cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deri Setiawan
Contact Email
muamalat@stai-musaddadiyah.ac.id
Phone
+6289699992020
Journal Mail Official
muamalat@stai-musaddadiyah.ac.id
Editorial Address
Jl. Mayor Syamsu, Jayaraga 44151, Garut, Indonesia
Location
Kab. garut,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut
ISSN : -     EISSN : 29627648     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JHesy adalah sebuah Jurnal online Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) untuk menampung berbagai Artikel berupa laporan penelitian baik dosen maupun mahasiswa yang melaksanakan penelitian ilmiah berupa Tugas Akhir, Skripsi, Hibah Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat yang berada baik di dalam maupun diluar lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut. Dengan diterbitkannya karya ilmiah online ini diharapkan mampu mendorong semangat pendidikan dan penelitian khususnya bagi civitas akademik serta bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 107 Documents
 1   2   3   4   5 
Sistem Multi Level Marketing Di Skincare Nu Amoorea Dalam Persfektif Fatwa MUI Izzan, Ahmad; Sopiah, Suci
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v1i1.217

Abstract

Multi-Level Marketing (MLM) is a trading or marketing method of selling a product to customers using a recruitment network developed by distributors, and this MLM system is tiered. This MLM system is practiced by one company in Indonesia, PT. DEP, which markets beauty products or skincare products Nu Amoorea. In practice, does it comply with the DSN-MUI Fatwa No. 75 of 2009 or not? The research problems in this study are: 1) What is the multi-level marketing system in Skincare Nu Amoorea? 2) How is the multi-level marketing system in Skincare Nu Amoorea viewed from the perspective of MUI Fatwa? The research objectives are: 1) To understand the multi-level marketing system in Skincare Nu Amoorea. 2) To understand the multi-level marketing system in Skincare Nu Amoorea from the perspective of the MUI Fatwa. This research is a field research and qualitative research. Data collection techniques used are interviews, literature reviews, and documentation. The results of the study conclude that the MLM system in Skincare Nu Amoorea is through giving bonuses (PSB, NDB, NLB, NBB) and it does not meet 6 out of 12 criteria of the MUI Fatwa, namely: In point 3, there is still an element of unfairness in bonus distribution. In point 4, there is excessive pricing that burdens consumers. In point 5, there is bonus distribution based on downline productivity. In point 7, there is passive income. In point 9, there is unfairness in bonus distribution, and in point 12, there is a presence of a money game.  Keywords: Multi-Level Marketing, Skincare Nu Amoorea, MUI Fatwa Perspective.
Implementasi Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Tarogong Kidul) Munir, Ridwan; Nurpadilah, Ulfah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v1i1.221

Abstract

One form of worship related to wealth with the aim of bringing each individual closer to the Creator is the practice of endowment (wakaf). However, currently under discussion is the topic of cash endowment (wakaf tunai). The problem formulation in this research is: How is the Implementation of Cash Endowment in the Perspective of Islamic Law at the Office of Religious Affairs in Tarogong Kidul? The aim of this research is to analyze how Cash Endowment is implemented in the Perspective of Islamic Law at the Office of Religious Affairs in Tarogong Kidul. The research method used in this study is field research and a qualitative approach. Data collection techniques involve interviews, and data analysis is conducted by organizing the collected data into logical and systematic descriptions, followed by deductive conclusions. The results of the research lead to the conclusion that Endowments at the Office of Religious Affairs in Tarogong Kidul comply with the conditions and pillars of endowment, but the implementation of cash endowment has not been feasible because most endowment contributors do not fully understand cash endowment, highlighting the need for public awareness and education regarding endowment practices.  Keywords: Cash Endowment, Perspective of Islamic Law  
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut) Izzan, Ahmad; Liyanti, Henti Agli
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v1i1.222

Abstract

Transaksi pengupahan penggilingan padi di Desa Cibunar terdapat dua sistem pembayaran yaitu menggunakan uang dan beras. Beras yang digunakan sebagai upah merupakan hasil dari padi yang digiling. Hasil berasnya tidak selalu bagus, ketika beras yang tidak bagus dikonversikan ke dalam bentuk uang maka nilainya akan berkurang dari harga beras atau upah uang pada umumnya. Hal tersebut akan menyebabkan kerugian salah satu pihak. Berangkat dari persoalan tersebut permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Cibunar? dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam dalam sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut? Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Cibunar dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam dalam sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (Field Research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Cibunar menggunakan beras belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip di hukum ekonomi Islam karena terdapat unsur yang merugikan. Maka penggunaan beras sebagai upah belum dapat dikatakan layak dan adil. Demikian hasil dari penelitian ini. Kata Kunci : Hukum Ekonomi Islam, Upah, Penggilingan Padi
Transaksi Transfermasi Di BRILink Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Mewakilkan Dengan Imbalan) Ai Wati; Patimah, Siti
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v1i1.237

Abstract

Transactions conducted through BRILink require an additional nominal amount as an administrative fee, whereas transactions between accounts within BRI Bank are generally not subjected to such fees. However, for inter-bank transactions, administrative fees are applied according to the bank's regulations. This triggers an issue where BRILink imposes additional administrative fees without clear transparency or detailed explanation. The research problem formulation is how transparent are transfer transactions in BRILink, and how are transfer transactions in BRILink viewed from the perspective of wakalah bil ujrah contract. The objective of this research is to understand the transparency of transfer transactions in BRILink and to analyze transfer transactions in BRILink from the perspective of the wakalah bil ujrah contract. The research method used is field research with a qualitative approach. The results of the research indicate that there is currently a lack of transparency regarding administrative fees or ujrah/fee charges, which are not clearly stated in the transaction receipts or evidence. Keywords: Transactions, BRILink transfers, ujrah.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli aplikasi Paytren Pada PT. Veritra sentosa Internasional Mitra Garut Abdillah, Syaik; Sopiyanti, Dede
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v1i1.239

Abstract

Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat sehingga merevolusi aktivitas ekonomi masyarakat. Perubahan besar terjadi pada sistem transaksi jual beli dimana pada saat ini sistem transaksi yang tadinya tunai telah beralih menjadi transaksi berbasis elektronik atau sering disebut e-commerce. Dipasaran banyak sekali perusahaan yang menyediakan layanan e-commerce salah satunya PT. Veritra Sentosa Internasional (VSI) dengan aplikasi Paytrennya. Aplikasi Paytren merupakan produk PT VSI yang dipasarkan melalui sistem penjualan berjenjang atau MLM (Multi Level Marketing). Seiring dengan perkembangannya aplikasi Paytren ini mengklaim sistem MLM nya telah sesuai dengan syariat Islam berdasarkan sertifikat syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Namun, pada praktiknya di lapangan, masih banyak dijumpai berbagai ketidaksesuaian antara sistem jual beli aplikasi Paytren dengan ketentuan syariat yang dianggap menimbulkan kerugian bagi para pengguna aplikasi tersebut khususnya bagi mitra bisnis aplikasi Paytren. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui mengenai hukum Islam, mengetahui bagimana sistem jual beli aplikasi paytren, serta mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli aplikasi Paytren pada PT. Veritra Sentosa Internasional. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa hal yang telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun terdapat pula hal-hal yang masih kontra diantaranya: akad dan objek jual beli aplikasi Paytren dikategorikan telah memenuhi ketentuan hukum Islam, namun sistem jual beli aplikasi paytren yang menggunakan sistem MLM masih terindikasi adanya unsur-unsur yang dilarang seperti ketidakjelasan, spekulasi dan bahkan penipuan. Kata Kunci: Jual Beli, e-commerce, Paytren, Multi Level Marketing
Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli Garut Syaripudin, Enceng Iip; Nuraeni, Imel
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v1i1.247

Abstract

Economic issues are crucial for individuals, communities, and nations. Zakat, infaq, and sedekah (ZIS) have significant potential for empowering communities. Hence, there is a need for an analysis of the mechanisms of managing and distributing zakat, infaq, and sedekah, as concerns arise regarding discrepancies in both management and distribution of ZIS at DT Peduli Garut according to Islamic sharia principles. The research problem formulation is as follows: What is the mechanism of managing zakat, infaq, and sedekah at Daarut Tauhid Peduli Garut? What is the mechanism of distributing zakat, infaq, and sedekah at Daarut Tauhid Peduli Garut? And what is the analysis of the mechanisms of managing and distributing zakat, infaq, and sedekah at Daarut Tauhid Peduli Garut? The objective of this research is to understand the mechanisms of managing and distributing zakat, infaq, and sedekah at Daarut Tauhid Peduli Garut. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results of the research on the mechanisms of managing and distributing zakat, infaq, and sedekah at Daarut Tauhid Peduli Garut are considered appropriate because at Daarut Tauhid, the management process adheres to Islamic sharia principles. This includes management in accordance with the Qur'an, Hadith, jurisprudence of zakat, infaq, and sedekah (ZIS), and fatwas issued by the Sharia Council of Daarut Tauhid. Keywords: Management, Distribution, ZIS.
Pespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Serbuk Emas Kamasan Di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten (Studi Kasus Kamasan Home Industry Faris jaya) Munir, Ridwan; Romadon, Syahrul
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v1i1.248

Abstract

Seiring perkembangan zaman, dan berkembang teknologi jual beli tak hanya dengan cara langsung akan tetatapi secara online dapat dilaksanakan. logam mulia menjadi salah satu produk andalan produk yang banyak dipilih oleh masyarakat sebagai investasi produk andalan pada saat ini, sehingga banyak perusahaan moderen dan tradisional yang  berkecimpung dalam proses pengolahan logam mulia. Limbah produksi hasil pengolahan emas yang di sebut serbuk emas adalah sisa pengolahan emas yang telah jadi kemudian di kumpulkan untuk di olah kembali atau di perjual belikan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme transaksi jual beli serbuk emas kamasan di daerah Tarogong Kidul? Bagaimana Prespektif Hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli serbuk emas kamasan di daerah Tarogong Kidul. Dari rumusan masalah tersebut, maka target peneliti ini adalah 1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi transaksi jual beli serbuk ems di Tarogong Kidul. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang penetapan harga serbuk emas di Tarogong Kidul. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan metode deskriptif, analisis dan komparatif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme penetapan harga dalam transaksi jual beli serbuk emas kamasan di Tarogong Kidul memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli tersebut di perbolehkan     Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Hutang Piutang, Serbuk Emas
Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Kasus di Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut) Wati, Ai; Dewi, Cici Intania
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v1i1.255

Abstract

With the presence of companies engaged in lending goods or money, many people are interested in this matter. The buying and selling activities at CV. Mandiri should run smoothly because there has been an agreement between the Company and Prospective Customers or Consumers, meaning that the Company has entrusted its Customers or Consumers before conducting transactions with this Credit System. However, in practice, around 31% of Consumers are unable to repay their debts. As a consequence, according to the previous agreement, goods must be seized to be used as collateral to redeem their debt to CV. Mandiri. (1) What mechanism is used to seize collateral goods at CV. Mandiri, Kec. Cikajang? (2) What is the law regarding collateral at CV. Mandiri, Kec. Cikajang? The method used in this research is Qualitative Method. This means that the researcher directly enters the field. The conclusion of this research is that the seizure of collateral goods due to customers' inability to pay installments uses the theory of Maqashid al-Shariah, namely Hifzh Al-Din (preserving religion) and Hifzh Al-Mal (preserving wealth). Elaborating on Hifzh Al-Din and Hifzh Al-Mal, it is stated that without the consent of the collateral owner, the sale of the collateral cannot be done, and without the knowledge of the owner, the sale is not valid. After the seizure of the goods is completed, CV. Mandiri will auction the goods, and any excess from the auction proceeds will be returned to the customer. Keywords: Islamic Law, Collateral, Customer
Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut) Sofiawati, Eva; Sulaeman, Yusup
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v1i1.262

Abstract

Economic problems greatly affect community life. Some overlook the truth about halal and haram, as long as their daily needs are met. This is what happens in some communities in Sukarasa Village, Pangatikan District, Garut Regency. They are willing to borrow money even though there is a large interest that they have to repay later. The aim of this research is to determine the practice of usury (bank interest) carried out by non-bank financial institutions in Sukarasa Village, Pangatikan District, and to understand the perspective of Islamic economic law on the practice of usury (bank interest) by the community of Sukarasa Village. This research is a field research with a descriptive qualitative approach. The approaches used are normative theological, formal juridical, and phenomenological approaches. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data display, and concluding drawing/verification. The results of this study show that some of the community members in Sukarasa Village, Pangatikan District, consider the interest charged by non-bank financial institutions to be the same as bank interest and thus considered usury. However, they do not use this as a reason not to take out loans because they are pressed by the need for economic fulfillment. The interest charged by non-bank financial institutions has a negative impact on the people of Sukarasa Village, as the high interest rates have not improved their economic lives; instead, they have become increasingly impoverished and dependent on these institutions because they have to take out loans again to cover the interest on their previous loans.  Keywords: bank interest, perspective, Islamic economic law
Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Tanah yang Tidak Tersertifikasi (Studi Kasus di Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut) Abdillah, Syaik; Rostini, Nosti
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v1i1.263

Abstract

Jual beli tanah merupakan jual beli suatu barang berupa tanah yaitu jual beli hak atas tanah. Secara yuridis, yang diperjual belikan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Jual beli tanah tanpa sertifikasi adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga pembeli menyerahkan harganya kepada penjual, tanpa menggunakan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. Dimana jual beli tanpa sertifikasi ini pada pelaksanaannya kadang terjadi permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak diantaranya pembeli. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik jual beli tanah yang tidak tersertifikasi yang dilakukan masyarakat Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut? Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam tentang jual beli tanah yang tidak tersertifikasi yang terjadi di Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut? Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli tanah yang dilakukan masyarakat Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut, dan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi Islam tentang jual beli tanah yang tidak tersertifikasi di Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli tanah tanpa sertifikasi di Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut sah atau boleh untuk dilakukan sebab sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang tidak menyalahi aturan dan syariat islam.   Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Jual Beli, Jual Beli Tanah Tidak Tersertifikasi

Page 3 of 11 | Total Record : 107

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah