cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahman
Contact Email
rahman.fkm@uho.ac.id
Phone
+6285222268124
Journal Mail Official
jakk-uho@uho.ac.id
Editorial Address
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Jl. H.E.A. Mokodompit Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : -     EISSN : 27976831     DOI : http://dx.doi.org/10.37887/jakk
Core Subject : Health,
Public Health
Artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Unversitas Halu Oleo berasal dari penelitian dalam bidang Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.
Arjuna Subject : Profesi Kesehatan - Profesi Kesehatan (Lain-Lain)
Articles 107 Documents
 6   7   8   9   10 
STUDI IMPLEMENTASI SASARAN KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DEWI SARTIKA KOTA KENDARI TAHUN 2022 Fionitha Wastuti; Suhadi Suhadi; Asnia Zainuddin
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 3, No 1 (2022): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v3i1.38060

Abstract

Abstrak Latar Belakang : Keselamatan pasien adalah masalah kesehatan masyarakat global yang serius. Ada kemungkinan 1 dari 1 juta orang terluka saat bepergian dengan pesawat. Sebagai perbandingan, ada kemungkinan 1 dari 300 pasien terluka selama perawatan kesehatan. Industri dengan persepsi risiko yang lebih tinggi seperti industri penerbangan dan nuklir memiliki catatan keselamatan yang jauh lebih baik daripada perawatan kesehatan.Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit Dewi Sartika Kendari Tahun 2022Metode : Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan independent interview. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2022 sampai selesai dengan lokasi penelitian adalah Rumah Sakit Umum Dewi Sartika Kota Kendari. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 4 orang.Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi terkait pasien diidentifikasi sebelum dilakukan tindakan berjalan dengan optimal, implementasi terkait meningkatkan komunikasi yang efektif sudah berjalan dengan baik, implementasikan regulasi mengenai keamanan obat yang perlu di waspadai secara optimal, implementasi berupa penerapan tepat-lokasi, tepat-prosedur dan tepat-pasien operasi yang sudah berjalan sebagaimana mestinya, implementasi sasaran berupa dikuranginya resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan masih sangat rendah, implementasi sasaran berupa mengurangi resiko cedera pasien jatuh sudah berjalan dengan baik. Sebaiknya para perawat diberikan pelatihan kembali terkait masalah keselamatan pasien di rumah sakit untuk mencegah kecelakaan di rumah sakit.Kesimpulan : Secara keseluruhan implementasi sasaran keselamatan pasien rumah sakit yang di lihat dari aspek ketepatan identifikasi pasien, aspek peningkatan komunikasi yang efektif, aspek peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, aspek kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien-operasi, dan aspek pengurangan pasien jatuh di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika Kendari sudah berjalan dengan baik dan optimal. Sedangkan dari aspek pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika Kendari masih sangat rendah. Sehingga perlu meningkatkan SOP keselamatan pasien dan memberikan pelatihan kepada perawat terkait keselamatam pasien. AbstractBackground:  Patient safety is a serious global public health problem. There is a 1 in 1 million chance of being injured while traveling by plane. In comparison, there is a 1 in 300 chance of a patient being injured during health care. Industries with a higher perception of risk such as the aviation and nuclear industries have a much better safety record than healthcare.Objective: The purpose of this study is to find out how the implementation of patient safety goals at Dewi Sartika Kendari Hospital in 2022 Methods: This research method is descriptive qualitative research with independent interview approach. This research was carried out in September 2022 until it was completed with the research location being Dewi Sartika General he results showed that the implementation related to patients was identified before the action was carried out optimally, the implementation related to improving effective communication was going well, implementing regulations regarding drug safety that needed to be monitored optimally, implementation in the form of the right-location, right-procedure implementation. and right-patient operations that have been running as they should, the implementation of targets in the form of reducing the risk of infection related to health services is still very low, the implementation of targets in the form of reducing the risk of injury to patients falling has gone well. Nurses should be given retraining related to patient safety issues in hospitals to prevent accidents in hospitals.Conclusion: Overall the implementation of hospital patient safety goals is seen from the aspect of patient identification accuracy, aspects of increasing effective communication, aspects of increasing drug safety that need to be watched out for, aspects of exact-location certainty, right-procedure, and right-patient-operation, and aspects The reduction in falling patients at Dewi Sartika Kendari General Hospital has been going well and optimally. Meanwhile, from the aspect of reducing the risk of infection related to health services at the Dewi Sartika Kendari General Hospital, it is still very low. So it is necessary to improve patient safety SOP and provide training to nurses related to patient safety.
FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KINERJA PELAYANAN PETUGAS PUSKESMAS SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA BAU BAU TAHUN 2020 Mutiah Pratiwi.A; Nani Yuniar; Suhadi Suhadi
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 2, No 1 (2021): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v2i1.38115

Abstract

Abstrak Latar Belakang: Penyebaran kasus COVID-19 yang terjadi secara cepat di berbagai negara menyebabkan WHO menetapkan status kesehatan dalam kondisi bahaya, sehingga pemerirntah mengeluarkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19, dimana puskesmas menjadi garda terdepan untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran kasus COVID-19. Hal tesebut mengakibatkan petugas puskesmas memiliki tugas dan tanggung jawab tambahan saat bekerja selama pandemi COVID-19 yang akan mempengaruhi kinerja petugas puskesmas baik dari faktor beban kerja, stres kerja, kedisiplinan, serta penyediaan fasilitas pelayanan.Tujuan: Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kinerja pelayanan petugas puskesmas di Kota Bau Bau selama pandemi COVID-19 tahun 2020.Metode: Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan rancangan Cross Sectional (potong lintang) dengan menggunakan teknik pengambilan sampel simple random sampling yang berjumlah  116  petugas kesehatan.Hasil: Uji statistik menggunakan uji Chi square. Hasil penelitian menunjukan kinerja pelayanan petugas puskesmas di Kota Bau Bau selama pandemi COVID-19 tahun 2020 didapatkan 79 responden (68.1%) mengalami kinerja yang baik, ditemukan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara beban kerja (ƿ value = 0.325 ≥ 0,05) dan stres kerja (ƿ value = 0.525 ≥ 0,05), sebaliknya ada hubungan yang bermakna antara kedisiplinan (ƿ value = 0.015 < 0,05) dan fasilitas pelayanan (ƿ value = 0.048 < 0,05).Kesimpulan: Diharapkan kepala puskesmas dapat mengontrol dan meningkatkan kinerja petugas kesehatan selama COVID-19 agar senantiasa tetap memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan bagi pasien.AbstractBackground: The rapid spread of COVID-19 cases in various countries has caused WHO to declare health status in danger, so the government has issued regulations and decisions to prevent the spread of COVID-19 cases, where health centers are at the forefront of tackling and spreading COVID-19 cases -19. This results in puskesmas officers having additional duties and responsibilities when working during the COVID-19 pandemic which will affect the performance of puskesmas officers both in terms of workload, work stress, discipline, and provision of service facilities.Objectives: The purpose of this study was to determine factors related to the performance of public health center officers in Bau City during the COVID-19 pandemic in 2020.Methods: This research method uses a quantitative approach method with a Cross Sectional (cross-sectional) design using simple random sampling technique that is relevant to the 116 health workers. Statistical test using the Chi square test.Results: The results showed that the service performance of health center officers in Bau City during the COVID-19 pandemic in 2020 found 79 respondents (68.1%) experienced good performance, it was found that there was no relationship between workload (ƿ value = 0.325 ≥ 0.05) and work stress. (ƿ value = 0.525 ≥ 0.05), on the other hand there is a close relationship between discipline (ƿ value = 0.015 <0.05) and service facilities (ƿ value = 0.048 <0.05).Conclusion: The government must pay attention to and serve health workers during COVID-19 so that they always give their best performance to be able to provide quality and satisfying services for patients.
ANALISIS TREN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SEBELUM DAN SESUDAH COVID-19 DI PUSKESMAS NAMBO KOTA KENDARI Kurdiyanto Hasariy; La Ode Ali Imran Ahmad; Lade Albar Kalza
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 4, No 1 (2023): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v4i1.43177

Abstract

Abstrak Latar Belakang: Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berhak diterima setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan ketentuan minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemmerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM adalah 100% setiap tahunnya Tujuan: untuk mengetahui analisis tren pada standar pelayanan minimal (SPM) sebelum dan sesudah covid-19 di Puskesmas Nambo kota kendari. Metode: Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuntitatif yang berguna untuk menganalisa data dan mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hasil: Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Standar pelayanan Minimal (SPM) ibu hamil mengalami kenaiakan setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ibu Bersalin mengalami penurunan setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bayi Baru Lahir bersifat fluktuatif setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Balita bersifat fluktuatif setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Usia Pendidikan Dasar bersifat fluktuatif setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Usia Produktif mengalami penurunan setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Usia Lanjut mengalami penurunan setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penderita Hipertensi mengalami penurunan setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penderita Diabetes Melitus bersifat fluktuatif setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Orang Dengan Gangguan Jiwa berat relatif sama sebelum dan sesudah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Orang Terduga Tuberculosis mengalami penurunan, setelah adanya covid-19 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terduga HIV relatif sama. Kesimpulan: Terdapat beberapa standar pelayanan minimal (SPM) yang berubah akibat covid-19. Seperti SPM ibu bersalin, SPM Bayi Baru Lahir, SPM Balita, SPM Usia Pendidikan Dasar, SPM Usia Produktif, SPM Usia Lanjut, SPM Penderita Hipertensi, SPM Penderita DM, dan SPM Terduga TB. Sehingga perlu adanya peningkatan pada Standar Pelayanan minimal indikator yang berdampak pada Covid-19. Abstract Background: Minimum Service Standards (Standar Pelayanan Minimum or SPM) in the health sector are provisions regarding the type and quality of basic health services that every citizen is entitled to receive at a minimum. SPM is a minimum provision that must be implemented by the regional government (Pemerintah Daerah) for its people, so the SPM target is 100% annually. Purpose: The purpose of this research was to find out trend analysis on Minimum Service Standards (SPM) before and after Covid-19 at the Nambo Health Center (Puskesmas) in Kendari City. Method: The research method is useful using a descriptive quantitative method to analyze data and describe the data that has been collected as it is without intending to make general conclusions. Result: The results of this study indicate that the Minimum Service Standards (SPM) for pregnant women have increased after Covid-19, the minimum service standards (SPM) for maternity mothers have decreased after Covid-19, the Minimum Service Standards (SPM) for newborns have fluctuated after Covid-19, Minimum Service Standards (SPM) for toddlers is fluctuated after Covid-19, basic education age’s Minimum Service Standards (SPM) fluctuated after Covid-19, Minimum Standards (SPM) for productive age is decreased after Covid-19 , Minimum Service Standards (SPM) for the elderly have decreased after Covid-19, Minimum Service Standards (SPM) for hypertension sufferers have decreased after Covid-19, Minimum Service Standards (SPM) for diabetics mellitus is fluctuating after Covid-19 , Minimum Service Standards (SPM) for People with severe mental disorders is relatively the same before and after Covid -19, Minimum Service Standards (SPM) for people suspected of having tuberculosis have decreased after the arrival of Covid-19 and the Minimum Service Standards (SPM) for people suspected of having HIV is relatively the same. Conclusion: There are several minimum service standards (SPM) that have changed due to Covid-19. Such as the the minimum service standards (SPM) for maternity mothers, the Minimum Service Standards (SPM) for newborns, Minimum Service Standards (SPM) for toddlers, basic education age’s Minimum Service Standards (SPM), Minimum Standards (SPM) for productive age, Minimum Service Standards (SPM) for the elderly, Minimum Service Standards (SPM) for hypertension sufferers, Minimum Service Standards (SPM) for diabetics mellitus, Minimum Service Standards (SPM) for people suspected of having tuberculosis. So it is necessary to increase the minimum Service Standards for indicators that have an impact on Covid-19.
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN AKREDITASI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA KENDARI TAHUN 2021 Wa Ode Merisa Sintia Saiful; La Ode Ali Imran Ahmad; Rastika Dwiyanti Liaran; Rahman Rahman
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 3, No 3 (2022): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v3i3.38032

Abstract

Abstrak Latar Belakang: Penetapan KTR pada tempat belajar mengajar sudah diatur dalam Permendikbud No. 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah dan Perda Kota Kendari No. 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Di Sulawesi Tenggara Sendiri terdapat total 41 Sekolah Menengah Pertama dimana 18 SMP terakreditasi A, 10 SMP terakreditasi B, 5 SMP terakreditasi C, dan 8 SMP belum terakreditasi.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan akreditasi di sekolah menengah pertama Kota Kendari tahun 2021.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam (Indepth Interview) dan observasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP)Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan pola komunikasi sosialisasi perda KTR terkait dalam hal sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah, para pelaksana kebijakan sudah memahami bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah. Sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya manusia mulai dari pimpinan sekolah hingga siswa menjadi pelaksana pengawasan KTR. Disposisi para pelaksana kebijakan yaitu dukungan dari pimpinan sekolah dan jajarannya dengan adanya aturan tata tertib yang dibuat, memberikan teguran ataupun sanksi. Struktur Birokrasi penerapan KTR yakni pembagian wewenang dan SOP secara khusus di ketiga SMP belum ada.Kesimpulan: Pelaksanaan implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada SMPN 1 Kendari yang berakreditasi A, terimplementasi dengan baik, selanjutnya pada SMPN 14 Kendari berakreditasi B dan SMPN 22 Kendari berakreditasi C, dari segi komunikasi dan disposisinya sudah terimplementasi, namun untuk sumber daya non manusianya dan struktur birokrasi yang ada belum terlalu mendukung pelaksanaan KTR sehingga Pemerintah selaku pembuat kebijakan harus melakukan monitoring ataupun evaluasi untuk melihat sudah sejauh mana penerapan KTR tersebut disekolah-sekolah. AbstractBackground: The determination of KTR in teaching and learning places has been regulated in Permendikbud No. 64 of 2015 concerning Non-Smoking Areas in schools and Kendari City Regional Regulation No. 16 of 2014 concerning Non-Smoking Areas. In Southeast Sulawesi alone, there are a total of 41 Junior High Schools of which 18 of them are accredited with A, 10 of which are accredited with B, 5 of which are accredited with C, and 8 of which are not yet accredited.Objectives: This study aims to find out how the implementation of Kendari City's Regional Regulation Number 16 of 2014 concerning Non-Smoking Areas in Kendari City Junior High Schools is based on the school's accreditation in 2021.Methods: This research is qualitative using a descriptive approach through in-depth interviews and continuous observation while the research took place in the school environment.Results: The results of this study indicate the communication pattern of the socialization of the related KTR regional regulation in terms of socializing the application of Non-Smoking Areas in schools, policy implementers have understood how to implement non-smoking areas in schools. The resources owned consist of human resources ranging from school leaders to students who are the implementers of KTR supervision. The disposition of policy implementers includes support from school leaders and their staff with the existence of rules and regulations that are made and imposing warnings or sanctions. The bureaucratic structure for implementing KTR, namely the distribution of authority and SOPs, specifically in the three junior high schools, does not yet exist.Conclusion: The implementation of the No Smoking Area at SMPN 1 Kendari, which is accredited A, is well implemented, then at SMPN 14 Kendari is accredited B and SMPN 22 Kendari is accredited C, in terms of communication and disposition it has been implemented, but for non-human resources and the existing bureaucratic structure has not been very supportive of the implementation of KTR so that the Government as a policy maker must carry out monitoring or evaluation to see how far the implementation of KTR has been in schools.
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PASIEN JKN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DAN BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN (NON PBI) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WATOPUTE KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 Risqi Amalia; Yusuf Sabilu; Fifi Nirmala G
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 1, No 2 (2020): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v1i2.38102

Abstract

ABSTRAK Latar Belakang: Kualitas pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan meggunakan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas. Pasien sebagai pengguna jasa pelayanan adalah penerima bantuan iuran (PBI) dan bukan penerima bantuan iuran (Non PBI).Tujuan: Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui perbedaan  kualitas pelayanan kesehatan pasien JKN peserta PBI dan non PBI di Wilayah Kerja Puskesmas Watopute Kabupaten Muna Tahun 2019. Jumlah responden sebanyak 138.Metode: Penelitian ini dilakukan dengan  teknik purposive sampling yang didasarkan pada tujuan serta kriteria yang telah ditentukan. Analisis data menggunakan analisis univariat untuk memperoleh gambaran dari masing-masing variabel diperkuat dengan uji normalitas. Dengan  penyajian nilai rata-rata, median,minimum- maximum ,standar deviation yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi Analisis bivariat untuk menguji apakah ada perbedan dari dua populasi PBI dan Non PBI  menggunakan uji normalitas. Dengan asumsi jika normal menggunakan Uji-t dan jika tidak normal maka menggunakan analisis Mann Withney.Hasil: Hasil penelitian diperoleh kualitas pelayanan kesehatan pasien JKN penerima bantuan iuran (PBI) dan bukan penerima bantuan iuran (Non PBI) berdasarkan bukti fisik memiliki nilai 0.723 (> 0,05), aspek kehandalan memiliki nilai 0,760 (> 0,05), aspek daya tanggap memiliki nilai 0,244 (> 0,05), aspek jaminan memiliki niali 0,519 (> 0,05) dan aspek sikap peduli memiliki nilai  0,570  (> 0,05).Kesimpulan  Dengan demikian hasil uji tidak signifikan  dalam artian hipotesis nol diterima, dimana tidak ada perbedaan kualitas pelayanan terhadap kepesertaan JKN.  ABSTRACTBackground : Quality of health services is the degree of perfection of health services in accordance with professional standards and service standards by utilizing potential resources available at the Puskesmas. Patients as service users are contribution assistance recipients (PBI) and not contribution assistance recipients (Non PBI).Objectives:  Was to determine the differences in the quality of health services for PBI and non-PBI JKN patients in the Work Area of the Watopute Community Health Center, Muna Regency in 2019. The number of respondents was 138 .Method: Determined through purposive sampling technique based on predetermined objectives and criteria. Data analysis used univariate analysis to obtain an overview of each variable which was strengthened by the normality test. By presenting the mean, median, minimum-maximum, standard deviation which is presented in the frequency distribution table. Bivariate analysis to test whether there is a difference between the two PBI and non-PBI populations using the normality test. With the assumption if it is normal using the t-test and if it is not normal then using the Mann Withney analysis.Results:  showed that the quality of health services for JKN patients who received contribution assistance (PBI) and non-contribution assistance recipients (Non PBI) based on physical evidence had a value of 0.723 (> 0.05), the reliability aspect had a value of 0.760 (> 0.05), the aspect of responsiveness has a value of 0.244 (> 0.05), the assurance aspect has a value of 0.519 (> 0.05) and the caring attitude aspect has a value of 0.570 (> 0.05).Conclusion Thus:  the test results are not significant in the sense that the null hypothesis is accepted, where there is no difference in service quality to JKN membership
STUDI MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DI GUDANG OBAT UPTD PUSKESMAS PUUWATU KOTA KENDARI TAHUN 2022 Amira Shafa Maisarah; Yusuf Sabilu; Lade Albar Kalza; Rahman Rahman
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 4, No 2 (2023): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v4i2.43160

Abstract

Abstrak Latar Belakang: Proses pengelolaan obat di Puskesmas akan berjalan efektif dan efisien bila ditunjang dengan pengelolaan manajemen logistik obat yang baik. Kegiatan pengelolaan obat meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan dan pengendalian obat yang dikelola, agar pengelolaan obat dapat berjalan dengan baik maka diatur dalam suatu manajemen yaitu manajemen logistik obat. Pada pelaksanaan manajemen logistik obat di UPTD Puskesmas Puuwatu masih ada beberapa kendala seperti stok obat yang melebihi kebutuhan, obat yang kehabisan stok sehingga pasien membeli obat diluar atau mengganti resep yang cara kerjanya hampir sama, obat yang kadaluarsa hanya disimpan didalam gudang dan penghapusan hanya sebatas pelaporan sehingga belum terlaksana dengan baik. Tujuan: Mengetahui pelaksanaan manajemen logistik obat di gudang obat UPTD Puskesmas Puuwatu Kota Kendari Tahun 2022. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yang terdiri dari 2 informan kunci dan 2 informan biasa. Hasil: Perencanaan di Gudang Obat UPTD Puskesmas Puuwatu didasarkan pada metode konsumsi yang digunakan pada tahun sebelumnya, pengadaan di Gudang Obat UPTD Puskesmas Puuwatu menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat setiap bulan, pendistribusian di dilakukan kapan saja apabila obat di Gudang Obat tersedia, penyimpanan di Gudang Obat dilakukan dengan baik, hanya ada beberapa dos yang menumpuk dikarenakan kondisi ruangan Gudang Obat yang sempit dan penghapusan di Gudang Obat UPTD Puskesmas Puuwatu dilakukan dengan cara memisahkan obat yang sudah rusak atau kadaluarsa kemudian dimasukkan di dos dan dilabeli obat rusak atau kadaluarsa. Kesimpulan: Perencanaan obat yang dilakukan menggunakan metode konsumsi, pengadaan obat berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat dan pendistribusian obat ke masing – masing unit sudah dilakukan dengan baik. Penyimpanan obat masih kurang baik karena terdapat banyak dos – dos obat yang menumpuk dilantai dikarenakan ruangan gudang obat yang sempit dan penghapusan yang dilakukan hanya memasukkan obat rusak/kadaluarsa kedalam dos dan dilabeli obat rusak/kadalursa. Sehingga pihak puskesmas diharapkan untuk meningkatkan sarana prasarana pada penyimpanan obat. Abstract Background Behind : Management process medicine at the Health Center will walk effective And efficient when supported with management management logistics good medicine. Activity management drug covers planning , procurement , storage , distribution , use And control managed drugs , order management drug can walk with Good so arranged in something management that is management logistics medicine . In the implementation of drug logistics management at the UPTD Puuwatu Health Center there are still a number of obstacles such as stock excess drug _ needs , drugs that are out of stock so patients buy drugs outside or change prescriptions that work almost the same way, drugs that are expired only saved in the warehouse And deletion only limited reporting so it's not done well. Objective : Know the implementation of drug logistics management at the Puuwatu Health Center Kendari City UPTD drug warehouse in 2022. Method : The type of research used is descriptive qualitative with in-depth interviews. There were 4 informants in this study, consisting of 2 key informants and 2 casual informants. Results : Planning in the Warehouse Medicines UPTD Puskesmas Puuwatu based on method consumption used in the previous year , procurement in Warehouse Medicines UPTD Puskesmas Puuwatu use Report usage And Sheet Request Drug every month , when will the distribution take place ? just if medicine in Warehouse Drug available , storage in Warehouse Drug done with well , only There is a few piles of dos because condition room Warehouse Narrow medicine _ And deletion in Warehouse Medicines UPTD Puskesmas Puuwatu done with method separate medicine already _ damaged or expired Then put in dos and labeled drug damaged or expired . Conclusion : Drug planning is carried out using the consumption method, drug procurement based on Usage Reports and Drug Request Sheets and drug distribution to each unit have been carried out properly. Drug storage is still not good because there are lots of boxes of medicines piled up on the floor due to the narrow space in the medicine warehouse and the removal is done only putting damaged/expired drugs into boxes and labeled damaged/expired drugs. So that the puskesmas is expected to improve the infrastructure for drug storage.
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PASIEN PESERTA BPJS BERDASARKAN MUTU PELAYANAN RAWAT JALAN DI RSUD KOTA KENDARI TAHUN 2022 Aulia Rahmawati; La Ode Ali Imran Ahmad; Sri Tungga Dewi
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 3, No 4 (2023): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v3i4.34434

Abstract

AbstrakLatar Belakang: Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, jaminan asuransi kesehatan sosial meningkatkan penggunaan pelayanan kesehetan oleh masyarakat.Indikator keberhasilan BPJS Kesehatan atau program JKN adalah tingkat kepuasan masyarakat. Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pelayanan Kesehatan.Indeks Kepuasan Pasien di RSUD Kota Kendari pada tahun 2020 sebesar 82%, sedangkan standar IKM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebesar 95%.Tujuan:untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien peserta BPJS terhadap pelayanan rawat jalan RSUD Kota KendariMetode: Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang dengan teknik pengambilan sampel Accidental sampling.Hasil:Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat kepuasan yaitu 80,0% yang dimana tingkat kesesuaian pada dimensi reliability 80,0%, dimensi Responsiveness (80,4%), dimensi assurance (81,0%), dimensi emphaty  (80,3%) dan dimensi tangible (78,1%). Berdasarkan analisis diagram kartesius dari 20 pernyataan didapatkan 4 pernyataan didalam kuadran I, 13 pernyataan didalam kuadran II, 3 pernyataan didalam kuadran III dan tidak ada pernyataan dalam kuadran IV.Kesimpulan: Nilai tingkat kesesuaian tertinggi yaitu dimensi assurance (81,0%) dan tingkat kesesuaian terendah yaitu dimensi tangible (78,1%). Masih terdapat pelayanan yang perlu diprioritaskan untuk dievaluasi dan diperbaiki, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien, serta memberikan kesan yang baik bagi pasien. AbstractBackground:hospitals are required to provide quality services in accordance with established standards and can reach all levels of society. In addition, social health insurance guarantees increase the use of health services by the community. An indicator of the success of the Health BPJS or the JKN program is the level of community satisfaction. Patient satisfaction is an important indicator in improving health services. The Patient Satisfaction Index at the Kendari City Hospital in 2020 is 82%, while the community satisfaction index standard set by the Ministry of Health is 95%.Objectives: this study aims to describe the level of satisfaction of BPJS pasticipants with outpatient services at the Kendari City Regional General Hospital.Methods:this research is a quantitative descriptive study using the Importance Performance Analysis (IPA) method. The sample in this study was 100 people with accidental sampling technique. The instrument in this study used a questionnaire.Results:the result of this study indicate that the average value of the satisfaction level is 80.0% where the level of conformity of the reliability dimension 80.0%, the responsiveness dimension 80.4%, the assurance dimension 81.0%, the emphaty dimension 80.3% and tangible dimension 78.1%. Based on the cartesian diagram analysis of 20 attributes, there are 4 items in quadrant I, 13 items in quadrant II, 3 items in quadrant III and no items in quadrant IV.Conclusion:The value of the highest conformity level is the assurance dimension (81.0%) and the lowest conformity level is the tangible dimension (78.1%). There are still services that need to be prioritized for evaluation and improvement, so as to improve service quality and patient satisfaction, as well as give a good impression to patients
STUDI IMPLEMENTASI TRANSAKSI TERAPEUTIK PASIEN DENGAN GANGGUAN JIWA DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI SULAWESI TENGGARA Nuur Faridah Maimunah Samida; Nani Yuniar; Lade Albar Kalza
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 1, No 3 (2020): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v1i3.38086

Abstract

Abstrak Latar Belakang: Gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan yang penting untuk diatasi. Pada umumnya gangguan mental yang terjadi adalah gangguan kecemasan, skizofrenia, dan gangguan depresi. Dalam memberikan perawatan, transaksi terapeutik di rumah sakit jiwa sangat penting bagi pasien gangguan jiwa karena transaksi terapeutik berlaku sebagai undang-undang baik bagi pasien maupun dokter, dimana undang-undang mewajibkan para pihak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan hal yang diperjanjikan. Tujuan: Tujuan penelitian untuk melihat implementasi transaksi terapeutikpasien  dengan gangguan jiwa di RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara dilihat dari aspek implementasi pencatatan rekam medis rawat inap, pencatatan rekam medis rawat jalan, dan pencatatan informed consent. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transaksi terapeutik berdasarkan pencatatan rekam medis rawat inap di rumah sakit jiwa belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut di sebabkan karena kegiatan mengolah datarekam medis belum sesuai dengan StandarOperasional Prosedur (SOP) dan masih ditemukan adanya berkas rekam medis pasien yang pengisiannya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan PERMENKES nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Implementasi transaksi terapeutik di ruang rawat jalan sudah terlaksana dengan baik, dimana pada pengisian berkas rekam medis rawat jalan sudah lengkap dan berjalan sesuai dengan SOP. Implementasi transaksi terapeutikberdasarkan pada pencatatan informed consentdi rumah sakit jiwa sudah berjalan sesuai dengan SOP. Kesimpulan: Kesimpulan implementasi transaksi terapeutik berdasarkan pencatatan rekam medis rawat inap di rumah sakit jiwa belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan SOP. Implementasi transaksi terapeutik berdasarkan pencatatan RM rawat jalan dan informed consent sudah terlaksana dengan baik, dimana pada pengisian berkas rekam medis rawat jalan sudah lengkap dan berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku                                                                                                                                               Abstract Background: Mental disorders are important health problems to overcome. In general, mental disorders that occur are anxiety disorders, schizophrenia, and depressive disorders. In providing treatment, therapeutic transactions in mental hospitals are very important for mental patients because therapeutic transactions act as law for both patients and doctors, where the law requires the parties to fulfill their respective rights and obligations in accordance with what was agreed. Objectives: The aim of the study was to see the implementation of therapeutic transactions for patients with mental disorders in RSJ Southeast Sulawesi Province in terms of the implementation aspects of recording inpatient medical records, recording outpatient medical records, and recording informed consent. Methods:This research is a quantitative research with a survey approach. Results:The results showed that the implementation of therapeutic transactions based on recording inpatient medical records in mental hospitals has not been implemented properly. This is because the activities of processing medical record data are not in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) and there are still patient medical record files whose filling is incomplete and not in accordance with PERMENKES number 269 of 2008 concerning medical records. The implementation of therapeutic transactions in outpatient rooms has been carried out well, where the filling of outpatient medical record files is complete and runs according to the SOP. The implementation of therapeutic transactions based on recording informed consent in a mental hospital has been running according to the SOP. Conclusion:The conclusion is that the implementation of therapeutic transactions based on the recording of inpatient medical records in mental hospitals has not been implemented properly and is not in accordance with the SOP. The implementation of therapeutic transactions based on outpatient RM records and informed consent has been carried out well, where the outpatient medical record file filling is complete and runs according to the applicable SOP
GAMBARAN PENGELOLAAN VAKSIN CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI PUSKESMAS ABELI KOTA KENDARI TAHUN 2023 Asrid wimena Rimbuata; Lisnawaty Lisnawaty; Syawal Kqamiluddin Saptaputra
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 3, No 4 (2023): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v3i4.45630

Abstract

Abstrak Latar Belakang: Data capaian vaksinasi COVID-19 di puskesmas Abeli sangat rendah dimana menjadi yang terendah dari seluruh puskesmas yang berada di Kota kendari. Dimana pada tahun 2022 terhitung jumlah capaian Dosis 1 hanya sebesar 12.195 (54,36%), Dosis 2 sebesar 7.252 (32,33%) dan Dosis 3 atau Booster sebesar 289 (1,29%). Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan oleh tidak terlaksana dengan baik pengelolaan vaksin yang terdiri atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan vaksin, pengendalian vaksin rusak atau kedaluwarsa, dan pencatatan pelaporan vaksinasi. Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengelolaan vaksin COVID-19 di Puskesmas Abeli Kota Kendari. Metode: Metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang melibatkan informan yaitu kepala puskesmas, Programer Imunisasi, dan staf Programer Imunisasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran pengelolaan vaksin covid-19 di puskesmas abeli terdiri atas beberapa tahapan yaitu Perencanaan untuk menjamin ketersediaan vaksin covid-19 dengan melakukan perhitungan jumlah sasaran dan jumlah kebutuhan logistic. proses pengadaan vaksin covid-19 dimulai dari menghitung jumlah sasaran lalu mengajukan surat permintaan vaksin kepada Dinas Kesehatan Kota. Penyimpanan vaksin belum sesuai dengan kondisi dan sifatnya dan keadaan gudang penyimpanan vaksin di Puskesmas Abeli belum sesuai dengan aturan tata ruang penyimpanan dari Kementrian Kesehatan RI, selain itu belum memiliki kamar dingin dan kamar beku. Pengendalian untuk penanganan vaksin rusak atau kedaluwarsa di Puskesmas Abeli dilakukan dengan memisahkan vaksin yang telah rusak atau kadaluwarsa dengan vaksin yang masih dalam kondisi baik, lalu membuat berita acara untuk mengajukan pengembalian ke Dinas Kesehatan Kota. Alur pencacatan dan pelaporan di Puskesmas Abeli sudah sesuai pedoman Kementrian Kesehatan RI , pencatatan dilakukan secara online melalui aplikasi khusus yaitu SMILE. Kesimpulan: Gambaran pengelolaan vaksin covid-19 di Puskesmas Abeli terdiri atas Proses Perencanaan kebutuhan vaksin COVID-19 di Puskesmas Abeli diawali dengan menghitung jumlah sasaran yang akan dilayani dan jumlah kebutuhan logistic, Pengadaan vaksin COVID-19 dengan membuat surat permintaan kepada Dinas Kesehatan Kota Kendari, Penyimpanan vaksin COVID-19 di Puskesmas Abeli sudah sesuai dengan standar prosedur yang ada, Namun masih kurangnya sarana peralatan cold chain untuk vaksin dengan kondisi dan sifat nya yang berbeda-beda, Pengendalian penanganan vaksin rusak atau kadaluwarsa dilakukan dengan memisahkan vaksin yang telah rusak atau kadaluwarsa dengan vaksin yang masih dalam kondisi baik, lalu membuat berita acara untuk mengajukan pengembalian ke Dinas Kesehatan Kota, dan Alur Pencatatan dan Pelaporan sudah mengikuti prosedur yang ada, dimana pencatatan dilakukan secara online setiap hari melalui aplikasi SMILE dan pencatatan offline menggunakan kartu stok akan di kirim ke Dinas Kesehatan Kota setiap akhir bulan. Sehingga perlu lebih memperhatikan proses perencanaan perhitungan kebutuhan logistik dan menerapkan system FEFO dalam proses penyimpanan vaksin serta rutin melakukan pencatatan dan pelaporan sarana peralatan vaksinasi. Abstract Background: Data on the achievement of the COVID-19 vaccination at the Abeli Health Center is very low, which is the lowest of all the Health Centers in Kendari City. Where in 2022 the number of achievements for Dose 1 is only 12,195 (54.36%), Dose 2 is 7,252 (32.33%) and Dose 3 or Booster is 289 (1.29%). This condition was probably caused by the failure to properly manage vaccines, which consisted of planning needs, procurement, storage of vaccines, control of damaged or expired vaccines, and recording of vaccination reports. Objectives: To find out how the management of the COVID-19 vaccine at the Abeli Health Center in Kendari City is described. Methods: Qualitative method using a descriptive approach with data collection techniques of interviews, observation, and document review involving informants, namely the head of the puskesmas, immunization programmers, and immunization programmer staff. Results: The results of the study show that the description of the management of the covid-19 vaccine at the Abeli Health Center consists of several stages, namely planning to ensure the availability of the covid-19 vaccine by calculating the number of targets and the amount of logistical needs. the process of procuring the covid-19 vaccine starts with calculating the target number and then submitting a vaccine request letter to the City Health Office. Vaccine storage is not in accordance with the conditions and characteristics and the condition of the vaccine storage warehouse at the Abeli Health Center is not in accordance with the storage layout regulations from the Indonesian Ministry of Health, besides that it does not have cold rooms and frozen rooms. Control for handling damaged or expired vaccines at the Abeli Health Center is carried out by separating vaccines that have been damaged or expired from vaccines that are still in good condition, then make an official report to submit a return request to the City Health Office. The flow of recording and reporting at the Abeli Health Center complies with the guidelines of the Indonesian Ministry of Health, recording is done online through a special application, namely SMILE. Conclusion: An overview of the management of the covid-19 vaccine at the Abeli Health Center consists of the process of planning the need for a COVID-19 vaccine at the Abeli Health Center starting with calculating the number of targets to be served and the number of logistical needs, Procurement of the COVID-19 vaccine by making a request letter to the Kendari City Health Office, Storage the COVID-19 vaccine at the Abeli Health Center is in accordance with existing standard procedures, but there is still a lack of cold chain equipment for vaccines with different conditions and characteristics. Control of handling damaged or expired vaccines is carried out by separating damaged or expired vaccines from vaccines that are still in good condition, then make an official report to submit a return to the City Health Office, and the Recording and Reporting Flow follows the existing procedure, where the recording is done online every day via the SMILE application and offline recording using a stock card will be sent to City Health Office at the end of each month. So it is necessary to pay more attention to the planning process for calculating logistical needs and implementing the FEFO system in the vaccine storage process and routinely recording and reporting vaccination equipment facilities.
HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KALEROANG KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 Siti Marwa Umar; La Ode Ali Imran Ahmad; Agnes Mersatika Hartoyo
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 4, No 3 (2023): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v4i3.45863

Abstract

Abstrak Latar Belakang: ASI Eksklusif merupakan pemberian ASI kepada bayi sejak dilahirkan sampai berusia 6 bulan tanpa adanya tambahan makanan atau minuman lain kecuali obat, vitamin, dan mineral. Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan angka kematian bayi (AKB) di indonesia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan kabupaten Morowali cakupan pemberian ASI Eksklusif Tahun 2021 sebesar (56,1%) capaian cakupan ASI eksklusif masih terhitung rendah. Berdasarkan dari data cakupan yang ada pada UPT Puskesmas Kaleroang Tahun 2020 tercatat jumlah bayi (0-6 bulan) yang mendapat ASI eksklusif sebesar 31,0%. Dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 26,18%. Terlihat bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif masih berada dibawah dari target yaitu sebesar 50% sehingga melatarbelakangi penelitian ini dilakukan di UPT Puskesmas Kaleroang. Tujuan: Mengetahui Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Dukungan Keluarga terhadap pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kaleroang Kabupaten Morowali tahun 2022. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 54 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis univariat serta bivariat yaitu frekuensi data independen dan dependen . Analisis data menggunakan uji chi-square dengan taraf signifikan sebesar (α) 0,05. Hasil: Ada hubungan antara pengetahuan (p-value= 0,038 p

Page 8 of 11 | Total Record : 107

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4 (2024): Vol 4, No 3 (2023): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) Vol 4, No 3 (2023): Vol 4, No 2 (2023): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) Vol 4, No 1 (2023): Vol 4, No 1 (2023): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) Vol 3, No 4 (2023): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) Vol 3, No 3 (2022): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) Vol 3, No 2 (2022): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) Vol 3, No 1 (2022): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) Vol 2, No 4 (2022): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) Vol 2, No 3 (2021): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) Vol 2, No 2 (2021): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) Vol 2, No 1 (2021): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) Vol 1, No 4 (2021): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) Vol 1, No 3 (2020): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) Vol 1, No 2 (2020): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) Vol 1, No 1 (2020): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan) More Issue