cover
Contact Name
Timotius Bagus Dimas Kurniawan
Contact Email
ahmad.ashifuddin@gmail.com
Phone
+6285726173515
Journal Mail Official
Dimas@jurnal.universitasmbojobima.ac.id
Editorial Address
Jl. Pierre Tendean Kel. Mande, Kec. Mpunda, Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 84119
Location
Kab. bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Mbojo Bima
ISSN : 20851804     EISSN : 29867444     DOI : 10.59050
Core Subject : Science,
Jurnal Ilmu Administrasi Negara memuat artikel/hasil penelitian yang berkenaan dengan kajian bidang Ilmu Administrasi Negara. Kebijakan Manajemen Publik, Kepemimpinan, Pemberdayaan Masyarakat Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. pelayanan publik. kajian administrasi negara
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 105 Documents
Peran Bumdes Sambimulyo Dalam Membangun Pariwisata Berkelanjutan: Berawal Dari Tebing Kapur ke Destinasi Wisata M Reza Andrea Putra; Risma Pitriani Nuryana
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i1.280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan pariwisata Tebing Breksi oleh BUMDes Sambimulyo dalam rangka mendorong pemberdayaan ekonomi lokal di Desa Sambirejo, Sleman. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi (dokumen kebijakan, laporan keuangan BUMDes, dan konten digital). Informan penelitian meliputi pengurus BUMDes, pemerintah desa, pelaku usaha lokal, pengunjung wisata, dan masyarakat setempat. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan indikator keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Tebing Breksi oleh BUMDes Sambimulyo masih menghadapi beberapa tantangan, meskipun telah menerapkan strategi kolaboratif. Dilihat dari indikator kelembagaan (governance), inovasi produk, dan pemasaran digital, ditemukan bahwa koordinasi antar-pemangku kepentingan belum optimal, terutama dalam pembagian peran antara BUMDes dan pemerintah desa; diversifikasi atraksi wisata masih terbatas pada keandalan alam (Tebing Breksi), tanpa banyak pengembangan produk turunan; pemanfaatan platform digital untuk pemasaran sudah dilakukan, tetapi belum maksimal dalam hal engagement dan update informasi. Meskipun demikian, BUMDes berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan menyerap tenaga kerja lokal. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan strategi digital yang lebih terarah untuk keberlanjutan pengelolaan wisata.
Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat Ari Satria, Bambang; Novita Hakim, Ayu
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i1.283

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jalannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai evaluasi dalam penerbitan sertifikat tanah di Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses reduksi data dan interpretasi. Data yang terkumpul ditulis dalam bentuk transkip, kemudian dilakukan pengkategorian dengan melakukan reduksi data yang terkait, kemudian dilakukan interpretasi yang mengarah pada fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dijalankan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bangka dan Kelurahan Surya Timur sudah baik, hanya saja untuk lebih meningatkan penyebaran informasi di masyarakat Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap agar masyarakat dapat mengetahui informasi secara merata dan dapat mengikuti program tersebut karena pemerintah telah mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat tanah.
Transparansi Seleksi CPNS Di Indonesia: Realita, Tantangan, Dan Implikasinya – Kajian Literatur: Tinjauan rekrutmen CPNS di Indonesia dari riset terdahulu Rosa, Novia; Aditiawarman; Yuliani, Rina; Mardianti; Zulham; Fahmi, Zul
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i1.289

Abstract

This study aims to examine the implementation of the principle of transparency in the recruitment process of Civil Servant Candidates (CPNS) across various regions in Indonesia, using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The SLR method is employed to collect, select, and analyze a range of academic sources and relevant documents from journal databases and reputable online repositories. The stages of this research include identifying keywords, searching for articles based on inclusion and exclusion criteria, assessing the quality of the sources, and synthesizing the findings to identify key patterns and insights regarding indicators and obstacles in the application of transparency. The findings reveal that the implementation of transparency principles is generally in accordance with regulations and contributes positively to participants’ perceptions of the selection process. However, several challenges remain, such as limited access to information and complex bureaucratic procedures, which require further attention. Optimal implementation of transparency is believed to enhance public trust and improve the quality of public services. This study recommends the need to strengthen public outreach and the utilization of technology, such as digital platforms and official websites, as effective channels for delivering comprehensive and up-to-date information, as well as for providing accessible registration forms for participants from diverse social backgrounds.
Evaluasi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidoarjo Syarifatul Mufarrijah; Alfentira Mega Sasikaraya; Rizka Adha Khairunnisa; Singgih Manggalou
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i1.290

Abstract

This study aims to evaluate the service quality of Identity Card (KTP) issuance at the Public Service Mal (MPP) in Sidoarjo Regency, which remains a center for population administration services but still faces challenges in completing KTP applications submitted by the community. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results indicate that the KTP service process at the MPP in Sidoarjo is still suboptimal. This is evidenced by several obstacles caused by insufficient service facilities such as waiting areas, limited KTP blank forms, long waiting times, and uncertainty in KTP collection. Furthermore, the lack of socialization related to digital service like Plavon also affects service effectiveness. These challenges reflect gaps in aspects of adequacy, efficiency, and responsiveness of the service. Keywords: Evaluation, Service, Idetity Card (KTP).
Peran Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo Maksin, Mastina; Septiandika, Verto; Yudianto Yunus, Eko; Candradewi Puspitarini, Renny; Faizzah, Nurul
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i1.293

Abstract

This study aims to analyze the role of collaborative governance in enhancing the effectiveness of poverty alleviation policies in Probolinggo City. Poverty is a multidimensional issue that cannot be addressed by the government alone, thus requiring the involvement of non-state actors such as NGOs, the private sector, and the community. Collaborative governance is chosen as the approach because it emphasizes participation, transparency, and accountability in the policy-making process. This research uses a qualitative method with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings show that cross-sector collaboration improves policy effectiveness, both in terms of administrative output and substantive outcomes experienced directly by the community. However, challenges such as weak coordination and resistance from parts of the community remain. Therefore, strengthening sustainable collaborative mechanisms is necessary to ensure the long-term success of poverty alleviation policies.
Collaborative Governance Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Parangina Kecamatan Sape Kamaluddin; Taufik Irfadat
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i1.288

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kolaborasi antara lembaga desa dan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Parangina , Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan hasil temuan bahwa pembangunan desa di Desa Parangina dilakukan secara kolaboratif, melibatkan berbagai unsur seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, pemuda desa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Semua pihak ini memegang peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena pembangunan desa berkaitan erat dengan pemerataan hasil pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat perdesaan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks pembangunan desa, pemerintah desa berperan sebagai subsistem dalam sistem pemerintahan nasional, yang memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut, khususnya dalam pembangunan desa, tentu memerlukan dukungan sumber pendapatan desa. Salah satu peran penting Pemerintah Desa Parangina dalam pembangunan adalah sebagai penyalur dana, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dana sharing dari Pemerintah Kabupaten, maupun program-program bantuan sosial seperti PNPM. Dana-dana tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui panitia pelaksana pembangunan, dengan terlebih dahulu melalui mekanisme pengajuan proposal, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penentuan skala prioritas secara bersama. Selain itu, dalam tahap pengawasan dan evaluasi pembangunan, Pemerintah Desa Parangina memiliki porsi peran yang lebih dominan dibandingkan masyarakat, di antaranya sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan di desa.
Gaps In The Implementation of Maternity Leave Policy And Its Impact on The Mental Health of Working Mothers In Indonesia Sihaloho, Ulfah Oktarida
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i1.294

Abstract

Maternal mental health, including postpartum depression, is a growing concern in Indonesia. Despite legislative advances (e.g., Law No.4/2024 extending maternity leave), gaps remain between policy and practice. This study examines how Indonesia’s maternity leave implementation gap affects maternal mental health using public policy frameworks. A qualitative literature review was conducted of relevant Indonesian and international studies. Analysis applied Street-Level Bureaucracy theory (highlighting frontline implementers’ discretion), the Public Value perspective, and the CFIR implementation framework. We found recurring implementation barriers: limited enforcement and awareness of leave rights, employer non-compliance, and social norms discouraging leave utilization. Survey data indicate about one-third of eligible mothers did not receive the full statutory leave, and 59% did not get full wage replacement during leave. These gaps were linked to elevated stress and depressive symptoms among new mothers. International evidence suggests that more restrictive maternity leave policies are associated with higher rates of postpartum depression. From a public value standpoint, the policy’s intent to protect maternal well-being is undermined without effective execution. Findings highlight the need to strengthen enforcement, workplace accountability, and integrate maternal mental health support into maternal care. These frameworks suggest that holistic strategies (e.g., monitoring mechanisms, implementer training) are needed to bridge the implementation gap and improve outcomes for mothers.
Paradigma Disruptif dalam Inovasi Pelayanan Publik: Telaah Kritis atas Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Bima Irfan, Mohammad; Usman, Ahmad
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i1.249

Abstract

Pemerintah Kota Bima telah merancang sebuah program inovatif bernama SIMATIK (Sistem Manajemen Administrasi dan Informasi Kelurahan) sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi ini merupakan langkah strategis yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya BAB XIII Pasal 344–352 yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif. SIMATIK bertujuan untuk mempercepat, mempermudah, dan memodernisasi proses administrasi di tingkat kelurahan melalui sistem digital berbasis Android. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan SIMATIK di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, artikel media cetak dan elektronik, serta observasi lapangan. Fokus pembahasan mencakup dua aspek utama, yakni konsep inovasi pelayanan publik dan penerapan SIMATIK itu sendiri. SIMATIK diklasifikasikan sebagai inovasi transformatif yang mencakup inovasi desain layanan, proses, metode, strategi/kebijakan, dan sistem. Inovasi ini tidak hanya mengubah pola kerja birokrasi, tetapi juga mentransformasi struktur organisasi pelayanan secara menyeluruh, sehingga menjadi salah satu terobosan penting dalam tata kelola pelayanan publik daerah.
Kekuatan Keputusan Finansial Perempuan dan Kepemilikan Aset Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Berbasis Gender Pratama, Inka Nusamuda; Khofi, Muhammad Yazid
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i1.301

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kekuatan keputusan finansial perempuan dan kepemilikan aset dalam mengurangi kemiskinan rumah tangga berbasis gender. Menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), studi ini mengidentifikasi dan mengevaluasi temuan-temuan dari berbagai literatur ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025 dari database Scopus dan Dimensions. Kriteria inklusi meliputi artikel yang membahas secara eksplisit hubungan antara pengambilan keputusan keuangan perempuan, kepemilikan aset, dan kemiskinan rumah tangga dalam perspektif gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekuatan perempuan dalam pengambilan keputusan finansial dan akses terhadap aset tidak hanya meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan yang lebih berkeadilan gender. Namun, dampak ini sangat dipengaruhi oleh norma sosial, literasi keuangan, dan hambatan struktural. Visualisasi data menggunakan VOSviewer memperkuat temuan mengenai keterkaitan antar variabel kunci. Studi ini menegaskan pentingnya kebijakan redistribusi aset yang responsif gender dan mendukung keadilan finansial dalam rumah tangga. Diperlukan penelitian lanjutan secara lintas-kultural dan longitudinal untuk mendalami dinamika ini dalam konteks sosial-ekonomi yang berbeda.
Penguatan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo Onti, Makmur
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i1.302

Abstract

Penguatan dan pengembangan dasar ekonomi pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program saalah satunya adalah bumdes. Bumdes dalam penguatan ekonomi desa mampu memberikan penghasilan dengan tujuan penelitian ini Penguatan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian kulitatif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan uraian yang jelas secara keseluruhan dari permasalahan yang ada mengenai Penguatan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Di Desa Lamatti Riaja. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Penguatan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo sudah memberikan dampak positif bagi desa terutama dalam penguatan ekonomi dengan alasan dari segi strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam menjalankan BUMDes guna untuk meningkatkan ekonomi desa seperti adanya usaha industri dan usaha sewa melalui BUMDes. Selain itu Semenjak adanya BUMDes yang di mana ada usaha industri tahu dan industry sewa karaoke serta baruga, masyarakat dimudahkan dalam memenuhi kebutuhannya, selain itu juga mereka sebagai pemuda dan masyarakat diikut sertakan dalam menjalankan usaha BUMDes sehingga keterlibatan pemuda dan masyarakat dapat menambah pendapatan mereka. Meskipun ada beberapa kendala seperti masih ada masyarakat yang belum paham dan belum mengetahui seperti apa itu BUMDes dan bagaimana pentingnya terhadap desa. Akan tetapi itu menjadi evaluasi bagi pemerintah desa ke depannya bagaimana, mampu mensosialisasikan mengenai BUMDes kepada seluruh masyarakat desa Lamatti Riaja

Page 10 of 11 | Total Record : 105