cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora" : 54 Documents clear
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( PBB ) Yunanda, Mey; Syahputri, Noni Artiya; Ningtyas, Pratiwi Ayu
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran dan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah di Indonesia serta dampaknya terhadap pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang ada di Indonesia. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Pajak ini dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari tanah dan bangunan tersebut. PBB biasanya dikenakan setiap tahun dan wajib dibayar oleh pemilik tanah dan bangunan. Kebijakan terkait PBB diatur oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan berbagai ketentuan mengenai tarif, objek pajak, dan prosedur pembayaran. Implementasi PBB bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, mendorong pemanfaatan tanah dan bangunan secara optimal, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
STRATEGI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA Lubis, Annida Fathin
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i8.2126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dalam pelestarian bahan pustaka. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelestarian bahan pustaka meliputi kegiatan preservasi dan konservasi. Meskipun alat yang digunakan masih terbatas, pustakawan telah menyadari pentingnya pelestarian dan konservasi bahan pustaka. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan tempat, kurangnya tenaga profesional, dan kurangnya dana. Namun, upaya alih media telah dilakukan terutama untuk koleksi penting bernilai sejarah, meskipun hasilnya belum dapat dilayankan karena keterbatasan media.
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DAN PENDANAAN TERORISME (Studi Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT.Tim) Nugraha, Eka Fajar; Kristyanto , Gregorius Hermawan; Darusman , Yoyon M.
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Terorisme sebagai suatu kejahatan secara khusus pertama kali diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang yang mengatur terorisme telah berganti sampai dengan saat ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Salah satu kasus pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yang terdapat di dalam Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT Tim, di dalam kasus tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persiapan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme” dan “Pembantuan dengan sengaja mengumpulkan dan memberikan Dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme”. Dalam perkara tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara terhadap terdakwa. Dengan Rumusan Masalah Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan Tindak pidana pendanaan terorisme yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 3 Tahun dan penerapan prinsip kesalahan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme (Studi Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT Tim). Dengan Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Yuridis Normative. Dengan kesimpulan Majelis hakim berangkat pada hal-hal memberatkan dan meringankan dalam pertimbangan hakim, majelis hakim dalam putusan tersebut lebih cenderung menggunakan teori tujuan hukum pidana untuk memperbaiki yaitu: Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki terdakwa tindak pidana terorisme sehingga di kemudian hari terdakwa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum. Tetapi hal ini tidak memberikan efek jerah kepada terdakwa tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme, artinya, dalam pertimbangan filosofis majelis hakim ini belum sejalan dengan penggambaran dalam tujuan hukum pidana, yang sebagaimana prinsipnya tidak hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam pertimbangan filosofis ini harusnya menghadirkan sebuah prinsip dalam tujuan hukum pidana tidak hanya untuk melindungi kepentingan individu atau perseorangan melainkan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.
TRANFORMASI KURIKULUM IPS TERPADU : ANALISIS PERKEMBANGAN Khairunnisa, Zakenia; Susanti, Emilia; Putri, Dinda; Safitri, Nurhabiba; Yunizar, Nurlia; Aisyah, Aisyah; Hasanah, Syarifatul
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i8.2152

Abstract

Artikel ini memuat pembahasan mengenai perkembangan kurikulum IPS terpadu di Indonesia. Pendidikan IPS awalnya dikembangkan di Inggris pada abad ke-18 dan kemudian diadopsi di Amerika sebelum kemudian mempengaruhi konsep IPS di Indonesia. Artikel ini menelusuri perkembangan kurikulum IPS di Indonesia, mulai dari belum adanya mata pelajaran IPS tertentu hingga kurikulum sekolah dasar dan menengah. Perubahan besar terjadi pada kurikulum 2006 ketika diperkenalkan konsep pembelajaran berbasis kompetensi. Kesimpulan utama artikel ini adalah pendidikan IPS di Indonesia berkembang dengan mempertimbangkan konteks lokal dan global serta beradaptasi dengan kebutuhan pedagogi di setiap jenjang pendidikan. Penulis juga menerima adanya perbedaan isi materi IPS antara pendidikan dasar, menengah dan tinggi, dimana materi pada pendidikan dasar dan menengah atas lebih mudah dibandingkan pada pendidikan tinggi.
PERAN GENDER DALAM DINAMIKA PERUBAHAN: PERSPEKTIF MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Putri, Dinda; Yunizar , Nurlia; Hasanah , Syarifatul; Safitri , Nurhabiba; Khairunnisa , Zakenia; Erni , Sukma
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran gender dalam dinamika perubahan sosial dan budaya di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji pandangan dan pengalaman mahasiswa mengenai bagaimana gender mempengaruhi partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan kampus, termasuk akademik, organisasi, dan kegiatan sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah mahasiswa dari berbagai fakultas dan latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesadaran tinggi akan pentingnya kesetaraan gender, masih terdapat hambatan struktural dan budaya yang mempengaruhi peran dan kontribusi siswa berdasarkan gender. Temuan-temuan ini menyoroti perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan pendekatan pendidikan yang peka gender untuk mendukung perubahan positif di lingkungan kampus. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan pentingnya peran gender dalam mendorong dinamika perubahan dan perlunya strategi holistik untuk mencapai kesetaraan gender di institusi pendidikan tinggi..
MELANGKAH MENUJU KESETARAAN: DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PERAN GENDER DI ERA MODERN Aisyah, Aisyah; patilla , Nur; Yanti , Nurda; Anggina , Mufa Riha; Sakinah, Ummi; Erni , Sukma
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji dampak perubahan sosial terhadap peran gender di era modern, dengan fokus pada upaya menuju kesetaraan gender. Perubahan sosial yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan budaya telah mengubah cara pandang dan peran tradisional gender dalam masyarakat. Melalui analisis literatur dan studi kasus, artikel ini mengevaluasi bagaimana berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan keluarga, mengalami transformasi dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Temuan menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam pemberdayaan perempuan dan pengakuan terhadap peran pria dalam ranah domestik, masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan yang lebih substantif. Artikel ini mengusulkan strategi untuk mempercepat proses kesetaraan gender, termasuk kebijakan pemerintah, pendidikan kesetaraan gender, dan partisipasi aktif dari semua pihak dalam masyarakat.
SUPRASTUKTUR DAN INFRASTUKTUR SISTEM POLITIK HUKUM DI INDONESIA DAN PERBEDAAN DENGAN NEGARA LAIN Sumarna, Rivan Adhari; Maulana , Muhammad Iqbal
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem politik hukum merupakan inti dari tata kelola suatu negara, mencakup aturan, prosedur, dan mekanisme distribusi kekuasaan. Dua komponen utamanya adalah suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur meliputi kerangka formal seperti konstitusi dan lembaga pemerintahan, sementara infrastruktur mencerminkan keberagaman kelompok yang memengaruhi proses politik. Sistem politik bervariasi antar negara, dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Indonesia, dengan landasan UUD 1945 dan Pancasila, menganut sistem demokrasi yang telah berkembang sejak kemerdekaan. Pemahaman tentang sistem politik penting untuk memahami dinamika pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KORUPSI POLITIK DI INDONESIA LAW ENFORCEMENT ON POLITICAL CORRUPTION IN INDONESIAN Pangestu, Joni Aji
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi politik memiliki kaitan dengan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian socio legal, bertujuan untuk mengkaji penegakan korupsi politik, dalam perspektif hukum dan kriminologi. Penegakan korupsi politik dalam perspektif hukum, dapat ditempuh oleh hakim dengan memaksimalkan pidana penjara serta penjatuhan pidana tambahan, berupa pembayaran ganti rugi dan pencabutan hak politik. Upaya tersebut, perlu diperkuat pula dengan pendekatan nilai, yang berkelanjutan dan integral. Dalam perspektif kriminologi, korupsi politik berkaitan dengan teori pertukaran sosial. Pejabat atau penyelenggara negara mempertukarkan nilai-nilai moral, integritas, profesionalisme, jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh dengan uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan gratis, perjalanan wisata, dan kemudahan fasilitas lainnya secara tidak sah. Bahkan juga mempertinggi persahabatan, kepuasan, dan meningkatkan harga diri atau status sosial dengan kekuasaan yang lebih besar atau dengan penguasa yang lebih tinggi darinya. Oleh karenanya, rumusan pasal memperdagangkan pengaruh, perlu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KAIDAH اليقين لا يزول بالشك DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM KELUARGA Nasution, Saphira Husna; Adly , Mhd Amar; Firmansyah, Heri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tentang kaidah Al-Yaqinu la Yazulu bisy syakki, baik itu pengertian ataupun makna kaidah, asal kaidah,contoh dan pengecualian dari kaidah ini. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library research). Sumber data primer diperoleh dengan membaca beberapa literature yang terkait dengan kaidah Al-Yaqinu la Yazulu bisy syakki. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa di dalam hukum keluarga kaidah Al-Yaqinu la Yazulu bisy syakki sangat diperlukan contohnya seperti adanya keragu-raguan dalam hal jumlah talaq yang disebutkan. Menurut kaidah ini jika ada suatu masalah yang berhubungan dengan jumlah bilangan, maka yang paling dipercayai benar adalah jumlah yang bilangannya paling sedikit.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DI PT BPR Nainggolan, Josua Kriston; Hevansyah , Kharis Dwi; I , Muhammad Hafizh Athallah; Haki , Ardiona Rajwa; Deswert , Daniel Justin Jeconia
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena wanprestasi dalam transaksi hutang piutang sering kali menimbulkan masalah yang kompleks di bidang hukum perdata. Kasus-kasus ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum yang mengatur perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini membahas bagaimana wanprestasi diidentifikasi dan diselesaikan dalam konteks hukum perdata Indonesia, khususnya dalam kasus perjanjian hutang piutang di PT BPR. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, termasuk KUHPerdata dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan berdasarkan norma-norma hukum yang relevan untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi. Penelitian menunjukan bahwa wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di PT BPR disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran pinjaman tepat waktu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Grt, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan perjanjian kredit sah dan berkekuatan hukum, serta menghukum tergugat untuk membayar sisa pinjaman. Temuan ini menunjukkan pentingnya dokumen perjanjian yang sah dan prosedur penagihan yang sesuai untuk mengurangi risiko wanprestasi.

Page 3 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue