cover
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles 696 Documents
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN SEMANGAT DEMOKRASI PEMUDA PADA PEMILIHAN UMUM 2024 Silaban, Priska Natalia; Sihombing, Sandra Ronauli; Munthe, Gina Yuli Sonia; Zebua, Okirdayanti; Lumbantobing, Roida
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran media sosial dalam meningkatkan semangat demokrasi pemuda selama Pemilihan Umum 2024. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis bagaimana pemuda menggunakan media sosial untuk berpartisipasi dalam proses demokratis, termasuk penyebaran informasi, diskusi politik, dan mobilisasi pemilih. Temuan penelitian ini memberikan wawasan tentang dampak media sosial terhadap keterlibatan politik generasi muda dan implikasinya bagi demokrasi di masa depan. media sosial memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan politik kepada pemuda. Melalui platform-platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, informasi seputar pemilihan umum.
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA EDUKASI DAN BISNIS BAGI MAHASISWA IAKN Manalu, Megawati Tamba Tua; Sitanggang, Rejeki; Saragih, Rafika Dear; Simangunsong, Nopri Damai Yanti; Lumbantobing, Roida
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya melalui media sosial seperti TikTok, telah membawa dampak yang signifikan di Indonesia, termasuk di kalangan mahasiswa Intitut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dalam media sosial tiktok juga banyak mahasiswa yang menggunakan media tersebut sebagai promosi maupun bisnis yang dapat menghasilkan uang bagi penggunanya. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa menggunakan TikTok sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan informasi. Mereka melihat TikTok sebagai platform yang bermanfaat dan menguntungkan karena menyediakan berbagai jenis konten video, termasuk konten edukatif, inspiratif, dan motivasional. Dalam media sosial tiktok juga banyak mahasiswa yang menggunakan media tersebut sebagai promosi maupun bisnis yang dapat menghasilkan uang bagi penggunanya.
PENGUNAAN MEDIA SOSIAL OLEH GENERASI Z : IMPLIKASI TERHADAP PERUBAHAN BUDAYA DAN NORMA SOSIAL Pangaribuan, Irmawati; Sinaga , Immaito; Panjaitan , Tiominar; Waruwu , Yunano; Lumbantobing, S.Sos, M.Pd, Roida
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1484

Abstract

Teknologi informasi membawa perubahan dalam sebuah perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Sehingga lahirlah media sosial dan menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran budaya, norma dan etika beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagi kalangan dan usia hampir semua masyarakat di Indonesia memiliki dan menggunakan medsos sebagai salah satu sarana untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Khususnya generasi z yang menggunakan lebih besar penggunaan media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan realitas empiris dibalik fenomena secara mendalam , terperinci dan menyeluruh. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap/eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAM: STUDI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Muhammad Noval Firmanzia; Nugroho Aryo Bimo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi regulasi hukum terkait kebiri kimia dalam hukum positif Indonesia serta implementasi sanksi tersebut terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat adanya 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dari Januari hingga November 2023, dengan mayoritas korban adalah anak perempuan. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan dengan jumlah korban terbanyak selama periode tersebut. Menghadapi situasi ini, diperlukan pendekatan multi-dimensi dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pemberlakuan sanksi pidana yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap situasi sosial tertentu dan data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi kebiri kimia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, penerapan hukuman kebiri masih menjadi topik perdebatan di masyarakat, terutama terkait dengan pelaku kejahatan seksual dewasa. Hukuman kebiri umumnya menjadi pilihan terakhir untuk pelaku pedofilia, dan tidak berlaku untuk pelaku di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (8) Undang-Undang tersebut. Penting untuk dicatat bahwa pemberian hukuman kebiri merupakan keputusan yang terserah pada hakim, bukan suatu kewajiban.
ANALISIS KAUTENTIKAN DAN KEUNIKAN LAKSA GANG AUT SURYAKENCANA SEBAGAI SALAH SATU KULINER LEGENDARI KHAS KOTA BOGOR Octavia, Clarista Asri; Facrureza, Dewanta
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Bogor merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak sekali makanan khas yang unik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari keaslian dan keunikan Laksa gang Aut Surya kencana sebagai kuliner khas Bogor. Penelitian ini berfokus pada keaslian makanan dan keunikan yang didefinisikan sebagai keaslian dan asli Laksa Bogor Gang Aut dalam berbagai aspek. Ini menjadi factor penting dalam menggambarkan identitas, warisan dan budaya laksa bogor gang Aut. Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengambilan data diambil dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan jumlah total 13 narasumber terdiri dari 1 narasumber ahli (pemilik), dan 12 narasumber pengunjung. Data yang berhasil dikumpulkan dan di jabarkan berdasarkan pernyataan narasumber pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dibuktikan bahwa Laksa gang Aut Surya Kencana merupakan salah satu Kuliner Legendaris khas Kota Bogor.
ANALISIS PENERAPAN ZERO WASTE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA GUNA MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Bernadetta Putri Hapsari; Dinda Christy Nada; Nadia Ananda Putri; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1495

Abstract

Penerapan konsep Zero Waste dalam pengelolaan sampah rumah tangga menjanjikan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pendekatan yang progresif. Dalam praktiknya, Zero Waste tidak hanya berupaya meminimalkan jumlah sampah, tetapi juga mengubah paradigma konsumsi menuju keberlanjutan. Aspek kunci dari penerapan Zero Waste adalah pemilahan sampah yang efisien, diikuti dengan langkah-langkah untuk meminimalkan sampah yang dihasilkan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran lingkungan memegang peranan penting dalam mendorong perubahan perilaku yang positif. Namun, implementasi Zero Waste dihadapkan pada sejumlah tantangan hukum yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi penyesuaian peraturan yang ada, pembagian tanggung jawab terkait sampah, perlindungan lingkungan, aspek ekonomi, dan infrastruktur. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Di Indonesia, telah ada upaya hukum yang mencakup Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, yang bisa menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Zero Waste. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dengan lebih efektif, sehingga memperkuat upaya menuju Zero Waste.
Kebijakan Hukum Pengelolaan Food Loss And Waste Melalui USDA (United States Departement Of Agriculture And Public Domain Policy) Laeliyah, Dini Sofia; Noor, Nisrina Noreen; Sabillah, Ardan; Kamal, Ubaidillah; Fikri, Muhammad Adymas Hikal
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krisis sampah makanan atau food loss and waste (FLW) menjadi permasalahan global yang berdampak negatif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasinya, termasuk penerapan kebijakan hukum, strategi pengelolaan, dan edukasi publik. Artikel ini membahas kebijakan hukum pengelolaan FLW melalui United States Department of Agriculture (USDA) dan perbandingannya dengan upaya di Indonesia. Artikel ini juga mengusulkan solusi alternatif untuk mengatasi FLW di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis komparatif seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan situs web organisasi internasional. USDA memiliki berbagai program untuk mengurangi FLW, seperti edukasi konsumen, pengembangan teknologi penyimpanan, dan dukungan penelitian. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Inisiatif Gotong Royong Atasi Susut dan Limbah Pangan 2030 (GRASP2030) oleh Badan Pangan Nasional (NFA) untuk menangani FLW. Meskipun memiliki kebijakan dan program, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi FLW, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, infrastruktur yang tidak memadai, dan regulasi yang belum sepenuhnya efektif. Solusi alternatif yang dapat diadopsi oleh Indonesia adalah program Food Waste Activity oleh USDA, yang fokus pada edukasi konsumen, pengembangan teknologi penyimpanan, dan dukungan penelitian. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kebijakan dan program FLW dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain seperti USDA. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga penting untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mengurangi FLW dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.
PENYELESAIAN HUKUM WANPRESTASI BERBENTUK NASABAH GAGAL BAYAR TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM Atriani, Dewi; Angel, Dayang; Riyanti, Tris Leni; Rahmawati, Yessi; Situmorang, Stephanus Christian
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran regulasi dan kebijakan hukum dalam menangani nasabah gagal bayar pada koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penyelesaian kasus gagal bayar tersebut. Gagal bayar nasabah merupakan isu penting yang berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan dan operasional koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data primer dan sekunder yang meliputi berbagai undang-undang dan peraturan terkait koperasi dan wanprestasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17 Tahun 2015, serta mekanisme hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani gagal bayar. Namun, terdapat berbagai faktor penghambat, baik internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi yang lemah, maupun eksternal seperti kondisi ekonomi makro yang tidak stabil dan budaya menunggak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem penagihan, dan peningkatan literasi keuangan sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas penanganan gagal bayar nasabah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, koperasi, dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan gagal bayar nasabah.
TINJAUAN PENERAPAN SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI GURU PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) Afrilia, Lucy; Shaira, Nasha
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1511

Abstract

Tinjauan penerapan sistem rekrutmen dan seleksi guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Indonesia memiliki tujuan utama, yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penambahan tenaga pendidik yang memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Guru PPPK memiliki status kepegawaian yang setara dengan PNS, tetapi tidak memiliki status sebagai PNS. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan PNS, termasuk hak untuk menerima gaji dan tunjangan yang lebih besar daripada guru swasta. Sistem seleksi guru PPPK dilakukan melalui beberapa tahapan, termasuk tes CAT dan wawancara, yang bertujuan untuk menentukan guru yang akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan kontrak untuk bekerja dalam periode tertentu. Persoalan mengenai rekrutmen dan seleksi guru PPPK yakni ada beberapa guru yang lulus seleksi, tetapi tidak mendapatkan formasi. Masalah lainnya yang muncul yaitu adanya pembatalan guru PPPK setelah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana pentingnya peran pemerintah untuk melakukan verifikasi data yang akurat dan transparansi, agar meminimalisir kesalahan dalam proses seleksi. Peranan guru PPPK sangat krusial karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu melalui metode kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi pustaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem rekrutmen dan seleksi guru PPPK masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan, sehingga masih diperlukan perbaikan dan evaluasi mulai dari segi perencanaan hingga implementasinya.
HAK CUTI PERSALINAN BAGI AYAH: TINJAUAN ANALITIS DALAM PERSPEKTIF HAK INDIVIDU APARATUR SIPIL NEGARA Shaputra, Andi Arjuna; Perkasaputra , Andryana; Nugraha , Irsad Adi; Arifin , Sultan Zachri Dipo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1513

Abstract

Hak Cuti Persalinan bagi Ayah merupakan salah satu kebijakan yang masih dirancang dan tercantum dalam Draft RUU KIA Pasal 6 Ayat 1 dan 2 yang berkaitan dengan pemberian waktu cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, khususnya dalam konteks persalinan. Rancangan ini meninjau hak individu para Ayah ASN untuk mendapatkan waktu cuti saat istri melahirkan, dengan tujuan memberikan dukungan yang lebih baik bagi teruntuk keluarga baru. Rancangan ini juga mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak individu dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, di mana peran dan tanggung jawab keluarga diakui sebagai bagian integral dari kehidupan seorang pegawai ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan implementasi dari Rancangan Hak Cuti Persalinan bagi Ayah serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup ASN di Indonesia. Metode penelitian yang akan digunakan dalam menyusun Esai ini adalah metodologi kualitatif. Data akan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan melakukan review substansial terhadap literatur yang telah terbit serta data sekunder untuk melengkapi argumen dan menggambarkan situasi secara aktual. Hasil penelitian diharapkan dapat mengungkapkan status implementasi rancangan ini serta dampaknya yang mungkin terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas dan relevansi rancangan kebijakan Hak Cuti Persalinan bagi Ayah dalam mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan keluarga ASN di Indonesia.