cover
Contact Name
Bayu Eka Riarsa Thira
Contact Email
bayu.thira@stikesrespati-tsm.ac.id
Phone
+62265-549335
Journal Mail Official
lppm@stikesrespati-tsm.ac.id
Editorial Address
Jl. Singaparna KM. 11 Cikunir Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat 46181
Location
Kab. tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ABDIMAS KESEHATAN TASIKMALAYA
ISSN : 26569752     EISSN : 29880912     DOI : 10.48186/abdimas
Core Subject : Health,
Jurnal abdimas kesehatan Tasikmalaya merupakan wadah kegiatan publikasi yang diperoleh dari hasil kegiatan abdimas yang telah dilaksanakan oleh dosen perguruan tinggi kesehatan, tenaga kesehatan maupun mahasiswa dari perguruan tinggi kesehatan. Jurnal abdimas kesehatan Tasikmalaya terbit 2 kali dalam setahun yaitu bulan April dan Oktober. Keberadaan jurnal ini mendapatkan pengelolaan khusus dari dewan redaksi sehingga setiap terbitan diharapkan mampu mendapatkan penerimaan yang baik dikalangan pengguna.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2020): April 2020" : 10 Documents clear
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KADER KESEHATAN SEKOLAH UNTUK MEWUJUDKAN PHBS SEKOLAH DI SDN MARGAMULYA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 Sinta Fitriani; Nisa Budianti; ii abdul hamid; laila yuanita; riska nuraida; Sabila Kamila
JURNAL ABDIMAS KESEHATAN TASIKMALAYA Vol. 2 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : STIKes Respati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48186/abdimas.v1i02.284

Abstract

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan individu/kelompok dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. PHBS disekolah adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktikan PHBS, dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Menurut Depkes RI (1997), Tujuan dari PHBS adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan siswa untuk hidup bersih dan sehat, serta meningkatkan peran serta aktif siswa termasuk dunia usaha dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Munculnya sebagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah (usia 6-10), ternyata umumnya berkaitan dengan PHBS.Situasi kesehatan anak usia sekolah dan remaja pada saat ini berdasarkan data Riskesdas dan GSHS pada tahun 2017, anak sekolah usia dasar kondisi kesehatan lebih terkait pada PHBS danGizi yaitu Stunting, Kurus, Gemuk, Anemia, Kecacingan, Sarapan dengan mutu rendah, Kurang makan sayur dan buah, Tidak menggosok Gigi minimal dua kali sekali, makan makanan berpenyedap, tidak mencuci tangan pakai sabun, dan BAB tidak di jamban.Banyaknya masalah kesehatan pada usia sekolah dasar ini mengakibatkan rentannya mereka terhadap berbagai Penyakit, dengan demikian maka di bentuklah Kader Kesehatan Cilik Sekolah (KKCS). Peran kader kesehatan cilik disekolah dasar dibentuk untuk pemberdayaan siswa dimana kader kesehatan cilik mampu melakukan peran mampu membuat siswa/i terlibat beraktivitas dan berpartisipasi dengan modal semangat sosial,kondisi siswa yang kemungkinan besar kurang peduli terhadap kesehatan maka tugas dari kader kecil ini mengajak mereka yang kurang peduli terhadap prilaku hidup bersih dan sehat di sekolahnya. Kemudian kader kecil kesehatan ini dituntut mempunhai pengetahuan lebih mengenai prilaku hidup bersih dan sehat di sekolah suapaya mampu mengajak dan menerapkan prilaku tersebut di sekolah mereka.1
UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI PUS DALAM KELUARGA BERENCANA DI DUSUN GUNUNG KAWUNG DESA CIKUNIR KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 annisa Rahmidini; Teni Supiyani; Adam Akbar
JURNAL ABDIMAS KESEHATAN TASIKMALAYA Vol. 2 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : STIKes Respati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48186/abdimas.v1i02.285

Abstract

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan jumlah penduduk sebanyak 252.124.458 jiwa dengan luas wilayah 1.913.378,68 km2 dan kepadatan penduduk sebesar 131,76 jiwa/km2 (Depkes RI, 2014). Masalah yang terdapat di Indonesia adalah laju pertumbuhan penduduk yang 2 relatif masih tinggi. Perkiraan penduduk pertengahan (2013) sebesar 248,8 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,48%. Laju pertumbuhan ditentukan oleh kelahiran dan kematian dengan adanya perbaikan pelayanan kesehatan menyebabkan tingkat kematian rendah, sedangkan tingkat kelahiran tetap tinggi hal ini penyebab utama ledakan penduduk.Cakupan peserta KB baru dan KB aktif di Indonesia pada tahun 2014 dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 47.019.002. Peserta KB baru sebesar 7.761.961 (16,15%) meliputi suntik sebanyak 3.855.254 (49,67%), pil KB sebanyak 1.951.252 (25,14%), kondom sebanyak 441.141 (5,68%), implan sebanyak 826.627 (10,65%), IUD (Intra Uterine Device) sebanyak 555.241 (7,15%), MetodeOperasi Wanita (MOW) sebanyak 116.384 (1,5%), Metode Operasi Pria (MOP) sebanyak 16.062 (0,2%). Sedangkan peserta KB aktif sebanyak 35.202.908 meliputi IUD sebanyak 3.896.081 (11,07%), MOW sebanyak 1.238.749 (3,52%), MOP sebanyak 241.642 (0,69%), implant sebanyak 3.680.816 (10,46%), kondom sebanyak 1.110.341 (3,15%), suntikan sebanyak 16.734.917 (47,54%), dan pil KB sebanyak 8.300.362 (29,58%) (Depkes RI, 2014).Dari hasil penelitian yang diketahui banyak alasan dikemukkan oleh wanita yang tidak menggunakan kontrasepsi, antara lain karena menginginkan anak. Alasan yang cukup menonjol adalah karena efek samping dan masalah kesehatan, dengan pasangan yang menolak (10%), alasan karena agama (0,5%) dan alsan yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yaitu biaya yang mahal (0,8%) (BKKBN,2010). Faktor ketidak berhasilan gerakan keluarga berencana dipengaruhi oleh faktor, umur pasangan usia subur (15- 49 tahun), pendidikan (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi), pekerjaan (pertanian dan non pertanian), budaya5(faktor keturunan, banyak anak banyak rejeki, anak sebagai faktor ekonomi, kualitas pelayanan akseptor KB (pilihan metode kontrasepsi, kualitas pemberian informasi, kemampuan teknis petugas, hubungan interpersonal, mekanisme pelayanan ketetapan konstelasi pelayanan akseptor KB, strategi penerapan pelaksanaan gerakan keluarga berencana). (BKKBN, 2016).Upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan penduduk dengan pembentukan Kampung KB, Pelayanan KB gratis untuk keluarga kurang mampu, pembinaan Generasi Berencana (GenRE), pembinaan kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS, pembinaan PIK-R serta pembinaan dan pelatihan - pelatihan tenaga penggerak desa.Dalam kurun satu tahun jumlah pertambahan penduduk di kabupaten tasikmalaya yang mempunyai 39 kecamtan mencapai 30 ribu jiwa tingkat pertumbuhan penduduk di kabupaten tasikmlaya cukup tinggi jika di persentasekan jumlah pertumbuhan penduduk 1,4% dari total populasi kabupaten tasikmalaya bahkan persentase nya hampir sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk secara nasional yang di angka 14 % Kepala dinas BKKBN Kabupaten Tasikmalaya jumlah penduduk sebanyak itu sudah sepadan dengan populasi sebuah kecamatan Untuk mengendalikan jumlah penduduk pihaknya terus menggiatkan sosialisasi program keluarga berencana kepada warga Kepala dinas BKKBN menyebut masih ada sekitar 47 Ribu pasangan usia subur di Kabupaten Tasikmlaya yang belum ber status akseptor KB . Jumlah tersebut mencapai 13 % dari total populasi pasangan usia subur Upaya nya terus mensosialisasi secara door to door ke masyarakat di desa desa agar semua kalangan bisa tersentuh ( BKKBN Kabupaten Tasikmlaya )Berdasarkan data Praktek Belajar Lapangan I (PBL I) yang dilakukan di Dusun Gunung Kawung Desa Cikunir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018, di dapatkan hasil frekuensi kontrasepsi Dari 61 Orang (60.6%) Pasangan Usia Subur terdapat 38 Orang (39.4%) wanita subur tidak Ber KB. Berdasarkan wawancara dengan kader, jenis KB yang di gunakan di dusun Gunung kawung mayoritas menggunakan KB suntik sebanyak 46 Orang (75.4%), berdasarkan alasan menggunakan KB di dusun Gunung kawung sebanyak 28 orang (45.9%) menjarangkan kehamilan sebanyak 18 Orang (29.5%) menunda kehamilan 15 orang (24.6%) Ketidak sesuaian jenis KB dengan alasan penggunaan KB terdapat 28 orang tujuan menjarangkan kehamilan menggunakan PIL kb 4 Orang (14.3%) menggunakan kondom 1 Orang (3.6%) yang menggunakan IUD 2 orang (11.1).
Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) pada Masa Pandemi Covid-19 Ratih Kurniasari
JURNAL ABDIMAS KESEHATAN TASIKMALAYA Vol. 2 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : STIKes Respati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48186/abdimas.v1i02.286

Abstract

Pada awal 2020, Indonesia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusiake manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat berbicara, batuk atau bersin.Pada masa pandemic covid-19 banyak orang tua khawatir menyiapkan MP-ASI yang tepat untuk bayi terutama untuk memilih bahan makanan yang meningkatkan imunitas bayi dan anak ketika diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI (Departemen Kesehatan RI, 2006). Menurut ASDI, MP-ASI merupakan makanan atau minuman selain ASI yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi selama periode penyapihan (complementary feeding)yaitu pada saat makanan/minuman lain diberikan bersama pemberian ASI.Proses optimalisasi tumbuh kembang dan pertumbuhan otak terjadi pada dua tahun awal kehidupan (Window of Opportunity). Adapun awal kehidupan yang rentan dengan berbagai masalah gizi, terjadi pada dua tahun awal kehidupan, perlu memperhatikan makanan lanjutan setelah ASI yaitu MP-ASI (Laurensi, 2017). MP-ASI yang tepat dan baik merupakan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi sehingga bayi dan anak dapat tumbuh kembang dengan optimal (Black C et al, 2013). Salah satu penyebab terjadinya gangguan tumbuh kembang bayi dan anak usia 6-24 bulan di Indonesia adalah rendahnya mutu MP-ASI dan ketidaksesuaian waktu serta gizi yang diberikan sehingga beberapa zat gizi tidak dapat memenuhi kebutuhan energi.WHO mengeluarkan rekomendasi mengenai pemberian MP ASI yang meliputi 4 syarat, yaitu: pertama tepat waktu (timely), artinya MP ASI harus diberikan saat ASI eksklusif sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan zat gizi bayi. Syarat kedua adala adekuat, artinya MP ASI memiliki kandungan energi, protein, dan mikronutrien yang dapat memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien bayi sesuai usianya. Makanan utama harus mengandung karbohidrat, protein hewani, protein10nabati, lemak dan vitamin serta mineral. Perlu dipastikan juga bahwa MP ASI harus mengandung zat besi yang memang sangat diperlukan oleh bayi. Karena kandungan zat besi dalam ASI pada saat usia 6 bulan sudah sangat sedikit kandungannya sehingga otomatis tidak bisa memenuhi kebutuhan bayi. Makanan berserat berupa sayur dan buah hanya perlu diberikan sedikit saja karena porsi yang besar bisa menghambat penyerapan zat besi.Syarat ketiga adalah aman, artinya MP ASI disiapkan dan disimpan dengan cara cara yang higienis, diberikan menggunakan tangan dan peralatan makan yang bersih, memisahkan makanan yang mentah dengan yang matang, menggunakan sumber air yang bersih serta cara memasak yang benar dan penyimpanan makanan pada suhu yang tepat. Syarat terakhir adalah diberikan dengan responsive feeding artinya MP ASI diberikan dengan memperhatikan sinyal rasa lapar dan kenyang seorang anak. Frekuensi makan dan metode pemberian makan harus dapat mendorong anak untuk mengonsumsi makanan secara aktif dalam jumlah yang cukup menggunakan tangan, sendok, atau makan sendiri (disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan seorang anak).Menurut Heryanto (2017) bahwa hambatan utama tercapainya ASI Eksklusif dan pemanfaatan ASI yang benar adalah karena kurangnya pengetahuan yang benar tentang MP-ASI. Pemberian MP-ASI dengan tepat dan benar akan mendukung tumbuh kembang bayi baik kognitif, psikomotorik dan menumbuhkan kebiasaan makan yang baik. Pemberian MP-ASI dini mempengaruhi tingkat kecerdasan anak setelah usia dewasa dan memicu terjadinya penyakit obesitas, hipertensi dan penyakit jantung koroner
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBENTUKAN KADER TANGGAP STUNTING SEBAGAI UPAYA DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN STUNTING DI DESA CIKUNIR KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 Sinta Fitriani; Hariyani Sulistyoningsih; Erwina Sumartini; Ade Rahmat; amalia siti zahra; agung NN; MUHAMMAD JAMALUDIN; Risma n; nina Nurjanah
JURNAL ABDIMAS KESEHATAN TASIKMALAYA Vol. 2 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : STIKes Respati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48186/abdimas.v1i02.287

Abstract

Latar belakang program ini adalah Stunting (kerdil) merupakan kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. (Kemenkes RI : 2018)Pada tahun 2018, ditetapkan 100 kabupaten di 34 provinsi sebagai lokasi prioritas penurunan stunting. Jumlah ini akan bertambah sebanyak 60 kabupaten pada tahun berikutnya. Dengan adanya kerjasama lintas sektor ini diharapkan dapat menekan angka stunting di Indonesia sehingga dapat tercapai target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2025 yaitu penurunan angka stunting hingga 40%.Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya didapatkan bahwa wilayah Kecamatan Singaparna merupakan salah satu wilayah dengan prevalensi stunting pada bulan Februari tahun 2019 yaitu sebanyak 136 balita dengan status gizi sangat pendek dan 444 balita dengan status pendek. Dari 5 Desa Cikunir prevalensi kejadian stunting paling tinggi dengan 26 balita dengan status gizi sangat pendek dan 113 balita dengan ststus gizi pendek. Potensi kegiatan pemberdayaan di wilayah Desa Cikunir sangat besar, hal ini dikarenakan Pemerintahan Desa Cikunir sangat kooperatif dan focus pada kegiatan kesehatan salah satunya adalah issue stunting dan ODF. Dalam kegiatan Kabupaten sehat Bupati Tasikmalaya14menyampaikan lokasi khusus untuk permsalahan stunting adalah wilayah Kecamatan Singaparna. Selain itu potensi lain yang memungkinkan untuk dapat menjadi pendukung program adalah ketersediaan kader aktifyang terdistribusi di 12 posyandu.Dampak yang ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak Jangka Pendek meliputi Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian; Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal, pada anak tidak optimal; dan peningkatan biaya kesehatan. Dampak Jangka Panjangyang timbul : Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek dibandingkan pada umumnya); Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya; Menurunnya kesehatan reproduksi; Kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah; dan Produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal.Dalam penanganan stunting, Pemerintah Indonesia merumuskan 5 pilar penanganan stunting. Pada Pilar ke 4 berisi tentang Mendorong Kebijakan Akses Pangan Bergizi; Dalam rangka intervensi penanganan stunting di 2018, disasar 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pun terlibat aktif dalam upaya menekan angka stunting. Ragam penanganan stunting yang berhubungan dengan intervensi spesifik dan sensitif terkait stunting terwadahi lewat Peraturan Menteri Desa tentang Pemanfaatan Dana Desa. Lewat peraturan yang dikeluarkan tersebut, Warga Desa bisa terlibat aktif menghadirkan aneka kegiatan yang berhubungan upaya penanganan stunting. Kehadiran Dana Desa telah membangun 6.041 Pondok Bersalin Desa (Polindes), penyediaan 32.711unit air bersih, 82.356 unit sarana Mandi, Cuci dan Kakus (MCK). Berhasil pula membangun 13.973 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), 21.357 unit bangunan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).Berdasarkan hal tersebut, tim pengusul telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan Pemodelan DEBASTING (Desa Bebas Stunting) melalui pemberdayaan perempuan dan pendekatan budaya di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
PENYULUHAN PENTINGNYA PENCEGAHAN HIPERTENSI MELALUI PEMBUATAN JAMU INSTAN DAN PEMBUATAN Wuri Ratna Hidayani; iqrar Yanuar; lia Amalia; Nurajizah N
JURNAL ABDIMAS KESEHATAN TASIKMALAYA Vol. 2 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : STIKes Respati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48186/abdimas.v1i02.288

Abstract

Penyakit tidak menular salah satunya dinamakan new communicable diseases yaitu penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup dan pola pergaulan atau kehidupan sosial sehingga seseorang meniru gaya hidup orang lain yang tidak sehat. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular salah satunya adalah hipertensi. Pengaruh globalisasi menyebabkan seseorang terpengaruh dengan pola hidup yang tidak sehat salah satunya pola makan yang tidak sehat dengan serba instans yang mengandung tinggi kadar natrium sehingga seseorang mengkonsumsi natrium diatas kadar yang disarankan. Banyak orang tidak sadar dibalik makanan yang praktis dan serba instans ternyata mengancam kesehatan seseorang. Menurut data kementrian kesehatan penderita hipertensi di Indonesia saat ini mencapai 21% dari populasi. Hipertensi dapat memicu penyakit serius seperti jantung, otak, kerusakan hati, hingga ginjal. Maka dari itu diperlukan pola hidup sehat dan pencegahan dini terjadinya hipertensi. Prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 26,5% pada tahun 2013, tetapi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar 9,5%, sedangkan di Jawa Barat sebanyak 29,4% (Kemenkes RI, 2013). Profil Data Kesehatan Indonesia tahun 2011 menyebutkan bahwa hipertensi merupakan salah satu penyakitt dengan rawat inap terbanyak di Rumah Sakit pada tahun 2010, dengan proporsi kasus 42,38% pria dan 57,62% wanita serta 4,8% pasien meninggal dunia (Kemenkes RI, 2012). Menurut data laporan Puskesmas Singaparna terdapat 144 kasus pada tahun 2018 sedangkan periode Januari sampai dengan Maret 2019 terdapat 127 hipertensi dari 292 lansia di Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna yaitu Posbindu Gunung Kasur, Posbindu Pamengpeuk dan Posbindu Margamulya. Berdasarkan kondisi yang memprihatinkan tersebut maka upaya20promotif dan preventif terus digalakkan akan menekan angka hipertensi. Salah satu upaya preventif hipertensi adalah memberdayakan Kader Posbindu Penyakit Tidak Menular dengan keterampilan dalam pembuatan jamu instans dan pembuatan bubur anti hipertensi. Salah satu inovasi dalam pencegahan hipertensi adalah pembuatan jamu instans kunyit. Kunyit merupakan salah satu temu temuan yang banyak digunakan dalam ramuan obat tradisional dengan kandungan kurkumin, minyak astiri, mineral tinggi kalium, kalsium, zat besi dan magnesium (Muti, 2017). Selain jamu instans adalah puding anti hipertensi yaitu perpaduan antara pudding dengan binahong. Binahong (Bassela rubra linn) merupakan salah satu jenis bagian dari tanaman ini memiliki khasiat menurunkan hipertensi karena beberapa kandungan lainnya yang penting bagi tubuh, seperti protein, vitamin C, polifenol, alkoloid, saponin, mono polsakarida, flavonoid, asam oleanolik yang berfungsi menurunkan hipertensi.
MENGHENTIKAN KEBIASAAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DENGAN KEGIATAN PEMICUAN DI RW 02 DUSUN GUNUNG KAWUNG DESA CIKUNIR WILAYAH KERJA PUSKESMAS SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 Ade Yasin; Teni Supiyani; Dina Aolina
JURNAL ABDIMAS KESEHATAN TASIKMALAYA Vol. 2 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : STIKes Respati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48186/abdimas.v1i02.289

Abstract

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda ke 5 Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program Indonesia sehat selanjutnya menjadi program utama pembangunan kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor HK 02.02/Menkes/52/2015. Sasaran dari program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan statu gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatanBerdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 tahun 2016 Pasal 3 menyatakan bahwa Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) memiliki 12 Indikator antara lain; keluarga mengikuti KB, ibu bersalin di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi di beri ASI Eksklusif selama 6 bulan, pertumbuhan balita di pantau tiap bulan, penderita TB paru berobat sesuai standar, penderita Hipertensi berobat secara teratur, Gangguan jiwa berat tidak di telantarkan, Tidak ada anggota keluarga yg merokok, Keluarga memiliki/memakai air bersih, Keluarga memiliki jamban sehat dan sekeluarga menjadi anggota JKN/askes.Adapun tingkat pencapaian 12 Indikator Keluarga Sehat di Indonesia 2018, yaitu Keluarga memiliki Akses Sarana Air Bersih (95,5%) , Bayi mendapat Imunisasi dasar lengkap (91,7%), keluarga memiliki jamban keluarga (91,0%), pertumbuhan balita (86,9%), persalinan ibu di fasilitas kesehatan (86,4%), bayi mendapat ASI Ekslusif (79,4%), Keluarga memiliki JKN (47,3%) , Keluarga mengikuti program KB (44,5%), Anggota keluarga yang merokok (55,6%), Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar (34,7%), Penderita Hipertensi (23,8%) dan Penderita Gangguan Jiwa (15,8%) (KemKes RI).Salah satu permasalahan dalam Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah ketersediaan jamban keluarga. Jamban keluarga merupakan suatu bangunan yang digunakan untuk membuang atau mengumpulkan kotoran manusia, sehingga kotoran tersebut tersimpan dalam suatu tempat dan tidak menjadi26penyebab atau penyebaran penyakit dan mengotori lingkungan pemukiman (Depkes RI 2001).Berdasarkan data dan informasi profil kesehatan Indonesia tahun 2016 persentase rumah tangga di Jawa Barat tempat buang air besar menggunakan jamban sendiri sebesar 78,21%, jamban bersama sebesar 10,24%, MCK komunal umum sebesar 3,88%, mempunyai jamban tetapi tidak digunakan sebesar 0,28% dan yang tidak memiliki jamban sebesar 7,39%. Persentase Desa di Jawa Barat yang sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebesar 42.79% (Profil Kesehatan Indonesia 2017).Kabupaten Tasikmalaya akses jamban sehat sebesar 60.81% dengan persentase jamban komunal sebesar 46.56%, jamban leher angsa 79,60%, jamban plengsengan 73.00% dan jamban cemplung sebesar 31.43% (Profil Kesehatan Jawa Barat tahun 2016). Sedangkan persentase Desa dengan stop BABS (SBS) sebesar 5.13%. Kecamatan Singaparna merupakan kecamatan dengan cakupan kepemilikan jamban yang tergolong rendah. Penduduk dengan akses sanitasi layak (jamban sehat) sebesar 51,1% dengan persentase jamban komunal sebesar 55,72%, jamban leher angsa 58,81%, jamban plengsengan sebesar 34,96% dan jamban cemplung 12,60% (Profil Kabupaten Tasikmalaya 2016).Desa Cikunir merupakan Desa dengan cakupan akses sanitasi layak (jamban sehat) yang rendah. Akses sanitasi layak (jamban sehat) sebesar 47% (Profil Kecamatan Singaparna 2016). Berdasarkan Data rekap kepemilikan jamban Desa Cikunir tahun 2018, kepemilikan jamban di Dusun Gunung Kawung dapat diketahui sebnyak 928 (82.4%) KK mempunyai jamban dan sebanyak 198 (17.6 %) tidak mempunyai jamban, dari total KK sebanyak 1.126 orang
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENINGKATAN PERILAKU PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI DESA SINGASARI KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 Tupriliany Danefi
JURNAL ABDIMAS KESEHATAN TASIKMALAYA Vol. 2 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : STIKes Respati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48186/abdimas.v1i02.290

Abstract

Tujuan dari pembangunan kesehatan salah satunya adalah menurunkan angka kematian bayi. Angka Kematian Bayi menurut Sustainanble Depelovment Goals (SDGs) tahun 2015 berjumlah 40 per 1000 kelahiran hidup dan masih menempati peringkat ke-4 tertinggi kematian bayi se-ASEAN. Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1.000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Penyebab kematian bayi terbesar di Indonesia adalah kematian neonatal dan dua pertiga dari kematian neonatal adalah pada satu minggu pertama dimana daya imun bayi masih sangat rendah. Angka kematian bayi yang cukup tinggi dapat dihindari dengan pemberian air susu ibu (ASI).Air susu ibu (ASI) adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. ASI Eksklusif adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu) sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa terjadwal dan tidak diberi makanan lain walaupun air putih sampai bayi berumur 6 bulan. Setelah bayi berumur 6 bulan bayi diperkenalkan dengan makanan tambahan yang lain. Karena pada saat berumur 6 bulan sistem pencernaanya mulai matur (Hubertin, 2004).Pemberian ASI Ekslusif mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai penyakit yang umum menimpa anak-anak seperti diare dan radang paru (Wahyuni, 2012). Bayi dengan ASI Ekslusif akan memiliki daya32tahan tubuh yang lebih kuat dibandingkan dengan bayi yang diberikan susu formula (Maryunani, 2012). Menyusui secara eksklusif selain meningkatkan kesehatan dan kepandaian secara optimal, ASI juga membuat anak potensial memiliki emosional yang stabil dan spiritual yang matang, serta memiliki perkembangan sosial yang baik. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif 6 bulan frekuensi terkena diare sangat kecil. Berbeda dengan kelompok bayi yang diberi susu formula lebih sering mengalami diare. Dengan demikian kesehatan bayi yang mendapat ASI akan lebih baik bila dibanding dengan kelompok bayi yang diberi susu sapi. Keuntungan ini tidak hanya diperoleh bayi tetapi juga dirasakan oleh ibu, keluarga dan negara (Utami, 2004). Menurtu Roesli, 2000, Bayi yang mendapatkan ASI memiliki kesehatan dan kepandaian lebih optimal, selain itu ASI juga membuat potensial emosi yang stabil dan memiliki perkembangan sosial yang baik.Dampak bagi bayi bila tidak diberi ASI eksklusif adalah bayi akan mengalami aspirasi sehingga bayi akan gampang tersedak, bayi akan rawan terhadap penyakit, karena bayi tidak mendapat kekebalan alami dari ASI eksklusif. Bayi yang tidak diberi ASI kecerdasan otaknya tidak begitu hebat dari pada yang diberi ASI eksklusif, bayi yang tidak diberi ASI eksklusif juga akan mengalami konstipasi serta resiko terkena infeksi saluran pencernaan. Selain itu, pada bayi yang tidak diberi ASI eksklusif dapat menyebabkan terkana diare, alergi, serta bakteri patogen yang mengakibatkan berbagai penyakit yang masuk ke tubuh (Sunar, 2009 : 35).Pencapaian ASI Eksklusif di Indonesia belum mencapai 80%. Berdasarkan laporan SDKI tahun 2013 pencapaian ASI eksklusif adalah 42%. Sedangkan, berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2014, cakupan pemberian ASI 0-6 bulan hanyalah 54,3%, (Pusdatin, 2015). Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif untuk umur bayi dibawah 6 bulan sebesar 41%, ASI eksklusif pada bayi umur 4-5 bulan sebesar 27%, dan melanjutkan menyusui sampai anak umur 2 tahun sebesar 55% (Kementerian Kesehatan RI, 2015) Cakupan ASI Ekslusif di jawa barat baru mencarpai 53%. (Profil Kesehatan Jawa Barat Tahun 2017) Sedangkan Untuk Kabupaten Tasikmalaya Data Cakupan ASI Ekslusif Sebesar 88,55%.33Data cakupan ASI ekslusif di Puskesmas Singaparna sebesar 91,03%, sedangkan Desa Singasari untuk capaian ASI ekslusif tahun sebesar 92,66%. (Dashboard Indikator Keluarga Sehat Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Sedangkan berdasarkan survey pada tahun 2020 pada bulan januari cakupan ASI ekslusif sebesar 59% dari 66 ibu yang mempunyai bayi balita usia 7 -23 bulan.Dapat dikatakan cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia belum mencapai target yang diharapkan. Sebenarnya banyak faktor yang berhubungan dengan keberhasilan pemberian ASI kepada bayi terutama ASI eksklusif, salah satu bentuk dukungan dari tenaga kesehatan penolong persalinan terhadap keberhasilan pemberian ASI adalah menginformasikan kepada ibu tentang pentingnya ASI dan bagaimana menyusui yang benar agar pemberian ASI menjadi lancar. Peningkatan pengetahuan ibu tentang pelaksanaan ASI esklusif sebaiknya dilakukan pada saat ibu menjalani masa kehamilan bukan pada saat ibu sudah melahirkan. (Fikawati, 2009)
KAMPANYE TERBUKA “ASI SAJA SAMPAI USIA 6 BULAN” SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN GIZI PADA BAYI DI DUSUN GUNUNG KAWUNG DESA CIKUNIR KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 Hariyani Sulistyoningsih; chanty Yunie HR; Tupriliany Danefi; novi siti fatimah; aeni nooranisa
JURNAL ABDIMAS KESEHATAN TASIKMALAYA Vol. 2 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : STIKes Respati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48186/abdimas.v1i02.291

Abstract

Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu fondasi kesehatan, perkembangan dan terutama kelangsungan hidup anak. Pemberian ASI eksklusif menghindari anak dari penyakit seperti diare, pneumonia dan gizi buruk yang merupakan penyebab umum kematian anak di bawah 5 tahun (WHO, 2017).World Health Organization (WHO) menyebutkan target pencapaian ASI eks-klusif tahun 2025 sebesar 50%, tetapi saat ini pencapaian secara global, hanya 38% bayi di bawah usia enam bulan yang disusui secara eksklusif (WHO, 2017). Target pem-berian ASI eksklusif di Indonesia tahun 2015 sebesar 55.7%, angka ini masih jauh dari target nasional yaitu 80%.Cakupan pemberian ASI di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 55,7% dan pada jika mengacu pada target renstra pada tahun 2015 yang sebesar 39%, maka secara nasional cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari enam bulan telah mencapai target. Menurut provinsi, kisaran cakupan ASI eksklusif pada bayi umur 0-6 bulan antara 26,3% (Sulawesi Utara) sampai 86,9% (NusaTenggara Barat). Dari 33 provinsi yang melapor, sebanyak 29 di antaranya (88%) berhasil mencapai target renstra 2015 (Kemenkes RI, 2016).Sedangkan Pada tahun 2016 di Indonesia diketahui bahwa jumlah persentase bayi mendapat ASI eksklusif sampai usia 6 bulan sebesar 29,5% dan bayi yang mendapat ASI usia 0-5 bulan sebesar 54,0% (Kemenkes RI, 2017).Pemberian ASI ekslusif di Jawa Barat sebanyak 349.968 Bayi umur 0-6 bulan dari 754.438 jumlah bayi 0-6 bulan (46,4%) gambaran ini masih dibawah cakupan nasional 52,3% terlebih Target nasional sebesar 80% walaupun demikian terdapat 2 kab/kota yang telah melampaui target nasional yaitu Kota Bandung 97,4% dan Kota Sukabumi 85,1% (Jawa Barat, 2016)Berdasarkan tabel profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya cakupan tidak diberikan ASI eksklusif sebanyak 76,64% (Dinkes Kab Tasikmalaya, 2016).Bayi yang tidak mendapatkan pemberian ASI eksklusif memiliki risiko kematian karena diare 3.94 kali (Ekawati et al., 2015). Estimasi37menunjukkan bahwa dalam praktik pemberian ASI eksklusif yang dapat mencegah kematian balita sebesar 11.6% (Black et al., 2013).Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif yaitu pengetahuan ibu, motivasi dalam memberikan ASI, kurangnya pelayanan konseling, kurangnya kampanye ASI eksklusif, peran petugas kesehatan, ibu bekerja, kampanye susu formula, sikap ibu, dan dukungan keluarga (Irma dan Kustati, 2013; Wulandari, 2015).Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh mahasiswa PBL 1 Tahun 2018.terdapat bayi yang tidak diberikan ASI Eksklusif sebanyak 6 bayi (11,6%) di Dusun Gunung Kawung Desa Cikunir Kecamatan Singaparna pada tahun 2018. Dengan adanya program Indonesia sehat pendekatan keluarga yang bertujuan untuk meningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang di didukung dengan perlindungan financial dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakkat dengan memiliki 12 indikator yang diantaranya adanya pemberian ASI Eksklusif terhadap bayi. Oleh karena itu untuk upaya peningkatan sikap positif terhadap pemberian ASI Eksklusif, penulis melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan dengan metode penyuluhan dan metode kampanye terbuka.
PELAKSANAAN KEGIATAN ADVOKASI ‘PATWAL’ PBI BPJS KESEHATAN DAN ADVOKASI DTD (DOOR TO DOOR) KE MASYARAKAT TERKAIT KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DI DESA CIKUNIR KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA Dadan Yogaswara; Milaty Hanifah
JURNAL ABDIMAS KESEHATAN TASIKMALAYA Vol. 2 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : STIKes Respati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48186/abdimas.v1i02.292

Abstract

Pelaksanaaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dilandasi oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diamanatkan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Partisipasi peserta dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan masyarakat wajib tercakup sebagai peserta tanpa adanya pengecualian (Kementrian Kesehatan, 2014).Program jaminan sosial ini diselenggarakan oleh BPJS yang terbagi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program JKN merupakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat nasional, wajib, nirlaba, gotong royong, dan ekuitas, untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kesehatan masyarakat yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah (Kementrian Kesehatan, 2014). BPJS kesehatan merupakan salah satu program penjaminan pemeliharaan kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Sesuai pasal 14 UU BPJS setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Setiap orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukankemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman tentang asuransi kesehatan. Pengukuran tingkat kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dilakukan dengan melihat perbedaan gender, usia, dan tingkat pendidikan. Status sosial, pendidikan, pendapatan, dan pengeluaran dapat digunakan untuk menguji hubungan antara karakteristik individu dengan kesadaran dan pengetahuan mengenai asuransi kesehatan (Siswoyo, dkk., 2015: 119).Berdasarkan kegiatan PBL III menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cikunir responden yang tidak memiliki JKN mempunyai proposi tertinggi sebanyak 44 responden (51,2%) dan yang memiliki JKN sebanyak 42 responden (48,8%).Berdasarkah hal diatas dibutuhkan upaya untuk meningkatan upaya meningkatan partisipasi mayarakat melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahaan desa.
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT PENCEGAHAN PERILAKU SEKS MENYIMPANG (LESBI, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER/LGBT) DI SMA NEGRI 2 SINGAPARNA Santi Susanti
JURNAL ABDIMAS KESEHATAN TASIKMALAYA Vol. 2 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : STIKes Respati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48186/abdimas.v1i02.293

Abstract

Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja. Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri, muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya (Douglas, Markus, 2015). Perilaku seksual meyimpang dilakukan oleh kelompok- kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transsexual).Indonesia adalah negara yang berke-Tuhanan, sebagai negara yang mengakui adanya Tuhan, warga negaranya diberi kebebasan untuk melaksanakan perintah Tuhan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci dan ajaran agama masing-masing. Berdasarkan pada ajaran agama-agama yang diakui di Indonesia, tidak terdapat alasan pembenar yang dapat dijadikan dalil untuk membenarkan perilaku seksual menyimpang. Perkembangan jumlah homoseksual di Indonesia bertambah setiap tahunnya, termasuk di dalamnya orientasi seksual yang non heteroseksualseperti, biseksual dan transgender. Data statistik menujukkan 8-10 juta populasi pria diIndonesia pada suatu waktu terlibat pengalaman homoseksual dan sebagin masih aktif melakukannya.Data demografi menunjukkan bahwa remaja merupakan populasi yang besar dari penduduk dunia, WHO (1995) sekitar seperlima dari penduduk dunia adalah remaja. Sekitar 900 juta berada di negara sedang berkembang. Di Indonesia menurut Biro Pusat Statistik (1999) kelompok remaja adalah sekitar 22% yang terdiri dari 50,9% remaja lakilaki dan 49,1% remaja perempuan (dikutip dari Nancy P, 2002). Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual. Memasuki masa remaja yang diawali dengan terjadinya kematangan seksual, maka remaja akan dihadapkan pada keadaan yang memerlukan penyesuaian untuk dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Kematangan seksual dan terjadinya perubahan bentuk tubuh sangat berpengaruh pada kehidupan kejiwaan remaja. Selain itu kematangan seksual juga mengakibatkan remaja mulai tertarik terhadap anatomi fisiologi tubuhnya. Selain tertarik kepada dirinya, juga mulai muncul45perasaan tertarik kepada teman sebaya yang berlawanan jenis.Dalam pencegahan perilaku seks menyimpang maka diperlukan program pendekatan kepada remaja tentang LGBT sehingga meningkatkan pemahaman remaja akan hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan program pengabdian masyarakat untuk sosialisasi tentang LGBT pada remaja di SMAN 2 Singaparna.

Page 1 of 1 | Total Record : 10