cover
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
dinamikahukum@unik-kediri.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas kadiri Jl. Selomangleng Nomor 1 Kota Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Published by Universitas Kadiri
ISSN : -     EISSN : 26217228     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
FOKUS Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat memiliki fokus pada pemikiran serta penelitian bidang ilmu hukum dan humaniora. Kami menerima naskah-naskah empiris maupun normatif dimana empirik mencakup penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk menguji hipotesis atau teori-teori hukum. Empirik juga dapat meneliti berbagai aspek hukum, seperti kebijakan publik, proses peradilan, atau perilaku hukum individu atau korporasi. Kami juga menerima naskah-naskah hasil penelitian dan pemikiran normatif, dimana normatif bermakna hasil karya pemikiran dan penelitian teoretis serta filosofis terhadap prinsip-prinsip hukum dan konsep-konsep hukum. Jurnal hukum normatif dapat mengeksplorasi konsep hukum seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, atau hak asasi manusia, dan bagaimana konsep-konsep ini diimplementasikan dalam hukum. Meskipun terdapat perbedaan antara karya ilmiah hukum empirik dan normatif, keduanya dapat saling melengkapi dalam memahami permasalahan hukum. Penelitian empiris dapat memberikan data dan fakta tentang bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik, sedangkan penelitian normatif dapat memberikan dasar teoretis dan filosofis untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang lebih baik dan lebih adil. SKUP Skup utama Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat adalah hasil penelitian dan pemikiran insan yustisia pada bidang Hukum, sosiologi hukum, hukum adat, perkembangan hukum, sosiologi hukum, filosofi hukum, kemanfaatan hukum tak tertutup pula pada pelaksanaan undang-undang dan regulasi, evaluasi kebijakan hukum, praktik-praktik hukum, kenotariatan, dokumen-dokumen hukum, agraria, hukum pajak, fiskal, hukum acara, hukum medis, obat dan pangan terlebih lagi di jaman modern ini hukum telematikan, perdagangan online, perjanjian-perjanjian online dan lain sebagainya dimana masih memiliki muatan bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 109 Documents
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PERUSAHAAN BATIK KEDIRI Mujiono, Mujiono; Njoto, Harsono; Herryani, Mas Rara Tri Retno
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.563 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v2i1.1141

Abstract

ABSTRAK Seni batik berkembang seiring dengan industri, sehingga potensi ekonomi beriringan dengan potensi budaya yang melekat pada batik. HKI merupakan satu sistem hukum yang relatif baru yang memiliki orientasi perlindungan aset-aset ekonomi serta penghargaan atas daya kreatifitas intelektual manusia. Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum hak cipta perusahaan motif batik Kediri sebagai karya intelektual tradisional berdasarkan Undang Undang Hak Cipta. Selain itu juga tentang tindakan pemerintah Kabupaten Kediri dalam upaya mendorong perlindungan industri batik perlu dikaji bersama dan kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Karena pendekatannya yuridis empiris, maka bahan penelitian yang digunakan meliputi data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara bebas terpimpin dengan subjek yang ditentukan. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan dokumen-dokumen resmi pemerintah, sedangkan bahan hukum sekunder dengan beberapa literatur yang terkait.Semua data tersebut kemudian disusun dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan,  pertama, keberadaan  motif batik Kediri dirasakan bukan saja dari segi seni dan budaya yang menunjukkan ciri khas daerah yang sangat ekologis, namun juga secara ekonomi. Kedua, perlindungan motif batik Kediri berdasarkan Undang Undang Hak  Cipta dibedakan menjadi motif tradisional dan motif kontemporer. Masing  masing diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (i) Undang Undang Hak Cipta.  Ketiga, Pemerintah Kabupaten Kediri hanya melakukan upaya non-yuridis dalam upaya meningkatkan dan mendorong perlindungan atas motif batik Kediri, seperti pendaftaran motif-motif kontemporer ke Ditjen HKI, pelatihan-pelatihan dan pameran. Sedangkan kendala yuridis yang dihadapi diantaranya minimnya pemahaman perajin atas sistem hukum HKI, belum adanya penetapan dari pemerintah tentang jenis motif  tradisional. Sementara kendala non-yuridis antara lain minimnya  anggaran, minimnya nilai produksi, kesulitan bahan mentah, minimnya kreatifitas, serta persaingan dengan batik luar.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Batik Kediri.
IMPLEMENTASI UUD 45 PASAL 29 Masyarakat dan Sistem Religi dalam Perspektif Globalisasi di Daerah Lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri Suwarno, Suwarno; Pramono, Teguh; Bramantyo, Rizki Yudha
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.206 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v2i1.1142

Abstract

ABSTRAK Sistem religi terdiri dari lima komponen, yaitu: (1) emosi keagamaan (2) sistem keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) Sistem ritus dan upacara merupakan sistekm komunikasi antara manusia dengan Tuhannya, (4) Kesatuan sosial yang satuan komunikasi, (5) sarana prasarana peribadatan.Kelima komponen tersebut terjalin sangat erat satu dengan yang lain menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara bulat. Emosi keagamaan merupakan suatu getaran yang menggerakan jiwa manusia, emosi keagamaan dapat dirasakan oleh setiap orang. Hal tersebut tampak dalam tindakan ibadah, berdo’a yang dibungkus oleh aspek cultur dan budaya yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat dan sistem religi dalam perspektif globalisasi di daerah lereng gunung Kelud Kabupaten Kediri. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masyarakat dan sistem religi dalam perspektif globalisasi daerah lereng Gunung Kelud  Kabupaten Kediri. Adapun pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan teknik penentuan informan dengan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data pendukung. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi data, yang kemudian dilakukan analisis interaktif dari Milles dan Huberman. Setelah melalui pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis interaktif yang dilakukan kemudian dihasilkan hasil penelitian sebagai berikut : Kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi telah banyak merubah minimal tergesernya nilai-nilai, norma dan adat istiadat lokal menjadi mengglobal. Banyak perilaku sosial yang juga ikut berubah sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Banyak kegiatan keagamaan yang juga dipengaruhi oleh teknologi tersebut, misalnya kitab suci Alqur’an atau kitab agama lain, ataupun ajaran lain yang dapat direkam dalam memori teknologiu komunikasi tersebut. Demikian juga dengan aktivitas keagamaan lain yang terpengaruh oleh keberadaan teknologi tersebut. Kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat tidak bisa lepas dari mass media komunikasi (Handphone). Kata Kunci : Masyarakat, Sistem Religi dan Globalisasi.
ASPEK HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM PKWT MENUJU PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF Soewono, Djoko Heroe
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.798 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v2i1.1143

Abstract

ABSTRAK  Hukum dan penegakan hukum merupakan satu mata uang logam yang saling melengkapi dalam memberikan makna bagi eksistensi the rule of law sebagai negara yang mengedepankan kepastian hukum dan keadilan. Hukum maupun penegakan hukum harus menyertakan kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum sebagai panglima (the rule of law). Untuk itu masyarakat pekerja serta pengusaha dalam lingkup perusahaan (makna sempit) wajib membangun pola kesetaraan dalam membangun kemitraan hubungan industrial bersama dengan pemerintah (tripartit). Tanpa unsur-unsur tersebut, akan selalu timbul gesekan atau perselisihan hak, kepentingan, serta pemutusan hubungan kerja. Langkah ke depan yang lebih baik (progresif) harus melibatkan lembaga kerja bersama tripartit dalam membangun kemitraan sebagai dimaksud ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga akan tercipta struktur (bangunan) kemitraan sesuai harapan pekerja dan pengusaha yang mempunyai nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bersama. Kata Kunci : Hukum, Penegakan Hukum, PKWT
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Aprilyansyah, Mahdi Surya
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.856 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v2i1.1144

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perlakuan norma hukum terhadap anak  dalam kedudukannya sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan analisis deduktif terhadap peraturan perundang-undangan serta bahan hukum dan hasil penelitian yang terkait. Hasil penelitian ini mengungkapkan perlu adanya pembaharuan hukum pada Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  karena  undang-undang  yang  ada  belum  memadai  dan  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  hukum  masyarakat dan perlunya optimalisasi peranan aparat penegak hukum  agar  mereka  lebih  sensitif  dan  responsif  terhadap  permasalahan yang terjadi dalam  rumah  tangga. Kata Kunci: Korban, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum. 
THE ROLE OF LAW IN FACING GLOBAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC FIELD Widayati, Satriyani Cahyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (36.445 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v2i1.1145

Abstract

AbstractThe history of people and state of Indonesia has been scarred dynamic seem as a complex life phenomenon That’s  the all might god procession. Time running without caring to profit or loss interest, supply and demand, good or bad. To anticipate the progress of free tradeactivities, it’s better to realize the own potency and ability strongly, such as cooperation , tourism, small and  medium enterprises. Those sector should be managed systematically and consistenly, supported by available protectable  norms, and prepared human developmentas business actor in which global business oriented for national purposes. To face this free trade era should be arraised The Newest Indonesia program such as the concept stated by Kotler. Key Words:  Glogal Transformation, Law needs, Economy. 
Pemberdayaan Sendang Markinah di era wabah Covit 19 dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Desa Plaosan, Wates Kabupaten Kediri Jawa Timur Suwarno, Suwarno; Pramono, Teguh; Susanto, Djoko
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v2i2.1542

Abstract

Abstraksi Dampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), dunia dalam kehidupan sehari-hari mengalami krisis, baik krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis sosial yang hampir terjadi di segala kehidupan, tidak terkecuali di Indonesia. Kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial terhadap seluruh masyarakat Indonesia berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di dusun Temboro desa Plaosan kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Kondisi demikian mendorong masyarakat untuk berupaya memberdayakan Sendang Markinah guna memulihkan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan focus penelitian antara lain kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan berkelanjutan. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive dan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dari Milles dan Huberman. Hasil penelitian sebagai berikut : Masyarakat melalui kepemimpinan tokoh masyarakat duduk bersama bekerja sama mulai membersihkan, menata membangun sedemikian rupa, sehingga tampak indah, mempesona dipadu dengan kerindangan pohon yang ada sehingga menyejukan bagi siapa saja yang ada di sekitarnya. Semua masyarakat dengan berbagai lapisan sosial dengan berbagai kemampuan yang dimiliki serta perangkat desa berpartisipasi aktif membangun sendang Markinah menjadi objek wisata. Dalam upa menmgembangkan dan memberdayakan  sendang Markinah tersebut tanpa bantuan dari manapun (BERDIKARI), yang kemudian Sendang Markinah inipun menjadi objek wisata dan didaftarkan ke pemerintah kabupaten, sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari keberadaan sendang Markinah yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.  Kemudian keberadaan sendang Markinah dikelola oleh masyarakat Temboro dengan melibatkan Karang Taruna, dan sendang Markinah diisi ikan serta berbagai burung-burung liar.   Kata Kunci :  Pemberdayaan, Kesejahteraan sosial
DEKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU VIS-A-VIS HUKUM PROGRESIF Harianto, Agus
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.548 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v1i1.1590

Abstract

Abstract  This study is aimed at seeing some sides of  teacher’s  protection of law, legal traps and an alternative of Progressive Law. From the cases observed, many teachers haven’t known yet the rules concerning with the legal protection for teachers, including of that in the statute number 14 of 2005 about Teacher and Lecturer. Many legal cases happened to teachers, although they’re not serious cases because the purpose is to educate students.  Because parents reported to the law enforcer, the law enforcer was about to handle: to out teachers into jail. The implementation of Positive Law is likely ‘black-and-white’ or less of considering the aspects of humanity. As an effort to manage teachers’ legal cases, Progressive Law becomes an alternative to enforce the law based on, to borrow Prof. Satjipto Rahardjo’s terminology, the master of Sociology of Law and a pioneer of Progressive Law, senses of humanity and happiness together. Deconstructing the humanity-oriented legal thinking becomes the focus of the study so that teachers are not tied by legal traps that shadow them in the teaching-learning processes. Key-words: deconstruction, teacher, protection, Progressive Law
Penegakan Hukum Kurang Adil Bagi Rakyat Miskin Kartikasari, Reyka Ayu; Maghfiroh, Nungki; Yuanita, Elok Eka
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.385 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v1i1.1595

Abstract

ABSTRAKTujuan dari artikel ini adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa hukum itu harus ditegakan baik kepada rakyat kaya ataupun miskin. Hukum terbagi rata pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat memengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memerhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi, hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran di dalam masyarakat hukum yang bersangkutan.
URGENCY OF LEGAL PROTECTION FOR PATIENTS PERSONAL DATA IN TECHNOLOGY-BASED HEALTH SERVICES IN INDONESIA Utomo, Handryas Prasetyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.393 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v1i1.1596

Abstract

ABSTRACT            Indonesia is a country that until now has not have a single law laws specifically regulating the protection of personal data. Lately there have been many cases in the community regarding the misuse of personal data. Especially with the increasingly easy public access to the internet so that the misuse of personal data through electronic media will spread quickly. In the field of health services, the patient's personal data can not be separated from the possibility of abuse. It would be even more dangerous if the personal data is a trace of the patient's medical record which is indeed highly confidential. The use of Information and Communication Technology (ICT) in health services aims to improve access, efficiency, effectiveness, and quality of medical processes that involve medical service organizations in hospitals, clinics, health centers, medical practitioners both doctors and therapists, laboratories, pharmacies, insurance also involving patients as consumers. However, in the process of service using the E-health program, it will collect a number of consumer personal data which is sensitive personal data and lead to new legal issues, namely the extent to which the health service provider can protect patient personal data can be accessed, disseminated more easily through the progress of ICT. Until now the existing regulations (exisiting law) have not provided maximum protection for patient personal data because the arrangements are still sectoral and are scattered in several laws and regulations. Keyword : Urgency, Legal Protection, Personal Data 
IMPLEMENTASI NEW NORMAL DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kadiri Rizki Yudha Bramantyo; Irham Rahman
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.515 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v3i2.1738

Abstract

AbstarksiPemerintah & warga sudah berusaha semaksimal mungkin buat memerangi pandemi covid-19 ini. Banyak kebijakan sudah dimuntahkan utamanya mengatur protokol kesehatan buat melindungi bangsa berdasarkan endemi penyakit yg menyebar sangat cepat ini. Salah satu kebijakan yg dikeluarkan merupakan penerapan new normal, yaitu keadaan dimana seluruh aktivitas warga bisa berjalan seperti biasa tetapi tetap wajib memenuhi ketentuan yg ada. Misalnya menggunakan masker, menjauh berdasarkan keramaian, & mencuci tangan menggunakan bersih. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan ini bisa membawa perubahan sosial atau perubahan norma warga menuju warga yg tanggap terhadap kesehatan, higienis, & peduli lingkungan. Kebijakan new normal ini diterapkan guna membatasi persebaran pandemi covid-19 tersebut.

Page 2 of 11 | Total Record : 109