublikasikan karya tulis ilmiahnya. Tim Redaksi dari Jurnal Pena Wimaya merupakan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta yang telah melalui tahap seleksi oleh dosen pembimbing. Dengan adanya Pena Wimaya, diharap mahasiswa mampu untuk berani dalam mempublikasikan hasil pemikiran yang telah ditempa dalam kehidupan perkuliahan, hal ini juga sekaligus implementasi dari nilai-nilai Widya Mwat Yasa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 75 Documents
 4   5   6   7   8 
POLICIES ON GENDER-BASED SEGREGATION AND SEXUAL HARASSEMENT IN TRANSJAKARTA: A Q-METHODOLOGY STUDY Syaifullah, Alfarel Ridwan
Jurnal Pena Wimaya Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v5i1.14534

Abstract

As the backbone of the metropolitan citizen’s mobility activities, public transportshould be a safe space from sexual harassment. Various efforts have been taken by thegovernment and service providers, such as gender-based space segregation in the form of “Women-Only Space”. Yet, sexual harassment still haunts public transportation users to this second, indicating that the current initiatives are partially ineffective. With the evolving understanding of gender and the acts of sexual harassment, a study of the implementation of “Women-Only Space” becomes crucial. Using Transjakarta as a case study, this research applies Q-Methodology analysis to interpret the diverse perceptions of the citizens regarding the issue. Then, the research findings are validated through interviews with experts in the field of gender equality and public transportation. The results of this study shows the imperfect implementation of “Women-Only Space” and other sexual harassment interventions is caused by three factors: ambiguity in defining sexual harassment, institutional failure to enhance collective awareness of sexual harssment, and the limited scope of “Women-Only Space” itself in protecting the users. In the final part, strategic steps to improve the “Women-Only Space” policy and other initiatives are outlined to prevail over the long-term war against sexual harassments in public transportation. Keywords: Gender-Based Segregation, Public Perception, Q-Methodology, SexualHarassment, Transjakarta
STATECRAFT KETIGA BAGI POST KONFLIK ISRAEL-PALESTINA 2023 Janah, Faidatul; Ahmad, Munawar
Jurnal Pena Wimaya Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v5i1.13402

Abstract

Konflik Israel Palestina yang berkepanjangan menjadi isu global yang tengah memanas di akhir tahun 2023 ini. Serangan Hamas kepada Israel pada 7 Oktober lalu telah meluluhlantahkan Palestina kembali. Pada penelitian ini, Penulis menganalisis konflik yang telah terjadi menggunakan teori Postmodernism yang berorientasi pada pengetahuan di balik serangan yang dilakukan oleh Hamas. Demikian Geneologi sejarah sebagai perspektif yang digunakan dalam penelitian ini guna mengetahui alur sejarah masa lalu hingga masa kini. Metode yang digunakan berupa Studi Pustaka (Library Research) dengan jenis penelitiannya berupa kualitatif yaitu dengan mengutip literatur dari buku, jurnal, artikel, dan wacana isu konflik dari berita Internasional. Hasil penelitiannya yaitu : 1) Pengetahun di balik serangan Hamas kepada Israel yaitu tidak terlepasnya dukungan dari Iran kepada Hamas atas kebebasan Palestina. Hal ini serangan terjadi sebagai “reaksi” atas perlakuan Israel dalam menjajah Palestina. Adapun yang menjadi sebab kekerasan yang dilakukan Hamas adalah mengenai Ideologi dan history demografi. 2) Statecraft kedua fase mengalami kegagalan, maka penulis menawarkan sebagai upaya mencapai perdamaian dengan reunifikasi dua negara yang berlandaskan hukum internasional yaitu dengan memberlakukan “One Country Two System” di modern ini sebagai statecraft fase ketiga yaitu menjadi Republik Israel.Keywords: Konflik Israel-Palestina, One Country Two Sytem, Statecraft Ketiga.
DOMESTIC FACTORS DRIVING THE US TRAVEL BAN POLICY CHANGE FROM TRUMP TO BIDEN Arifin, Dini Nandya; Jatmika, Muhammad Indrawan
Jurnal Pena Wimaya Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v5i2.15032

Abstract

Kebijakan Travel Ban yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2017 mengubah peraturan keimigrasian Amerika Serikat dengan melarang imigran dan pengunjung dari tujuh negara mayoritas Muslim, yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman, untuk memasuki Amerika Serikat. Kebijakan ini menghadapi pertentangan, protes, dan tantangan hukum yang meluas, karena dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan merugikan ekonomi. Studi ini menganalisis faktor-faktor domestik yang memengaruhi perubahan kebijakan Travel Ban Amerika Serikat dari pemerintahan Trump ke pemerintahan Biden. Dengan mengidentifikasi berbagai faktor domestik yang memengaruhi perubahan kebijakan Travel Ban dan memanfaatkan konsep Windows of Opportunity, penelitian ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor domestik memberikan tekanan pada pemerintah, sehingga menciptakan peluang bagi para pengambil keputusan untuk mengubah kebijakan. Studi ini menemukan bahwa birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan, dan partai politik memainkan peran signifikan dalam menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan tersebut. Pada akhirnya, Presiden Joe Biden memanfaatkan peluang yang tercipta oleh tekanan domestik untuk mencabut Larangan Perjalanan dan memulihkan citra Amerika Serikat sebagai negara yang menjunjung tinggi non-diskriminasi dan hak asasi manusia. Kata Kunci: Larangan Perjalanan, Amerika Serikat, Faktor Domestik, Perubahan Kebijakan Luar Negeri
THE EFFECTIVENESS OF THE EUROPEAN UNION SEAL REGIME ON THE SEAL HUNT TRADITION : IN SWEDEN AND FINLAND Hajarwati, Chaturiani Istiqomah; Anggraini, Melaty
Jurnal Pena Wimaya Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study evaluates the effectiveness of the European Union Seal Regime (EUSR) in addressing seal hunting practices in Sweden and Finland, against the backdrop of growing attention to animal welfare and environmental sustainability. Using a descriptive qualitative approach, the study relies on literature review and official document analysis. The regime’s effectiveness is assessed through three dimensions: output, outcome, and impact. The findings show that in the output and outcome dimensions, the EUSR succeeded in establishing regulations and influencing member states’ behavior through strict rules and regular reporting. However, in the impact dimension, its effectiveness remains partial. Although seal populations have increased, the policy has had negative effects on local communities, particularly the Sami people, as well as on coastal fishing economies. The discussion reveals a tension between environmental conservation and the protection of local culture and economy. This study recommends a more inclusive and adaptive policy adjustment to ensure the EUSR reflects a balanced form of ecological and social justice. Keywords; European Union Seal Regime, seal hunt, regime effectiveness, animal welfare
Cobalt Supply Chains: Global Responsibility for Children's Rights in the Democratic Republic of Congo Delfia Putri Yanda; Rachmawati, Iva
Jurnal Pena Wimaya Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines child labour practices within the cobalt supply chain of the Democratic Republic of Congo (DRC) through the lens of the Global Production Network (GPN) framework. The findings indicate that, between 2018 and 2022, the DRC supplied over two-thirds of the world’s cobalt, with national reserves reaching 4 million metric tonnes, approximately 48% of global reserves. The Artisanal and Small-Scale Mining (ASM) sector contributes 15–30% of national production, yet operates with minimal regulation, rendering it highly vulnerable to exploitation. UNICEF (2014) estimates that around 40,000 children are engaged in cobalt mining, while the CLMRS recorded 5,346 child workers in two key provinces as of 2024. External interventions such as the COTECCO project have enhanced monitoring capacity (+38%), but regulatory implementation and certification remain largely administrative, lacking substantive transformation in governance. The GPN analysis highlights that disparities in value distribution and risk within the cobalt supply chain stem from the dominance of global actors, weak local governance, and fragmented cross-sectoral collaboration. This study underscores the necessity of global governance reform, local capacity strengthening, and genuine commitment from consumer countries and multinational corporations to ensure the protection of children’s rights and the creation of an equitable and sustainable cobalt supply chain. Keywords: cobalt, child labour, Global Production Network, global supply chain, governance
EXPLAINING THE UNITED STATES’ POLICY OF MILITARY WITHDRAWAL FROM AFGHANISTAN IN 2021: KEY DETERMINANTS Sari, Annisa Uliana; Cahyaningtyas, June
Jurnal Pena Wimaya Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The United States’ military intervention and political involvement in Afghanistan persisted for over two decades following the events of 9/11. Under the narrative of the “global war on terror,” the U.S. implemented a range of military and diplomatic strategies to counter terrorism threats in Afghanistan. Throughout this period, various policies were enacted to support stabilization efforts and the eradication of terrorist groups. However, the U.S. decision to withdraw all military forces from Afghanistan in 2021 marked a critical turning point in its foreign policy, symbolizing the end of a long and controversial military intervention. This study aims to analyze the key factors driving the U.S. decision to withdraw its troops from Afghanistan. Employing a qualitative methodology and utilizing secondary data through library research, this research applies William D. Coplin’s decision-making theory to map the influence of various actors and variables within the policy process. The findings indicate that the withdrawal was primarily driven by considerations related to domestic political dynamics, economic and military capabilities, and the international context. These findings affirm that the troop withdrawal policy cannot be separated from the broader calculations of U.S. long-term national interests. Keywords: troop withdrawal, Afghanistan, United States, decision-making. ABSTRAK Intervensi militer dan keterlibatan politik Amerika Serikat di Afghanistan telah berlangsung selama lebih dari dua dekade sejak peristiwa 9/11. Dengan mengusung narasi “global war on terror”, Amerika Serikat menerapkan serangkaian strategi militer dan diplomatik untuk merespons ancaman terorisme di Afghanistan. Selama periode ini, berbagai kebijakan dilaksanakan untuk mendukung misi stabilisasi dan pemberantasan kelompok teror. Namun, keputusan Amerika Serikat untuk menarik seluruh pasukan militernya dari Afghanistan pada tahun 2021 menjadi titik balik dalam arah kebijakan luar negerinya yang menandai berakhirnya intervensi militer yang panjang dan kontroversial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong keputusan penarikan pasukan milter Amerika Serikat di Afghanistan. Penelitian dilakukan melalui metodologi kualitatif dan teknik pengumpulan data sekunder berbasis studi kepustakaan (library research). Teori pengambilan keputusan William D. Coplin digunakan untuk memetakan pengaruh berbagai aktor dan variabel dalam proses kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong kebijakan penarikan pasukan adalah pertimbangan dari situasi politik domestik, kapabilitas ekonomi dan militer, serta konteks internasional. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan penarikan pasukan tidak dapat dipisahkan dari kalkulasi kepentingan nasional jangka panjang Amerika Serikat. Kata kunci: penarikan pasukan, Afghanistan, Amerika Serikat, pengambilan keputusan.
TWIPLOMACY DALAM DIPLOMASI PUBLIK DIGITAL: ANALISIS TWEET KONTROVERSIAL DONALD TRUMP Cahyaningsih, Clarisa Shinta; Syamsudduha, Achmad
Jurnal Pena Wimaya Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v4i1.8587

Abstract

Digitalisasi yang ada membuat adanya transformasi praktik diplomasi dari diplomasi tradisional menjadi diplomasi digital. Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump menjadi sorotan publik dikarenakan cuitannya yang kontroversial. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Donald Trump menggunakan twitter sebagai alat diplomasi publik digitalnya dan mengapa praktik Twiplomacy Donald Trump dianggap kontroversial dan cerminan ironi diplomasi publik. Penulisan didasarkan pada konsep diplomasi publik digital yang diterapkan dalam analisa tweet akun @realDonaldTrump pada tahun 2017 hingga 2021. Indikasi kontroversial dan ironi diplomasi Trump dilihat dari reaksi sosial masyarakat Twitter dalam setiap postingannya. Trump menggunakan Twitter sebagai media untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan menyampaikan informasi kenegaraan kepada publik. Diketahui total tweet trump selama masa kepresidenannya yakni sekitar 26.242 ribu tweet. Dari tweet tersebut ditemukan bahwa Trump sering menggunakan bahasa yang kasar, arogansi, dan asumsi pribadi dalam unggahan tweetnya. Hal tersebut yang mendasari mengapa tweet Donald Trump disebut sebagai cerminan kontroversi dan ironi diplomasi publik digital. Kata Kunci: twiplomacy, diplomasi publik digital, @realDonaldTrump, kontroversial.
Kafala System: How FIFA manage Human Right in Qatar due to FIFA World Cup 2022 according to UNGP Ersani, Yunita Citra; Chandrawasi, Petrus; Adriadi, Rekkaza Airimbang; Patimah, Siti
Jurnal Pena Wimaya Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v4i1.9652

Abstract

Piala Dunia 2022 Qatar mungkin menjadi ajang olahraga internasional yang ditunggu-tungguoleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Namun, munculnya suatu polemik telahmenyandang nama acara ini. Konvensi Perbudakan 1926 (PBB, 1926) pasal 1(1) mendefinisikanperbudakan sebagai suatu kondisi atau status yang dialami oleh seseorang di mana salah satuatau semua kekuatan yang melekat pada hak milik dijalankan. Kabar yang tidak menyenangkantampaknya menerpa Qatar selaku tuan rumah Piala Dunia 2022, baik dari pemerintah Qatarsendiri maupun FIFA. Selama persiapan mereka untuk Piala Dunia 2022, Qatar mendapatiinformasi bahwa mereka tidak mempekerjakan para pekerja migran secara manusiawi denganadanya sistem kafala yang diduga masih diterapkan. Sistem tersebut dianggap telahmenempatkan para pekerja migran yang bekerja dalam proyek Piala Dunia 2022 ini pada posisiyang rentan terhadap berbagai resiko yang akan dihadapi. Artikel ini bertujuan untukmenjelaskan bagaimana langkah yang dilakukan FIFA dalam mematuhi UN Guiding Principlesterkait isu perbudakan modern di Qatar yang diproyeksikan untuk Piala Dunia 2022. Dalamartikel penelitian ini, metode yang akan penulis gunakan adalah metode literature review. Untukmenganalisis peran atau langkah FIFA dalam hal tersebut, teori yang akan penulis gunakanadalah teori organisasi internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa FIFAmengambil beberapa tindakan diantaranya koalisi pembangunan dengan CSDL, koalisitransnasional dengan BWI, dan koalisi transnasional di FHRAB. Dari beberapa tindakantersebut, FIFA telah menunjukkan keterlibatan dan tanggung jawabnya sebagai sebuahorganisasi internasional dengan perannya sebagai instrumen, wadah, dan aktor dalammenangani perbudakan modern yang terjadi dalam dinamika Piala Dunia 2022 di Qatar.Kata kunci: Pekerja Migran, Perbudakan Modern, Sistem Kafala, Piala Dunia 2022 Qatar, FIFA
Strategi Indonesia Dalam Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Pandemi Jerrycho, Kevin; Penny Kurnia Putri
Jurnal Pena Wimaya Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v4i1.9815

Abstract

ABSTRAKPulau Bali merupakan salah satu pusat pariwisata di Indonesia yang sudah sangat dikenal secara internasional. Berdasarkan data BPS pada 2019 angka wisatawan di Bali mencapai 6.070.473 orang. Namun pada tahun 2020 semenjak adanya virus Covid – 19 membuat jumlah wisatawan dan pendapatan di Bali menurun dan menyebabkan banyaknya kerugian bagi para pengusaha pariwisata di Bali yang terpaksa menutup usahanya. Hal tersebut memaksa pemerintah untuk membuat strategi revitalisasi pariwisata di Bali agar sektor pariwisata dan ekonomi di Bali kembali berjalan normal. Hal tersebut tidak mudah dilakukan karena usaha revitalisasi pariwisata di Bali berada di tengah era pandemi yang masih belum selesai sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk kembali membenahi pariwisata di Bali melalui kebijakan sertifikasi CHSE oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kebijakan CHSE dinilai dapat membantu menyiapkan para pengusaha pariwisata untuk menyambut wisatawan dengan standar kesehatan dan keamanan yang tinggi sesuai protokol pencegahan virus. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah sebagai diplomasi publik untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan untuk kembali datang berwisata ke Bali.Kata kunci : pariwisata, covid-19, CHSE, diplomasi publik.
ANALYSIS OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL REACTIONS ON FRANCE GOVERNMENT'S SPEECH ACT AND POLICIES RELATED TO ACTIONS OF TERRORISM 2020 Damarrosybi, Halizza Dhia; Ayusinta, Nindia Kartika; Ade’tya, Yusufa Rangga; Da Crus Dos Santos, Lucio Castanheira
Jurnal Pena Wimaya Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v4i1.9818

Abstract

AbstrakTerorisme tidak hanya menjadi kejahatan nasional, tetapi juga dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, karena aksi teror dapat menimbulkan ancaman dan ketakutan yang menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Aksi terorisme telah banyak terjadi di berbagai negara di dunia, salah satunya Perancis. Aksi teror terhadap Samuel Paty dan Gereja Notre Dame Basilica yang didasari motif aksi bela Islam, membuat Pemerintah Prancis membuat pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberantas terorisme. Pemerintah Prancis melakukan hal-hal yang kontroversial dan menimbulkan pro dan kontra. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan teori analisis sentimen. Penelitian ini berfokus pada bagaimana reaksi domestik dan internasional terhadap speech act dan kebijakan melawan aksi terorisme di tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kontroversial Pemerintah Prancis telah membuat Prancis mendapat tanggapan negatif dari masyarakat nasional dan internasional. Penulis menyarankan agar pemerintah Perancis lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu yang ada di negaranya, mengingat kebijakan dalam negeri seringkali menyudutkan salah satu pihak sehingga menimbulkan kekacauan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Kata Kunci: Terorisme, Prancis, Speech Act, Kebijakan,  Reaksi  AbstractTerrorism is not only categorized as a national crime, but it’s categorized as a transnational crime, because acts of terror can raise threats and fears that spread to all levels of society. Acts of terrorism have been going on in countries around the world, one of them is France. The acts of terror against Samuel Paty and the Notre Dame Basilica Church which were based on the motive of defending Islam, makes the French government take firm steps to eradicate terrorism. The French Government did controversial things and raised pros and cons. The research method used in this research is the library research with sentiment analysis theory. This research focuses on how domestic and international reactions are towards speech acts and policies towards acts of terrorism in 2020. The results of the research show that the France Government's controversial actions have earned France a negative response from the national and international community. The author suggests that the French government should be wiser in dealing with everything in the country, knowing Domestic policies often corner one party, causing chaos, both at the domestic and international levels. Keyword: Terrorism, France, Speech Act, Policies,  Reaction

Page 6 of 8 | Total Record : 75

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pena Wimaya Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pena Wimaya Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Pena Wimaya Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Pena Wimaya Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Pena Wimaya Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pena Wimaya Vol 3, No 2 (2023): Pena Wimaya Vol. 3 No. 2 (2023): Pena Wimaya Vol 3, No 1 (2023): Jurnal PenaWimaya Vol 2, No 2 (2022): Vol 2, No 2 (2022): Pena Wimaya Vol 2, No 1 (2022): Vol 2, No 1 (2022): Pena Wimaya Vol 1, No 1 (2021): Vol 1, No 1 (2021): Pena Wimaya More Issue