NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan is a peer-reviewed journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, Universitas Halu Oleo. Published 2 (two) issues in a year (June and December). NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan publishes various concepts of thinking or ideas and research on the following topics 1) State and Governance, 2) Policy and public services, 3) Government innovation, 4) Local Government and Public Policy, 5) Political and Government.
Articles
125 Documents
<![CDATA[Analysis of The Economic Gap The Community of Citraland Surabaya and The Surrounding Region ]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v4i1.34
<![CDATA[One of the satellite cities in Surabaya is Citraland which has been established since 1993 as one of the largest real estate companies in Surabaya. The development of satellite cities which are synonymous with luxury housing has had its own impact, namely there has been a gap with the surrounding area. region and economic disparity (Adisasmita, 2005). Basically housing construction has an impact on economic disparities in the surrounding community. In addition, it also creates an increasingly widening welfare gap between low and high income groups which is measured by income inequality. The method used in this research is literature study. The results of this study are three factors that cause economic inequality, namely first, there is a high disparity related to the income of rural communities and housing; second, there are differences in daily lifestyles; third, differences in geographical conditions/environment of residence.]]>
<![CDATA[Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis : Suatu Evaluasi ]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v4i1.36
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan teori indikator evaluasi Kebijakan oleh William N Dunn. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Efektivitas dalam evaluasi Program BPNT di Kecamatan Bengkalis dapat dilihat dari unit pelayanan dalam memberikan bantuan yang cukup efektif karena pelayanan program BPNT mencakup kualitas, kuantitas dan waktu. Efisiensi Untuk mendapatkan BPNT di Kecamatan Bengkalis tidak dipungut biaya/dana, masyarakat cukup mengumpulkan KK dan KTP sebagai syarat penerima bantuan yang kemudian Kementrian Sosial akan memilih penerima berdasarkan DTKS. Kecukupan/ Ketepatgunaan Dalam hal ketepatgunaan/ kecukupan program BPNT menggunakan kartu kombo yang lebih memudah masyarakat dan lebih praktis dalam mengambil bantuan karena sistem perbelanjaan yang digunakan elektronik.]]>
<![CDATA[Bureaucracy Pathology in Infrastructure Development of Banjar Village, Sampang Regency ]]>
<![CDATA[Nur Holifah]]>;
<![CDATA[Novita Maulida Ikmal]]>;
<![CDATA[Lutfia Nurul Hidayati]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v4i1.37
<![CDATA[This study used bureaucratic theory and bureaucratic pathology to reveal bureaucratic pathologies that occur in villages in the context of infrastructure development that often occurs in Banjar village. The basis of the research used is descriptive qualitative method. The results of this study, firstly, the phenomenon of bureaucratic pathology in infrastructure development in the village of Banjar is still encountered such as frequent discrepancies between the proposals submitted and reports made from the infrastructure development process (incompatibility of budget allocation for infrastructure development). Second, the strategy for rehabilitating bureaucratic pathology in infrastructure development that occurs by gradually monitoring each infrastructure development project that is being worked on, in collaboration with professional and competent construction parties.]]>
<![CDATA[Model Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat ]]>
<![CDATA[Atik Rochaeni]]>;
<![CDATA[Yamardi]]>;
<![CDATA[Noer Apptika Fujilestari]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v4i1.38
<![CDATA[Dalam upaya untuk meningkatkan pariwisata pemerintah mengembangkan sektor pariwisata melalui kolaborasi pentahelix. Curug Malela merupakan salah satu pariwisata yang berada di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi untuk dikembangkan karena keunikan curugnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berupaya untuk mengembangkan pariwisata dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Disbudparpora (Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga), kecamatan, akademisi, media, pelaku usaha dan komunitas. Akan tetapi, tidak diketahui sejauhmana keterlibatan dari pihak-pihak terkait dalam pengembangan pariwisata ini, dengan demikian, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model Penta Helix dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan dari masing-masing aktor agar tetap terjaga sinergitas serta untuk mengoptimalkan kolaborasi pentahelix. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah model Pentahelix dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat belum berjalan dengan optimal. Hal ini karena kolaborasi antar actor belum berjalan mengingat masih ada kecenderungan aktor -aktor yang berjalan sendiri-sendiri, selain itu masih adanya ketidakpercayaan antar aktor.]]>
<![CDATA[Kampanye Lingkungan pada Program Restorasi Ekosistem Riau (RER) Hutan oleh Grup APRIL di Semenanjung Kampar ]]>
<![CDATA[Raja Zulkarnain]]>;
<![CDATA[Muhammad Firdaus]]>;
<![CDATA[Welly Wirman]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v4i2.39
<![CDATA[Restorasi Ekosistem Riau (RER) merupakan kegiatan kolaborasi dunia usaha dengan berbagai lembaga yang berpengalaman dibidang restorasi hutan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dan menjaga keanekaragaman hayati di hutan semenanjung Kampar Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. RER memastikan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kegiatan RER berjalan atau selaras dengan alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kampanye lingkungan pada kegiatan restorasi ekosistem RER. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan kampanye lingkungan dimulai pada saat melakukan sosialisasi bersama khalayak sasaran kampanye, pada saat kunjungan tamu ke lapangan, kampanye ikut aktif partisipasi pada kegiatan eksternal yang bertemakan lingkungan, Kampanye melalui eco camp sebagai pusat kajian hutan gambut. Kampanye lingkungan kegiatan RER dilakukan melalui saluran komunikasi media social seperti Facebook, Instagram, LinkIn, Twitter dan YouTube, kampanye pada saat kegiatan ekspo, kampanye lingkungan Restorasi Ekosistem Riau (RER) juga dilakukan melalui film dokumenter]]>
<![CDATA[Tren Penelitian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebagai Kajian Ilmu Pemerintahan: Sebuah Tinjauan Analisis Bibliometrik ]]>
<![CDATA[Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah]]>;
<![CDATA[Ika Sartika]]>;
<![CDATA[Anastasia Stephanie Sumampow]]>;
<![CDATA[Lolita Deby Mahendra Putri]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v4i1.41
<![CDATA[Penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran terkait perkembangan bidang kajian informasi publik sebagai salah satu bidang kajian ilmu pemerintahan dalam rentang waktu 15 tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis dengan menggunakan analisis bibliometrik. Analisis bibliometrik dilakukan menggunakan aplikasi Publish or Perish dan Vos Viewer dengan menganalisa 540 penelitian yang terbagi menjadi 4 kluster dan 47 topik. Hasil penelitian menunjukkan Walaupun data yang dikumpulkan berasal dari hasil penelitian sejak tahun 2008 sampai 2022 namun penelitian terkait keterbukaan informasi publik justru sangat intens dilakukan pada rentang tahun 2016 sampai 2019. Topik-topik yang dimunculkan pada dasarnya cenderung monoton artinya bisa ditafsirkan bahwa perkembangan kajian terkait keterbukaan informasi publik cenderung berputar pada topik-topik umum saja. Rekomendasi kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti bidang kajian keterbukaan informasi publik bisa coba mengulas beberapa topik yang menarik dan masih jarang diteliti misalnya hubungan keterbukaan informasi publik dengan topik korupsi, Good Coorporate Governance (GCG), pemilu dan e-procurement.]]>
<![CDATA[Rural Digitalization Problematics in Indonesia ]]>
<![CDATA[Mukhammad Akhmad Najich Alfayn]]>;
<![CDATA[Abas Bahar A’rof]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v4i2.45
<![CDATA[This study aims to determine the problems of village digitalization as an evaluation of village digitalization adoption in realizing good governance. At this time, the Indonesian government is implementing a national strategy for digital transformation, so it is hoped that this research will be able to provide insights or descriptions of how problematic the digitalization process is and how they adjust to certain aspects of the governance digitization process that are useful for assessing current digital policies. this and future policies. The method used in this research is qualitative method. The approach that researchers use is literature study. The results of this study indicate that the problem of village digitization lies in infrastructure gaps, digital mindset, and the quality of digitalization development. There needs to be a commitment from the village government for the development of e-government which is rooted in a change in work culture from traditional to electronic by utilizing information technology tools. Future research can focus on evaluating the village government's commitment to adjusting village digitization]]>
<![CDATA[Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara ]]>
<![CDATA[Adrian Tawai]]>;
<![CDATA[Hendri Ade Sucipto]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v4i1.50
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan desain program dalam meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desain program dalam meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara sudah dapat dikatakan baik. Walau pun masih kurangnya pembaruan akan inovasi-inovasi program-program yang ada. Para pegawai telah menjalankan prosedur atau tatacara pelayanan yang baik sesuai dengan aturan dan kualitas pelayanan yang telah ditentukan. Para pegawai selalu berusaha menunjukkan sikap profesionalisme yang baik dan ramah serta berusaha sebaik mungkin agar masyarakat merasa nyaman dan puas terhadap layanan yang mereka berikan.]]>
<![CDATA[Identifikasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pemerintah Kota Kendari Pada Masa New Normal ]]>
<![CDATA[Dwi Maya Loka]]>;
<![CDATA[Akhyar Abdullah]]>;
<![CDATA[Faturachman Alputra Sudirman]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v4i1.51
<![CDATA[Pemerintah Kota Kendari melalui perangkat daerahnya telah membuat berbagai Berbagai inovasi layanan elektronik berbasis aplikasi yang bertujuan memudahkan masyarakat mengakses layanan dan mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Seluruh aplikasi tersebut telah tersemat dalam kendarikota.go.id.. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang ditentukan secara purposive, mencakup pimpinan dan staf di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari untuk topik perencanaan (E-Planning), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari untuk topik pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari untuk topik pelaksanaan pelayanan Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta BKPSDM Kota Kendari untuk topik e-kinerja. Metode pengolahan dan analisis data mengikuti model analisis interaktif Miles, Huberman, & Saldana (2014) yang mencakup penyajian data dan pengembangan pemahaman yang baik yang keduanya dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data.]]>
<![CDATA[Innovation of The Three In One Service Program of The Population and Civil Registration Service of Bandar Lampung City ]]>
<![CDATA[Malik]]>;
<![CDATA[Raffi Ammar Hadi]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v4i1.53
<![CDATA[This research will see like what innovation service for the wider community the Three in One service program at the Department of Population and Civil Registration of Bandar Lampung City. In conducting this research, the method used is, qualitative descriptive., descriptive method is defined as a problem solving procedure investigated by describing or describing the current state of the subject or object of research (a person, institution, community, etc.) based on the facts that appear or are what they are. In describing the research, the data collected is data in the form of documentation and also conducting interviews and also conducting observations. Things that will be shown from this research are in the form of that the three-in-one public service innovation has been running well but not yet optimal. Aspects that become obstacles to the three in one service innovation inhibiting factors include the accumulation of service applicant files and the length of the three in one application file completion process, namely KK, KIA and Birth Certificates]]>
