cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora" : 32 Documents clear
NEPOTISM IN INDONESIA: A LOOK AT RATU ATUT'S POLITICAL DYNASTY IN BANTEN Suramahardini, Karima Mahesa; Erawan, I Ketut Putra; Noak , Piers Andreas
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1443

Abstract

Nepotism in Indonesia: the political footprint of Ratu Atut dynasty in Banten. Dynastic politics is an attempt to divide the office to relatives themselves, common among the elite who hold power, given to relatives in order to maintain power with a specific purpose. In a democratic country, of course dynastic politics is the enemy that must be staged. Dynastic politics emerged and existed due to the growth of neopatrimonialism in Indonesia. Julius Cesar Imperial Trajono, he said that the dynastic politics that occurred in the regions in Indonesia was due to the weak institutional system of the party. Ratu Atut's case in Banten. Starting from his father, Tubagus Chasan Sochib who is famous for his influence in Banten, he delivered Djoko Munandar and his son Ratu Atut as The Governors-Vice Governors of Banten in 2001 which in the end Ratu Atut succeeded in becoming the second Governor of Banten Province and became the first female governor in Indonesia. Since the establishment of Banten, Ratu Atut has been a deputy governor once, and twice as governor of Banten. Atut abused her authority, she made changes to the budget of APBD and APBDP related to the procurement of medical devices in Banten.
PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SURAKARTA Dhiyani, Aznika Putu; Firdausy , Adriana Grahani; Firdausy, Achmad
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Surakarta. Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan sifat penelitian yaitu deskriptif, pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif, penjelasan menggunakan kata-kata yang didapatkan dari wawancara dan observasi, serta peraturan perundang-undangan, buku, maupun dokumen terkait penulisan ini. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Surakarta masih belum maksimal, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi, yaitu Pemerintah Daerah belum melaksanakan beberapa kewajiban yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan baik, terbatasnya anggaran , kurangnya kualitas dan jumlah guru pendamping khusus, tidak adanya data rinci terkait jumlah penyandang disabilitas pada usia sekolah, serta stigma masyarakat masih kurang baik terhadap penyandang disabilitas
DINAMIKA HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA: UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA Arifudin, Nur; Angel, Dayang; Rahmawati, Yessi; Markus, Jessy Swetenia Audina; Azra, Azzumardi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesejahteraan pekerja di Indonesia menjadi perhatian utama dalam mengurangi eksploitasi dan ketidakadilan di tempat kerja. Meskipun ada berbagai regulasi yang mengatur ketenagakerjaan, masih banyak pekerja yang menghadapi upah rendah, kondisi kerja tidak aman, dan kurangnya perlindungan sosial. Upaya meningkatkan kesejahteraan termasuk peningkatan pengawasan hukum, akses pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung. Kesejahteraan pekerja juga dipengaruhi oleh faktor seperti perkembangan ekonomi, teknologi, dan tekanan global. Dengan upaya konkret dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja, diharapkan kesejahteraan pekerja di Indonesia dapat terus meningkat, mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMOR 46/PUU- VIII/2010. TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2012 Meuraksa, M. Amin El Walad
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan putusan penting dan revolusioner. Menurut putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 ini, anak yang dilahirkan di luar pernikahan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya. Dengan putusan ini, maka sang ayah pun juga harus ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan anak itu. Majelis Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lat bukti lain yang sah menutur hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Secara lebih rinci, pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut diputuskan menjadi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
STRATEGI KOMUNIKASI INTERPERSONAL GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENANGANI KENAKALAN SISWA SMK MUHAMMADIYAH 10 KISARAN Muhammad Tamimi; Masriadi; Muchlis
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1449

Abstract

Skripsi ini mengkaji tentang strategi komunikasi interpersonal guru bimbingan konseling dalam menangani kenakalan siswa SMK Muhammadiyah 10 Kisaran. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi interpersonal guru BK dalam menangani kenakalan siswa. Selanjutnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, komunikasi interpersonal guru BK SMK Muhammadiyah 10 Kisaran sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan prilaku dari siswa yang bermasalah. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan siswa yang bermasalah tersebut, ternyata kehadiran guru BK memberikan warna baru dalam cara pandang mereka. Sehingga mereka memiliki kedekatan emosional dengan guru BK. Kedua, Kenakalan siswa terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. faktor internal yang dominan adalah latar belakang keluarga yang broken home. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan social yang tidak mendukung. Seringkali lingkungan sosial memberikan dampak buruk bagi perkembangan siswa. Sehingga menimbulkan penyimpangan sosial dan kenakalan remaja. Selanjutnya, Jenis kenakalan siswa yang umum terjadi adalah tingkat kehadiran yang rendah, dan bolos sekolah. Kemudian, yang sedang familiar terkait kenakalan siswa adalah komunitas gemot (geng motor) yang meresahkan. Tidak hanya meresahkan orang tua siswa yang bersangkutan, tetapi meresahkan orang banyak.
ANALISIS DAMPAK PENCEMARAN LAUT AKIBAT LIMBAH ELEKTRONIK TERHADAP EKOSISTEM LAUT DI INDONESIA Samosir, Samuel Chandra Rodiman; Gibran , Mohammad Fidel Ughniyah; Wiranto , Muhammad Arel Ocean; Kamal , Ubaidillah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1452

Abstract

Dalam menghadapi tantangan global pencemaran laut, Indonesia mengalami peningkatan masalah terkait limbah elektronik yang berdampak pada ekosistem lautnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak limbah elektronik terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem laut di wilayah pesisir Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah pencemaran laut oleh limbah elektronik dan mempromosikan keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerjasama antar sektoral dan penerapan hukum yang lebih ketat sebagai langkah strategis dalam mengurangi dampak negatif limbah elektronik. Dengan fokus pada solusi berbasis bukti dan kerangka hukum yang ada, artikel ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur tentang hukum lingkungan dan pengelolaan limbah elektronik di Indonesia.
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM : PELESTARIAN PENYU ALUN UTARA DI DESA PEKIK NYARING, KABUPATEN BENGKULU TENGAH Nova, Dara Lativa Kalsum; Semesta, Raflie Anugrah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konservasi adalah tindakan pemeliharaan dan perlindungan sumber daya alam untuk mencegah kerusakan dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk 10% dari seluruh spesies tumbuhan berbunga dan berbagai spesies fauna. Salah satu konsep konservasi yang diterapkan adalah Integrated Conservation and Development Program (ICDP) yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan dan konservasi. Konservasi Penyu Alun Utara di Desa Pekik Nyaring, Kabupaten Bengkulu Tengah, merupakan salah satu upaya pelestarian spesies penyu yang menghadapi ancaman abrasi pantai. Meskipun berbagai program pelestarian dan edukasi telah dilakukan, abrasi yang terjadi sejak pertengahan 2023 mengancam keberlangsungan konservasi tersebut. Upaya rehabilitasi diperlukan segera sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk melindungi habitat penyu dan masyarakat sekitar.
MENJAGA MARWAH KONSTITUSI : MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLANDASKAN UUD NRI 1945 Chaesara, Meishin Dona; Nathania, Syahla; Nathania, Khafifatul Camelia; Prabuningrat, Sitaresmi; Cinta , Nazwa Oktavionan; Taun
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1457

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Salah satu mekanisme untuk menjaga marwah konstitusi adalah melalui pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan memutus perkara mengenai pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas, MK menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode tekstual, metode historis, metode komparatif, dan metode sosiologis. MK juga mempertimbangkan berbagai macam faktor, antara lain norma-norma dalam UUD NRI 1945, asas-asas hukum umum, dan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yang mengumpulkan berbagai referensi seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, serta informasi dari beberapa situs internet terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, dan sering kali mengutamakan efisiensi administratif dibandingkan legitimasi konstitusional. Oleh karena itu pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Hal ini karena pengujian konstitusionalitas dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN SEMANGAT DEMOKRASI PEMUDA PADA PEMILIHAN UMUM 2024 Silaban, Priska Natalia; Sihombing, Sandra Ronauli; Munthe, Gina Yuli Sonia; Zebua, Okirdayanti; Lumbantobing, Roida
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran media sosial dalam meningkatkan semangat demokrasi pemuda selama Pemilihan Umum 2024. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis bagaimana pemuda menggunakan media sosial untuk berpartisipasi dalam proses demokratis, termasuk penyebaran informasi, diskusi politik, dan mobilisasi pemilih. Temuan penelitian ini memberikan wawasan tentang dampak media sosial terhadap keterlibatan politik generasi muda dan implikasinya bagi demokrasi di masa depan. media sosial memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan politik kepada pemuda. Melalui platform-platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, informasi seputar pemilihan umum.
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA EDUKASI DAN BISNIS BAGI MAHASISWA IAKN Manalu, Megawati Tamba Tua; Sitanggang, Rejeki; Saragih, Rafika Dear; Simangunsong, Nopri Damai Yanti; Lumbantobing, Roida
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya melalui media sosial seperti TikTok, telah membawa dampak yang signifikan di Indonesia, termasuk di kalangan mahasiswa Intitut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dalam media sosial tiktok juga banyak mahasiswa yang menggunakan media tersebut sebagai promosi maupun bisnis yang dapat menghasilkan uang bagi penggunanya. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa menggunakan TikTok sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan informasi. Mereka melihat TikTok sebagai platform yang bermanfaat dan menguntungkan karena menyediakan berbagai jenis konten video, termasuk konten edukatif, inspiratif, dan motivasional. Dalam media sosial tiktok juga banyak mahasiswa yang menggunakan media tersebut sebagai promosi maupun bisnis yang dapat menghasilkan uang bagi penggunanya.

Page 3 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue