Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles
82 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora"
:
82 Documents
clear
<![CDATA[KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS PADA PERJANJIAN KEMITRAAN PERKEBUNAN INTI PLASMA ANTARA KOPERASI SAWIT PERKASA TIMUR DENGAN PT PANCA SURYA AGRINDO ]]>
<![CDATA[Ermawan, Suhardi]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerjasama kemitraan inti plasma antara Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan PT Panca Surya Agrindo. Penelitian ini juga membahas mengenai bagaimana peran serta Notaris terkait dengan penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerjasama kemitraan inti plasma antara Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan PT Panca Surya Agrindo. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang terkumpul dari penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Pendekatan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Penelitian ini menyimpulkan bahwa tahap pra-kontraktual pada Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan PT Panca Surya agrindo ditemukan penyalahgunaan keadaan(cacat kehendak) dalam kesepakatan yang terbentuk pada tahap negosiasi para pihak.Proses negosiasi yang tidak sempurna mengarah pada terbentuknya perjanjianyang bersifat standar atau baku, sehingga kesepakatan antara para pihak tidak mencerminkan asas proporsionalitas, yang seharusnya mendasari pembagian hak dan kewajiban antara para pihak secara adil dan layak. Pihak Perusahaan diharapkan memberikan penjelasan yang komprehensif, memberikan kepastian proses negosiasi yang dilakukan secara transparan dan adil serta membuat perjanjian yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak secara adil dan seimbang. Kedua, peran Notaris untuk memenuhi penerapan asas proporsionalitas dalam pembuatan akta, dengan memberikan pemahaman melalui penyuluhan hukum kepada para pihak untuk memastikan bahwa para pihak memahami hak, kewajiban dan konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat. Penyuluhan hukum oleh Notaris sebagai tindakan pencegahan (preventif), tindakan (korelatif) koreksi terhadap isi akta yang akan dibuat dan tindakan pemeliharaan, yakni mewujudkan dan memelihara kesadaran hukum para pihak dalam hukum kontraktual.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 ]]>
<![CDATA[Febriansah, Yefri]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menawarkan solusi atas kebuntuan sistem pemilihan kepala daerah serentak yang memberikan banyak keuntungan. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji dinamika hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan konsekuensinya terhadap pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah kriteria sebelumnya yang mensyaratkan perolehan kursi DPRD sekurang-kurangnya 20% atau 25% suara sah, agar sesuai dengan jumlah konstituen yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang secara khusus difokuskan pada ranah data kepustakaan atau analisis data sekunder. Dokumen hukum primer terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 2) Dokumen hukum sekunder, meliputi karya tulis, laporan ilmiah, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Mulai dari Alasan Pemohon, Arah Politik Hukum Mahkamah Konstitusi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara dan partai politik peserta pemilu yang dapat dirugikan oleh ketentuan ketat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut memberikan ketentuan ambang batas yang tinggi bagi partai politik untuk dapat mengajukan kepala daerah dalam kontestasi demokrasi pemilihan kepala daerah serentak. Kata Kunci : Politik Hukum, Mahkamah Konstitusi,Pilkada]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) ]]>
<![CDATA[Oktavia, Sartika]]>;
<![CDATA[Alvioneza , Yova]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Khafifah]]>;
<![CDATA[Illahi , Muhammad Pasha Naufal]]>;
<![CDATA[Iskandar , Stevri]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sistem pembagian waris menurut hukum adat di Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan fokus pada keragaman budaya dan tradisi di wilayah tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi proses dan prinsip-prinsip pembagian waris dalam hukum adat NTT, serta meneliti bagaimana sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dapat diperkuat untuk menciptakan sistem pembagian waris yang lebih adil dan inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, melibatkan kajian terhadap sumber-sumber hukum adat, seperti tradisi lisan, dokumen adat tertulis, dan keputusan adat yang terdokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian waris di NTT memiliki karakteristik unik yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat NTT.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH KEPADA MUADZIN MASJID ]]>
<![CDATA[Muhaimin, Ahmad]]>;
<![CDATA[Muhibban , Muhibban]]>;
<![CDATA[Munir , Muhammad Misbakul]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Muadzin adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengumandangkan adzan, panggilan ibadah bagi umat Muslim, di masjid. Dalam konteks ini, pemberian upah kepada muadzin menjadi perhatian utama, karena ia melaksanakan tugas agama yang penting dalam masyarakat Muslim. Tujuan dari penelitian ini ada dua, pertama yaitu untuk melihat bagaimana sistem pengupahan Muadzin Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur. Kedua untuk menganalisa tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan Muadzin Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan termasuk kedalam penelitian lapangan dimana pengumpulan datanya didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah kepada muadzin masjid memiliki dasar hukum dalam Islam. Beberapa hadis menyebutkan tentang pentingnya memberikan imbalan kepada mereka yang menjalankan tugas-tugas agama, termasuk muadzin. Hadis-hadis tersebut juga menegaskan bahwa memberikan upah kepada muadzin merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap jasa mereka dalam memelihara dan menjaga masjid sebagai tempat ibadah yang suci. Karena adanya pemberian upah sehingga terjadi perjanjian dan kesepakatan antara pengurus masjid dengan muadzin yang keduanya mempunyai hak dan kewajiban memenuhi kontrak yang disepakati dan upah yang diberikan dari Pengurus Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur kepada muadzin masjid, menjadikan hal ini suatu kegiatan muamlah dalam akad ijarah. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis bahwa akad ijarah yang dilakukan pengurus masjid dengan muadzin masjid sah menurut Hukum Islam. Alasannya adalah bahwa rukun, syarat ijarah telah dipenuhi antara kedua belah pihak dan perjanjian yang dilakukan sudah terealisasikan yaitu antara pengelola masjid sebagai musta' jir dan muadzin sebagai mu’jir. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan kepada setiap pihak untuk menjaga dan memelihara aspek hukum islam dan selalu memperhatikan maslahat bersama, sehingga sistem pengupahan di Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur tidak akan berubah dari kata adil dan layak. Disamping itu setiap pihak juga harus saling menjaga serta memelihara hak dan kewajiban masing masing pihak, sehingga sistem pengupahan yang ada semakin baik.]]>
<![CDATA[KEBERHASILAN BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU 2024 ]]>
<![CDATA[Rahman, Isya Salsabila]]>;
<![CDATA[Huda , Uu Nurul]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this study is to examine and examine in depths related to the supervision of Bawaslu West Java Province in resolving disputes over the 2024 election process. Analyzing how the West Java Provincial Bawaslu exercises its authority as an election supervisor. This research uses empirical normative juridical methods because the problem to be studied relates to the authority of the West Java Provincial Bawaslu and observations made in the field. The results of the study state that the West Java Provincial Bawaslu has successfully resolved 16 disputes between election participants. All were resolved in mediation that had reached an agreement. Only 1 dispute was not resolved on the grounds that the status of the petition could not be accepted because it had passed the deadline. This proves that the West Java Provincial Bawaslu has been quite effective in carrying out its duties and authorities related to the handling of process dispute resolution in the 2024 elections.]]>
<![CDATA[TATA KELOLA PENYALURAN HONOR BADAN AD HOC PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 SE-KOTA BEKASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI ]]>
<![CDATA[Manurung, Patra]]>;
<![CDATA[Erawan, I Ketut Putra]]>;
<![CDATA[Erviantono, Tedi]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The focus of this research was to explore the process of governance of honor payment for the ad hoc election committee for general election in 2024 by Regional General Elections Commission of Bekasi City. This study used electoral governance theory by Mozzafar and Schelder, which focuses on three levels, namely rule making; rule application; and rule adjudication. This research used qualitative method with case study model to explore deeply the case that raised in this study. The results of this study found: (1) governance and sanctioned of governance violations regulations in the honor payment for the ad hoc election committee have been well fulfilled; (2) the governance implementation of the Regional General Elections Commission of Bekasi City has been well implemented according to regulations, while the implementation of governance by the ad hoc election committee remains a matter of financial accountability; (3) problems solutions in the process of governance of the honor payment for the ad hoc election committee by Regional General Elections Commission of Bekasi City is done proactively and collaboratively according to regulation..]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGGULANGI TRANSAKSI ILEGAL DI PERBATASAN KALIMANTAN BARAT 2019 – 2024 ]]>
<![CDATA[T, Yehezkiel Mourenthino]]>;
<![CDATA[Ramadhony, Farid]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan diplomatik yang erat dan telah menjalin berbagai bentuk kerjasama, khususnya dalam menangani transaksi ilegal di perbatasan Kalimantan Barat. Permasalahan ini terutama terkait dengan jalur darat yang menjadi titik rawan aktivitas ilegal antara kedua negara. Sejak pengakuan Indonesia atas kemerdekaan Malaysia, kedua negara telah memperluas kerjasama mereka, termasuk di bidang pertahanan dan keamanan. Fokus utama kerjasama ini adalah menangani perdagangan manusia (human trafficking) dan peredaran serta penyelundupan narkotika, yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional kedua negara. Upaya bersama ini mencakup patroli perbatasan, pertukaran intelijen, serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum kedua negara. Dengan memperkuat kerjasama ini, Indonesia dan Malaysia berupaya untuk menjaga stabilitas kawasan perbatasan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan transnasional.]]>
<![CDATA[ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF THE KPK IN CONTROLLING INVESTIGATIONS, INVESTIGATIONS AND PROSECUTION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS INVOLVING ACTIVE TNI INDIVIDUALS BASED ON ARTICLE 42 OF LAW NUMBER 30 OF 2002 CONCERNING THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION ]]>
<![CDATA[Ruhiat, Ruhiat]]>;
<![CDATA[Isnaeni, Belly]]>;
<![CDATA[Aringga, Rino Dedi]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to analyze the authority Commission Corruption Eradication Commission (KPK) in investigations , inquiries and prosecutions criminal acts of corruption involving person The Indonesian National Army (TNI) is active . Focus The main research is based on Article 42 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Committee. This research is motivated by the challenges faced by the Corruption Eradication Committee in handling corruption cases involving active TNI members , considering existence difference jurisdiction between military courts and general courts. This study uses method legal normative approach legislation and case studies . The data used in this study are secondary data obtained from legal literature , legislation , documents official , and decisions - decisions relevant courts . The analysis was conducted using technique prescriptive to identify legal facts and data systematization based on theoretical framework that has been determined. The results of the study show that the KPK's authority in handling corruption cases involving active TNI personnel Still face various obstacles , especially related to the limitations jurisdiction and authority between the military courts and the Corruption Eradication Committee. Although Thus , Article 42 of Law No. 30 of 2002 provides a legal basis for the Corruption Eradication Committee to carry out investigation , inquiry , and prosecution of these cases . This study also found that the criminal law policy on the authority of the KPK needs to be strengthened so that it can handle corruption cases involving active TNI personnel in a way effective . The KPK has the authority to handle corruption cases involving active TNI personnel , but there needs to be more coordination Good between the Corruption Eradication Committee and agencies military to overcome constraint jurisdiction . This study suggests the need to revise the laws that regulate the authority of the Corruption Eradication Committee and the military courts to ensure the effectiveness of handling corruption cases involving active TNI personnel .]]>
<![CDATA[LEGAL REVIEW OF ARTICLE 156 PARAGRAPH 2 OF LAW NO. 13 OF 2003 CONCERNING EMPLOYMENT WITH GOVERNMENT SUPERVISION OF THE FULFILLMENT OF SEVERANCE PAY RIGHTS FOR WORKERS EXPERIENCING TERMINATION OF EMPLOYMENT ]]>
<![CDATA[Susilowati, Asih]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Justice for workers and employers is the goal of development in the field of labor in Indonesia. Such justice is highly dependent on the quality of labor law that regulates the employment relationship between workers and employers. If labor laws and other regulations are of poor quality, they will lead to disputes that eventually lead to termination of employment. Based on the fact that the injustice that occurs in termination of employment is caused by problematic legal system factors, the legal culture of the community, and the existence of mutual conflicts between Company Regulations, Collective Labor Agreements, and Work Agreements with applicable laws and regulations . The research method used is normative juridical, research that discusses doctrines or principles in legal science. Using primary legal materials, namely binding legal materials. While the primary legal material of this research is Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Secondary Legal Materials consist of books and legal doctrines. The results show that labor law as represented in Labor Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, is felt to be imperfect so that it cannot provide solutions to injustice in the process of terminating employment. Therefore, the provisions in labor law as referred to in Labor Law Number 13 of 2003 concerning Manpower need to be continuously improved, especially the provisions in the Articles that cause injustice to workers and employers related to Termination of Employment.]]>
<![CDATA[EVIDENCE OF PERSUASIVE IN PREDICTIVE MURDER ]]>
<![CDATA[Afriyati, Afriyati]]>;
<![CDATA[Isnaeni , Belly]]>;
<![CDATA[Saputra, Agung Arafat]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The teaching on participation as a basis for expanding the criminal penalties for people involved in the realization of a crime. Participation is regulated in Article 55, Article 56 of the Criminal Code and Article 57 of the Criminal Code which means that there are two or more people who commit a crime. Participation (deelneming) in positive law is that there are two or more people who commit a crime or in other words there are two or more people taking part in realizing a crime, it can be stated that a person participates in a relationship with another person (regulated in Article 55 and 56 of the Criminal Code). In Article 55 paragraph 1 to 2 of the Criminal Code, the Concept of Persuasion can be categorized as those who by giving or promising something by abusing power or dignity, with violence, threats or misleading, or by providing opportunities, means or information, intentionally encourage others to commit acts. The participation of the persuader in the crime of premeditated murder is subject to accountability as regulated in Article 340 of the Criminal Code. Article 55 of the Criminal Code contains four forms of participation:a). those who do; b). ordered to do; c). participate in doing; d). persuade/advocate/move other people to do it.]]>
