cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 31   32   33   34   35 
PERBANDINGAN PENGETAHUAN GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z MENGENAI SEJARAH INDONESIA Ramadhan, Muhammad Halim; Ihksan , Nur Muhammad; Aditya , Rehan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1515

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan minat antara generasi Milenial dengan generasi Z mengenai sejarah Indonesia. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka. Sumber data meliputi buku, jurnal, makalah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan objek kajian penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi Milenial memiliki pemahaman yang lebih baik dan ketertarikan yang lebih tinggi terhadap sejarah Indonesia dibandingkan generasi Z. Generasi Milenial cenderung menunjukkan rasa nasionalisme yang lebih kuat dan antusiasme yang lebih besar dalam mempelajari sejarah negaranya. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, mulai dari masa kerajaan, kolonialisme, kemerdekaan, Orde Baru, hingga era reformasi. Di sisi lain, generasi Z cenderung kurang antusias dan memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai sejarah Indonesia. Mereka lebih tertarik pada budaya populer dan perkembangan teknologi global, sehingga kurang memperhatikan warisan sejarah dan budaya nasional. Artikel ini membahas perbandingan minat antara generasi Milenial dengan generasi Z mengenai sejarah Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat generasi Milenial dan generasi Z dalam memahami dan menghargai sejarah Indonesia.
UPAYA PENINGKATAN MOTIVASI PEGAWAI: PEMBERIAN INSENTIF KEPADA ASN DAERAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR) DI INDONESIA Rafi, Dita Irbah; Abhinaya , Fairuzatha Puspa; Elizabeth , Natalia; Ebiantari , Yohani
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1522

Abstract

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia yang tidak merata dapat menyebabkan pelayanan publik yang tidak optimal. Para ASN yang cenderung memilih daerah yang lebih sejahtera menyebabkan minimnya jumlah ASN yang bersedia ditempatkan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengidentifikasi kebijakan insentif yang tepat dalam upaya meningkatkan motivasi ASN di daerah 3T. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, yaitu menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberian insentif kepada ASN di daerah 3T menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan motivasi ASN dalam bekerja. Jika harus memilih di antara dua model insentif (model ideal dan model moderat) yang telah dirumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) maka model moderat dirasa lebih tepat untuk diimplementasikan. Berdasarkan pengalaman di Malaysia dan Myanmar, dalam menentukan kebijakan insentif yang tepat penting untuk memperhatikan tujuan dan ketersediaan sumber dayanya agar insentif yang diberikan dapat memberikan dampak yang nyata.
THE APPLICATION OF DAVID EASTON SYSTEM THEORY IN THE POLICY-MAKING PROCESS OF USING FOREIGN WORKERS IN INDONESIA Alianti, Trisma Yepa; Erawan , I Ketut Putra; Erviantono, Tedi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1526

Abstract

The policy on the use of foreign workers is an important concern in the context of economic and social development of a country like Indonesia. In this case, David Easton's System Theory provides a relevant foundation to analyze the related policy-making process. This article discusses the application of systems theory in the context of foreign labor policies in Indonesia. First, the article identifies inputs in the policy process, such as global pressures, labor needs, and political considerations. Then, through a conversion process, the government processes these inputs into concrete policies, including regulations regarding the acceptance and use of foreign workers. The output of this process is policy implementation, which is reflected in official decisions and practical steps taken by the government. In addition, this article also highlights the feedback mechanism that leads to policy evaluation and adjustment to accommodate changing external and internal conditions. By analyzing this process through the lens of David Easton's Systems Theory, this article provides a more in-depth understanding of the dynamics of foreign labor policymaking in Indonesia and its relevance in the context of the current global political and economic system.
PERAN PT. KERETA COMMUTER INDONESIA (KCI) DALAM MENGURANGI KEJAHATAN SOSIAL DAN MENINGKATKAN KENYAMANAN SESUAI DENGAN NILAI KONSENSUS DASAR PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (UUD 1945) DI INDONESIA Muzakki, Hauzan Abbad; Soesanto, Edy; Akmal, M. Fadil Syaifullah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) merupakan anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). PT Kereta Commuter Indonesia atau yang biasa disebut KRL Commuter Line merupakan kereta commuter listrik yang paling banyak digunakan khususnya oleh warga Jabodetabek untuk melakukan aktifitas sehari-hari sebagai moda transportasi umum. Dengan antusias warga Jabodetabek dan sekitarnya dalam menggunakan transportasi umum ini, tidak memungkinkan akan terhindar dari tindak kejahatan sosial. Kejahatan sosial mengacu pada perbuatan dan tindakan yang dianggap melanggar norma sosial suatu masyarakat tertentu. Istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk pelanggaran yang berdampak pada perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan individu atau kelompok dalam Masyarakat. Risiko penumpang menjadi korban kejahatan sosial pun sangat tinggi mengingat angka pengguna KRL Commuter Line menyentuh 942.154 orang per hari.Dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui peran atau langkah-langkah yang dilakukan PT.KCI untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang serta mengurangi kejahatan sosial di kereta api sesuai dengan nilai konsesus Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. dengan melakukan studi literatur dari berbagai sumber terkait keselamatan dan kenyamanan angkutan umum, kemudian membuat hipotesis dan bandingkan hasilnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kontribusi PT.Kereta Commuter Indonesia terhadap perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) melalui pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman. Nilai Pancasila yang sudah diterapkan oleh PT.KCI salah satunya yaitu, melakukan program penyuluhan kepada penumpang tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kereta serta memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila yang menekankan persatuan, kesatuan, dan gotong royong. Sedangkan nilai UUD yang sudah diterapkan oleh PT.KCI yaitu, Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan sosial di lingkungan transportasi umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup kerjasama dengan pihak kepolisian untuk penindakan dan pencegahan kejahatan.
ANALISIS PENATAAN KEPEGAWAIAN ASN DI INDONESIA: PENGHAPUSAN TENAGA HONORER PADA UU NOMOR 20 TAHUN 2023 Rahmatushiva, Adilla; Divania , Charyza Najma; Barus , Christopher; Puspitasari, Rahmavenda Tri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1533

Abstract

Penghapusan tenaga honorer di Indonesia telah menjadi isu yang hangat sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diundangkan. Kebijakan ini telah mempengaruhi status kepegawaian di lingkungan pemerintahan dan telah menimbulkan beberapa permasalahan, seperti permasalahan kepegawaian yang terjadi di Indonesia seperti kurangnya kualitas dan keterampilan. selain itu Penghapusan Tenaga Honorer pada UU Nomor 20 tahun 2023 menuai pro kontra bagi kalangan masyarakat. Meski begitu, UU ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tenaga honorer. Penelitian ini turut mengandalkan data sekunder sebagai acuan utama dalam meraih informasi untuk memunculkan teori serta teknik pengambilan data berupa dokumentasi dan studi literatur.
PERAN SEJARAH DALAM MEMBENTUK KONSTITUSI DAN HUKUM YANG BERKEADILAN Firmansyah, Alfi; Herdiyanto , Dedi; Halimatussa’diyah , Nadiyah; Syaputri , Nadiyah Rika; Taun
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1534

Abstract

Jurnal ini membahas perkembangan konstitusi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, dengan fokus pada proses perubahan konstitusi dan sebab-sebab terjadinya perubahan tersebut. Mulai dari lahirnya UUD 1945 hingga amandemen yang dilakukan dalam berbagai periode, jurnal ini mengulas secara detail perubahan-perubahan yang terjadi dalam konstitusi Indonesia. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti hubungan antara revolusi dan perubahan hukum, terutama melalui studi kasus Revolusi Perancis yang membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan penegakan hak asasi manusia. Implikasi revolusi tersebut dalam perkembangan hukum internasional juga dikaji, menggambarkan pengaruhnya dalam menyebarkan sistem pemerintahan republik dan paham-paham liberalisme serta demokrasi ke berbagai belahan dunia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH OLEH PT. RAYON UTAMA MAKMUR (PT. RUM) DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DAN POSISI HAK ASASI MANUSIA WARGA SUKOHARJO Firmanzia, Muhammad Noval; Liani , Isditta Chaula; Kamal S. Pd., M.H., Ubaidillah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1538

Abstract

Aktivitas PT RUM di Sukoharjo menghasilkan limbah industri berupa bau busuk dan pencemaran air sungai. Perusahaan tidak mampu mengelola limbah dengan baik, sehingga menyebabkan dampak negatif pada kesehatan warga, kondisi lingkungan, dan memicu protes. Artikel ini membahas tentang penegakan hukum terkait pencemaran limbah oleh PT RUM dan dampaknya terhadap lingkungan dan hak asasi manusia warga Sukoharjo. Penegakan hukum secara administrasi telah dilakukan dengan penghentian sementara operasional PT RUM melalui Keputusan Bupati. Di samping itu, ada upaya penegakan hukum pidana terhadap individu yang memperjuangkan perlindungan hukum terkait kondisi lingkungan. Namun, upaya tersebut masih belum cukup efektif dalam mengatasi pencemaran air dan udara. Pemberian sanksi administratif yang bersifat punitif dianggap sebagai opsi terbaik untuk menangani perselisihan yang melibatkan PT RUM. Jika sanksi administratif tidak memadai, langkah berikutnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mencabut izin lingkungan.
Analisis Strategi Training and Development ASN di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Syarif, Farzan Fahrezi; Adiatma, Muhammad Bintang; Hawari , Muhammad Rizky
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1539

Abstract

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif dan efisien, perlu meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui strategi training and development yang tepat. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis strategi training and development ASN di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendukung SPBE. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi training and development ASN di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendukung SPBE masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, yaitu kualitas kinerja sumber daya yang belum optimal, baik dari segi kompetensi maupun anggaran serta belum adanya sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pelatihan. Berdasarkan hasil analisis, makalah ini merekomendasikan beberapa strategi untuk meningkatkan efektivitas training and development ASN di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendukung SPBE, yaitu penekanan pada pengembangan kompetensi esensial bagi ASN dalam konteks implementasi SPBE, perancangan program pelatihan yang khusus, evaluasi rutin, dan meningkatkan anggaran. Dengan penerapan strategi yang tepat, diharapkan training and development ASN di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan kompetensi ASN dalam SPBE, sehingga dapat mendukung terwujudnya SPBE yang efektif dan efisien di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
MEWUJUDKAN BIROKRASI INKLUSIF MELALUI PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA Dilya Qory Nailuvar; Khalisha Rami Yamsri; Raden Roro Naura Aisyah Putri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1542

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur ragam pemenuhan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam bingkai penyelenggaraan negara. Dalam kaitannya dengan birokrasi inklusif, pemerintah berupaya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pendaftar penyandang disabilitas pada proses rekrutmen CASN. Dalam penelitian ini, kami akan menganalisis pemenuhan hak atas pekerjaan pada penyandang disabilitas di Indonesia, implementasi inklusivitas rekrutmen ASN, faktor-faktor, serta tantangan yang menyertai, perencanaan kepegawaian ASN penyandang disabilitas, dan upaya mewujudkan birokrasi inklusif di Indonesia. Hasil temuan ini, menunjukan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum dapat mewujudkan birokrasi inklusif meskipun telah memberikan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas untuk bisa berkecimpung di dunia kerja, terutama menjadi ASN karena undang-undang yang ada belum diimplementasikan dengan baik dan hanya menjadi sebatas peraturan formalitas saja.
PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG UNTUK KEADILAN Novia Anisawati; Herlinda Ragil F. C.; Annisa Khaidir; Rhemilda Nazwa
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi hukum perdata di Indonesia merupakan suatu perlakuan yang penting untuk beradaptasi dan mengacu pada nilai-nilai dan kebutuhan yang berubah dari waktu ke waktu. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu yang bersifat mengatur dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu. Saat ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan banyak peraturan hukum perdata yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Pembaharuan hukum perdata di Indonesia memiliki tantangan dan peluang untuk mewujudkan keadilan. Tantangan tersebut antara lain adalah adanya kekurangan-kekurangan dalam perkembangan hukum perdata yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, serta adanya perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat yang membuat beberapa aturan hukum perdata tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Kesempatan yang ada adalah merefleksikan nilai-nilai masyarakat Indonesia dan memperbaiki sistem hukum agar lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah reformasi hukum perdata di Indonesia dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin cepat dan berubah atau sebaliknya.

Page 33 of 70 | Total Record : 696

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue