cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pringati Singarimbun
Contact Email
pringatisingarimbun@adm.unand.ac.id
Phone
+6289617699764
Journal Mail Official
031262646@ecampus.ut.ac.id
Editorial Address
Cluster Gajah Mada Kapling 2 Gunung Pangilun Padang Sumatera Barat, Indonesia
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ethics and Law Journal: Business and Notary
Published by CV. Lenggogeni Data Publishing
ISSN : -     EISSN : 29881293     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
The Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN) is a scholarly publication dedicated to exploring the intersection of ethics, law, business, and notarial practices. Our journal aims to provide a platform for researchers, academics, legal professionals, and practitioners to contribute to the advancement of knowledge and discourse in these fields. ELJBN publishes original research articles, critical reviews, case studies, and thought-provoking commentaries that delve into the ethical and legal dimensions of business activities and notarial practices. ELJBN covers a wide range of topics related to business law, corporate governance, commercial transactions, contracts, intellectual property, dispute resolution, regulatory frameworks, and the evolving landscape of notarial practices. Our journal encourages interdisciplinary perspectives, drawing insights from law, business, economics, ethics, and related disciplines to foster a comprehensive understanding of the complex issues at hand. We seek to promote the highest standards of research integrity, analytical rigor, and ethical inquiry within the realm of business and notary law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 160 Documents
 12   13   14   15   16 
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Devina Gianina Siagian; Anak Agung Gede Duwira Hadi
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.228

Abstract

Abstract This paper intends to raise awareness of the importance of strong legal protections for them and to ensure that domestic workers are treated equally with other workers so that they can be treated as equal workers. The main focus is on the conditions of domestic workers who often experience injustice, discrimination, harassment, and even violence that may arise due to the lack of a strong legal framework that protects them. Therefore, it is necessary to formulate policies that can regulate the protection of domestic workers in order to prevent potential misunderstandings between domestic workers and their service users. It is important to remember that domestic workers are individuals who have rights and obligations that must be respected in accordance with the principles stated in the Constitution of the Republic of Indonesia. In particular, Article 27 Paragraph 2 and Article 28 D Paragraph (2). To examine this issue, this research adopts the normative method, which is a legal research approach that focuses on using secondary data sources, including articles, law books, and other scientific literature, as the basis for its analysis. Abstrak Tulisan ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum yang kuat bagi mereka dan untuk memastikan pekerja rumah tangga memperoleh  perlakuan yang setara dengan pekerja lainnya. sehingga mereka dapat diperlakukan dengan setara seperti pekerja pada umumnya. Fokus utama adalah pada kondisi PRT yang seringkali mengalami ketidakadilan, diskriminasi, pelecehan, dan bahkan kekerasan yang mungkin timbul akibat kekurangan kerangka hukum yang kuat yang melindungi mereka. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang dapat mengatur perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga agar dapat mencegah potensi terjadinya ketidakpahaman antara PRT dan pengguna jasa mereka. Penting untuk diingat bahwa PRT adalah individu yang mempunya hak dan kewajiban yang wajib dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Khususnya, Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28 D Ayat (2). Untuk mengkaji masalah ini, penelitian ini mengadopsi metode normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada penggunaan sumber data sekunder, termasuk artikel, buku hukum, dan literatur ilmiah lainnya, sebagai dasar untuk analisisnya. Kata Kunci : , Kepastian Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum
Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia Agung Arya Kresna Weda; Diah Ratna Sari Hariyanto
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.229

Abstract

The purpose of this study is to examine how law enforcement arragements should be carried out against minor terrorism offenders in the perspective of positive law in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The study results obtained from this research are in accordance with the regulations on the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism and the SPPA Law which can be applied to minor terrorism offenders. As a minor criminal offender, it must require a full treatment and attention to perpetrators who are only victims of terrorism crimes so that they can be specially processed by the government. Thus, it is necessary to study more deeply the regulations related to the handling of minor terrorism offenders. Abstrak Tujuan studi ini untuk mengkaji bagaimana pengaturan penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi yang didapatkan dari penelitian ini sesuai dengan peraturan tentang UU Pemberantasan tindak Pidana Terorisme dan UU SPPA yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur. Sebagai pelaku tindak pidana anak dibawah umur itu harus membutuhkan suatu penaganan dan perhatian penuh kepada pelaku yang hanya menjadi korban kejahatan terorisme sehingga dapat di proses peradilannya secara khusus oleh pemerintah. Dengan demikian, perlu dikaji lebih dalam lagi peraturan terkait penanganan pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur tersebut. Kata Kunci: Pengaturan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Terorisme, Anak Dibawah Umur.
Urgensi Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Mengatasi Problematika Sexual Hardness Terhadap Laki-Laki di Indonesia Muhammad Fadli; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.230

Abstract

The purpose of this scientific work is to identify and analyze research on the legal protection of victims of sexual violence, particulary men in Indonesia, as well as to comprehend the forms of discrimination that men face when they fall victim to sexual violence from the standpoint of gender equality. This scientific work employs the normative legal research method as its research methodology. The results of this study show the discrimination that still occurs against men when they are victims of sexual hardness. In fact, Indonesia has a number of relevant regulations in regulating sexual harassment, including the Old Criminal Code, the New Criminal Code, and the ITE Law. However, not all of these clauses offer male victims of sexual assault legal protection. With the passing of the TPKS Law, regulations related to sexual harassment, especially for men, become more specific and provide deeper protection for victims of sexual harassment, regardless of gender, both men and women. Abstrak Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya terhadap laki-laki di Indonesia, serta memahami bentuk-bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh laki-laki ketika menjadi korban kekerasan seksual dari sudut pandang kesetaraan gender. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan diskriminasi yang masih terjadi terhadap laki-laki saat menjadi korban kekerasan seksual. Padahal, Indonesia memiliki sejumlah peraturan terkait dalam mengatur pelecehan seksual, antara lain diatur dalam KUHP Lama, KUHP Baru, dan UU ITE. Namun tidak semua klausul tersebut memberikan perlindungan hukum bagi laki-laki korban kekerasan seksual. Melalui diberlakukannya UU TPKS, maka kebijakan mengenai pelecehan seksual, khususnya bagi laki-laki, menjadi kian spesifik dan memberikan perlindungan yang lebih mendalam terhadap korban pelecehan seksual, tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Diskriminasi, Laki-Laki
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Jaklingko Mikrotrans Dengan PT Transjakarta dalam Pemberian Upah Kepada Pramudi Radot Gilbert Putra Limbong; I Made Sarjana
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.231

Abstract

This research is motivated by the gap between das sollen and das sein, namely the difference between applicable legal norms and reality. The rule that has experienced a gap is DKI Jakarta Governor Regulation Number 96 of 2018 concerning the Integration of Feeder Transportation into the Bus Rapid Transit System. The problem raised in this study is how the implementation of the cooperation agreement between Jaklingko Mikrotrans and PT Transjakarta is related to the provision of wages to the driver, as well as the factors that cause the discrepancy in the provision of wages. The method used is empirical legal research with a statutory approach and factual approach. Primary data sources were obtained from interviews with respondents and informants, while secondary data came from literature, journals, the internet, and laws and regulations. Data collection techniques were conducted through interviews and document studies, with qualitative analysis. The results showed that the implementation of the cooperation agreement was not appropriate due to the reduction of mileage from 200 Km to 170-180 Km per day, to the detriment of the driver. The internal factor of wage discrepancy is unilateral policy, while the external factor is budget changes from the DKI Jakarta Provincial Government without adjusting the Rp/Km price in the agreement. Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein, yaitu perbedaan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan. Aturan yang mengalami kesenjangan adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan ke dalam Sistem Bus Rapid Transit. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Jaklingko Mikrotrans dengan PT. Transjakarta terkait pemberian upah kepada pramudi, serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian pemberian upah tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan responden dan informan, sementara data sekunder berasal dari literatur, jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama tidak sesuai karena pengurangan jarak tempuh dari 200 Km menjadi 170-180 Km per hari, sehingga merugikan pramudi. Faktor internal ketidaksesuaian upah adalah kebijakan sepihak, sedangkan faktor eksternal adalah perubahan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa penyesuaian harga Rp/Km dalam perjanjian. Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Pelaksanaan, Pramudi, Upah.
Praktik Illegal Transhipment Sebagai Kejahatan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982 Christa Hasian Napitupulu; Made Maharta Yasa
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.232

Abstract

The intention of this article is to provide comprehension regarding the modus operandi in the practice of illegal transhipment as the arrangement of the illegal transhipping act carried out by foreign vessels in the territory of Indonesia in an attempt to catch fish in the Indonesian Exclusive Economic Zone under UNCLOS 1982. This research is conducted based on normative juridicial legal research method. The result of this research explains that the modus operandi carried out in the practice of illegal transhipment is: 1) The first modus is to borrow permission from another vessel to carry out fishing. This method is an act of demolition of supervisors and law enforcement so that vessels that do not have a licence or ex-foreign vessel that is not allowed to operate can continue fishing; 2) The second modus is the change of suit by changing the ex-foreign vessel (a vessel created outside Indonesia but having legal status with the Indonesian flag) into the same vessel made in the country; and 3) The last modus is returning without deregistration. Ex-foreign shipowners use this modus by leaving the territory of Indonesia without going through the deregistration process. Furthermore, as a coastline state, Indonesia is able to enforce adherence to directives and regulations issued by other coastal states in line with UNCLOS Article 73 by using actions including boarding, inspection, arrest, and prosecution. Thus, the coastal state has the authority to enact its laws and regulations against vessels originating from other States in an attempt to carry out illegal fishing in its ZEE. ABSTRAK Tujuan pengkajian dari artikel ini adalah agar dapat memberikan pemahaman terkait modus operandi dalam praktik illegal transhipment serta pengaturan dari tindakan illegal transhipment yang dilakukan oleh kapal asing di teritori Indonesia dalam upaya menangkap ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian ini diteliti berdasarkan metode penelitian hukum yuridis normatif. Perolehan dari riset ini menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan dalam praktik illegal transhipment yaitu: 1) Modus pertama adalah meminjam izin dari kapal lain untuk melakukan penangkapan ikan. Cara ini merupakan tindakan memongahi pengawas dan aparat penegak hukum sehingga kapal yang tidak mempunyai izin atau kapal eks-asing yang tidak diperbolehkan beroperasi dapat terus melakukan penangkapan ikan; 2) Modus kedua adalah mengganti baju dengan mengubah kapal eks-asing (kapal yang diciptakan di luar Indonesia tetapi berstatus hukum dengan berbendera Indonesia) menjadi seperti kapal yang dibuat di dalam negeri; dan 3) Modus terakhir adalah kembali tanpa deregistrasi (tanpa melapor ulang). Pemilik kapal eks-asing menggunakan modus ini dengan meninggalkan wilayah Indonesia tanpa melalui proses deregistrasi. Selain itu, dalam menjalankan kekuasaan kedaulatannya di ZEE, Indonesia sebagai negara pantai dapat mengambil langkah-langkah seperti naik ke atas kapal, inspeksi, penangkapan, dan penuntutan hukum untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan ordonansi yang diterbitkan dari negara pantai sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS. Dengan demikian, negara pantai memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan peraturannya terhadap kapal yang berasal dari negara lain dalam upaya melaksanakan penangkapan ikan dengan ilegal di ZEE-nya. Kata Kunci: illegal transhipment, kejahatan perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif.
Anak Angkat dan Kedudukannya Terhadap Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Perdata di Indonesia Suryaatmadja, Liliana; Sarjana, I Made
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 4 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.233

Abstract

Children are God's gifts for which all parents should be grateful, to be raised and cared for properly is the duty of parents as they should be. Regardless of blood relationship or not, adopted and biological children both have gifts that are just as beautiful in the eyes of their parents. Adopted child himself, has a definition in which his rights are transferred from the scope of power of parents, or legal guardians before the law, or other people who have full responsibility for the child's rights including education, care, providing for and raising into the family environment of his adoptive parents based on a legal decision . The purpose of making this journal is of course to find out the position of adopted children in relation to the assets of their foster parents. So that the position of the adopted child is one of the most important in the right to inherit the inheritance of his parents. Through the Judicial-Normative research method, the author himself reviews the laws and regulations and is equipped with literature related to the language. The culmination of the results of this study, where the position of adopted children has no rights as heirs to the inheritance of their adoptive parents according to the perspective of Civil Law. To guarantee the legal status of adopted children, a court decision is required when someone adopts a child. Abstrak Anak merupakan anugerah Tuhan yang patut di syukuri oleh semua orangtua, dibesarkan dan dirawat dengan baik merupakan tugas orangtua sebagaimana mestinya. Terlepas dari hubungan darah atau tidak, anak angkat dan anak kandung sama-sama memiliki anugerah yang sama indahnya dimata orangtua. Anak angkat sendiri, memiliki deifinisi dimana haknya dipindah tangankan dari lingkup kekuasaaan orangtua, ataupun wali yang sah dimata hukum, atau oranglain yang memiliki tanggung jawab penuh atas hak anak tersebut diantaranya pendidikan, perawatan, menafkahi dan membesarkan ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusuan hukum. Tujuan dari pembuatan jurnal ini tentu untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta orangtua asuhnya. Sehingga kedudukan sang anak angkat merupakan salah satu yang penting dalam hak mewarisi harta peninggalan orangtuanya. Melalui metode penelitian Yudiris-Normatif, penulis sendiri mengkaji dengan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan bahan literature yang berkaitan dengan bahsan. Yang menjadi puncak dari hasil penelitian ini, dimana kedudukan anak angkat tidak memiliki hak sebagai ahli waris harta peninggalan orangtua angkatnya menurut kacamata Hukum Perdata. Untuk menjamin status hukum anak angkat, diperlukan putusan pengadilan ketika seseorang mengangkat anak. Kata Kunci : Kedudukan anak angkat, Akta Notaris, Akta Penyerahan Anak.  
Analisis Yuridis Kekayaan Intelektual yang Dibebankan Sebagai Jaminan Fidusia Dari Perspektif Ekonomi Kreatif Febriani, Komang Ari; Sarjana, I Made
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 4 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.234

Abstract

This writing is intended to analyze and examine the regulation of intellectual property charged as fiduciary collateral in banking credit agreements from the perspective of the creative economy and related to the existence of valuation institutions in assessing the valuation of intellectual property charged as fiduciary collateral in banking credit agreements. This writing applies a normative legal research method based on a statutory approach. The result of the research shows that there is a difference between the Creative Economy Law and the Law on Intellectual Property, causing a blurring of norms. The types of IP that can be used as fiduciary collateral in IP legislation are only copyrights and patents which are regulated in Article 16 paragraph (3) of the Copyright Law and Article 108 paragraph (1) of the Patent Law. However, Article 10 of the Government Regulation of the Creative Economy Law stipulates that IP that can be used as an object of debt collateral is IP that has been recorded or registered in the Ministry of Law and Human Rights and IP that has been managed properly with the explanation that the IP has been commercialized. The obstacle in the execution of IP as fiduciary collateral is related to the existence of valuation institutions that still do not exist and have not been implemented in Indonesia so that banks are still not brave enough to apply IP as fiduciary collateral in credit agreements. Abstrak Penulisan ini ditujukan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai pengaturan kekayaan intelektual yang dibebankan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan dari perspektif ekonomi kreatif dan berkaitan dengan eksistensi dari lembaga valuasi dalam menilai valuasi dari kekayaaan intelektual yang dibebankan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan. Penelitian ini memakai penulisan dengan metode penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitiannya ialah bahwasanya terdapat perbedaan antara UU Ekonomi Kreatif dengan undang-undang bidang KI sehingga menimbulkan kekaburan norma. Jenis KI yang dapat dijadikan jaminan fidusia dalam perundang-undangan bidang KI hanya hak cipta dan paten yang diatur pada Pasal 16 ayat (3) UUHC dan Pasal 108 ayat (1) UU Paten. Namun dalam Pasal 10 PP Ekraf mengatur bahwa KI yang dapat dijadikan objek jaminan utang yaitu KI yang sebelumnya dicatatkan atau didaftarkan pada Kemenkumham dan KI yang sudah dikelola dengan baik dengan penjelasan bahwa KI tersebut sudah dikomersialisasikan. Adapun kendala dalam eksekusi KI sebagai jaminan fidusia yaitu berkaitan dengan keberadaan lembaga valuasi yang masih belum ada dan belum diterapkan di Indonesia sehingga bank masih belum berani menerapkan KI sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia, Ekonomi Kreatif.
Parameter Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan KUHAP Mastari, Ni Putu Esya Ary; Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 4 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.235

Abstract

The purpose of writing this article is to find out the disparity in the parameters of providing legal aid to the underprivileged, based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. Dissimilarity in the provision of legal aid to the community is legal services in the form of providing legal assistance through legal advisors in a legal institution. The research method used is the normative legal research method which is analyzed through 2 (two) approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of the author's research, the disparity in the parameters of providing legal aid to underprivileged people is one of the hallmarks of a rule of law and is respect for human rights to get equal opportunities before the law, the provision of legal aid is also a consequence of a rule of law. The author also finds that there is a parameter disparity in the provision of legal aid from the point of view of Law Number 8 of 1981, regarding the community that is given legal assistance, namely only people who are included in the underprivileged category, on the other hand from the point of view of Law Number 8 of 1981 Those who are given legal assistance are people who stumble on criminal cases and become suspects with the aim of protecting their rights as suspects. Abstrak Penulisan artikel bertujuan untuk mengetahui dismilaritas parameter pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dismilaritas pemberian bantuan hukum pada masyarakat merupakan pelayanan jasa hukum berupa pemberian bantuan hukum melalui penasehat hukum pada sebuah lembaga hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dianalisis melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwasannya dismilaritas parameter pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu adalah salah satu ciri khas dari negara hukum dan merupakan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama di mata hukum, pemberian bantuan hukum juga merupakan konsekuensi dari sebuah negara hukum. Penulis juga menemukan adanya dismilaritas parameter dalam pemberian bantuan hukum dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terkait masyarakat yang diberikan bantuan hukum yaitu hanya masyarakat yang termasuk dalam kategori kurang mampu, di sisi lain dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang diberikan bantuan hukum adalah masyarakat yang tersandung perkara pidana dan menjadi tersangka dengan tujuan melindungi hak-haknya sebagai tersangka. Kata Kunci: Bantuan Hukum, Negara Hukum, Dismilaritas, Parameter Pemberian Bantuan Hukum
Pentingnya Asas Praduga Tak Bersalah Bagi Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka dalam Peradilan Pidana Anak Diputra, I Wayan Pramana Kharisma; Shara, Made Cinthya Puspita
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 4 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.236

Abstract

Abstract The purpose of writing this journal is to determine the urgency of applying a principle in the judicial process, namely the principle of presumption of innocence, where this principle in this journal is more specific or applied in the investigation process of suspects who are still minors or can be said to have the status of children to protect their rights. as citizens and generations of the nation who still have physical and mental limitations as children which are of course different from adults. The method used in this research is the Normative Juridical legal research method, namely by using a statutory approach and a conceptual approach. In this paper, we use the technique of searching for legal materials using secondary data or library materials, and also the analysis of this paper uses qualitative analysis which refers to legal norms contained in statutory regulations. This paper obtains results that show that it is important to apply the principle of presumption of innocence to child suspects to protect their rights in Indonesia and has not yet been fully implemented. Due to a lack of socialization, many child suspects do not yet know their rights as suspects and the authorities have not implemented them fully to protect the perpetrators even though they are children who are the nation's next generation. Keywords: Presumption   of   Innocentness,   Protection   of   Children's   Rights,   Child   Criminal   Justice. Abstrak Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami serta mengetahui urgensi dari penerapan suatu asas dalam proses peradilan yakni asas praduga tak bersalah, dimana asas tersebut pada jurnal ini dikhususkan atau diterapkan pada saat terangka yang masih berada dibawah umur atau dapat dikatakan berstatus sebagai anak berada diproses penyidikan untuk perlindungan haknya sebagai warga negara dan generasi bangsa yang masih memiliki keterbatasan fisik dan mentalnya sebagai seorang anak dan tentunya berlainan dengan orang dewasa. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan ini digunakan teknik penelusuran bahan hukum dengan menggunakan data sekunder atau bahan-bahan kepustakaan, dan juga analisis kajian tulisan ini menggunakan analisis  kualitatif dengan berdasarkan pada norma-norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan ini mendapatkan hasil yang menunjukan bahwa peningnya penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka anak bagi perlindungan haknya di Indonesia dan belum terlaksana dengan sepenuhnya. Dikarenakan kurangnya sosialisasi, banyak tersangka anak yang belum mengetahui haknya sebagai tersangka dan aparat yang berwenang belum melaksanakan secara penuh untuk mengayomi pelaku padahal merupakan seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Kata kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Perlindungan Hak Anak, Peradilan Pidana Anak.
Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital Kennedy, Alexander
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 4 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.243

Abstract

The development of the digital economy in Indonesia has led to the emergence of online marketplace platforms that implement policies requiring sellers to offer products at prices equal to or lower than on other platforms. This study analyzes the legal implications of such policies on business competition and their impact on sellers and consumers within the online marketplace ecosystem. The research method used is normative juridical, analyzing applicable laws and regulations, particularly Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Secondary data from legal literature, academic journals, and relevant case studies are used to evaluate the compliance of platform policies with the principles of competition law. This study results show that platform policies limiting sellers’ pricing autonomy potentially violate Article 5, Article 17, and Article 25 of Law No. 5 of 1999, which prohibit price-fixing and abuse of dominant position. These policies restrict sellers' autonomy, reduce profit margins, and may inhibit healthy competition between platforms. The negative impact on small and medium sellers can also harm consumers in the long term by reducing product choices and innovation. This study recommends reevaluating platform policies, strengthening the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in oversight, developing specific regulations for the digital economy, educating sellers and consumers, and implementing ethical business practices by platforms. Through these measures, a healthy, fair, and sustainable digital economic ecosystem in Indonesia can be achieved. Abstrak Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah memunculkan platform pasar daring yang menerapkan kebijakan meminta penjual menjual produk dengan harga lebih rendah atau sama dengan platform lain. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari kebijakan tersebut terhadap persaingan usaha serta dampaknya bagi penjual dan konsumen dalam ekosistem pasar daring. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Data sekunder dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan studi kasus terkait digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan platform dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan platform yang membatasi penetapan harga oleh penjual berpotensi melanggar Pasal 5, Pasal 17, dan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999, yang melarang pengaturan harga dan penyalahgunaan posisi dominan. Kebijakan ini membatasi otonomi penjual, menekan margin keuntungan, dan dapat menghambat persaingan sehat antar platform. Dampak negatif terhadap penjual kecil dan menengah juga dapat merugikan konsumen dalam jangka panjang melalui berkurangnya pilihan produk dan inovasi. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi ulang kebijakan oleh platform pasar daring, peningkatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan, pengembangan regulasi khusus untuk ekonomi digital, edukasi bagi penjual dan konsumen, serta penerapan etika bisnis oleh platform. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Page 14 of 16 | Total Record : 160

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) 2025: ELJBN Volume 3 Issue 1 Year 2025 (In Progress Issue) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024) Vol. 2 No. 3 (2024) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023)