cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
dinamikahukum@unik-kediri.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas kadiri Jl. Selomangleng Nomor 1 Kota Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Published by Universitas Kadiri
ISSN : -     EISSN : 26217228     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
FOKUS Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat memiliki fokus pada pemikiran serta penelitian bidang ilmu hukum dan humaniora. Kami menerima naskah-naskah empiris maupun normatif dimana empirik mencakup penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk menguji hipotesis atau teori-teori hukum. Empirik juga dapat meneliti berbagai aspek hukum, seperti kebijakan publik, proses peradilan, atau perilaku hukum individu atau korporasi. Kami juga menerima naskah-naskah hasil penelitian dan pemikiran normatif, dimana normatif bermakna hasil karya pemikiran dan penelitian teoretis serta filosofis terhadap prinsip-prinsip hukum dan konsep-konsep hukum. Jurnal hukum normatif dapat mengeksplorasi konsep hukum seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, atau hak asasi manusia, dan bagaimana konsep-konsep ini diimplementasikan dalam hukum. Meskipun terdapat perbedaan antara karya ilmiah hukum empirik dan normatif, keduanya dapat saling melengkapi dalam memahami permasalahan hukum. Penelitian empiris dapat memberikan data dan fakta tentang bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik, sedangkan penelitian normatif dapat memberikan dasar teoretis dan filosofis untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang lebih baik dan lebih adil. SKUP Skup utama Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat adalah hasil penelitian dan pemikiran insan yustisia pada bidang Hukum, sosiologi hukum, hukum adat, perkembangan hukum, sosiologi hukum, filosofi hukum, kemanfaatan hukum tak tertutup pula pada pelaksanaan undang-undang dan regulasi, evaluasi kebijakan hukum, praktik-praktik hukum, kenotariatan, dokumen-dokumen hukum, agraria, hukum pajak, fiskal, hukum acara, hukum medis, obat dan pangan terlebih lagi di jaman modern ini hukum telematikan, perdagangan online, perjanjian-perjanjian online dan lain sebagainya dimana masih memiliki muatan bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 109 Documents
 6   7   8   9   10 
PERAN REGULASI DALAM MELINDUNGI HAK ATAS AIR DI INDONESIA Indro Budiono; Raditya Feda Rifandhana
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKRegulasi beserta yang dinamakan hukum merupakan instrument kuat dalammemegang peranan penting dalam pengelolaan pada akses air bersih, sehinggamengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Salah satuaspek kunci adalah pengawasan terhadap pencemaran air, yang harus diatur secaraketat untuk menjaga kualitas air yang memadai bagi semua warga negara. Dalamkonteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan mengaturpemanfaatan sumber daya air. Adanya pengawasan, penegakkan hukum daripemerintah adalah langkah krusial dalam melindungi hak atas air masyarakat. Regulasiyang hanya ada di atas kertas tidak akan cukup, mereka harus ditegakkan dengan tegas.Penegakan hukum yang kuat menciptakan insentif bagi pelaku industri atau individuuntuk mematuhi aturan terkait air. Ini berarti bahwa mereka yang mencemari air ataumenyalahgunakan sumber daya air dapat dikenakan sanksi yang sesuai, termasuk dendadan tindakan hukum. Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, mengkajidari segi peraturan perundangan-undangan, serta menggunakan teori-teori hukum yangdapat membantu menyelesaikan penulisan penelitian ini .Kata Kunci : Peran, Regulasi, Hak Atas Air
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT FARMASI TANPA 1ZIN EDAR STUDI KASUS ( PUTUSAN PN KAB KEDIRI NOMOR 512 /PID. SUS/2022 / PN GPR dan PUTUSAN PN SERANG NOMOR 330 /PID. SUS/ 2022 /PN SRG ) Dova Akhbar Rahwi Gunandri; Emi Puasa Handayani; Nur Chasanah
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUpaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatanmerupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputipeningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Selain itu,masyarakat Indonesia mempunyai tujuan untuk membangun manusia seutuhnya,yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani termasuk kesehatan. Untukmencapai tujuan itu, maka setiap orang harus bersaing secara sehat dan kuatsehingga akan memberikan begitu banyak tantangan-tantangan bagi konsumen,produsen/pengusaha ataupun sebagai pemerintah untuk melakukan hal tersebut.Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastianhukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan yangdimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa.Selanjutnya Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baikyang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalamberbagai bidang ekonomi. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalamkasus-kasus perlindungan konsumen yaitu Masyarakat bawah yang menjadikorban Karena tidak punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsibarang/jasa yang hanya semampunya di dapat, dengan standar kualitas dankeamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekatdengan bahayabahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinyakapan saja. Dilihat dari kasus-kasus di atas maka dari itu masyarakat dihimbauharus lebih berhati-hati dalam penggunaan terhadap barang-barang yangberhubungan dengan kesehatan, karena sudah bayak contoh yang dapat dilihat,agar tidak terulang kejadian yang sama.Kata kunci: Obat Farmasi Tanpa Izin Edar.
IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF DI TINGKAT LOKAL Rizki Yudha Bramantyo; Ariella Gitta Sari
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini membahas implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daersah dalam konteksdemokrasiyang lebih inklusif di Tingkat local. Dengan mengkaji beberapaamandemen yang di lakukan, analisis ini mengeksplorasi bagaimana desentrakisasikekuasaan dan otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat,akuntabilitas pemerintah, dan penyelesaian masalah lokal. Makalah ini jugamenyoroti tantangan yang di hadapi, seperti ketidakmerataan sumber daya danpotensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Melaluipendekatan kualitatif dan studi kasus, makalah ini bertujuan memberikanrekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demitercapainya demokrasi yang lebih iklusif dan berkelanjutan di Indonesia.Kata Kunci : Perubahan regulasi, Hubungan pemerintah, Lokal
JERAT PEMIDANAAN DIBALIK MERIAHNYA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I1 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Rizki Yudha Bramantyo; Gentur Cahyo Setiono; Fitri Windradi
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pesat media sosial di era digital membawa dampak besar dalam interaksi sosial, komunikasi, dan penyebaran informasi. Namun, di balik kemeriahan ini, terdapat potensi pelanggaran hukum yang dapat menjerat pengguna media sosial, terutama terkait dengan penyalahgunaan informasi yang disebarkan di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jerat pemidanaan yang dapat dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini akan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana di dunia maya, termasuk penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat dipidana dalam konteks media sosial, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), pencemaran nama baik, penghinaan, serta ujaran kebencian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda kepada pelanggar yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.
PELANGGARAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN CYBER BULLYING Eka Agus Candra; Andika Wijaya; Claudia Yuni Pramita
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6472

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini telah memunculkan fenomena cyberbullying yang marak terjadi di kalangan anak-anak dan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelanggaran hukum tindak pidana terhadap anak yang melakukan cyberbullying di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan hukum pidana secara umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan cyberbullying yang dilakukan oleh anak dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam UU ITE maupun KUHP. Namun demikian, mengingat pelakunya adalah anak, maka penanganannya harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Penerapan sanksi pidana harus memperhatikan batas usia pertanggungjawaban pidana anak. Disamping melalui penegakan hukum, penanggulangan cyberbullying di kalangan anak memerlukan upaya preventif dan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak agar tercipta ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Kata Kunci : Cyberbullying, Tindak Pidana, Anak, UU ITE, Perlindungan Anak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA TINDAK PIDANA Husni Setiawan; Suriansyah Murhaini; Andika Wijaya
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6474

Abstract

Anak merupakan kelompok rentan yang seringkali menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Namun, implementasi peraturan tersebut masih mengalami berbagai kendala, seperti terbatasnya fasilitas dan sumber daya, rendahnya pemahaman aparat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Hal ini tercermin dalam kasus-kasus yang dianalisis, di mana hak anak seringkali tidak terpenuhi secara optimal dalam proses peradilan. Untuk memperkuat perlindungan anak, diperlukan langkah-langkah strategis, meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas ramah anak, serta perluasan penerapan keadilan restoratif. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus dimaknai secara holistik, tidak hanya melalui pendekatan yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial demi kepentingan terbaik anak. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Peradilan Pidana, Keadilan Restoratif, Pendekatan Holistik.
PERAN HUKUM TATA NEGARA DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI KOTA GORONTALO Fitran Amrain; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir; Sofyan Piyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6475

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Hukum Tata Negara dalam penguatan moderasi beragama di Kota Gorontalo dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum tata negara diterapkan sebagai landasan konstitusional dan instrumen pengatur dalam menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dan toleran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tata negara memberikan jaminan kebebasan beragama yang kuat serta mendukung pembentukan lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah dialog antarumat beragama. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi menjadi kunci dalam menjaga moderasi beragama. Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat bersama-sama berperan penting dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila juga menjadi faktor pendukung keberhasilan moderasi. Dengan demikian, hukum tata negara tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial dalam membangun kerukunan umat beragama di Kota Gorontalo. Kata kunci: Hukum Tata Negara, Moderasi Beragama, Kota Gorontalo
PERTANGGUNGJAWABAN ORANG YANG MELAKUKAN PENJUALAN SERTIPIKAT TANAH YANG MASIH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN Yustika Khoirun Nisa’; H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si.
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6476

Abstract

Tanah adalah salah satu jenis aset yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sering digunakan sebagai jaminan utang dalam bentuk hak tanggungan. Dalam praktiknya, peralihan hak atas tanah terjadi secara rutin, baik melalui jual beli maupun metode lain, meskipun tanah tersebut masih terikat dengan hak tanggungan. Situasi ini menimbulkan masalah hukum, terutama mengenai keabsahan transaksi dan tanggung jawab pihak yang menjual tanah. Secara hukum, Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda yang Terkait dengan Tanah (UUHT) menyatakan bahwa hak tanggungan memberikan status sebagai kreditur preferen kepada pemegangnya. Ini berarti, selama hak tanggungan belum dicabut, tanah yang dijadikan jaminan tidak seharusnya dialihkan tanpa izin dari pemegang hak tanggungan. Namun, dalam kenyataannya, seringkali terjadi penjualan tanah yang masih terikat dengan hak tanggungan tanpa diketahui atau disetujui oleh kreditur. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, baik untuk penjual, pembeli, maupun pemegang hak tanggungan. Dalam konteks ini, sangat penting untuk mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi konflik, kerugian, atau pelanggaran hukum akibat penjualan tersebut. Selain itu, penting juga untuk meneliti bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkena dampak, serta bagaimana penerapan tanggung jawab secara pidana, perdata, dan administratif terhadap pelaku yang menjual tanah dengan status hukum yang belum bersih dari beban hak tanggungan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengeksplorasi secara mendalam tanggung jawab hukum bagi mereka yang menjual sertifikat tanah yang masih terikat hak tanggungan, serta memberikan wawasan tentang perlindungan hukum yang ada untuk pihak-pihak yang dirugikan dalam transaksi semacam ini. Kata Kunci: Tanah, Sertifikat Tanah, Hak Tanggungan, Pertanggungjawaban
PENEGAKAN HUKUM PASAL 8 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI Moh Choirul Hanafi Lubis; Suharto; David Novan Setyawan
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6477

Abstract

Studi ini untuk mendriskipsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 8 Ayat (1) Huruf G Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis lebih mendalam terkait pelaksanaan penegakan hukum dan mekanisme penanganan pengaduan konsumen terkait pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang dapat melaksanakan penegakan hukum di UPT Perlindungan Konsumen Kediri ada di seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri dan BPSK Kediri. Akan tetapi UPT perlindungan konsumen Kediri belum bisa melakukan penegakan hukum dalam hal penyidikan dan penyelidikan karena belum memenuhi syarat minimal 2 PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) karena di UPT perlindungan konsumen Kediri masih ada 1 PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Mekanisme penanganan pengaduan konsumen ada beberapa hambatan terutama ada bukti-bukti kurang, misalkan: perjanjiannya kurang jelas dan pelaku usahanya kurang jelas domislinya serta luasnya lingkup kerja UPT Perlindungan Konsumen yang menjadi penghambat dalam mekanisme penangan pengaduan. Kata Kunci: kadaluawarsa, konsumen, penegakan hukum, perlindungan konsumen
PENYITAAN ASET OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI) Wira Satya Widyatmoko
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6478

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pengaturan penyitaan aset tanpa pemidanaan (Non Conviction Based/NCB Asset Forfeiture) oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun sistem hukum di Indonesia telah memiliki dasar pelaksanaan perampasan aset, mekanisme yang ada dinilai belum memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan korupsi modern. Penelitian ini menyoroti perlunya pembaruan hukum melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi guna mengadopsi pendekatan "follow the money" yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran Penyidik Polri dalam menjalankan penyitaan aset berdasarkan ketentuan hukum dan pedoman internal agar proses berjalan prosedural dan profesional. Hasil penelitian merekomendasikan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta penguatan kebijakan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset negara. Dengan demikian, konsep NCB Asset Forfeiture diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata Kunci: penyitaan aset; Non Conviction Based Forfeiture; korupsi; pengembalian kerugian negara; RUU Perampasan Aset

Page 8 of 11 | Total Record : 109

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 2 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 1 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 2 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2020): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 1 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT Vol. 1 No. 1 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT More Issue