cover
Contact Name
Lukman Hakim
Contact Email
hakim@iainponorogo.ac.id
Phone
+6285804056710
Journal Mail Official
muslim.heritage@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Jalan Pramuka 156 Ponorogo
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Muslim Heritage
ISSN : 2502535X     EISSN : 25025341     DOI : https://doi.org/10.21154/muslimheritage
Muslim Heritage is a double-blind peer-reviewed academic journal published by Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. The journal is a semi-annual publication publishing two issues (June and December) each year. It strives to strengthen transdisciplinary studies on issues related to Islam and Muslim societies. Its principal concern includes islamic educations, islamic laws, islamic education management, islamic moderation, islamic social, and islamic economics. The journal reserves as a knowledge exchange platform for researchers, scholars, and authors who dedicate their scholarly interests to expand the horizon of Islamic educations, Islamic laws,and Islamic economics. Muslim Heritage believes in the idea of knowledge for all and an easy-access for every interested reader. All published articles can be accessed through our online platform at https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage Since 2016, The Indonesia Ministry for Research and Technology (Kemenristek RI) has granted Muslim Heritage as one of referred publication (accredited Sinta 3).
Articles 173 Documents
KONTRIBUSI ULAMA NUSANTARA TERHADAP KEILMUAN ISLAM DI INDONESIA; STUDI KASUS INVENTARISASI MANUSKRIP PONPES TREMAS DAN TEBUIRENG Moch Lukluil Maknun; Muhammad Aji Nugroho; Yuyun Libriyanti
Muslim Heritage Vol 7, No 1 (2022): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.77 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v7i1.3625

Abstract

AbstractThe massive literacy tradition of the Islamic boarding school community has shaped the legacy of Islamic scholarship in the archipelago so that it becomes an identity in religion, nation and state. This study seeks to reveal the works of Indonesian scholars who have become manuscripts as an effort to maintain the nation's cultural heritage at the Pondok Pesantren Tremas Pacitan and Tebu Ireng Jombang. The type of approach used is descriptive qualitative, using basic philological and codicological methods which are then collected data. The targets studied were limited to formal objects in the form of physical books found, with locations that had been determined from the start. Data was collected using observation, interview, and documentation techniques, combined with source triangulation. The results of this study; 1) Tremas Islamic Boarding School has many manuscripts that are not only sourced from Sheikh Mahfudz at-Tarmasi, but most of the manuscripts have been lost due to flooding or their whereabouts are unknown. and preservation by reprinting and dictating educational subjects; 2) The original Tebuireng masyayikh manuscripts were narrated scattered in various locations both in the family environment and in the dzurriyah students of K.H. Hasyim Asyari, the rescue step was carried out by dzurriyah, namely K.H. Ishomuddin Hadzik, K.H. Zaki Hadzik, and Gus Mirza Zaki Hadzik which is manifested in the form of publishing/reprinting works in the volume of Irsyaadus Saari; 3) The government's concern for the preservation of manuscripts is realized by establishing a database of manuscripts and publishing them on a wider scale as a form of preserving the assets of the nation and state; 4) The existence of libraries in Islamic boarding schools, causes the manuscripts to be more well conditioned and easy to be accessed and read by others. AbstrakMasifnya tradisi literasi masyayikh pondok pesantren telah membentuk warisan keilmuan Islam di Nusantara sehingga menjadi identitas dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini berupaya mengungkap karya-karya ulama nusantara yang telah menjadi manuskrip sebagai upaya menjaga warisan budaya bangsa di Pondok Pesantren Tremas Pacitan dan Tebu Ireng Jombang. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode filologi dan kodikologi dasar yang kemudian dilakukan pendataan. Sasaran yang dikaji sebatas objek formal berupa fisik kitab yang ditemukan, dengan lokasi yang telah ditentukan sejak awal. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, dipadukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini; 1) Ponpes Tremas memiliki banyak manuskrip yang tidak hanya bersumber dari syeikh Mahfudz at-Tarmasi, namun sebagian besar dari manuskrip tersebut hilang disebabkan banjir atau belum diketahui keberadaannya, kepedulian alumni, santri, pegiat dan pemerhati manuskrip, menggerakkan kesadaran dzurriyah dan pemerintah untuk melakukan penyelamatan dan pelestarian dengan mencetak ulang dan menjadikan diktat matapelajaran pendidikan; 2) Manuskrip masyayikh Tebuireng yang asli diriwayatkan tersebar di berbagai lokasi baik di lingkungan keluarga ataupun di dzurriyah murid K.H. Hasyim Asyari, langkah penyelamatan dilakukan oleh dzurriyah, yaitu K.H. Ishomuddin Hadzik, K.H. Zaki Hadzik, dan Gus Mirza Zaki Hadzik yang diwujudkan dalam bentuk penerbitan/cetak ulang karya dalam bunga rampai Irsyaadus Saari; 3) kepedulian pemerintah dalam pelestarian manuskrip diwujudkan dengan membentuk database manuskrip dan mempublikasikannya dalam skala yang lebih luas sebagai bentuk pelestarian aset bangsa dan negara; 4) keberadaan perpustakan di pondok pesantren, menyebabkan naskah lebih terkondisikan dengan baik dan mudah untuk diakses dan dibaca oleh orang lain.  
Manajemen Konflik Di Tengah Dinamika Pondok Pesantren Dan Madrasah Bashori Bashori
Muslim Heritage Vol 1, No 2 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.262 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i2.604

Abstract

Abstract: In the dynamics of Islamic education institutions, certainly there will be any turmoil or conflict, either conflict between individual or conflict between groups. Recognized or not, the Islamic educational institutions, particularly pondok pesantren and madrasah, have the possibility of conflict is quite high compared with other educational institutions. From that assumption, this article aims to analyze the role of conflict management in resolving conflicts in the scope of Islamic educational institutions. Based on the study of theory, it can be concluded that the conflict management to be very central in developing the conflicts that exist in educational institutions Islamic school as a way to develop Islamic educational institutions for the better. In addition, because it has become a necessity that the conflict can not be avoided, then controlling the conflict becomes imperative in order to achieve objectives in Islamic educational institutions Abstrak: Dalam dinamika lembaga pendidikan Islam, pasti munsul gejolak atau konflik, baik konflik secara individu maupun konflik secara kelompok. Diakui atau tidak, lembaga pendidikan Islam khususnya pondok pesantren dan madrasah, memiliki kemungkinan konflik yang cukup tinggi dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain. Dari asumsi itulah tulisan ini bertujuan menganalisis peranan manajemen konflik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkup lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan kajian teori, dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik menjadi sangat sentral dalam mengembangkan konflik yang ada di lembaga pendidikan pondok pesantren dan madrasah sebagai cara dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam menjadi lebih baik. Selain itu, karena sudah menjadi keniscayaan bahwa konflik tidak dapat dihindari, maka mengendalikan konflik menjadi keharusan demi mencapai tujuan dalam lembaga pendidikan Islam.
Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Fitratun Ramadhany; Ahmad Ajib Ridlwan
Muslim Heritage Vol 3, No 1 (2018): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (784.094 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v3i1.1303

Abstract

Abstract: Tourism is one of the sectors that contribute in improving the economy of a country. Currently, tourism is becoming a trend of sharia tourism in which its operation in accordance with Islamic sharia. The existence of a new sector of sharia tourism is expected to have an impact on the increase in income and welfare of the community. The level of people's welfare is measured by how much income levels are earned. This study aims to determine the impact of the existence of Islamic tourism to increase income and welfare of society in Lombok by using qualitative research methods. From the results of research conducted in the Department of Tourism and tourist sites by using three techniques of data collection that is observation, interviews, and documentation can be concluded that overall Islamic tourism has a positive impact on the increase of income society and affect the welfare of the community it self.Abstrak: Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Saat ini pariwisata yang tengah menjadi tren yaitu pariwisata syariah yang mana pengoperasiannya sesuai dengan syariah islam. Adanya sektor baru yaitu pariwisata syariah diharapkan akan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dari seberapa besar tingkat pendapatan yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari adanya pariwisata syariah terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Lombok dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pariwisata dan lokasi wisata dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pariwisata syariah memiliki implikasi yang positif terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi Iza Hanifuddin
Muslim Heritage Vol 5, No 1 (2020): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.562 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v5i1.1959

Abstract

Dalam usaha ekonomi, antisipasi terhadap resiko selalu dilakukan oleh lembaga dan pengelolanya demi memastikan keuntungan selalu ada dalam kontrol. Salah satu antisipasi resiko adalah diterapkannya sanksi denda dalam wujud ganti rugi pada setiap ketidakpastian. Dalam perspektif hukum ekonomi, kajian tentang ganti rugi relatif cukup banyak yang menopanginya, tetapi tidak demikian dalam perspektif fiqh ekonomi. Tulisan ini mencoba menawarkan konsep ganti rugi yang digali dari berbagai referensi berbasis kitab klasik dan kontemporer untuk bisa dijadikan alternatif penerapan, khususnya ganti rugi pada praktik kelembagan ekonomi dan keuangan syariah. Metode pengkajian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan library, yaitu menggali berbagai sumber, khususnya kitab klasik (kuning) untuk dirasionalisasi ide dan gagasan yang ada di dalamnya tentang berbagai tema yang disusun dalam suatu konsep utuh tentang ganti rugi. Berdasarkan temuannya, didapati bahwa ganti rugi bisa dalam narasi ta‘wîd, gharâmah, dan dimân.
Tradisi Hukum Adat Pati Nyawa Lintas Etnis Melayu Islam dan Dayak Kabupaten Kapuas Hulu Bibi Suprianto
Muslim Heritage Vol 6, No 2 (2021): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.186 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i2.3195

Abstract

AbstractThis Malay customary law contains a set of rules or behavioral norms that have consequences if violated. This illustrates that customary law has big consequences if it is violated and opposed by the community. The implementation of the law is generally reflected in the dispute over the disputed land which ends with a fine, as happened in the customary law of Pati Nyawa Cross Ethnic Malay Islam and Dayak. This paper discusses the customary law tradition of Pati Nyawa Cross Ethnic Kapuas Hulu Regency. This paper aims to determine the purpose of the establishment of the Pati Nyawa customary law across ethnic Malay Islam and Dayak Kapuas Hulu Regency. This research uses descriptive-analytical method. The results of the analysis show that in customary law this symbolizes the symbol of maintaining village peace and community comfort as well as the laws described in various villages through customary law documents. The customary law covering the sub-district is about the customary law of politeness that must be obeyed by local people and immigrants who want to visit the place as well as a chapter on marriage which explains how the marriage process is, the conditions specified in marriage to be able to comply with village customs and regulations local.  AbstrakHukum adat Melayu ini memuat seperangkat aturan atau norma berprilaku yang punya konsekuensi apabila dilanggar. Hal ini menggambarkan bahwasanya hukum adat mempunyai konsekuensi yang besar jika dilanggar dan ditentang oleh masyarakat. Pelaksanaan hukum tersebut secara umum tercermin dalam perebutan tanah sengketa yang diakhiri dengan denda sebagaimana yang terjadi pada hukum adat Pati Nyawa Lintas Etnis Melayu Islam dan Dayak. Makalah ini membahas tradisi hukum adat Pati Nyawa Lintas Etnis Kabupaten Kapuas Hulu. Tulisan ini bertujuan mengetahui maksud dibentuknya hukum adat Pati Nyawa Lintas Etnis Melayu Islam dan Dayak Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil analisis menunjukkan dalam hukum adat ini melambangkan simbol menjaga ketentraman desa dan kenyamanan bermasyarakat dan juga hukum-hukum yang dijelaskan dalam berbagai desa melalui dokumen-dokumen hukum adat. Hukum adat yang meliputi Kecamatan tersebut tentang hukum adat kesopanan yang harus dipatuhi oleh orang setempat dan orang pendatang yang ingin berkunjung ke tempat tersebut serta bab tentang perkawinan yang menjelaskan tentang bagaimana proses perkawinan, syarat-syarat yang ditentukan dalam perkawinan untuk dapat mematuhi adat dan peraturan desa setempat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PERSPEKTIF HAM DALAM ISLAM ABDULLAHI AHMED AN-NA’IM Muhammad Makhmuri; Mahbub Ainur Rofiq
Muslim Heritage Vol 7, No 2 (2022): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.946 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v7i2.4951

Abstract

AbstractThe legal protection for PKWT workers is apprehensive, even to the point where a new policy was issued through Law Number 11 of 2020 on Job Creation and its implementing regulations. Legal protection of basic human rights is crucial as is the case in the thought of human rights in Islam Abdullahi Ahmed an-Na'im. The purpose of this study is to find out in-depth how the legal protection for PKWT workers is in the Job Creation Act and the implementing rules from the perspective of human rights fiqh according to Abdullahi Ahmed an-Na'im. This research is normative legal research with a statute approach and conceptual approach. The data in this study are secondary in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the Job Creation Act and its implementing regulations have not fully provided legal protection for PKWT workers, especially in terms of PKWT based on the completion of a certain job and the elimination of legal consequences if the PKWT is made unwritten. The provisions in Abdullahi Ahmad an-Na'im's human rights in Islam concept do not reflect the spirit of reciprocity and do not fulfill the right to life and freedom, so the values of sharia humanism as when they were revealed in Mecca have not been embodied in the policy of PKWT workers in the new regulation. AbstrakPerlindungan hukum bagi pekerja PKWT terbilang memprihatinkan, bahkan sampai pada lahirnya kebijakan baru melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksananya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar manusia adalah hal yang krusial seperti halnya dalam pemikiran HAM dalam Islam Abdullahi Ahmed an-Na’im. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan pelaksananya perspektif HAM dalam Islam menurut Abdullahi Ahmed an-Na’im. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan pelaksananya belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT terutama dalam ketentuan PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu dan penghapusan konsekuensi hukum apabila PKWT dibuat secara tidak tertulis. Ketentuan tersebut dalam konsep HAM dalam Islam Abdullahi Ahmed an-Na’im justru belum mencerminkan spirit resiprositas dan tidak memenuhi hak untuk hidup dan bebas, sehingga nilai-nilai humanisme syariah seperti saat diturunkan di Makkah belum terjewantahkan dalam kebijakan pekerja PKWT pada regulasi baru tersebut.
Peran Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Mutu Budaya Organisasi ZM Abid Mohammady
Muslim Heritage Vol 2, No 2 (2017): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.247 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v2i2.1118

Abstract

Abstract: In the context of Indonesia, the quality of education seems to be something taboo to talk about, however, according to researchers the quality of education in Indonesia is very apprehensive. It is necessary for the role of headmaster and special efforts in developing a quality education institution through organizational culture as a value system that is understood, imbued, run jointly by members of the organization as a system of meaning or guidance for the organizers. This study aims to describe the three roles and impacts role of the headmaster role in developing the quality of organizational culture, they are: (1) the role of the headmaster as a manager; (2) the role of the headmaster as the educator; (3) the role of the headmaster as the supervisor; 4) The impact of the headmaster's role in developing the quality of organizational culture quality at SDMT Ponorogo. This research is categorized into a field research with qualitative descriptive approach and the research design was case study. The setting of study was at SDMT Ponorogo.  The findings showed that (1). The role of headmaster as manager encompasses conducting internal and external analysis, internalizing the Islamic value that is kemuhamadiyahan value. (2). The role of the headmaster as an educator includes involving educators in upgrading, workshops or training in order to provide opportunities for educators to improve their knowledge and skills by learning to the higher education, conducting cadre to members of organizational culture and creating jargon to motivate members of organizational culture. (3). The role of the headmaster as a supervisor comprises overseeing and Evaluating the performance and achievement of members of organizational culture, conducting weekly, monthly and semester meetings, monitoring achievements of educators and learners. (4) The impact of the school headmaster's role in developing the quality of organizational culture is organizational culture climate becomes harmonious and schools achieve more attainments.Abstrak: Dalam konteks Indonesia, mutu pendidikan seolah-olah menjadi barang yang tabu untuk diperbicangkan, dalam konteks tersebut kualitas pendidikan di Indonesia sangat memperihatinkan. Untuk itu diperlukan peran kepala sekolah dan Upaya khusus dalam mengembangkan sebuah mutu lembaga pendidikan melalui budaya organisasi sebagai sistem nilai yang dipahami, dijiwai, dijalankan secara bersama oleh anggota organisasi sebagai sistem makna atau pedoman bagi pelaku organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tiga peran serta dampak peran  kepala sekolah dalam mengembangkan mutu budaya organisasi, yaitu: (1) Peran kepala sekolah sebagai Manajer, (2) Peran kepala sekolah sebagai Educator, (3) Peran kepala sekolah sebagai supervisor, dan (4) Dampak peran kepala sekolah dalam mengembangkan mutu budaya organisasi di SDMT Ponorogo. Dengan menghasilkan temuan: (1).Peran kepala sekolah sebagai manajer diantaranya: melakukan analisis internal dan eksternal, menginternalisasi nilai keislaman yaitu nilai kemuhammadiahan. (2). Peran kepala sekolah sebagai educator diantaranya: mengikut sertakan pendidik dalam penataran, workshop atau pelatihan memberikan kesempatan kepada pendidik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melakukan pengkaderan kepada anggota budaya organisasi. membuat jargon-jargon untuk memotivasi anggota budaya organisasi. (3). Peran kepala sekolah sebagai supervisor diantarnya: mengawasi dan mengevaluasi kinerja dan pencapaian anggota budaya organisasi, mengadakan rapat setiap, minggu, bulan dan semester, memantau prestasi pendidik dan peserta didik. (4) Dampak peran kepala sekolah dalam mengembangkan mutu budaya organisasi diantaranya: iklim budaya organisasi menjadi harmonis, sekolah menjadi lebih berprestasi.
TUJUAN PENDIDIKAN PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADITS (Isu Dan Strategi Pengembangan Pendidikan Islam) Muhammad Zaim
Muslim Heritage Vol 4, No 2 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v4i2.1766

Abstract

Dari begitu besarnya perhatian Islam terhadap pendidikan, tentu agama Islam memiliki tujuan dan alasan tersendiri terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan memaparkan tujuan agama Islam menyuruh umatnya memperhatikan pendidikan. Dimana di dalam memaparkannya mengambil dari ayat-ayat tentang tujuan pendidikan, kemudian dijelaskan dengan tidak mengambil dari satu kitab tafsir saja, tapi menghubungkan dari beberapa kitab tafsir. Dan juga mengumpulkan bebrapa hadits yang berkaitan dengan dengan tujuan pendidikan sebagai pemahaman komperenship terhadapatujuan pendidikan dalam Islam. Dalam analisisnya tak lupa berbagai penapat cendikiawan muslim menjadi perbandingan dan penambah khazanah kajian tujuan pendidikanIslam ini. Begitu juga berbagai pandangan tokoh pendidikan modern barat juga menjadi komparasi dalm kajian tujuan pendidikan perspektif al-Quran dan Hadits
Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung Dudi Badruzaman
Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.823 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2653

Abstract

AbstractMarriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family. Marriage life which is a goal that is desired by Islam. However, in reality, to realize these ideal goals, some couples experience difficulties. If the problem cannot be resolved properly, it will lead to disputes and lead to divorce. The purpose of this study is to find out young marriage registered in the Antapani Religious Court in Bandung, to find out the level of divorce in the Bandung Antapani Religious Court, and to determine the effect of young marriage on the divorce rate in the Antapani Religious Court in Bandung. The population in this study used the Simple Random Sampling Technique with 30 couples filing for divorce. The method used in this research is descriptive research method with a quantitative approach. From the results of research that has been carried out that young marriage has a positive and significant effect on the divorce rate in the Antapani Religious Court in Bandung, which means that the younger the age of a person having a marriage, the higher the divorce rate. AbstrakPerkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kehidupan perkawinan merupakan satu tujuan yang sangat diinginkan oleh islam. Akan tetapi pada realitasnya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut sebagian pasangan suami istri mengalami kesulitan. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan menimbulkan kepada perselisihan dan berujung pada perceraian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pernikahan usia muda yang terdaftar di Pengadilan Agama Antapani Bandung, untuk mengetahui tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung, dan untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Populasi dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan 30 pasangan yang ngajukan gugatan cerai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pernikahan usia muda berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung, artinya bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian.
Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Kewajiban Zakat Profesi Perspektif Sosiologi Pengetahuan Hanik Fitriani
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.871 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.387

Abstract

Abstract: The idea of profession alms is a relatively novelty in Indonesian Islamic societies. In Indonesia, the government officials who are graduates of boarding school really know that the Koran, Hadith, and religious textbooks, which they have learned, do not require profession alms. So they consider profession alms as an unknown duty in Islam. But in reality, the profession alms has been charged by the government to them directly deducted monthly from their salaries. This study examines the attitude of government employees who are graduates of the boarding school on the obligations of profession alms with the main question “why they finally fulfill alms profession”. The answers will be sought with the perspective of the sociology of knowledge. This perspective is used to reveal which human knowledge is most decisive for his actions. This research has resulted in findings, using the Karl Mannheim’s relationism theory, that the subordination of government employees graduated from boarding school to to pay profession alms is dominated by power relation. Here knowledge has been used as instrument of power to determine a rule that must effectively apply.Abstrak: Zakat profesi merupakan wacana baru yang berkembang di masyarakat. Para pegawai negeri sipil (PNS) lulusan pondok pesantren memahami bahwa kewajiban zakat profesi tidak dibahas dalam al-Qur’an, Hadith, dan literatur salaf. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah yang menetapan kadar zakat profesi sebesar 2,5%, yang langsung dipotongkan dari gaji PNS setiap bulannya, mendapat tanggapan kontroversial dari sebagian kalangan PNS lulusan pondok pesantren karena belum menemukan dasar yang kuat. Penelitian ini akan mengkaji terkait pandangan PNS lulusan Pondok pesantren mengenai kewajiban zakat profesi, serta landasan PNS tersebut dalam menjalankan kewajiban membayar zakat profesi. Penelitian ini menghasilkan temuan, Pertama, PNS lulusan pondok pesantren menganggap bahwa relasionisme antara PNS lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep relasionisme Karl Mannheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa. Kedua, Dasar ketundukan PNS lulusan pondok pesantren tetap patuh membayar zakat profesi didominasi oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan, pemerintah yang memiliki kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengikat PNS sebagai masyarakat. Pengetahuan sebagai alat yang digunakan oleh kekuasaan untuk menentukan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. 

Page 8 of 18 | Total Record : 173