cover
Contact Name
Intan Maulina
Contact Email
intanmaulina1509@gmail.com
Phone
+628177776163
Journal Mail Official
intanmaulina1509@gmail.com
Editorial Address
Jl. Setia Luhur LK V No.18 A Medan Helvetia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Hukum Bisnis
ISSN : 08524912     EISSN : 23019190     DOI : 10.47709/jhb
Core Subject : Science, Social,
Jurnal Hukum Bisnis, an open-access journal, is blind peer-reviewed and published January, March, May and July every year. The journal accepts contributions in English/Indonesia (Preferably in English). Jurnal Hukum Bisnis is providing scholars the best in theory, research, and methodology as well as providing platform to professionals and academics to share their ideas, knowledge and findings. The main objective of this journal is to provide a channel for the publication of articles based on original research as well as commentaries on a range of areas including legal issues related to business. Jurnal Hukum Bisnis publishes original papers, review papers, conceptual framework, analytical and simulation models, case studies, empirical research, technical notes, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 95 Documents
Determinan Struktur Modal Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021 Koerniawan Dwi Wibawa; Amri Amrulloh; Tri Septianto
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 01 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 1, Januari 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i01.2456

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh antara ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, current ratio, dan return on asset terhadap struktur modal pada perusahaan perdagangan eceran pada tahun 2017-2021. Sampel penelitian menggunakan purposive sampling dengan menghasilkan 11 perusahaan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan SPSS versi 20 sebagai alat untuk mengolah data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal, sedangka pertumbuhan penjualan, current ratio dan return on asset memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal
Upaya Menanggulangi Tindak Pidana dan Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penimbunan Beras (Studi pada Polres Serdang Bedagai) Tantri Suherli; Dani Sintara
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i03.2500

Abstract

Dalam negara Indonesia, beras adalah bagian dari hak asasi yang                               tidak boleh dikesampingkan, karena beras adalah bagian dari kebutuhan paling mendasar yang harus terpenuhi, akan tetapi pada saat ini banyak bermunculan pihak-pihak penjual beras yang melakukan kecurangan dengan melakukan penimbunan beras yang mana tindakannya itu dimaksudkan agar dia memperoleh keuntungan sebesar-besarnya Rumusan Masalah dalam penelitian ini terdiri dari. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research) juga metode penelitian lapangan (Field Research) Pengaturan mengenai larangan sekaligus ancaman hukum bagi pelaku usaha penimbun pangan atau pelaku usaha yang menyimpan pangan pokok seperti beras melebihi jumlah maksimal sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Satgas pangan dan Ditreskrimsus berperan sebagai aparat penegak hukum untuk penindakan hukum secara Bersama-sama dengan penyidik pegawai negeri sipil instansi terkait Kasus tindak pidana penimbunan beras memiliki kendala untuk pemberantasaannya diantaranya Skala Monopoli alamiah mafia beras pada tingkat distributor, dan mekanisme pasar yang tidak terkontrol.
Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus pada Polres Serdang Bedagai) Dayu Andini; Dani Sintara
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i04.2501

Abstract

Sebagai salah satu perbuatan berupa pidana adalah main hakim sendiri yang dilakukan oleh masa sebagai suatu upaya memberikan hukuman diluar hukum itu sendiri kepada pelaku tindak kejahatan. Untuk mengkaji perbuatan yang dilakukan masa tersebut bagaimana kebijakan kepolisian Bantul dalam menegakkan Hukum terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri di Wilayah Polres Serdang Bedagai. Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (Field research) dengan metode analisis deskriptif berjenis kualitatif pendekatan yang digunakan adalah pendeketan Yuridis-Empiris dan teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum, due proses model, dan teori alasan Pendiadaan Pidana. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis bahwa Kepolisian Serdang Bedagai memiliki kebijakan atau tindakan kepada Pelaku berupa penyidikan dengan mencatat data dan meminta keterangan-ketarangan serta melakukan penyidikan yang berdasarkan hukum acara pidana dengan memperhatikan asasasas kemanfaatan dan keadilan, para pelaku satu sisi ditindak untuk mendapatkan shcok therapy sisi lain pelaku tidak ditindak untuk kepentingan umum. Sedangkan pada korban polisi melakukan pengamanan, penanganan korban dan melakukan mengkondusifkan wilayah tempat kejadian perkara serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Serdang Bedagai dalam menangani atau mengurasi perbuatan main hakim sendiri berupa Penyuluhan Terpadu dan Penyuluhan Insidental.
Analisis Dimensi Yuridis Peranan Badan Narkotika Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika : Studi Penelitian di BNN Prov. Kepri-Batam Nicha Suwalla; Nolla Puspita Dewi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i04.2520

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional. Perkembangan penyalahgunaan narkotika berada pada tahap membahayakan generasi penerus bangsa. Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap peranan BNN dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika guna mewujudkan generasi penerus bangsa bermoral dan berintegritas dengan studi penelitian di BNN Provinsi Kepulauan Riau-Batam. Penelitian ini menganalisis dari dimensi pengaturan hukumya, implementasinya, serta faktor kendala dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mempergunakan pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran BNN dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang masih banyak terjadi bahkan para pengguna dan pengedar sudah termasuk generasi muda yang seharusnya dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus bangsa. BNN memiliki kendala dalam masalah koordinasi dan kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi instansi terkait, peran serta masyarakat serta kekurangan personil dan anggaran. Kerjasama dan terus melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika adalah solusi bagi BNN untuk menjalankan perannya sebagai fasilitator, koordinator dan sosialitator.
Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pembuktian Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kasus No.2230/Pid.Sus/2014/Pn.Tng Istiqomah Istiqomah; Tarmudi Tarmudi; Ratna Dewi; Nova Konny Umboh
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i03.2531

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian obat- obatan secara patologis di luar penyembuhan penyakit yang sudah berlangsung minimal  satu bulan berturut- turut serta menimbulkan terganggunya guna sosial, sekolah ataupun pekerjaan atau dengan kata lain penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter Akibat penyalahgunaan narkotika terutama mengakibatkan ketergantungan yang tidak akan sembuh, apalagi pengguna narkotika cenderung menambah dosis yang digunakan agar terpenuhi kebutuhannya. Metode penelitian  yuridis normatif dengan cara mencari informasi-informasi yang diperlukan secara langsung terhadap penegakan hukum bagi tindak pidana  narkotika. Hasil penelitian: 1. Menyatakan Terdakwa Ach. Hasan Als Alit Bin Rukman terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ach. Hasan Als Alit Bin Rukman tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
Pengaruh Mediasi Knowledge Sharing terhadap Kinerja Pegawai RS. Efarina Berastagi Elsida Aritonang; Deswidya S Hutauruk; Sri Rahma Friani
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i04.2555

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan antara mediasi Knowledge Sharing terhadap kinerja pegawai RS Efarina Berastagi. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai tenaga kesehatan RS Efarina Berastagi yang berjumlah 280 orang. Sampel penelitian diambil sebanyak 15% dari total jumlah populasi yaitu sebanyak 42 orang. Variabel knowledge sharing diukur dengan knowledge donating dan collecting, sedangkan variabel kinerja karyawan diukur dengan kualitas kerja, kuantitas kerja, pengetahuan pekerjaan, kerjasama, dapat diandalkan, inisiatif, dan kualitas personal. Metode penelitian ini adalah metode kuantatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner Knowledge Sharing dan kinerja pegawai kepada pihak yang bersangkutan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier dan One Way Anova. Dari hasil analisis regresi data diketahui bahwa ada hubungan linier Mediasi Knowledge Sharing (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y), yang dibuktikan dengan nilai R Square (R2) sebesar 0,663 atau 66.3% yang berarti bahwa 66.3% variabel knowledge sharing dapat dijelaskan oleh variabel kinerja karyawan atau memberikan pengaruh sebesar 66.3% terhadap kinerja karyawan RS Efarina Berastagi. Kemudian, melalui analisis data ANOVA dalam menguji hipotesis diperoleh bahwa variabel knowledge sharing memiliki nilai tHitung 8.72 > tTabel 2,02. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara mediasi Knowledge Sharing terhadap kinerja pegawai RS Efarina Berastagi.
Manajemen Lalu Lintas Alam Keselamatan Berkendara dengan Etika Perilaku dalam Berkendara Demi Keselamatan Berkendara Ujang Kusnaedi; Yandi Asmana; Zulkifli Zainuddin
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i03.2588

Abstract

Menurut data Korlantas Polri kecelakaan lalu lintas di Indonesia dalam 4 tahun terakhir secara jumlahnya masih mengalami peningkatan dibandingkan penurunan.  Data kecelakaan lalu lintas Polda tahun ini, sebanyak 259 kasus kecelakaan tercatat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Tangerang, Polda Banten, terjadi di wilayah hukumnya selama periode Januari hingga September 2022 dengan jumlah korban sebanyak 197 orang dari pekerja/karyawan dan 73 korban dari pelajar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Ensiklopedia Traffic Signs adalah sebuah buku yang berisi tentang rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di pinggir jalan, yang berisi tentang lambang, huruf, angka, kalimat, atau gamabar dengan bentuk yang berbeda-beda seperti bentuk lingkaran, segitiga, kotak dan sebagainya. Ensiklopedia Traffic Signs digunakan untuk memberi peringatan (rambu peringatan), perintah (rambu perintah), larangan (rambu larangan), dan pertunjuk (rambu petunjuk) bagi pengguna jalan.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan dengan Kekerasan Memaksa untuk Berbuat Cabul di Kabupaten Belu Ingrid W. A. Chatolica Kabosu; Daud D. Tallo; Debi F. Ng. Fallo
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i04.2609

Abstract

Salah satu kasus tindak kejahatan pencabulan ialah kejahatan dengan kekerasan memaksa untuk berbuat cabul oleh seorang pemuda terhadap seorang biarawati di Susteran Kuneru Atambua Kabupaten Belu. Kasus ini adalah salah satu kejahatan yang mencakup kekerasan secara psikologis seperti intimidasi dan kekerasan secara fisik. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dengan lokasi penelitian di Polres Belu, Kejaksaan Negeri Belu, Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua. Dan dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan dengan kekerasan memaksa untuk berbuat cabul di kabupaten belu terdiri dari faktor internal yaitu faktor Pendidikan, dorongan dalam diri (motif), dan psikologis. Dan faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga dan kelompok atau organisasi tertentu. Dan upaya penanggulangannya ada dua yaitu upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah kejahatan serta upaya represif yaitu bentuk dari upaya penanggulangan tindak kejahatan. Adapun saran dari penulis yaitu diharapkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli kepada anggota keluarga maupun orang lain dalam lingkungan sosial untuk menegur dan lebih perhatian terhadap perilaku buruk yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan saran kepada pihak kepolisian agar upaya penanggulangan lebih diperbanyak lagi, baik itu preventif maupun represif. Seperti mengadakan bakti sosial serta memberikan bantuan dan penyuluhan hukum.
Mogok Kerja dalam Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyelesaianya Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Rahmat Ihya; Defi Romndonia
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 10 No. 1 (2021): Volume 10 Issue 1, Januari 2021
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v10i1.2722

Abstract

Pada dasarnya pengusaha dalam menjalankan usahanya mempunyai kepentingan yaitu kepentingan agar perusahaan yang dikelolanya mencapai profit yang didasari dengan efisiensi efektifitas. Tentunya pengusaha dalam memenuhi kebutuhan kepentingannya tersebut membutuhkan pekerja yang dipekerjakan dengan peran dan fungsinya. Demikian pula dipihak pekerja juga mempunyai kepentingan dalam kebutuhan hidupnya yaitu adanya pemasukan yang berupa penghasilan, dimana pada umumnya untuk mendapatkan penghasilan tersebut mengikat diri ke pengusaha untuk menerima pekerjaan ketika terjadi interaksi antara pengusaha disatu pihak dan pekerja di pihak lainnya disinilah merupakan titik awal adanya kesamaan dan perbedaan dalam memenuhi kepentingannya. Beranjak dari sinilah muncul pertanyaan para pihak dalam memenuhi kepentingannya. Dalam membahas masalah mogok kerja, digunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan jalan mengkaji mengenai prosedur dan syarat-syarat mogok kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana proses penyelesaian mogok kerja yang diharapkan akan dihasilkan kesimpulan yang benar
Kedudukan Hukum Justice Collaborator pada Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg La Radi Eno; Tarmudi Tarmudi; Oswin Sedekiel. Malinim
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i04.2750

Abstract

Rekan keadilan (Justice Collaborator) sendiri bukan merupakan pelaku utama tetapi pelaku yang turut terlibat dalam sebuah peristiwa pidana yang sama dengan pelaku utama, namun kehadiran pelaku yang mau bekerja sama, untuk mempermudah aparat penegak hukum untuk mendapat pelaku utama. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif. Belum ada peraturan yang secara khusus, jelas, dan pasti mengenai pelindungan terhadap seorang rekan keadilan (justice collaborator), Pengaturan terhadap rekan keadilan (justice collaborator) secara implisit hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan dalam Peningkatan perlindungan bagi rekan keadilan (justice collabortor) serta optimalisasi dalam hal pemberian hak-hak selama proses hukum berlangsung. Pertimbangan hakim dalam memberikan vonis terhadap terdakwa yang berstatus rekan keadilan (justice collaborator) pada Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg merujuk pada Surat rekomendasi dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Nomor: B/169/VI/RES.4.2/2019/ Ditresnarkoba. Perihal Rekan Keadilan (Justice Collaborator), Laporan Khusus dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Perihal: Pemberian Rekomendasi Justice Collaborator (JC) untuk tersangka a.n Juansa alias Dung bin Nawawi, Fajar Prahyanto alias Fajar bin Sakir dan Yogi Ardiansyah Bin Ro’at, Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) No. R- 839/5.1.HSHP/LPSK/09/2019 tanggal 23 September 2019.

Page 2 of 10 | Total Record : 95