cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
dinamikahukum@unik-kediri.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas kadiri Jl. Selomangleng Nomor 1 Kota Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Published by Universitas Kadiri
ISSN : -     EISSN : 26217228     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
FOKUS Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat memiliki fokus pada pemikiran serta penelitian bidang ilmu hukum dan humaniora. Kami menerima naskah-naskah empiris maupun normatif dimana empirik mencakup penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk menguji hipotesis atau teori-teori hukum. Empirik juga dapat meneliti berbagai aspek hukum, seperti kebijakan publik, proses peradilan, atau perilaku hukum individu atau korporasi. Kami juga menerima naskah-naskah hasil penelitian dan pemikiran normatif, dimana normatif bermakna hasil karya pemikiran dan penelitian teoretis serta filosofis terhadap prinsip-prinsip hukum dan konsep-konsep hukum. Jurnal hukum normatif dapat mengeksplorasi konsep hukum seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, atau hak asasi manusia, dan bagaimana konsep-konsep ini diimplementasikan dalam hukum. Meskipun terdapat perbedaan antara karya ilmiah hukum empirik dan normatif, keduanya dapat saling melengkapi dalam memahami permasalahan hukum. Penelitian empiris dapat memberikan data dan fakta tentang bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik, sedangkan penelitian normatif dapat memberikan dasar teoretis dan filosofis untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang lebih baik dan lebih adil. SKUP Skup utama Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat adalah hasil penelitian dan pemikiran insan yustisia pada bidang Hukum, sosiologi hukum, hukum adat, perkembangan hukum, sosiologi hukum, filosofi hukum, kemanfaatan hukum tak tertutup pula pada pelaksanaan undang-undang dan regulasi, evaluasi kebijakan hukum, praktik-praktik hukum, kenotariatan, dokumen-dokumen hukum, agraria, hukum pajak, fiskal, hukum acara, hukum medis, obat dan pangan terlebih lagi di jaman modern ini hukum telematikan, perdagangan online, perjanjian-perjanjian online dan lain sebagainya dimana masih memiliki muatan bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 119 Documents
 8   9   10   11   12 
PERAN UPTD BLK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGKATAN KERJA PENGANGGURAN BERDASARKAN TEORI HIERARKI KEBUTUHAN MASLOW Devi Lusyany; Dinda Rachma Aditya; Syavira Alzena; Rizki Cahya Kusuma Riyanto Putri; Salsa Arfa Nabillah; Kuswan Hadji
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7247

Abstract

Dengan menggunakan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow sebagai kerangka kerja, penelitianini mengkaji bagaimana Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK)berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja, khususnyadalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Sebagai lembaga penting yangmenawarkan pelatihan kejuruan, UPTD BLK sangat penting dalam membantu pesertadidik mencapai kebutuhan dasar mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Berdasarkantahapan Maslow, penelitian ini menunjukkan bagaimana infrastruktur, program pelatihan,dan fasilitas BLK dapat memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan,dan aktualisasi diri para peserta. Sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan kesempatankerja, pendapatan, dan partisipasi sosial, hasil pelatihan tidak hanya meningkatkanketerampilan teknis tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi, sosial, danpsikologis peserta. Pelatihan kejuruan di UPTD BLK dengan demikian telah menunjukkandirinya sebagai alat yang berhasil untuk pengembangan sumber daya manusia jangkapanjang yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja.Kata Kunci : UPTD BLK, Angkatan Kerja, Teori Hierarki Kebutuhan Maslow
Pertanggungjawaban Hukum Penyidik dalam Kasus Salah Tangkap Perspektif Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik (Studi Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/Pn Lsk) Andre Syahputra Tarigan; Agusmidah; Rosmalinda
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7248

Abstract

ABSTRAKSINegara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai landasan tertinggi dalampenyelenggaraan kekuasaan, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana.Salah satu bentuk pelanggaran serius dalam praktik penyidikan adalah salah tangkap(error in persona), yaitu penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindakpidana sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispertanggungjawaban hukum penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap dalamperspektif teori fungsionalisme dan teori konflik, serta untuk menjelaskanmekanisme ganti rugi yang dapat diperoleh korban menurut Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksananya. Studi inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/PN Lhoksukon.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyidik dalamkasus salah tangkap dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran proseduralterhadap asas legalitas dan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 17dan Pasal 21 KUHAP, serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusiasebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 95KUHAP dan PP Nomor 92 Tahun 2015, korban salah tangkap berhak memperolehganti kerugian dari negara melalui mekanisme praperadilan. Dalam perspektif teorifungsionalisme, kesalahan penyidik mencerminkan disfungsi lembaga penegakhukum yang seharusnya menjaga keseimbangan sosial, sedangkan menurut teorikonflik, kesalahan tersebut menunjukkan dominasi kekuasaan aparat terhadapwarga negara. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum penyidik harusditegakkan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagisetiap warga negara.Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penyidik, Salah Tangkap, TeoriFungsionalisme, Teori Konflik
KONFLIK DAN PENEGAKAN HUKUM PEMASANGAN TIANG WI-FI DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF TEORI KONFLIK SOSIAL Firdaus Nduru; Agusmidah; Rosmalinda
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7249

Abstract

ABSTRAKSIPenelitian ini menganalisis konflik sosial yang muncul akibat pemasangan tiangWi-Fi di ruang publik Kota Medan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintahdaerah bekerja sama dengan penyelenggara layanan internet. Konflik terjadi bukansemata karena gangguan fisik atau minimnya sosialisasi, tetapi karena ketimpanganrelasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat yang terdampak langsung.Melalui pendekatan empiris yang mencakup wawancara, observasi lapangan, dananalisis dokumen perizinan, penelitian ini menemukan bahwa legalitasadministratif digunakan sebagai instrumen legitimasi untuk mengesampingkankepentingan publik. Penegakan hukum berjalan reaktif dan selektif, sehinggaproduksi dan pemanfaatan ruang publik dikuasai aktor dominan. Temuan inimenunjukkan bahwa digitalisasi ruang publik dapat memicu konflik strukturalketika tata kelola ruang dilakukan tanpa partisipasi, akuntabilitas, dan keadilansubstantif.Kata kunci: konflik sosial, ruang publik, kekuasaan
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERCEPATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF DI KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI Evy Nursari; Liana Endah Susanti
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7250

Abstract

ABSTRAKSIWakaf merupakan satu ibadah yang amalannya tidak akan terputus bahkansetelah seseorang tersebut meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis bagaimana pelaksaan program percepatan sertifikasi wakaf diKecamatan Jogorogo dengan ditelaah melalui metode penelitian yuridis empirismenggunakan pendekatan sosiologis yakni melakukan beberapa cara teknikpengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketentuandalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk mendapatkan kekuatanhukum atas tanah yang diwakafkan maka harus dibuatkan suatu akta oleh KepalaKantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf(PPAIW), apabila tanah wakaf telah memiliki sertipikat maka tanah tersebut tidakdapat diubah peruntukkannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkatpemahaman dan pengetahuan masyarakat masih rendah terkait pembiayaan sertaalur sertifikasi tanah wakaf, sehingga program percepatan sertifikasi tanah wakaf diKecamatan Jogorogo masih belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk itumenjadi penting untuk dilaksanakan sosialisasi program percepatan sertifikasitanah wakaf oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ngawi berkordinasi denganlembaga lain seperti Pemerintah, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia(BWI) yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat dan merangsangsistem kepedulian sehingga masyarakat pun ikut memberikan perhatian lebih padapentingnya sertifikasi tanah wakaf.Kata Kunci: Tanah Wakaf, Percepatan Sertifikasi
STUDI PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KENDARAAN BERMUATAN DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) WIDODAREN NGAWI Geya Ayu Fitriana; Liana Endah Susanti; R. Kurniawan Bagus Wicaksono
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7251

Abstract

ABSTRAKSILalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukungpembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukankesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisispenerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan (UU LLAJ) dengan penekanan khusus pada regulasi kendaraan bermuatan diUnit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Widodaren Ngawi,dengan menggunakan metodologi kualitatif yakni wawancara, observasi dan analisisdokumen. Penerapan UU LLAJ masih mengahdapi berbagai kendala dan faktor yakniminimnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan lalulintas, kinerja aparat penegak hukum serta kurangnya sosialisasi yang efektif kepadapengemudi, keterbatasan fasilitas penimbangan yang esensial serta penegakan hukumyang belum mencapai efektivitas secara optimal. Oleh karena itu menjadi pentinguntuk dilakukan peningkatan sosialisasi secara terus menerus, berkesinambungan danterpadu dengan berkoordinasi antar instansi terkait guna penguatan kesadaran hukummasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum lalu lintasmelalui penegakan aturan hukum yang lebih ketat, penanganan pelanggaran yangefektif dan kerja sama lintas sektor dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban lalulintas yang diharapkan terciptanya kesadaran hukum, budaya berlalu lintas yang baik,aman, tertib dan patuh terhadap aturan dalam berlalu lintas.Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Kendaraan Bermuatan,UPPKB
AMBIGUITAS PENGATURAN KEADAAN BAHAYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: ANALISIS CHECKS AND BALANCES KEWENANGAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Ismarini Della Purnama; Novaranty Zura Dwiputri; Anis Fauzan; Wicipto Setiadi
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7252

Abstract

ABSTRAKSIPenelitian ini mengkaji ambiguitas pengaturan keadaan bahaya dalam sistemketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Pasal 12 UUD 1945memberi Presiden kewenangan menyatakan keadaan bahaya, namun tidak merincidefinisi, kriteria, maupun mekanisme checks and balances terkait. Undang-UndangNomor 23 Tahun 1959 sebagai aturan pelaksana dianggap usang karena lahir dalamrezim politik sentralistik era Demokrasi Terpimpin. Penelitian ini menggunakanPendekatan normatif dan komparatif untuk menganalisis efektivitas pengawasanDPR atas kewenangan eksekutif dalam menetapkan keadaan bahaya. Hasilpenelitian menunjukkan peran DPR yang minim dan ketiadaan pembaruan regulasi,sehingga muncul celah hukum berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan.Selain itu, terdapat tumpang tindih konsep antara “keadaan bahaya” dan“kegentingan yang memaksa” dalam praktik ketatanegaraan. Penelitian inimendorong rekomendasi rekonstruksi kerangka hukum keadaan bahaya yang lebihdemokratis, akuntabel, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia sesuaiprinsip negara hukumKata Kunci : Keadaan Bahaya; Kewenangan Presiden; Checks andBalances; Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata) (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt) Lesmayati Eka Ayu Ningtias
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7254

Abstract

ABSTRAKSISetiap bentuk harta dan hak yang masih dimiliki oleh seseorang setelah ia wafatpada dasarnya merupakan bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan.Kedudukan ahli waris pengganti pada sistem hukum waris perdata memiliki peran yangsignifikan, terutama ketika ahli waris yang seharusnya menerima bagian warisan telahmeninggal dunia terlebih dulu dibandingkan pewaris. Penelitian ini berfokus padapenelaahan terhadap kedudukan hukum serta hak-hak dari ahli waris penggantisebagaimana ditetapkan dalam KUHPerdata, dan juga mengulas bagaimana penerapannyadalam praktik peradilan. Metode penelitian yang dilakukan ialah yuridis normatif, denganpendekatan perundang-undangan serta pendekatan putaka dengan mengumpulkaninformasi dan data penelitian bahan-bahan hukum tertulis. Dalam sengketa Putusan No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim dalam putusannyamengabulkan Gugatan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 841 KUHPerdata, anakdari ahli waris yang telah wafat memperoleh posisi sebagai pengganti orang tuanya danberhak atas bagian warisan yang semestinya diterima oleh orang tuanya. Ketentuan inimencerminkan pengakuan hukum terhadap asas substitusi dalam pewarisan, gunamenjamin keadilan dalam distribusi harta waris serta kesinambungan hak waris. penelitianini juga membahas aspek perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti serta analisisterhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris sebagaimanatercermin pada Putusan Pengadilan Negeri No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt. DalamPertimbangannya hakim memutuskan bahwa tidakan yang dilakukan penggugatmerupakan tindakan melawan hukum dengan menguasai seluruh harta Warisan yangseharusnya diberikan juga sebagain kepada ahli waris pengganti yang menggantikanAlmarhum ahli waris sah.Kara Kunci : Hak Waris; Ahli Waris Pengganti; KUHPerdata
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL VIETNAM DI WILAYAH PERAIRAN LAUT NATUNA UTARA Muhammad Bintang Idrus
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7255

Abstract

ABSTRAKSIHukum ditegakkan untuk memberitahukan bahwa secara rasional seluruh masyarakatsama dimata hukum dan akan memberikan setiap rasa keadialan bagi siapa saja yangmempercayai hukum. Lahirnya Undang-Undang Perikanan (Undang-Undang Nomor31 Tahun 2004) merupakan inisiatif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untukmelahwakan suatu perubahan hukum di bidang Perikanan. Illegal fishing merupakantindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sahatau illegal. penegakan hukum terhadap pelanggaran aktivitas penangkapan ikansecara tidak sah atau ilegal (illegal fishing) di Indonesia sudah banyak regulasi yangdiundangkan sebagai dasar hukum contohnya seperti, Undang-Undang No.31 Tahun2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No.45 Tahun 2009 TentangPerikanan, UndangUndang No.17 Tahun 1985, serta Undang-Undang Nomor 32Tahun 2014 Tentang Kelautan. Adapun Bentuk dari illegal fishing yaitu: Pertama,kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok termasukkapal asing dilakukan diwilayah perairan yurisdiksi suatu negara tanpa adanya ijinatau bersifat melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan suatu Negara. Kedua,kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melawan ketentuan baik secaranasional maupun internasional. Ketiga, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukanoleh kapal dengan cara memasang bendera suatu negara yang merupakan salah satuanggota dari perkumpulan/suatu organisasi pengelola perikanan diwilayah regional,akan tetapi kegiatan operasionalnya berlawanan dengan ketetapan mengenaipengelolaan dan pelestarian oleh organisasi serta ketentuan hukum internasional.Kata Kunci: Hukum, Penangkapan Ikan, Regulasi, Sektor Perikanan, UndangUndang Perikanan, Kapal
PENYITAAN ASET OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI) Wira Satya Widyatmoko
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7256

Abstract

bstrakPenelitian ini membahas urgensi pengaturan penyitaan aset tanpapemidanaan (Non Conviction Based/NCB Asset Forfeiture) oleh PenyidikKepolisian Republik Indonesia dalam rangka pengembalian kerugian negaraakibat tindak pidana korupsi. Meskipun sistem hukum di Indonesia telahmemiliki dasar pelaksanaan perampasan aset, mekanisme yang ada dinilaibelum memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan korupsi modern.Penelitian ini menyoroti perlunya pembaruan hukum melalui pengesahanRancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta revisi terhadap UndangUndang Tindak Pidana Korupsi guna mengadopsi pendekatan "follow themoney" yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga menegaskanpentingnya peran Penyidik Polri dalam menjalankan penyitaan asetberdasarkan ketentuan hukum dan pedoman internal agar proses berjalanprosedural dan profesional. Hasil penelitian merekomendasikan percepatanpengesahan RUU Perampasan Aset serta penguatan kebijakan penegakanhukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi jugapada pemulihan aset negara. Dengan demikian, konsep NCB Asset Forfeiturediharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam pemberantasan korupsidi Indonesia.Kata Kunci: penyitaan aset; Non Conviction Based Forfeiture; korupsi;pengembalian kerugian negara; RUU Perampasan Aset

Page 12 of 12 | Total Record : 119

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 2 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 1 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 2 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 1 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 1 No. 1 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT More Issue