Jurnal Hukum Bisnis
Jurnal Hukum Bisnis, an open-access journal, is blind peer-reviewed and published January, March, May and July every year. The journal accepts contributions in English/Indonesia (Preferably in English). Jurnal Hukum Bisnis is providing scholars the best in theory, research, and methodology as well as providing platform to professionals and academics to share their ideas, knowledge and findings. The main objective of this journal is to provide a channel for the publication of articles based on original research as well as commentaries on a range of areas including legal issues related to business. Jurnal Hukum Bisnis publishes original papers, review papers, conceptual framework, analytical and simulation models, case studies, empirical research, technical notes, and book reviews.
Articles
95 Documents
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice Serta Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT oleh Suami ]]>
<![CDATA[Bere, Elisabeth Jesica]]>;
<![CDATA[Leo, Rudepel Petrus]]>;
<![CDATA[Wilhelmus, Bhisa Vitus]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3176
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga sangat merugikan bagi korban dan dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan mereka secara jangka panjang, maka dari itu butuh penanggulangan yang tepat pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu Kantor Kejaksaan Negeri Belu. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap 3 Responden, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini menggunakan model pendekatan Family and Community Group Conferences dengan melalui tahapan-tahapan formil yang dilanjutkan dengan proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 7 sampai 8. (2) Hambatan bagi kejaksaan dalam menyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah: (a) Faktor masyarakat yaitu masyarakat belum mengetahui tentang adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. (b) Faktor kebudayaan yaitu masyarakat yang cenderung mencapuri urusan orang lain yang akhirnya menjadi kebiasaan atau budaya hidup yang berkembang. Oleh karena itu, saran dari hasil penelitian ini ialah: (1) Kepada pihak kejaksaan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. (2) Pada Pasal 5 sebaiknya dijelaskan lebih spesifik tentang tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan menggunakan Restorative justice.]]>
<![CDATA[Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam Penanggulangan Kasus KDRT ]]>
<![CDATA[Asa, Paskalia Aprilia Christanti]]>;
<![CDATA[Medan, Karolus Kopong]]>;
<![CDATA[Fanggi, Rosalind Angel]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3181
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang yang dibuat pemerintah hanya bersifat sementara dan tidak cukup untuk menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak dalam penanganannya secara maksimal diharapkan dapat memberikan dampak positif. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya pencegahan adalah melakukan sosialisasi. Sedangkan peran yang dilakukan dalam upaya penindakan meliputi: pengaduan, penjangkauan, pengelolaan, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga antara lain: kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, ketidakhadiran pada saat klarifikasi dan mediasi, korban tidak membawa identitas saat melapor dan kurangnya anggaran. Kesimpulan: Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan dan tujuan dibentuknya.]]>
<![CDATA[Pencemaran Perairan Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Batubara di Teluk Kupang dalam Perspektif Hukum Laut 1982 ]]>
<![CDATA[Fallo, Melciliana]]>;
<![CDATA[Tadeus, Dhey Wego]]>;
<![CDATA[Tukan, Elisabeth N.S.B]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3204
<![CDATA[Pencemaran laut terjadi akibat dimasukkannya bahan-bahan energi oleh manusia secara langsung maupun tidak langsung ke dalam lingkungan laut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan di laut termasuk perikanan dan lain-lain dalam penggunaan yang wajar, buruknya kualitas air laut, dan menurunnya tempat-tempat pemukiman dan rekreasi. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Perlindungan Laut Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan Bagaimana Pertanggung Jawaban PLTU Kupang selaku pelaku pencemaran dalam kasus pencemaran batubara di Teluk Kupang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan di analisis dengan teknik analisis deskriptif. Perlindungan pencemaran lingkungan laut terdapat dalam Pasal 194-196 Bab XII Konvensi Hukum Laut 1982 dengan mewajibkan setiap negara harus mengambil tindakan sesuai konvensi dalam mengatasi pencemaran. Dan Hingga saat ini PLTU Kupang belum melakukan upaya pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan laut yang disebabkan tumpahan batubara mereka.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis terhadap Penerbitan Akte Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur ]]>
<![CDATA[Alves, Ronaldo]]>;
<![CDATA[Hedewata, Agustinus]]>;
<![CDATA[Nubatonis, Orpa Juliana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3244
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin, akibat hukum dan hambatan-hambatan yang timbul dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan penyelesaiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan menggunakan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin sama dengan penerbitan akta kelahiran umum dan prosesnya pun cepat serta tidak berbelit. Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah memberikan kepastian hukum, dan memberikan keadilan bagi terpenuhinya hak anak atas hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang menimbulkan akibat hukum lebih jauh bagi terpenuhinya hak-hak lain dari pada anak atas kewajiban ayah biologis untuk memenuhinya seperti hak-hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, kewajiban aliementasi dari ayah biologis terhadap dirinya.hambatan penerbitan akte kelahiran (a) Kurangnya Kesadaran Orang Tua Anak Akan Pentingnya Akte Kelahiran (b) gangguan jaringan saat menginput data (c) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Syarat Pengurusan Akta Kelahiran Anak di Luar Nikah.]]>
<![CDATA[Faktor Penyebab dan Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Prajurit TNI AD terhadap Anak : (Studi Kasus Putusan Nomor: 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021) ]]>
<![CDATA[Pinta, Onesimus Carlianus]]>;
<![CDATA[Leo, Rudepel Petrus]]>;
<![CDATA[Dima, Adrianus Djara]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3249
<![CDATA[Prajurit TNI dalam bertindak selalu berpegang pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit perlu dihayati oleh prajurit TNI, sehingga setiap prajurit TNI memiliki hukum disiplin yang kuat dan kukuh. Ketentuan yang mengatur perilaku anggota TNI, tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian: (1) Bahwa pengaruh lingkungan sosial yang terjadi dalam diri terdakwa dapat dilihat dari kondisi terdakwa saat melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap korban dimana terdakwa pada saat melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap korban dalam keadaan dipengaruhi alkohol/miras. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa perubahan emosional yang terjadi dalam diri terdakwa di pengaruhi oleh kondisi lingkungan luar atau lingkungan sosial yang di embani terdakwa. (2) Penerapan sanksi terhadap prajurit TNI AD Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan sanksi dalam bentuk pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan atas kasus ini Pengadilan Militer III-15 Kupang, menyatakan pelaku secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Simpulan yaitu penerapan sanksi terhadap terdakwa (Prajurit TNI) di daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, berupa penegakkan hukum dengan cara penjatuhan sanksi dan menanamkan nilai-nilai moral serta melakukan hal-hal positif agar tidak terjadi lagi kasus yang sama yaitu kasus kekerasan fisik terhadap anak.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Umum Good Governance dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum dan Keadilan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0001313.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja ]]>
<![CDATA[Gunawan, Hendra]]>;
<![CDATA[Suhariyanto, Didik]]>;
<![CDATA[Iryani, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3251
<![CDATA[Prinsip Umum Good Governance dapat menjadi suatu gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, walaupun dapat dikatakan masih bersifat yuridis dan belum formal. Berdasarkan pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PUGG dapat dijadikan dasar untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang dirugikan dengan Keputusan Hakim PTUN yang sama sekali tidak mengacu pada PUGG dalam membuat keputusan atau peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana penerapan dan fungsi yang seharusnya diperankan PUGG dalam putusan dan bentuk logika hukum dari sisi hakim PTUN? Surat Keputusan Direktur Jendral AHU Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-001313.AH,01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja yang menjadi sengketa antara Pengurus Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja dan Pengurus Yayasan Makam Sunan Ampel di PUTN,d an telah diputus oleh hakim PTUN dengan Putusan No 06/ G/ 2017/ PTUN.DPS dapat disimpulkan bahwa : 1). Penerapan atau fungsi PUGG sudah berjalan melihat dari sisi logika majelis hakim dalam menerapkan PUGG untuk memutus suatu sengketa, 2) Hakim sudah bertindak aktif dalam mencari sebab dan apa yang menjadi perkara dengan menerapkan PUGG dalam suatu pertimbangan untuk memutus sengketa yang terjadi, tanpa melupakan freies emerssen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat suatu keputusan yang berlaku bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[Faktor Penyebab dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Prajurit TNI AD di Daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang : (Studi Kasus Putusan Nomor: 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022) ]]>
<![CDATA[Edang, Rikardus Maria Wahyudi]]>;
<![CDATA[Leo, Rudepel Petrus]]>;
<![CDATA[Amalo, Heryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3273
<![CDATA[Hukum disiplin militer yang tertuang di dalam Undang– undang Nomor 26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang - undang Hukum Disiplin Tentara (KUHD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan penerapan sangsi tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab Prajurit TNI melakukan KDRT adalah faktor orang ketiga Kurangnya komunikasi antara suami dan istri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak di hargai, seperti mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga, dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung atau berakhir dengan kekerasan dan kehancuran dalam rumah tangga.."(2) Penerapan sangsi KDRT yaitu pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 dan pasal 190 ayat (1) dan ayat (4). Simpulan dan saran yaitu faktor-faktor penyebab yang paling dominan ialah faktor orang ketiga dimana pelaku telah menjalin asmara dengan wanita lain dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya. Diharapkan kepada anggota Tentara Nasional Indonesi (TNI) khususnya pada Petinggi TNI-AD lebih meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap anak buahnya agar perilaku anak buah tersebut tidak menyimpang dari norma hukum yang ada.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pelayanan Jasa Perbankan bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Membuka Rekening Bank di Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Atriani, Dewi]]>;
<![CDATA[Yustikaningtiyas, Anisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i03.3291
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan jasa perbankan bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam membuka rekening bank di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bersifat normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah penelusuran berbagai dokumen beserta bahan-bahan pustaka untuk penelitian kepustakaan dan melakukan wawancara secara langsung terhadap responden untuk penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan uraian bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan dua kesimpulan. Pertama, hak bagi penyandang disabilitas tunanetra di Kota Yogyakarta dalam layanan pembukaan rekening bank tidak menggunakan formulir dengan huruf braille, namun bank membacakan isi seluruh formulir kepada nasabah tunanetra. Bank tetap memberikan pelayanan yang sama bagi nasabahnya tanpa membeda-bedakan. Kedua, Hambatan yang dialami adalah kurangnya pengaturan terpadu dan sama yang berlaku di semua bank di Indonesia. Meskipun sudah ada aturan dari pemerintah pusat dengan adanya UU Disabilitas, POJK No: 6/POJK.07/2022, UU No. 4 tahun 2023 dan UU Perlindungan Konsumen, namun pelaksanaannya masih tergantung aturan internal dari masing-masing bank. Contohnya dalam penggunaan formulir dengan huruf braille yang dirasa kurang efektif sehingga bank hanya membacakan seluruh formulir kepada nasabah tunanetra.]]>
<![CDATA[Tanggung jawab Pidana Kepala Kantor Badan Pertanahan terhadap Sertipikat Hak Milik Ganda di Indonesia ]]>
<![CDATA[Afika, Alzam]]>;
<![CDATA[Setiawan, Puguh Aji Hari]]>;
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3320
<![CDATA[Sertifikat Hak Milik merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berdasarkan pasal I angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997. Kekuatan hukum Sertipikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Namun seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertipikat palsu, asli tapi palsu maupun sertipikat ganda.Hal ini akan mengakibatkan masalah hukum yang menjadi tanggungjawab pidana Kepala Kantor Pertanahan. Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder . Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah pendekatan interprestasi merupakan upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakuan dengan metode analisis yuridis normatif. Kepala Kantor Pertanahan dalam hal sengketa tanah yang berkaitan terbitnya sertipikat ganda di Indonesia dapat dipidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP dapat sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Namun kesemuanya itu harus memenuhi setiap unsur yang tindak pidana. Bilamana terdapat unsur yang tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban hanya bersifat administrative dan etik terhadap Kepala Kantor Pertanahan hingga dapat dibuktikan di pengadilan. Akibat hukum terbitnya sertipikat ganda yaitu hilangnya kepastian hukum.]]>
<![CDATA[Bentuk Pembinaan dan Hambatan-Hambatan yang Dialami Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Perempuan: Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang ]]>
<![CDATA[Rohi, Yulius Adrian]]>;
<![CDATA[Pello, Jimmy]]>;
<![CDATA[Amalo, Heryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3324
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan adalah ruang untuk para narapidana. Pengertian dari Narapidana sendiri adalah seorang yang telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang diberikan Hukuman Pidana sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tindakan kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, pria ataupun wanita.Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kabupaten Sikka.Teknik pengumpulan data menggunakan teknikwawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Bentuk pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang dilakukan dengan dua pola yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. (2) pembinaan narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yaitu sumber daya manusia dari pihak Lapas belum memadai karena kekurangan jumlah petugas serta tidak semua petugas memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi narapidana.]]>
