cover
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles 696 Documents
ANALISIS FAKTOR MULTIKULTURALISME DALAM PEMBELIAN ULOS BATAK TOBA PADA INSIDEN ONAN TARUTUNG TAHUN 2024 Hutabarat, Christian Mauliate Parningotan; Lase, Apriliana
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1571

Abstract

Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian Ulos Batak Toba di Onan Tarutung. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sampel yang diteliti berjumlah 18 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan terbentuk menjadi 2 faktor yaitu faktor sosial dan faktor situasional. Pada analisis faktor diperoleh nilai kecukupan besar kecilnya laba tahun 2023 dan laba tahun 2024. Dari hasil penjelasan total variance menunjukkan total nilai eingen sosial awal sebanyak 18 responden, laki-laki 8 orang dan perempuan 10 orang, total nilai awal selama 1 bulan dari 18 responden, pada tahun 2023 keuntungan mencapai 131% dan pada tahun 2024 dengan kejadian onan tarutung keuntungan mencapai 114% dan setelah dijumlahkan kerugian kejadian onan tarutung mencapai 17%. Secara budaya, hasil penelitian menunjukkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen karena ulos yang dibeli akan digunakan pada setiap acara adat khususnya suku Batak Toba.
PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PEMBENTUKAN SIKAP MULTIKULTURAL PADA GENERASI MUDA Lase, Susi Murni; Lase, Apriliana
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1572

Abstract

Pengaruh media massa terhadap pembentukan sikap multikultural pada generasi muda adalah suatu topik yang sangat relevan dalam era digital ini. Media massa memiliki empat fungsi yang penting dalam perkembangan komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu sebagai alat transportasi komunikasi massa yang dapat menyebarkan sebuah berita atau informasi dengan jangkauan yang lebih luas, cepat dan efisien. Media massa juga memiliki potensi paling besar dalam mempengaruhi dan mengarahkan cara pikir, cara bertindak, dan cara merasa generasi muda. Penelitian ini menemukan bahwa media massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan sikap dan perilaku modern generasi muda, serta mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi oleh generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa generasi muda diharapkan memilih ragam dan isi media yang mencerdaskan, karena media massa memiliki potensi paling besar dalam mempengaruhi dan mengarahkan cara pikir, cara bertindak, dan cara merasa.
ANALISIS KECURANGAN DALAM FORUM X YANG BERBASIS NILAI - NILAI KEBANGSAAN UUD 1945 TERHADAP PENIPUAN JUAL BELI Faiz, Muhammad Hisyam; Soesanto, Edy; Faki, Muhammad
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan wawasan tentang hal - hal apa saja yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya kecurangan saat melakukan jual beli dalam forum X. Beberapa hal yang menjadi tujuan utama penelitian ini yaitu, pertama faktor – faktor yang menjadi penyebab kecurangan dalam proses jualbeli pada forum X, kedua yaitu hal-hal yang perlu diwaspadai saat melakukan transaksi jualbeli online, ketiga hukum – hukum negara yang berlaku saat terjadinya kecurangan dalam proses jualbeli pada forum X. Hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran terkait hal – hal yang berpotensi kecurangan dalam proses jual beli dan gambaran terkait tindakan hukum – hukum negara mengatasi kecurangan tersebut. Aturan hukum yang ditetapkan untuk kasus tersebut mencakup Pasal 378 Kitab UU KUHP, pada Pasal 28 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 9 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
PENERAPAN NILAI KEBANGSAAN UUD 1945 TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA APLIKASI INSTAGRAM Naufal, Iqbal; Soesanto, Edy; Syafiq, Sulthon Muammar
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketika teknologi menjadi lebih canggih, penggunaan media elektronik meningkat dengan cepat. Karena kebutuhannya yang semakin besar dalam kehidupan manusia, setiap orang tidak bisa lepas dari media elektronik. Adanya media elektronik berdampak pada kehidupan manusia. Setiap individu menggunakan media elektronik untuk membantu mereka melakukan aktivitas. Di sisi lain, hal ini mungkin memiliki efek negatif yang harus diperhatikan oleh semua orang yang menggunakan media elektronik. Sebuah aturan yang jelas harus digunakan untuk melindungi semua data pribadi yang ada di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat betapa pentingnya peraturan untuk melindungi data pribadi terutama pada aplikasi Instagram. Sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas privasi warga negara Indonesia yang saat ini belum dimiliki oleh Indonesia. Adapun peraturan yang mengatur mengenai hal ini diatur secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang undangan. Mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Universal Declaration of Human Rights serta Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan Politik sehingga dinilai perlu untuk membuat suatu peraturan dalam perundang undangan yang mengatur secara khusus dan lengkap mengenai perlindungan data pribadi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi seiring dengan perkembangan teknologi serta untuk mendorong pengesahan dari RUU Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terjadinya banyak kasus penyalahgunaan data pribadi terjadi di Indonesia, perlindungan data pribadi belum sepenuhnya berjalan untuk melindungi hak privasi masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi segera disahkan untuk melindungi hak privasi warga negara.
KESETARAAN GENDER Pane, Oky Oktaviani; Sihombing, Swiamanto; Simbolon, Desiyanti; Zalukhu, Djefrin; Lumbantobing, Roida
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesetaraan gender merupakan isu fundamental dalam diskursus hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun upaya untuk mencapai kesetaraan telah mengalami kemajuan, disparitas gender masih menjadi tantangan global yang menghalangi tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini mengeksplorasi konsep kesetaraan gender, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan, serta mengusulkan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Kesetaraan gender merujuk pada konsep di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemilikan aset, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, realitas sosial-budaya, ekonomi, dan politik seringkali menciptakan hambatan bagi perempuan untuk menikmati hak-hak tersebut secara setara. Faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan gender meliputi stereotip gender, norma sosial yang patriarkal, kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, serta kekerasan berbasis gender. Stereotip gender dapat membatasi pilihan dan peluang bagi perempuan, sementara norma sosial yang mendiskriminatif memperkuat ketidaksetaraan. Akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan layak turut memperlebar kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, kekerasan berbasis gender, baik fisik maupun psikologis, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi perempuan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Langkah-langkah yang dapat diambil mencakup reformasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kesetaraan hak dan peluang, kampanye peningkatan kesadaran untuk menghapus stereotip dan norma diskriminatif, serta investasi dalam pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Pencapaian kesetaraan gender tidak hanya membawa keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh potensi dan kontribusi perempuan secara setara, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua.
PRODUSEN PERAN KULINER TRADISIONAL DALAM MEMBANGUN TOLERANSI ANTAR ETNIS ANALISIS KEMITRAAN ANTARA MAKANAN LOKAL Panjaitan, Agnes Monika; Lase , Apriliana
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kuliner tradisional memainkan peran penting dalam memperkuat toleransi antar etnis di masyarakat. Tulisan ini menganalisis kemitraan antara produsen makanan lokal dalam konteks membangun toleransi etnis melalui budaya kuliner. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif sebagai teknik pengumpulan data Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara produsen makanan lokal dari berbagai etnis mampu menciptakan platform untuk pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam tentang keberagaman. Melalui penggunaan bahan-bahan dan resep tradisional yang diwarisi secara turun-temurun, kemitraan ini tidak hanya mempromosikan kekayaan kuliner lokal, tetapi juga mendorong apresiasi terhadap perbedaan budaya Selain itu, kemitraan ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi komunitas lokal, dengan memperkuat daya saing produk lokal di pasar global. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya toleransi dan keragaman budaya, produsen makanan lokal dapat menjadi agen perubahan sosial yang mempromosikan perdamaian dan harmoni antar etnis.
MENYELAMI MULTIKULTURALISME : DINAMIKA DI ERA MODERN Simorangkir, Joel T. H.; Lase , Apriliana
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebudayaan telah menjadi inti dari keberagaman manusia sepanjang sejarah, tetapi di era modern, tantangan dan dinamika yang terkait dengan multikulturalisme semakin menarik perhatian. Jurnal ini mengeksplorasi aspek-aspek esensial dari multikulturalisme dalam konteks era modern, dengan fokus pada pertemuan antara berbagai kebudayaan dan identitas. Memanfaatkan pendekatan interdisipliner, kami menyelidiki dampak teknologi, globalisasi, dan migrasi terhadap dinamika multikulturalisme saat ini. Selain itu, kami mempertimbangkan peran media, pendidikan, dan kebijakan publik dalam membentuk persepsi dan integrasi lintas budaya. Melalui tinjauan ini, kami menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat multikultural dalam membangun dialog yang inklusif dan harmoni di tengah keragaman. Hasilnya dapat memberikan wawasan penting bagi pemahaman kita tentang konsep multikulturalisme dan upaya-upaya untuk mempromosikan kesetaraan budaya di dunia yang semakin terhubung saat ini.
PERMASALAHAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PENGAMBILALIHAN HARTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010, YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAKAN PIDANA PENCUCIAN UANG. Mangatur Untung Sinaga; Tasya Elisabet; Asmak UL Hosnah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1587

Abstract

Perampasan aset merupakan komponen penting dari UU TPPU. yang dapat dibagi menjadi: (a) perampasan aset secara pidana; (b) perampasan aset secara sipil; dan (c) perampasan aset secara administratif. Namun, dalam prakteknya, setiap jenis perampasan aset tersebut mengalami beberapa masalah. TPPU merupakan kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat, dan untuk melawan hal ini, perampasan aset menjadi instrumen penting. UU TPPU mengatur tentang perampasan aset sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Secara umum, permasalahan hukum dalam pelaksanaan perampasan aset berdasarkan UU TPPU disebabkan oleh ketidaksesuaian antara aturan dalam UU TPPU dan realitas pelaksanaannya, serta karena belum adanya representasi ideal dalam aturan hukum UU TPPU terkait perampasan aset.
IMPLIKASI OVERKAPASITAS HUNIAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA TEWEH Pratama, Dayan; Sebyar , Muhamad Hasan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implikasi Overkapasitas hunian Narapidana/Tahanan menimbulkan masalah yang sangat signifikan pada Lapas, di karenakan jumlah hunian Narapidana/tahanan tidak sebanding dengan kapasitas Sarana Lapas yang ada dan sangat mempengaruhi pada proses pembinaan di dalam Lapas. Penelitian ini dilakukan dengan Tujuan untuk mengetahui Penyebab dari Overkapasitas hunian, Bagaimana dampak yang terjadi akibat Overkapasitas hunian, dan Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Muara Teweh untuk menanganinya. Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris dengan Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Sosisologi dan Psikologi Hukum. Metode Pengumpulan data penelitian ini menggunakan data Primer dan Sekunder, dimana Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara lalu Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAPAS Kelas IIB Muara Teweh mengalami Overkapasitas hunian yang signifikan, yang berdampak negatif pada Kekuatan Pengamanan, terhambatnya proses pembinaan, masalah kesehatan narapidana/tahanan dan keterbatasan tempat para warga binaan untuk bergerak dan beristirahat. Penyebab utama dari Overkapasitas yang terjadi pada LAPAS Kelas IIB Muara Teweh yaitu LAPAS Muara Teweh menampung Narapidana/tahanan dari 2 Kabupaten sekaligus, belum ada Rumah Tahanan (RUTAN) di kota Muara Teweh, Kebijakan Pemidanaan, Kurangnya Alternatif Pemidanaan, tahap Praperadilan, tingkat Residivis masih tinggi, banyaknya Narapidana kasus Narkotika, dan Kapasitas kamar hunian LAPAS yang tak sebanding dengan jumlah Hunian yang masuk.
PERAN NOTARIS DALAM PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS SYARI’AH DI INDONESIA Sheilanarjis, Nadia
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hal peluang dan aturan mengenai profesi notaris Syariah dalam pengembangan industri Syariah masih minim dan terkesan sangat sedikit. Padahal dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, maka hal ini dapat menjadi mangsa pasar yang menarik bagi para pelaku bisnis Syariah yang dimilikinya. Dengan hal demikian untuk menjamin suatu transaksi yang otentik dimata hukum sudah sewajarnya notaris Syariah hadir di Indonesia. Maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pentingnya peran notaris Syariah di Indonesia serta mengenai pertumbuhan bisnis Syariah di Indonesia. Peneliti menetapkan apa penyebab pentingnya peran notaris Syariah di Indonesia? Dan bagaimana pertumbuhan bisnis Syariah di Indonesia? Sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa : Pertama, bahwa peluang profesi notaris untuk dapat terlibat dan berperan serta dalam pengembangan industry bisnis Syariah sangatlah besar. Dikarenakan muncul dan semakin bertambah nya jaringan layanan perbankan Syariah dengan senantiasa dilandasi dengan konsep transaksi non ribawi dengan selalu mengamalkan amar ma’ruf nahi munkar. Kedua, dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, maka hal ini dapat menjadi hal yang menarik bagi pelaku bisnis dalam menarik nasabah/ konsumen dalam bisnis Syariah yang dimilikinya, serta guna untuk menjamin suatu transaksi yang otentik dimata hukum, maka sudah sewajarnya notaris Syariah hadir di Indonesia agar bidang bisnis Syariah ini dapat tercover dan terfokuskan dengan baik.