cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Intan Maulina
Contact Email
intanmaulina1509@gmail.com
Phone
+628177776163
Journal Mail Official
intanmaulina1509@gmail.com
Editorial Address
Jl. Setia Luhur LK V No.18 A Medan Helvetia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Hukum Bisnis
Published by Yayasan Cita Cendekiawan Al Khwarizmi
ISSN : 08524912     EISSN : 23019190     DOI : 10.47709/jhb
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Bisnis, an open-access journal, is blind peer-reviewed and published January, March, May and July every year. The journal accepts contributions in English/Indonesia (Preferably in English). Jurnal Hukum Bisnis is providing scholars the best in theory, research, and methodology as well as providing platform to professionals and academics to share their ideas, knowledge and findings. The main objective of this journal is to provide a channel for the publication of articles based on original research as well as commentaries on a range of areas including legal issues related to business. Jurnal Hukum Bisnis publishes original papers, review papers, conceptual framework, analytical and simulation models, case studies, empirical research, technical notes, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 95 Documents
 3   4   5   6   7 
Kedudukan Anak Angkat dalam Hal Mewarsi Harta Warisan Orang Tua Angkat Ditinjau dari Hukum Perdata (Studi Kasus Nomor:100/PT.KPG): Studi Kasus Nomor:100/PT.KPG Limau, Yuningsi Penun; Aloysius , Sukardan; Dinata, Husni Kusuma
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3325

Abstract

Kedudukan anak angkat dalam hak mewarisi menurut hukum perdata itu sama dengan anak kandung/anak sah maka, untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut undang-undang atau mewarisi berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat). Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk meneruskan keturunannya, anak merupakan unsur yang penting serta mutlak bagi suatu keluarga yang menginginkannya, agar supaya ada generasi penerusnya. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga angkat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normtif yang mana datanya dikaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Bagaimana kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan orang tua angkat. (2) Untuk mengetahui akibat hukum dari kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan orang tua angkat. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh selama penelitian, maka penulis menyimpulkan antara lain  Bagaimana kedudukn anakangkat dalam hal mewarisi harta warisan orang tua angkat ditinjau dari hukum perdata kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut hukum perdata itu sama dengan anak kandung/anak sah maka, untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnyamenurut undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat).Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris.
Tinjauan Kriminologi terhadap Anak yang Melakukan Aksi Balap Liar yang Mengganggu Ketertiban Lalu Lintas di Wilayah Kota Kupang Bessi, Zarlito K. Taku; Leo, Rudepel Petrus; Fanggi, Rosalind Angel
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3326

Abstract

Balap motor adalah salah satu olahraga otomotif yang menggunakan sepeda motor dengan prosedur dan fasilitas yang telah disediakan. Namun, dewasa ini ditemui banyak arena balap liar di Kota Kupang dengan pelaku balap adalah anak. Pebalap anak sangat banyak ditemui di Kota Kupang dan hal ini sangat meresahkan pengguna jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang mengkaji secara langsung fenomena yang terjadi di lokasi balap liar Kelurahan Merdeka, juga penanganan dari pihak Kepolisian Satlantas Kupang Kota dengan melakukan wawancara kepada petugas Kepolisian, anak pelaku balap liar, juga masyarakat sebagai pengguna jalan.Hasil penelitian menunjukkan: (1)Faktor penyebab anak melakukan balap liar yang mengganggu ketertiban lalu lintas di Kota Kupang adalah : Faktor internal yaitu (a)Hobi. (b)Rasa Ingin Tahu yang Tinggi. (c) Faktor Psikologis, dan Faktor eksternal yaitu (a) Keluarga. (b) Lingkungan. (c) Nama besar. (d) Minimnya fasilitas sirkuit. (2) Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh anak di Kota Kupang adalah (a) Preemtif: Sosialisasi Prosedur Berkendara. (b)Preventif: Melakukan Patroli Malam dan Sosialisasi Tata Tertib Lalu Lintas. (c) Represif: Menyidak dan Membina Anak yang Melakukan Balap Liar.
Kasus Jessica Kumala Wongso: Pengadilan yang Dianggap Sesat Kemudian Hari Yanti, Rama; Yusuf, Hudi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3471

Abstract

Jangan pernah mengingkari kebenaran hukum dan jangan merekayasa peristiwa hukum sehingga mengakibatkan pihak yang tidak bersalah menjadi bersalah, karena alam semesta akan menunjukkan yang sebenarnya. Atau hukum yang ‘buta’ itu akan mencari Jalannya sendiri.Dokumenter viral Netflix yang berjudul “Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso” menyebabkan kasus pembunuhan Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan kembali. Dokumenter itu membahas jalannya sidang Jessica yang dihukum karena kasus kopi sianida. "Ice Cold" menuai pro dan kontra di kalangan publik, dan cukup banyak juga orang-orang yang secara terbuka membela Jessica Wongso yang dituduh menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Namun, apakah sebenarnya dokumenter "Ice Cold" sudah menyajikan seluruh fakta dari persidangan? Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah pendekatan interprestasi merupakan upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normative. Berdasarkan tayangan Netflix, keterangan pengacara, pengakuan Jessica, pendapat para ahli dan ujaran-ujaran masyarakat. Kasus kematian Mirna Wayan Salihin adalah misterius. Dan terpidana Jessica Kumala Wongso adalah 'korban' yang dipaksa menjadi pelaku. Konspirasi hukum, bila benar ada harus diungkap seterang-terangnya. Kalau memang tidak ada konspirasi dalam kasus ini, harus juga diungkap dengan terang-benderang. Harus diungkap siapa yang bermain dan apa tujuannya?
Analisa Hukum Pertanahan Mengenai Sengketa Tanah Bank Herlina, Herlina; Maulana, Ayang Fristia
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3511

Abstract

Ketidakjelasan kepemilikan dan dokumentasi tanah di Indonesia. Banyak tanah yang belum memiliki sertifikat resmi atau dokumen yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa. Selain itu, perubahan regulasi dan kebijakan terkait pertanahan yang sering kali tidak konsisten atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan di Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan pengelolaan tanah. Analisa hukum pertanahan mengenai sengketa tanah bank di Indonesia menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah. Peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak-hak pemilik tanah serta mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah bank yang dapat timbul. Faktor-faktor seperti ketidakjelasan batas-batas tanah, overlapping kepemilikan, konflik kepentingan, dan permasalahan administratif seringkali menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah bank. Selain itu, proses penyelesaian sengketa tanah bank juga masih dihadapkan pada kendala-kendala seperti kekurangan sumber daya manusia yang terlatih, biaya yang tinggi, dan kecenderungan masyarakat untuk menghindari jalur hukum formal. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk melalui pendekatan komunitas dan adat, serta penerapan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan data tanah, juga dapat membantu mempercepat dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah bank.
Penggusuran Rumah di Bantaran Sungai: Tantangan Agraria di Tambakrejo, Semarang Utara Latifah, Shilna Layinatul; Maulana, Ayang Fristia
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3528

Abstract

Penggusuran rumah di bantaran sungai di Tambakrejo mencerminkan ketidakseimbangan antara perkembangan perkotaan dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang kurang terencana dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik agraria di Tambakrejo, Semarang Utara, dengan fokus pada kompleksitas tantangan agraria dalam konteks pembangunan. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi dan mengusulkan pendekatan solutif yang mencakup aspek-aspek seperti penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan dampak lingkungan. Penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi solusi bersama dan memberikan rekomendasi untuk mencapai keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Keseluruhan, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam menyelesaikan konflik agraria secara efektif, sambil mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini menerapkan pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang tantangan agraria yang terkait dengan penggusuran rumah di bantaran sungai Tambakrejo, Semarang Utara. Hasil dari penelitian ini Pertama, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak tanah masyarakat. Kedua, pendekatan partisipatif dengan melibatkan LSM sebagai pendamping hukum masyarakat menjadi penting untuk memastikan suara mereka didengar. Pemerintah memiliki peran krusial sebagai mediator yang adil dan netral.
Pembaharuan Kebijakan Pertanahan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia: Tinjauan Hukum Agraria Simanjuntak , Oktavia Veronika; Maulana, Ayang Fristia
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3529

Abstract

Pembaruan kebijakan pertanahan telah menjadi fokus utama dalam pembangunan agraria di Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi implikasi hukum agraria dari pembaruan kebijakan pertanahan terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk kesejahteraan rakyat. Memang, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam berbagai bentuknya seharusnya menjadi kekayaan yang mendukung kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum/normatif. Yakni suatu proses penelitian yang digunakan untuk menemukan suatu aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab permasalahan yang dilradapi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa embaharuan kebijakan pertanahan dalam tinjauan hukum agraria merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk melaksanakan pembaharuan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024 Pratama, Alfani Aldi; Nur, Insan Tajali; Erwinta, Poppilea
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3531

Abstract

Struktur pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, diatur oleh UUD 1945. Pilkada diselenggarakan untuk memilih kepala daerah. Mulai 2024, Pilkada akan serentak demi efisiensi dan untuk mencegah konflik. Namun, kepala daerah yang habis masa jabatan menjelang Pilkada 2024 tidak dapat dipilih kembali hingga November 2024. Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU Pilkada mengatur pengangkatan Penjabat Kepala Daerah saat kekosongan jabatan terjadi. Namun, mekanisme pengangkatan dianggap tidak demokratis dan mengundang kontroversi. Pentingnya memperbaiki mekanisme ini untuk lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Peneliti dalam penelitian ini menerapkan metode pendekatan doctrinal atau doctrinal research yaitu pengarahan pada kumpulan norma guna menyasar penelitian melalui analisis norma yang dalam pelaksanaannya secara kualitatif dan berdasar pada studi kepustakaan. Objek penelitian dikaji berdasarkan asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ialah Pentingnya pengisian jabatan negara dalam pemerintahan daerah untuk menjaga pelaksanaan organisasi negara, administrasi pemerintahan, dan ruang sosial masyarakat. Penunjukan penjabat kepala daerah dapat mengakibatkan sentralisasi kekuasaan, tergerusnya partisipasi masyarakat, dan kemunduran kedaulatan rakyat. Diperlukan prinsip demokrasi yang transparan dan partisipatif dalam penunjukan pejabat negara. Sehingga dari alur penelitian diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak terwujudnya demokrasi dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat hal ini dapat dilihat dari mekanismenya yang tidak terdapatnya proses musyawarah-mufakat maupun konsep perwakilan sebagai unsure demokrasi di Indonesia serta berbagai permasalahan-permasalahan di daerah terhadap penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah oleh pemerintah pusat.
Analisis Peralihan Hak Atas Tanah dalam Proses Pembangunan Jalan Tol Berdasarkan Hukum Agraria Nurmansyah, Gunsu
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3576

Abstract

Dalam peralihan hak atas tanah pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah diubah dengan peraturan nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam peralihan hak atas tanah ada 2 bentuk yaitu: beralih dan diahlikan. Dalam penulisan jurnal ini penulis membahs sua masalah yaitu: Bagaimana bagaimana Peralihan hak atas tanah dalam proses pembangunan jalan tol berdasarkan Undnag-undang pokok Agraria? Kedua, Bagaiamana akibat hukum dari Peralihan hak atas tanah dalam proses pembangunan jalan tol di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Secara khusus peralihan hak atas tanah untuk pembangunan jalan TOL harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan juga akibat pengadaan tanah, negara berkewajiban memberikan ganti kerugian, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut: keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, partisipasi, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penegakan Hukum Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi: Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Aldri, Aldri; Ediwarman, Ediwarman; Mulyadi, Mahmud
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3657

Abstract

Salah satu dari perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat adalah perbuatan prostitusi atau pelacuran, perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat karena tidak sesuai dengan ajaran agama dan kebiasaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Terhadap Formulasi Pertanggungja-waban Pidana bagi Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi dan Kebijakan Non Penal Terhadap Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi. Kesimpulan bahwa Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna dan pemberi jasa prostitusi apabila dilihat dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak ada mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna dan pemberi jasa, Faktor penyebab adanya pengguna dan pemberi jasa prostitusi terdiri dari faktor ekternal dan internal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak ada yang mengatur pertanggungjawaban pemberi dan pengguna jasa prostitusi, sehingga hal ini berimbas dari praktik prostitusi yang terus berlangsung.
Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Pembagian Tanah Warisan Serta Peran Tetua Adat dalam Penyelesaian Konflik Tanah Menurut Hukum Adat Manggarai Filio, Krisostomus Raka; Aloysius, Sukardan; Mauritius, Darius
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3659

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah sistem pembagian tanah warisan menurut hukum adat Manggarai serta peran tetua adat dalam penyelesaian konflik tanah warisan menurut hukum adat Manggarai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu: penelitian yang dilakukan langsung ke pihak terkait agar dapat mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti. Terdapat 2 cara teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu; wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan responden yang telah ditentukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Yang kedua dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Manggarai menganut sistem pewarisan patrilineal yang dimana hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan berupa tanah. Peran tua adat dalam penyelesaian konflik tanah warisan adalah sebagai penengah dalam penyelesaian secara lonto leok (musyawarah adat masyarakat Manggarai) dan bertindak sebagai saksi jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara adat sehingga ditempuh melalui jalur hukum.  Masyarakat Manggarai menganut sistem waris patrilineal serta peran tetua adat dalam penyelesaian konflik tanah waris adalah sebagai penengah.

Page 5 of 10 | Total Record : 95

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 05 (2025): Call for Papers, September 2025 Vol. 14 No. 04 (2025): Call for Paper Juli 2025 Vol. 14 No. 03 (2025): Artikel Riset Edisi Mei 2025 Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024 Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024 Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024 Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024 Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024 Vol. 13 No. 6 (2024): Call for Papers November 2024 Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023 Vol. 12 No. 02 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 02, Maret 2023 Vol. 12 No. 01 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 1, Januari 2023 Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023 Vol. 11 No. 06 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 06, November 2022 Vol. 11 No. 05 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 05, September 2022 Vol. 10 No. 3 (2021): Volume 10 Issue 3, Agustus 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Volume 10 Issue 1, Januari 2021 More Issue