cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 32   33   34   35   36 
TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI Rozy, Fachrul; Prihatini S.H., M.H., Lilik
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1553

Abstract

Desersi adalah istilah yang umum disebut di kalangan militer atau polisi. Secara umum desersi adalah suatu tindakan pejabat yang meninggalkan suatu tugas atau kewajiban tanpa pemberitahuan dan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan. Hukum pidana militer merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan militer. Hukum pidana militer juga mencakup seluruh pelanggaran tindakan militer yang dilakukan oleh personel militer. Hukum pidana militer pada umumnya memberikan hukuman bagi personel militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer, kejahatan perang, kejahatan terhadap keamanan nasional, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran kode etik militer.
PENGEMBANGAN HAK BANGSA INDONESIA ATAS TANAH SEBAGAI SOLUSI UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Ilham Fathul Maarif; Dodi Brian Sirait; Aprila Niravita; M.Adymas Hikal Fikri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1554

Abstract

Konflik tambang emas Pohuwatu yang menimbulkan ketimpangan antara hak bangsa dan hak perusahaan memperlihatkan kepada kita pentingnya peranan negara dalam menggelola sumber daya alam yang dimiliki.Negara sebagai organ yang paling berkuasa memiliki tugas penting dalam mengelola tanah yang berada di atasnya terutama dalam hal tanah yang memiliki sumber daya alam di dalamnya.Artikel ini akan membahas tentang bagaimana bangsa Indonesia memliki Hak-nya atas tanah.Artikel ini akan membahas hal-hal tersebut dengan metode yuridis normatif dengan membahas dasar hukum dari pokok permasalahan di dalam artikel ini.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Negara berhak untuk memanfaatkan tanah yang mempunyai sumber daya alam juga mengelolanya sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyatnya dengan catatan tetap mempertimbangkan hak-hak yang masyarakt itu sendiri.
DEVELOPMENT OF HIGH-END SEAPLANE PRODUCTS AND SERVICES: EVALUATION THROUGH SWOT ANALYSIS Daniel Dewantoro; Dede Ardian; Demmy Setyo Wiyono; Genny Luhung Prasojo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1557

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the development potential of products and services in the context of high-end seaplane services using SWOT analysis. The research identifies strengths and weaknesses in customer experience, safety aspects, route flexibility, and comfort offered by high-end seaplane services. The results of the SWOT analysis provide insight into product and service development strategies that can be applied to enhance competitiveness and expand market share in the high-end seaplane service industry. This research uses SWOT analysis to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the context of high-end seaplane services. The strengths of high-end seaplane products and services include comfort, luxury, safety, and customer satisfaction. Furthermore, the study identifies product and service development opportunities, such as growing demand in luxury tourism and potential new market segments. The conclusions of this study provide a summary of the findings and implications for the development of high-end seaplane services. The study also suggests the scope of further research to further the understanding of the industry. Overall, this research contributes to the development of effective strategies to strengthen the position of high-end seaplanes in the global aviation industry.
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI MAHASISWA IAKN TARUTUNG Gea, Niat Jeserlin; Lase, Apriliana
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara yang multikultural menjadi suatu kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Namun, saat ini jutru pendidikan multikultural di kalangan mahasiswa berkualitas rendah. Banyak terjadi perbedaan karena masalah budaya. Salah satu solusi yang dapat dicapai adalah menanamkan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Tujuan penulisan ini untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya multikultural dan pembelajarannya pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal bagi Mahasiswa IAKN tarutung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitataif dengan melakukan kajian pustaka. Teknik analisis datanya adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural bagi mahasiswa sangatlah penting. Dosen harus mendesain proses pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Hal itu menjadi bagian dari kontribusi positif untuk membina sikap nasionalisme dan sikap multikultural para mahasiswa. Pengenalan multikultural berbasis kearifan bertujuan membentuk karakter anak negeri yang dapat menerima, memahami, dan menghargai semua orang yang berbeda ras, kepribadian, sosial, suku, adat istiadat, dan agama. Upaya pembelajaran pendidikan multikultural harus dilakukan sebagai sarana pelatihan dan penyadaran untuk generasi muda, agar dapat menerima dan menghargai semua perbedaan yang multikultural.
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DOKTER PALSU (DOKTEROID) DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU ‘Aisy, Luthfiana Rihadatul; Supanto; Fitriono, Riska Andi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1561

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku dokter palsu (dokteroid) dengan menggunakan identitas palsu. Profesi dokter sebagai profesi dengan resiko tinggi harus dilakukan oleh orang dengan pendidikan dan kompetensi yang dibuktikan dengan kepemilikan STR dan apabila melakukan praktik kedokteran dibuktikan dengan kepemilikan SIP. Seseorang yang bukan merupakan dokter yang memalsukan identitas melakukan praktik sehingga menimbulkan kesan dirinya merupakan dokter asli disebut dokteroid. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang meliputi buku, publikasi tentang hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Temuan pada penelitian ini adanya problematika dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku dokteroid yang tidak sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali dan asas lex specialis systematis. Sehingga penelitian ini merekomendasikan dalam penerapan hukum pidana yang sesuai dengan asas-asas terkait dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan dibandingkan menggunakan KUHP. Hasil penelitian ini diharapkan aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dokteroid sesuai dengan asas-asas yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia.
ANALISIS HUBUNGAN PEMERINTAHAN PUSAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH INDONESIA SECARA KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN 2024 Triadi, Irwan; Tampubolon , Imagrace Triamorita
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1564

Abstract

Hubungan antara sistem pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika politik dan administrasi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan tersebut dengan fokus pada konteks Indonesia. Dalam kerangka sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia, pemerintahan daerah memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola urusan di wilayahnya masing-masing. Namun, hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, termasuk alokasi sumber daya, perbedaan kepentingan politik, serta faktor historis dan budaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya dapat menjadi sumber konflik antara kedua entitas tersebut. Selain itu, perbedaan kepentingan politik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah juga dapat menghambat proses kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, termasuk perbaikan dalam mekanisme alokasi sumber daya, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan dialog politik antara kedua entitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan normative yuridis dengan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang dinamika hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia, serta memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal maupun nasional.
KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Maulida, Fatihatul Husna
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1565

Abstract

Kedudukan notaris terkait dengan perubahan pengertian perseroan terbatas menjadi badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria perseroan UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Dimana dalam hal ini terdapat dua bentuk perseroan yaitu perseroan terbatas dan perseroan perorangan. Pada pendiriannya terdapat perbedaan perseroan terbatas harus di hadapan notaris sedangkan perseroan perorangan tidak mewajibkan hal tersebut. Notaris dalam perseroan perorangan hanya pada saat terjadi perubahan apabila perseroan perorangan harus mengganti statusnya menjadi perseroan terbatas karna sudah tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Sebelum perseroan perorangan berubah menjadi perseroan persekutuan modal, perubahan tersebut harus dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara online pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
KAJIAN YURIDIS POLITIK HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA Aulia, Adinda
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1566

Abstract

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan elemen vital dalam kehidupan manusia, yang dipahami melalui berbagai perspektif, termasuk ilmu kebumian (geologi) dan ekonomi. Ahli geologi, Katili, mendefinisikan SDA sebagai unsur tata lingkungan biofisik yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik secara nyata maupun potensial. Ini mencakup berbagai hasil SDA seperti batu bara, minyak bumi, air, ikan, hasil pertanian, serta tata lingkungan fisik seperti air terjun, pegunungan, dan tanah subur. Politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mencerminkan kondisi yang ditandai oleh kebijakan hukum represif, di mana pemerintah cenderung mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai satu-satunya instrumen hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Dalam proses pembentukan perundang-undangan, hukum adat atau hukum lokal seringkali terabaikan baik secara substansi maupun dalam implementasinya. Hal ini menjadi salah satu pemicu utama dari resistensi yang muncul di kalangan masyarakat adat, terutama di luar Jawa, yang sering berujung pada konflik sumber daya alam di Indonesia. Dalam menghadapi dinamika kompleks politik hukum pengelolaan sumber daya alam, langkah strategis yang harus ditempuh adalah rekonstruksi politik hukum yang berbasis pada kearifan lokal dan hukum adat. Hal ini menjadi krusial untuk menciptakan kebijakan di bidang hukum pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pentingnya mengadopsi idiologi pluralisme hukum (legal pluralism) dalam politik hukum pengelolaan sumber daya alam di masa mendatang menjadi landasan yang tak terbantahkan.
MENGHORMATI KEARIFAN LOKAL DENGAN MENGINTEGRASI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT PADA STRATEGI PEMBANGUNAN DAN KONSERVASI BERKELANJUTAN Putra, Aditya Amarta; Azhar , Fakhri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1567

Abstract

Kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat, seringkali terbukti efektif dalam menjaga kelestarian alam dan menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Tekanan globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan serius dalam mempertahankan kearifan lokal ini. Konflik sosial seringkali muncul ketika kepentingan pembangunan bertabrakan dengan hak ulayat masyarakat adat, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik di wilayah terkait. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberi wawasan bagaimana menghormati kearifan lokal dengan cara mengintegrasi hak ulayat masyarakat adat, sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Metode yang digunakan, yaitu kualitatif deksriptif, dengan sumber tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di era modern yang penuh tantangan, pembangunan dan konservasi menjadi perhatian utama. Hak-hak mereka masyarakat tanah dan sumber daya alam sering diabaikan, memicu konflik dan potensi kerusakan lingkungan. Manfaat eksistensi hak ulayat bagi masyarakat adat adalah untuk kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial dalam akses dan pemanfaatan sumber daya alam. Pengakuan terhadap kearifan lokal, termasuk hukum adat, telah diatur dalam kerangka hukum Indonesia, memungkinkan masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai mereka. Upaya dalam strateginya, yaitu melalui pendidikan, pelatihan, dan pembentukan kebijakan untuk memperkuat identitas budaya dan memastikan perlindungan hak ulayat mereka.
IMPLEMENTASI CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS Budhaeri, Lida Khalisa; Ariani , Deva Vira; Rahman , Ine Mustika; Rohmah , Aisyah; Astarina , Yennita
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1569

Abstract

CSR (Corporate Social Responsibility) menurut aturan perundang-undangan disebut dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu kewajiban Perseroan Terbatas (PT) untuk bertindak serta dalam Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk memajukan mutu kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik untuk PT sendiri, komunitas setempat, ataupun Masyarakat pada umumnya. CSR berhubungan kuat dengan tujuan menggapai kegiatan ekonomi tidak hanya terkait persoalan tanggung jawab sosial tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas Perusahaan terhadap Masyarakat, bangsa, dan dunia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas implementasi CSR sebagai tanggung jawab sosial pada Perusahaan Perseroan terbatas. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Normatif atau Doktrinal dengan menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian pertama berisi bentuk kewajiban pelaksanaan CSR ditinjau dari aspek hukum Indonesia, kedua berisi bentuk tanggung jawab PT dalam pelaksanaan CSR pada Masyarakat Indonesia. Pentingnya melakukan CSR dengan mencermati aspek finansial, sosial dan lingkungan dapat berpartisipasi melahirkan keseimbangan antara kondisi sosial, ekonomi, dan Masyarakat pada letak Perusahaan beroperasi.

Page 34 of 70 | Total Record : 696

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue