cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711-418873
Journal Mail Official
jurnalconsensus@stihpada.ac.id
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 29622395     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Artikel Hukum yang dipublikasikan pada jurnal ini merupakan Hasil Karya Ilmiah Mahasiswa dan Dosen yang telah memenuhi Pedoman Penulisan bagi Penulis (Author Guidelines) yang telah ditentukan oleh Consensus : Jurnal Ilmu Hukum. Semua artikel yang dikirimkan oleh penulis dan dipublikasikan dalam jurnal ini ditelaah melalui peer review process. Jadwal penerbitan setahun 4 (empat) kali pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagai terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2023): Februari" : 10 Documents clear
KEWENANGAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Muhammad Romadhan; Muhammad Nugraha; Aldy Sopandy; Zain Agiel Abdullah; Andreas Jona Situmorang; Derry Angling Kesuma
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.084 KB)

Abstract

AbstrakPada hakekatnya hukum diciptakan di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya. Agar semua orang dapat bertingkah laku yang benar, harus ada ketentuan yang dapat dijadikan tolok ukur. Apabila terjadi perbuatan yang melanggar hukum atau menyimpang dari keserasian, ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup maka akan ada hukuman atau pidana berupa sanksi hukum bagi pelakunya. Sanksi hukum ini akan menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun secara mental bagi semua orang yang melakukan kejahatan, sehingga ia jera atau kapok untuk mengulangi kembali perbuatannya. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap korupsi dan penyuapan dapat menyebabkan korupsi sebagai hal biasa. Pelaksanaan sistem perdilan pidana, hingga saat ini belum menunjukkan kinerja secara optimal dikarenakan secara struktural tidak bersifat terpadu dalam hal konsep fungsi dan pengawasan dalam manejemen sistem peradilan/penegakan hukum tidak dalam arti luas, lemah dalam penegakan hukum sebab berkedudukan di bawah kekuasaan eksekutif (pemerintah) sehingga dalam hal-hal tertentu pelaksanaan penegakan hukum pidana mendapat pengaruh kekuasaan eksekutif dan tidak menutup kemungkinan pengaruh kekuasaan lainnya, jadi masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kata kunci : Penyidik, Korupsi, Tindak Pidana AbstractCriminal acts of fraud are currently growing following the times and advances in technology. Legal regulations are made to anticipate this, but the existing regulations do not seem to reduce these crimes but have increased. This study aims to: first, determine law enforcement against criminal acts of fraud based on e-commerce; and second, knowing the inhibiting factors in enforcing criminal law against criminal acts of e-commerce based fraud. The results of the study illustrate that the crime of fraud based on e-commerce is in principle the same as fraud in the conventional way, but the difference lies in the evidence or means of action, namely using electronic systems (computers, internet, telecommunication devices). Therefore law enforcement regarding this crime of fraud should still be accommodated by the Criminal Code through article 378, and to strengthen the legal basis it can also be accommodated through Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. As a special law (Lex Specialist Derogat Lex Generale), the ITE Law can at least become a guideline and legal basis for members of the public in their activities in cyberspace. Keywords: Law Enforcement, Transactions, Buying and Selling, Online
PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI BAWAH TANGAN Aldhi Arrahman; Bagus Kurniawan; Ayu Faradilla; Muhammad Syahrul Rafli; Liga Alakbar
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.184 KB)

Abstract

AbstrakPerjanjian jual beli tanah di bawah tangan tersebut tetap rawan, karena tidak memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Sertipikat tanah menjadi hal yang penting bagi masyarakat karena merupakan bukti yang kuat dan sah secara hukum atas kepemilikan bidang prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menerangkan siapa yang mempunyai hak, kalau ada disertai turunan surat-surat jual beli tanahnya. Tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 sub b. Pelaksanaan jual beli tanah pada hakekatnya merupakan salah satu pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain, yaitu dari pihak penjual kepada pihak pembeli tanah. Dalam proses pelaksanannya tidak mungkin dilaksanakan balik nama tanpa melibatkan PPAT, maka berdasarkan ketentuan perbuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan dihadapan PPAT dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) tanah yang dibuat oleh PPAT. Kata kunci : Sengketa, Tanah, Jual Beli AbstractThe private land sale and purchase agreement remains vulnerable, because it does not provide legal certainty. Legal certainty is a situation where a regulation is made and promulgated with certainty because it regulates clearly and logically. Clear in the sense that there is no ambiguity or doubt (multiple interpretations) and logical in the sense that it becomes a system of norms with other norms so that they do not clash or cause norm conflicts. Land certificates are important for the community because they are strong and legally valid proof of ownership in the field of procedures and procedures in accordance with the applicable laws and regulations. Explain who has the rights, if any, accompanied by derivatives of the land sale and purchase documents. Proof of valid citizenship from those who have rights, as referred to in Article 2 sub b. The implementation of buying and selling land is essentially a transfer of land rights to another party, namely from the seller to the land buyer. In the implementation process it is not possible to transfer the name without involving the PPAT, so based on the provisions of the legal act of buying and selling land carried out before the PPAT, it can be proven by a land sale and purchase deed (AJB) drawn up by the PPAT.. Keywords: Dispute, Land, Buying and Selling.
AKIBAT HUKUM SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA YANG DITERBITKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARENA KESALAHAN PROSEDUR PENERBITAN SK IZIN LOKASI M. Dwi Yogananto; Mohammad Omar Braddley; Muhammad Ridho Chalik; Muhammad Farhan; Abdul Rasid; Rusmini Rusmini
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.142 KB)

Abstract

AbstrakIjin lokasi yaitu ijin tertulis yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan dalam rangka memberikan pengarahan lokasi penanam modal sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah dan sekaligus sebagai ijin untuk memperoleh tanah yang diperlukan. Prosedur pemberian Hak Guna Usaha secara jelas telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999. Terhadap perusahaan yang mendaf-tarkan hak guna usahanya tidak memenuhi prosedur pemberian izin lokasi akan berakibat hukum pembatalan sertifikat hak guna usaha sebagaimana disebutkan di atas maka berdasarkan Bagian kedua Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Rekomendasi kepada pemerintah perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan kebijakan pengambilan putusan mengenai pembatalan hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya. Kata kunci : Sertifikat, Hak Guna Usaha, Badan Pertanahan Nasional. AbstractLocation permit, namely a written permit given to a company or individual in order to provide directions for the location of investors in accordance with the Regional Spatial Plan and at the same time as a permit to obtain the required land. The procedure for granting usufructuary rights is clearly regulated in Article 20 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN Number 9 of 1999. Companies that register their usufructuary rights do not comply with the procedure for granting location permits, which will result in the cancellation of the usufructuary certificate as stated in above, based on the second part of Article 106 of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs Number 9 of 1999 concerning Procedures for Granting and Cancellation of State Land Rights and Management Rights, and Article 107 of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs Number 9 of 1999 concerning Procedures for Granting and Cancellation of State Land Rights and Right to Management Recommendation to the government that there is a need for a law and implementation regulation related to the decision-making policy regarding the cancellation of land rights by the Head of the Regency/Municipal Land Office. Keywords: Certificate, Cultivation Right, National Land Agency.
KECAKAPAN BERTINDAK DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Muhammad Aryo Leonardo; Keken Triwiyogo; Nur Apriani; Ra. Febryanti Putri; Rizqo Laila Nuzulla
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.793 KB)

Abstract

AbstrakHal yang harus diperhatikan dalam peristiwa yang dikatakan perbuatan hukum adalah akibat, oleh karena itu akibat dapat dianggap sebagai kehendak dari sipembuat (sipelaku). Jika akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Jadi adanya kehendak agar dikatakan sebagai perbuatan hukum, perlu diperhatikan unsurnya yang esensil yang merupakan hakekat dari perbuatan hukum itu. Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menentukan bahwa dewasa adalah 18 tahun, maka usia dewasa ini hanya bisa diterapkan pada akta-akta yang berkaitan dengan akta yang notaris saja, yaitu akta-akta yang bersifat umum, berkaitan langsung dengan pihak ketiga dan berkaitan dalam dunia usaha. Misalnya yaitu akta : Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Pendirian CV, Pendirian Yayasan, Kuasa Untuk Menjual, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Kontrak Kerja. Dalam melakukan perbuatan hukum memerlukan kecakapan bertindak,dan kecakapan bertindak dipengaruhi oleh kedewasaan dan kedewasaan sendiri dipengaruhi oleh umur. Dalam pelaksanaanya belum adanya keseragaman mengenai umur dewasa dari pemerintah, jadi sebaiknya ada satu undang-undang yang menentukan batasan usia dewasa, sehingga ada kejelasan patokan umur dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Kata kunci : Notaris, Kecakapan Bertindak, Perbuatan Hukum AbstractThe thing that must be considered in an event that is said to be a legal act is the result, therefore the result can be considered as the will of the maker (the actor). If the result is not desired by the perpetrator, then the action is not a legal action. So if there is an intention to be said as a legal act, it is necessary to pay attention to its essential elements which are the essence of the legal action. Proficiency in Acting in Performing Legal Actions After the Enactment of Law No. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, based on Article 39 paragraph (1) stipulates that the adult is 18 years old, so this adult age can only be applied to deeds related to notary deeds, namely deeds that are general in nature, directly related to third parties and related in the business world. For example, deed: Establishment of a Limited Liability Company (PT), Establishment of a CV, Establishment of a Foundation, Authorization to Sell, Lease Agreement, Sale and Purchase Agreement, Cooperation Agreement, Work Contract Agreement. In carrying out legal actions requires the ability to act, and the ability to act is influenced by maturity and maturity itself is influenced by age. In its implementation, there is no uniformity regarding the age of adulthood from the government, so there should be one law that determines the age limit for adulthood, so that there is clarity on the benchmark for the age of adulthood and is considered competent in carrying out legal actions. Keywords: Notary, Acting Skills, Legal Action
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) Dina Hernida; Salsabila Nurul Utami; Atika Purnamasari; Indah Ade Puspita; M. Noval Akbar
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.742 KB)

Abstract

Abstrak Perkembangan Hukun bisnis saat ini berkembang dengan pesat. Dengan teknologi yang maju membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. di Indonesia mulai berkembang transaksi jual beli online (e-commerce) dengan kemajuan tersebut menimbulkan masalah hukum, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan adanya transaksi jual beli online (e-commerce) memberikan kemudahan bagi penjual dalam melakukan aktivitas penjualan dan memudahkan pembeli untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya, artikel ini akan membahas bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce) dan bagaimana mengatur peraturan hukum di Indonesia terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sarana penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan konsumen dan bisnis. Kata Kunci : Hukum Konsumen, E-Commerce Abstract The development of business law is currently growing rapidly. With advanced technology, it opens the world's eyes to a new world, a new market place, and an unlimited world business network. In Indonesia, online buying and selling transactions (e-commerce) have begun to develop, with these advances causing legal problems, in connection with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection with online buying and selling transactions (e-commerce) providing convenience for sellers in conducting sales activities and make it easier for buyers to buy goods according to their needs, this article will discuss how consumer protection in online buying and selling transactions (e-commerce) and how to regulate legal regulations in Indonesia related to the Consumer Protection Act and means of resolving legal problems related to consumers and business.
TINDAK PIDANA CYBERSPACE DALAM AKSES ILEGAL TERHADAP BOCORNYA DATA INFORMASI PUBLIK Annisa Indah Pertiwi; Eviana; Tiara Febriyanti; Warmiyana Zairi Absi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (918.958 KB)

Abstract

AbstrakPerkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan Cyberspace (Dunia Maya). Dengan munculnya internet ini banyak masyarakat yang memanfaatkan Cyberspace untuk mengakses informasi melalui media sosial, melakukan transaksi bisnis dan dapat berkomunikasi tanpa batas. Cyberspace dapat mendekatkan orang yang jauh begitu pula sebaliknya, adanya interaksi tersebut juga dapat menimbulkan konflik. Salah satunya berupa masalah privasi yang rentan terhadap tindak pidana yakni Cybercrime atau yang dikenal dengan kejahatan dunia maya. Cybercrime (kejahatan dunia maya) salah satunya yaitu Akses Ilegal. Akses ilegal inilah yang menyebabkan hilangnya ruang privasi masyarakat. Bocornya data informasi publik yang mana merupakan sebuah tindak kejahatan yang menimbulkan dampak buruk bagi seseorang yang data informasinya dicuri atau dibocorkan. Hal itu dapat di tindak secara pidana melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk perlindungan bagi korban dari Cybercrime. Kata Kunci: Cyberspace, Cybercrime, Akses Ilegal, Tindak Pidana. AbstractThe development of global computer network technology or the internet has created a new world called Cyberspace (Cyberspace). With the advent of the internet, many people take advantage of Cyberspace to access information through social media, conduct business transactions and be able to communicate indefinitely. Cyberspace can bring people who are far away closer and vice versa, the existence of these interactions can made conflicts. One of them is in the form of privacy problems that are vulnerable to criminal acts, namely Cybercrime or known as cybercrime. Cybercrime (cyber in crime) is Illegal Access. This illegal access that leads to the loss of people's privacy space. Leaking public information data which is a crime that has a bad impact on someone whose information data is stolen or leaked. This can be criminalized through Law No.19 of 2016 which is an Amendment to Law No.11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) as a form of protection for victims of Cybercrime. Keywords: Cyberspace, Cybercrime, Illegal Access, Criminal Acts
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUAMI SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN MARITAL RAPE DALAM RUMAH TANGGA Sella Novianti; Aisyah Maharani Fajrin; Febbyolah; Nabilla Putrie V.S; Rizaldi; Enni Merita
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (746.469 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan berdasarkan kejadian kekerasan yang sering kali dialami oleh orang yang menetap di dalam ruang lingkup keluarga, kekerasan bukan hanya terjadi pada perempuan dan anak-anak saja, namun laki-laki selaku seorang suami pun dapat menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) atau bisa disebut Marital Rape. Salah satu bentuk kejahatan seperti halnya kekerasan seksual yang dialami laki-laki saat ini kurang mendapat perhatian khalayak umum. Hal tersebut karena, selama ini pelecehan ataupun kekerasan seksual selalu identik dengan perempuan yang menjadi korbannya sedangkan laki-laki sebagai pelaku. Namun, berdasarkan data yang selama ini diperoleh, kaum perempuan memang lebih rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual dibandingkan dengan kaum laki-laki. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder pada studi kepustakaan. Kemudian analisis data akan menggunakan kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Maka akan memperoleh hasil bahwa hubungan suami istri selayaknya dapat mendewasakan keduanya, saling melengkapi, dan adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Laki-laki juga berhak untuk mendapat perlindungan oleh undang-undang ataupun peraturan yang didukung oleh lembaga penegak hukum maupun lembaga lain yang dapat bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang baik kepada korban kejahatan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Marital Rape, Kekerasan, KDRT. AbstractThis research was conducted based on incidents of violence that are often experienced by people who live in the family sphere, violence does not only occur in women and children, but men as husbands can also become victims of domestic violence (domestic violence). ) or can be called Marital Rape. One form of crime, such as sexual violence experienced by men, currently receives less attention from the general public. This is because, so far, sexual harassment or violence has always been synonymous with women being the victims, while men have been the perpetrators. However, based on the data so far obtained, women are indeed more vulnerable to becoming victims of violence and sexual harassment than men. To answer the problems above, the researcher used a normative juridical approach with a descriptive research type. Sources of research data using secondary data on library research. Then the data analysis will use qualitative by way of deductive thinking. Then the result will be that the husband and wife relationship should be able to mature both, complement each other, and there is a balance of rights and obligations. Men also have the right to receive protection by laws or regulations supported by law enforcement agencies and other institutions that can work together to provide good protection to victims of crime. Keywords: Legal Protection Marital Rape, Violence, Domestic Violence.
PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Dendi Pajriansyah; Kris Moresikani; Mei Nadhila; Redo Patoni; Zuhdyen Elva Haza
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.045 KB)

Abstract

AbstrakTindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce; dan kedua, mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindak pidana penipuan berbasis e-commerce pada prinisipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini seyogyanya masih dapat diakomodir oleh KUHP melalui pasal 378, dan untuk memperkuat dasar hukum maka dapat diakomodir juga melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (Lex Spesialis Derogat Lex Generale), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Transaksi, Jual Beli, Online AbstractCriminal acts of fraud are currently growing following the times and advances in technology. Legal regulations are made to anticipate this, but the existing regulations do not seem to reduce these crimes but have increased. This study aims to: first, determine law enforcement against criminal acts of fraud based on e-commerce; and second, knowing the inhibiting factors in enforcing criminal law against criminal acts of e-commerce based fraud. The results of the study illustrate that the crime of fraud based on e-commerce is in principle the same as fraud in the conventional way, but the difference lies in the evidence or means of action, namely using electronic systems (computers, internet, telecommunication devices). Therefore law enforcement regarding this crime of fraud should still be accommodated by the Criminal Code through article 378, and to strengthen the legal basis it can also be accommodated through Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. As a special law (Lex Specialist Derogat Lex Generale), the ITE Law can at least become a guideline and legal basis for members of the public in their activities in cyberspace. Keywords: Law Enforcement, Transactions, Buying and Selling, Online
PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN Andry Surya Pratama; Alan Maulana Afriansyah; Fiskal Juliando Saputra; M. Ikhsan fernanda; RZ M Febri Agung
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.024 KB)

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memberikan efektifitas paling maksimal dalam penentuan Hak Asuh Anak dan Pertimbangan Hakim di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan “Explenasi Deskriptif”. Hasil dari penyusunan jurnal ini menunjukkan bahwa penentuan hak asuh anak sangat dipengaruhi oleh hukum agama islam dan kepercayaan bahwa anak yang belum mummayiz (berusia 12 tahun) lebih baik tinggal bersama ibunya dari pada ayah nya terlepas apakah si ibu memiliki kemampuan atau kepantasan untuk mendidik, merawat, dan membesarkan anak nya. Karena itu banyak kasus hak asuh anak dalam perceraian dimenangkan oleh pihak wanita dengan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan ditanggung oleh ayahnya. Serta dalam perceraian sang ayah tidak kehilangan haknya untuk mengunjungi, menjadi wali dalam pernikahan, serta menyangkut masalah warisan. kata kunci : Putusan, Hakim, Perceraian, Hak Asuh Anak Abstract The purpose of the study is to analyse the factors that provide the most effectiveness in determining child custody and judge consideration in court. This research uses the "Deskriptive Explanation" approach. The results of the preparation of this journal show that the determination of child custody is heavily influenced by Islamic law and the belief that a child who is not yet mummayiz (12 years old) is better off living with his mother than his father regardless of whether the mother has the ability to educate, care for, and raise her child. Therefore, many cases of child custody in divorce are won by the woman with maintenance and education costs borne by the father. And in divorce the father does not lose his right to visit, be a guardian in marriage, and concerning inheritance issues. Keywords: Decision, Judg, Divorce, Custody rights Child
PEMAHAMAN HUKUM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSFEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA RZ.M. Agang Pratama; Muhammad Aldo; Raden Zainal Abidin; Nanda Rizki Yanto; Dandi Yudistira; Setyo Utomo
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (686.405 KB)

Abstract

AbstrakDalam menghadapi era zaman sekarang ini banyak terjadi pergeseran dari nilai-nilai perilaku yang terjadi dalam kehidupan dalam masyarakat, menurunnya nilai-nilai moral yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Pancasila yang digali dari nilai-nilai budaya masyarakat merupakan bentuk pedoman dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. salah satu nilai budaya masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila adalah timbulnya budaya korupsi yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberikan bentuk dampak yang merugikan baik bagi masyarakat, kearah tujuan dan cita-cita negara, sebagai realisasi pelaksanan imflementasi nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Menyikapi hal ini maka perlu diberikan bentuk solusi, agar dapat mengatasi kasus-kasus korupsi yang terjadi dengan memberi bentuk kekuatan dalam merealisasikan fungsi dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk penerapan, pelaksanaan kehidupan kemasyarakatan baik di mulai dari masyarakat paling bawah sampai kepada masyarakat paling atas. Penelitan ini bertujuan adalah untuk memfungsikan nilai-nilai Pancasila dalam realisasi nya sebagai pedoman dalam masyarakat berprilaku, dalam upaya bentuk preventif adalah dengan memberikan bentuk pendidikan disekolah-sekolah sampai ke pendidikan perguruan tinggi serta memberikan bentuk sosialisasi dalam bentuk seminar-seminar dalam kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan, Lembaga dan institusi. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih lemahnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila termasuk dalam penegakan hukum serta aturan dalam bentuk undang-undang masih belum dijadikan sebagai sarana untuk dipedomi dalam upaya penanganan kasus-kasus korupsi. Kata Kunci: Korupsi, Pancasila AbstractIn the face of today's era, there are many shifts from behavioral values that occur in life in society, decreasing moral values that deviate from cultural values in society. Pancasila which is extracted from the cultural values of the community is a form of guidance in people's lives in the nation and state. One of the cultural values of society that are contrary to the values of Pancasila is the emergence of a culture of corruption that occurs in various fields of people's lives, so that it can have a detrimental impact on the community, towards the goals and ideals of the state, as a realization of the implementation of values. values in the precepts of Pancasila. In response to this, it is necessary to provide a form of solution, in order to overcome corruption cases that occur by giving a form of strength in realizing the function of Pancasila values in the form of application, in the implementation of social life, starting from the lowest society to the highest society. This research aims is to function the values of Pancasila in their realization as a guide in the behavior of society, in an effort to prevent it is to provide a form of education in schools to higher education and provide a form of socialization in the form of seminars in organizational activities. social institutions Institutions. The results of the study show that there is still a weak understanding of Pancasila values, including in enforcement Laws and laws are still not used as a means to be guided, in an effort to handle corruption cases. Keywords: Corruption, Pancasila

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2023): November Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus Vol. 1 No. 4 (2023): Mei Vol. 1 No. 3 (2023): Februari Vol. 1 No. 2 (2022): November Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus