cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pringati Singarimbun
Contact Email
pringatisingarimbun@adm.unand.ac.id
Phone
+6289617699764
Journal Mail Official
031262646@ecampus.ut.ac.id
Editorial Address
Cluster Gajah Mada Kapling 2 Gunung Pangilun Padang Sumatera Barat, Indonesia
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ethics and Law Journal: Business and Notary
Published by CV. Lenggogeni Data Publishing
ISSN : -     EISSN : 29881293     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
The Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN) is a scholarly publication dedicated to exploring the intersection of ethics, law, business, and notarial practices. Our journal aims to provide a platform for researchers, academics, legal professionals, and practitioners to contribute to the advancement of knowledge and discourse in these fields. ELJBN publishes original research articles, critical reviews, case studies, and thought-provoking commentaries that delve into the ethical and legal dimensions of business activities and notarial practices. ELJBN covers a wide range of topics related to business law, corporate governance, commercial transactions, contracts, intellectual property, dispute resolution, regulatory frameworks, and the evolving landscape of notarial practices. Our journal encourages interdisciplinary perspectives, drawing insights from law, business, economics, ethics, and related disciplines to foster a comprehensive understanding of the complex issues at hand. We seek to promote the highest standards of research integrity, analytical rigor, and ethical inquiry within the realm of business and notary law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 3 (2024)" : 21 Documents clear
Ratio Decidendi Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Waralaba : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020 Elzidan Herendra Palasara; Made Aditya Pramana Putra
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.217

Abstract

The research problem addressed in this study is twofold: what constitutes breach of contract in franchise agreements, and what is the ratio decidendi of Supreme Court Decision Number 1064 K/PDT/2020. This research is crucial for understanding the core issue of breach of contract between PT MYSalon International and Ratnasari Lukitaningrum, where both parties neglected their obligations, and for comprehending the judges' considerations in rendering Supreme Court Decision Number 1064 K/PDT/2020. This research uses a normative juridical method with a legislative and case law approach. Secondary data in this study were collected through literature studies, then the data were processed and analyzed qualitatively. The results of this study explain that the franchisor partially defaults, while the franchisee defaults completely, but in accordance with the principle of exceptio non adimpleti contractus, the franchisee can be sued for default because the franchisor defaulted first. The Cassation Court stated that the Appeals Court decision was wrong in applying the law by accepting the counterclaim but not accepting the original claim, which should have resulted in the counterclaim also being rejected. Parties in franchise agreements should pay close attention to every right and obligation agreed upon for the smooth running of the agreement, and there is a need for regulation regarding the definition of non-performance to serve as a basis for the community in making agreements. Abstrak Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian waralaba dan bagaimana ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/PDT/2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui inti dari perkara wanprestasi antara PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum karena terdapat dua pihak yang lalai terhadap kewajibannya serta memahami perimbangan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/PDT/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan kasus hukum. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemberi waralaba melakukan wanprestasi sebagian, sedangkan penerima waralaba melakukan total wanprestasi, akan tetapi sesuai dengan asas exceptio non adimpleti contractus penerima waralaba dapat dituntut wanprestasi karena pemberi waralaba yang telah wanprestasi terlebih dahulu. Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan bahwa putusan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yaitu menerima gugatan dalam rekonvensi tetapi tidak menerima gugatan dalam konvensi yang seharusnya gugatan dalam rekonvensi juga harus ditolak. Hendaknya pihak dalam perjanjian waralaba untuk memperhatikan secara rinci setiap hak dan kewajiban yang telah disepakati demi kelancaran jalannya perjanjian serta perlu adanya pengaturan terkait definisi wanprestasi agar dapat dijadikan dasar oleh masyarakat dalam membuat perjanjian.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Waralaba, Exceptio non adimpleti contractus.
Akibat Hukum Mengenai Status Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda) Jessi Grasiela Putri Bengngu; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.219

Abstract

This research aims to examine and analyze in depth the arrangements regarding mixed marriages applied by Indonesian and Dutch positive law and to understand the implementation of international law and Indonesian positive law in determining the status of children from mixed marriages. This research is a normative legal research. It was found that there are significant differences in the regulations regarding marriage and citizenship between Indonesia and the Netherlands, and the status of children born from mixed marriages between Indonesian and Dutch citizens raises various complexities that require special attention. For this reason, it is important for couples with different nationalities who will marry, to first properly understand their respective national laws regarding the marriage, and to deal with the complexity of the status of children born from mixed marriages between Indonesian and Dutch citizens, cooperation between countries in the context of International Civil Law is very important. AbstrakPenelitian ini bertujuan pada mengkaji dan menganalisis secara mendalam pengaturan mengenai perkawinan campuran yang diterapkan oleh hukum positif Indonesia dan Belanda dan untuk memahami implementasi hukum internasional dan hukum positif Indonesia dalam menentukan status anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Ditemukan adanya perbedaan yang signifikan dalam regulasi mengenai perkawinan dan kewarganegaraan antara Indonesia dan Belanda, dan status anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan Belanda menimbulkan berbagai kompleksitas yang memerlukan perhatian khusus. Untuk itu penting bagi para pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda yang akan menikah, terlebih dahulu memahami benar hukum nasional masing-masing tekait perkawinan tersebut, dan untuk menangani kompleksitas status anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan Belanda, kerja sama antarnegara dalam konteks Hukum Perdata Internasional menjadi sangat penting.Kata kunci: perkawinan campuran, status anak, perbandingan hukum
Perlindungan Konsumen pada Platform E-Commerce: Regulasi dan Peran Pemerintah Falah Al Ghozali; Try Hardyanthi
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.220

Abstract

Meningkatnya aktivitas e-commerce menuntut tanggapan yang cepat dan terukur dalam mengelola serta melindungi konsumen yang terlibat dalam transaksi daring. Perubahan cepat dalam landscape e-commerce di Indonesia membutuhkan perhatian yang mendalam kaitannya dengan regulasi yang ada. Untuk meningkatkan kesadaran perlindungan konsumen, tugas utama pemerintah adalah merumuskan kebijakan dan peraturan yang membentuk kerangka kerja hukum yang kokoh. Pembentukan undang-undang yang jelas dan komprehensif, seperti tercermin dalam UUPK di Indonesia, menjadi dasar utama untuk menetapkan standar dan norma perlindungan konsumen. Dengan berkembangnya globalisasi dan kompleksitas pasar, sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan sistem perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran sentral dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran perlindungan konsumen e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, sehingga pada bagian hasil dan pembahasan dikemukakan regulasi perlindungan konsumen pada platform e-commerce dan peran pemerintah terhadap perlindungan konsumen e-commerce. Kata kunci: E-Commerce, Peran Pemerintah, Perlindungan Konsumen.
Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak Korban Perang Palestina dan Israel Afnani Hibatillah Syauqina
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.222

Abstract

This research intends to: (1) examine and understand the standpoint of international humanitarian law about the activities of Israeli troops who torture Palestinians and potential sanctions imposed on them. juvenile detention; and (2) elucidating the legal safeguards for children harmed in the Israeli-Palestinian conflict. The methodology of normative legal research involves the application of case, conceptual, and legal regulatory approaches. The results of this study show that: (1) child victims of war must be provided with a respectable standard of living, which includes adequate food, clothing, health services, and housing; and (2) Referring these examples of child abuse and detention to the International Criminal Court for expedited investigations should be part of any punishment that may be placed on Israel. If the inquiry satisfies the International Criminal Court's jurisdictional requirements, the trial procedure may begin with a maximum punishment of 30 years or life in prison. Abstrak Penelitian ini bermaksud untuk: (1) mengkaji dan memahami sudut pandang hukum humaniter internasional tentang aktivitas pasukan Israel yang menyiksa warga Palestina dan potensi sanksi yang dijatuhkan kepada mereka. penahanan remaja; dan (2) menjelaskan perlindungan hukum bagi anak-anak yang dirugikan dalam konflik Israel-Palestina. Metodologi penelitian hukum normatif melibatkan penerapan pendekatan kasus, konseptual, dan peraturan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) anak korban perang harus diberikan standar hidup yang terhormat, yang meliputi pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan perumahan yang layak; dan (2) mengajukan contoh-contoh pelecehan dan penahanan anak-anak ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk mempercepat penyelidikan harus menjadi bagian dari hukuman apa pun yang dapat dijatuhkan kepada Israel. Jika penyelidikan memenuhi persyaratan yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional, prosedur persidangan dapat dimulai dengan hukuman maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup. Persyaratan jurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, proses pengadilan dapat dilanjutkan dengan menjatuhkan hukuman maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup. Kata kunci: Anak, Hukum Humaniter Internasional, Tawanan Perang
Koherensi Implementasi Pendekatan Normatif Terhadap Peradilan Pidana di Indonesia Clara Citra Piternalis; Diah Ratna Sari Hariyanto
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.226

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effect of the implementation of normative, administrative, and social approaches to criminal justice in Indonesia and analyze the coherence of the normative approach of the four law enforcement apparatus (Police, Prosecutor's Office, Advocates, and Judges) in realizing an integrated criminal justice system. This research uses normative juridical research methods by examining various types of formal legal rules such as laws and literature related to the problem. The findings of this study indicate that law enforcement that contains proportional principles is how law enforcement runs in such a way that it not only enforces its normative rules (aspects of legal certainty) but also its philosophical aspects (aspects and values of justice), which in this case aims to realize proportional law enforcement, media and devices called the justice system are needed. The existence of an integrated criminal justice system or Integrated Criminal Justice System can help ensure the achievement of synchronization between law enforcement components in realizing legal objectives. The coherence of the implementation of the normative approach between the four entities in realizing the Integrated Criminal Justice System in Indonesia also needs to be improved to be more effective. Abstrak Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh implementasi pendekatan-pendekatan normative, administrative, dan sosial terhadap peradilan pidana di Indonesia serta menganalisis koherensi pendekatan normative keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Hakim) dalam mewujdukan integrated criminal justice system. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan cara mengkaji berbagai jenis aturan hukum formal seperti Undang-Undang dan literatur yang dihubungkan dengan permasalahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakkan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), di mana dalam hal ini bertujuan untuk menuju terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan. Adanya system peradilan pidana terpadu atau Integreted Criminal Justice System dapat membantu memastikan tercapainya sinkronisasi antara komponen penegak hukum dalam mewujudkan tujuan hukum. Koherensi implementasi pendekatan normatif antara keempat entitas dalam mewujudkan Integrated Criminal Justice System di Indonesia juga perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Pendekatan Normatif, Coherence
Pengaturan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Brazilia Emanuel Rajamuda Napitupulu; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.227

Abstract

The study aims to: 1) increase our understanding of post-divorce child custody arrangements; 2) illuminate the variables taken into account when determining child custody in cases involving domestic abuse; and 3) make clear the legal framework controlling child custody during the divorce proceedings. This essay makes use of normative legal research techniques, which center on the examination of relevant legal norms. "Normative legal studies" is an academic subject of law that analyzes how laws and regulations affect people's day-to-day lives. The results show that the legal basis for doing so is provided by Law No. 35 of 2014's modification to Child Protection Law No. 23 of 2002. This law's main goal is to protect children's legal rights, especially during the divorce procedure. Every child custody case should take significant domestic violence into account. One law, Law No. 35 of 2014, outlines the procedures by which victims of domestic violence may lose or have their custody rights significantly restricted. This law amends Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman kita mengenai pengaturan hak asuh anak pasca perceraian; 2) menjelaskan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam menentukan hak asuh anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga; dan 3) memperjelas kerangka hukum yang mengatur hak asuh anak selama proses perceraian. Esai ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif yang berpusat pada pengujian norma hukum yang bersangkutan. "Studi hukum normatif" adalah subjek akademis hukum yang menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum untuk melakukan hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak hukum anak, khususnya pada saat proses perceraian. Setiap kasus hak asuh anak harus mempertimbangkan kekerasan dalam rumah tangga yang signifikan. Salah satu undang-undang, UU No. 35 Tahun 2014, menguraikan prosedur yang dapat menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga kehilangan atau dibatasi secara signifikan hak asuhnya. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Devina Gianina Siagian; Anak Agung Gede Duwira Hadi
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.228

Abstract

Abstract This paper intends to raise awareness of the importance of strong legal protections for them and to ensure that domestic workers are treated equally with other workers so that they can be treated as equal workers. The main focus is on the conditions of domestic workers who often experience injustice, discrimination, harassment, and even violence that may arise due to the lack of a strong legal framework that protects them. Therefore, it is necessary to formulate policies that can regulate the protection of domestic workers in order to prevent potential misunderstandings between domestic workers and their service users. It is important to remember that domestic workers are individuals who have rights and obligations that must be respected in accordance with the principles stated in the Constitution of the Republic of Indonesia. In particular, Article 27 Paragraph 2 and Article 28 D Paragraph (2). To examine this issue, this research adopts the normative method, which is a legal research approach that focuses on using secondary data sources, including articles, law books, and other scientific literature, as the basis for its analysis. Abstrak Tulisan ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum yang kuat bagi mereka dan untuk memastikan pekerja rumah tangga memperoleh  perlakuan yang setara dengan pekerja lainnya. sehingga mereka dapat diperlakukan dengan setara seperti pekerja pada umumnya. Fokus utama adalah pada kondisi PRT yang seringkali mengalami ketidakadilan, diskriminasi, pelecehan, dan bahkan kekerasan yang mungkin timbul akibat kekurangan kerangka hukum yang kuat yang melindungi mereka. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang dapat mengatur perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga agar dapat mencegah potensi terjadinya ketidakpahaman antara PRT dan pengguna jasa mereka. Penting untuk diingat bahwa PRT adalah individu yang mempunya hak dan kewajiban yang wajib dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Khususnya, Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28 D Ayat (2). Untuk mengkaji masalah ini, penelitian ini mengadopsi metode normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada penggunaan sumber data sekunder, termasuk artikel, buku hukum, dan literatur ilmiah lainnya, sebagai dasar untuk analisisnya. Kata Kunci : , Kepastian Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum
Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia Agung Arya Kresna Weda; Diah Ratna Sari Hariyanto
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.229

Abstract

The purpose of this study is to examine how law enforcement arragements should be carried out against minor terrorism offenders in the perspective of positive law in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The study results obtained from this research are in accordance with the regulations on the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism and the SPPA Law which can be applied to minor terrorism offenders. As a minor criminal offender, it must require a full treatment and attention to perpetrators who are only victims of terrorism crimes so that they can be specially processed by the government. Thus, it is necessary to study more deeply the regulations related to the handling of minor terrorism offenders. Abstrak Tujuan studi ini untuk mengkaji bagaimana pengaturan penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi yang didapatkan dari penelitian ini sesuai dengan peraturan tentang UU Pemberantasan tindak Pidana Terorisme dan UU SPPA yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur. Sebagai pelaku tindak pidana anak dibawah umur itu harus membutuhkan suatu penaganan dan perhatian penuh kepada pelaku yang hanya menjadi korban kejahatan terorisme sehingga dapat di proses peradilannya secara khusus oleh pemerintah. Dengan demikian, perlu dikaji lebih dalam lagi peraturan terkait penanganan pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur tersebut. Kata Kunci: Pengaturan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Terorisme, Anak Dibawah Umur.
Urgensi Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Mengatasi Problematika Sexual Hardness Terhadap Laki-Laki di Indonesia Muhammad Fadli; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.230

Abstract

The purpose of this scientific work is to identify and analyze research on the legal protection of victims of sexual violence, particulary men in Indonesia, as well as to comprehend the forms of discrimination that men face when they fall victim to sexual violence from the standpoint of gender equality. This scientific work employs the normative legal research method as its research methodology. The results of this study show the discrimination that still occurs against men when they are victims of sexual hardness. In fact, Indonesia has a number of relevant regulations in regulating sexual harassment, including the Old Criminal Code, the New Criminal Code, and the ITE Law. However, not all of these clauses offer male victims of sexual assault legal protection. With the passing of the TPKS Law, regulations related to sexual harassment, especially for men, become more specific and provide deeper protection for victims of sexual harassment, regardless of gender, both men and women. Abstrak Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya terhadap laki-laki di Indonesia, serta memahami bentuk-bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh laki-laki ketika menjadi korban kekerasan seksual dari sudut pandang kesetaraan gender. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan diskriminasi yang masih terjadi terhadap laki-laki saat menjadi korban kekerasan seksual. Padahal, Indonesia memiliki sejumlah peraturan terkait dalam mengatur pelecehan seksual, antara lain diatur dalam KUHP Lama, KUHP Baru, dan UU ITE. Namun tidak semua klausul tersebut memberikan perlindungan hukum bagi laki-laki korban kekerasan seksual. Melalui diberlakukannya UU TPKS, maka kebijakan mengenai pelecehan seksual, khususnya bagi laki-laki, menjadi kian spesifik dan memberikan perlindungan yang lebih mendalam terhadap korban pelecehan seksual, tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Diskriminasi, Laki-Laki
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Jaklingko Mikrotrans Dengan PT Transjakarta dalam Pemberian Upah Kepada Pramudi Radot Gilbert Putra Limbong; I Made Sarjana
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.231

Abstract

This research is motivated by the gap between das sollen and das sein, namely the difference between applicable legal norms and reality. The rule that has experienced a gap is DKI Jakarta Governor Regulation Number 96 of 2018 concerning the Integration of Feeder Transportation into the Bus Rapid Transit System. The problem raised in this study is how the implementation of the cooperation agreement between Jaklingko Mikrotrans and PT Transjakarta is related to the provision of wages to the driver, as well as the factors that cause the discrepancy in the provision of wages. The method used is empirical legal research with a statutory approach and factual approach. Primary data sources were obtained from interviews with respondents and informants, while secondary data came from literature, journals, the internet, and laws and regulations. Data collection techniques were conducted through interviews and document studies, with qualitative analysis. The results showed that the implementation of the cooperation agreement was not appropriate due to the reduction of mileage from 200 Km to 170-180 Km per day, to the detriment of the driver. The internal factor of wage discrepancy is unilateral policy, while the external factor is budget changes from the DKI Jakarta Provincial Government without adjusting the Rp/Km price in the agreement. Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein, yaitu perbedaan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan. Aturan yang mengalami kesenjangan adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan ke dalam Sistem Bus Rapid Transit. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Jaklingko Mikrotrans dengan PT. Transjakarta terkait pemberian upah kepada pramudi, serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian pemberian upah tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan responden dan informan, sementara data sekunder berasal dari literatur, jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama tidak sesuai karena pengurangan jarak tempuh dari 200 Km menjadi 170-180 Km per hari, sehingga merugikan pramudi. Faktor internal ketidaksesuaian upah adalah kebijakan sepihak, sedangkan faktor eksternal adalah perubahan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa penyesuaian harga Rp/Km dalam perjanjian. Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Pelaksanaan, Pramudi, Upah.

Page 2 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) 2025: ELJBN Volume 3 Issue 1 Year 2025 (In Progress Issue) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024) Vol. 2 No. 3 (2024) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023)