cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizky Saputra
Contact Email
rizkysaputra@graha-kirana.com
Phone
+6282257366060
Journal Mail Official
jurnallexlectio@graha-kirana.com
Editorial Address
https://jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/about/editorialTeam
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Lex Lectio Law Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
ISSN : -     EISSN : 30253276     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Lex Lectio Law Journal memiliki fokus dan ruang lingkup penelitian yang antara lain dapat mencakup hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum konstitusi, hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum pidana, hukum Islam, hukum internasional, filsafat hukum, hukum adat, hukum dan teknologi, hukum dan masyarakat, hukum agraria / pertanahan, hukum lingkungan dan sumber daya alam, hukum kelautan (maritim).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
DATA PRIBADI SEBAGAI ASET BISNIS: SINERGI HUKUM RAHASIA DAGANG DAN PERLINDUNGAN DATA Waruwu, Severius; Siswoyo, Amelia Anggriany
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i2.118

Abstract

AbstractIn the digital economy era, personal data has evolved into a high-value commodity that is often treated as part of a company’s strategic business information. However, Indonesia’s legal system continues to treat trade secrets and personal data protection as separate legal domains, despite their frequent intersection in practice. This article aims to analyze the necessity of harmonizing trade secret law and personal data protection law, framing personal data as business information that deserves dual-layer legal protection. This study employs a normative legal approach with a comparative juridical analysis of existing regulations, including Law No. 5 of 1999 and the Personal Data Protection Law of 2022. The analysis reveals that there is currently no regulatory bridge that explicitly recognizes personal data as a trade secret, even though overlapping protections exist in business practice. Thus, there is an urgent need for a harmonized and integrative legal framework to ensure legal certainty, prevent information misuse, and enhance protection of both individual rights and corporate interests within a unified legal structure.AbstrakDalam era ekonomi digital, data pribadi telah berkembang menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi yang kerap diperlakukan sebagai bagian dari informasi bisnis strategis. Namun, rezim hukum di Indonesia masih memisahkan antara perlindungan rahasia dagang dan data pribadi sebagai dua domain yang berbeda, meskipun keduanya sering beririsan dalam praktik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan harmonisasi antara hukum rahasia dagang dan hukum perlindungan data pribadi, dengan menempatkan data pribadi sebagai bagian dari informasi bisnis yang layak mendapatkan perlindungan ganda. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis yuridis-komparatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum terdapat jembatan regulatif yang secara eksplisit mengakui status data pribadi sebagai rahasia dagang, meskipun dalam praktik bisnis terdapat tumpang tindih perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum yang harmonis dan integratif, guna menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan informasi, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan korporasi dalam satu kerangka hukum terpadu.
TANTANGAN YURIDIS DAN HARMONISASI REGULASI KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL INDONESIA Zulfikar, Zulfikar; Meiliawati, Indri
Lex Lectio Law Journal Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v4i1.121

Abstract

AbstractThe advancement of digital technology has significantly transformed the nature and mechanisms of legal agreements, including the evidentiary function of electronic contracts. However, a regulatory discrepancy exists between the Indonesian Law on Notary Position (UUJN) and the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE), particularly concerning the legal status of notarial deeds in digital settings. The main issue lies in the absence of clear provisions that recognise and regulate the role of notaries in authenticating electronic agreements, thereby leading to legal uncertainty. This study aims to identify the juridical challenges and formulate an ideal model of regulatory harmonisation. A normative juridical method is employed, using statutory and comparative approaches. The findings indicate that the legal position of notarial deeds in electronic agreements remains unrecognised due to the lack of supporting norms for digitalised notarial practice. It is concluded that regulatory harmonisation is urgently required through the revision of UUJN, the strengthening of notarial roles under UU ITE, and the establishment of a national digital notarial system to ensure legal certainty in the era of digital transformation.AbstrakPerkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk dan mekanisme perjanjian hukum, termasuk dalam pembuktian perjanjian elektronik. Namun, terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait kedudukan akta notaris dalam konteks digital. Permasalahan utama terletak pada absennya pengaturan yang mengakomodasi peran notaris dalam otentikasi perjanjian elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yuridis yang dihadapi serta merumuskan model harmonisasi regulasi yang ideal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi komparatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan akta notaris dalam perjanjian elektronik belum terlindungi secara hukum akibat belum adanya norma yang mendukung digitalisasi kenotariatan. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi UUJN dan penguatan peran notaris dalam UU ITE, serta pembentukan sistem kenotariatan digital nasional untuk menjamin kepastian hukum di era transformasi digital.
LIVING LAW DAN DINAMIKA SOSIAL: INTEGRASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KE DALAM HUKUM NASIONAL Siregar, Bismar
Lex Lectio Law Journal Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v4i1.103

Abstract

AbstractCustomary law exists in the form of traditions and societal habits, even though it is unwritten. Therefore, although customary law is not formally sanctioned by the state (not positivized), it is still implemented in the lives of the people. The validity of customary law is not always marked by the presence of sanctions but can be observed through expressions that reflect the community’s sense of justice in relation to customary law, particularly in the face of globalization, with a focus on efforts to preserve local cultural heritage. Globalization has a significant impact on traditional communities that continue to uphold their customary legal systems. This method emphasizes the normative aspect of law, namely the regulations issued by the government or legal bodies to govern public behavior. Collaborative efforts between indigenous communities, the government, and international institutions are necessary to formulate a legal framework that respects and supports indigenous rights while promoting sustainable development. Thus, the preservation of local culture can be maintained by integrating traditional values with global dynamics, enabling customary law to better reflect and accommodate the public’s need for justice, as a law that evolves in real practice within Indonesia’s positive legal system.AbtsrakHukum adat sebagai living law merupakan bagian integral dari sistem sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik. Meskipun tidak dikodifikasi secara formal, hukum adat tetap hidup dalam praktik keseharian dan mencerminkan nilai-nilai keadilan lokal. Globalisasi dan modernisasi telah menimbulkan tantangan terhadap eksistensinya, terutama ketika sistem hukum nasional lebih mengutamakan pendekatan legalistik dan kodifikasi. Artikel ini menganalisis urgensi integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam hukum nasional secara konstruktif dan kontekstual. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan konseptual, penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan formal terhadap hukum adat serta pembentukan mekanisme kelembagaan seperti pengadilan adat yang mendapat legitimasi negara. Integrasi hukum adat bukan hanya memperkuat identitas hukum nasional, tetapi juga memperluas cakupan keadilan substantif serta memberikan solusi alternatif dalam penyelesaian konflik, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan hukum yang berkelanjutan. 
PENDEKATAN VALUASI HAK CIPTA DALAM SKEMA JAMINAN FIDUSIA Nindya, Astri Rizky; Siswoyo, Amelia Anggriany
Lex Lectio Law Journal Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v4i1.119

Abstract

AbstractThe valuation of copyright as a fiduciary collateral asset is a critical component in the development of intellectual property-based financing schemes. As an intangible asset, copyright possesses unique characteristics that differentiate it from conventional forms of collateral, requiring structured, measurable, and accountable valuation approaches. This article explores the valuation mechanisms of copyright by examining internationally recognized methods such as the cost approach, market approach, and income approach. Using a normative legal method, this study analyzes the relevant Indonesian legal framework, including the Copyright Law, the Fiduciary Security Law, and Government Regulation No. 24 of 2022 on the Creative Economy. The findings indicate that, although there is a legal foundation for using copyright as collateral, the absence of national valuation standards and specialized appraisal institutions remains a major obstacle. Therefore, regulatory reform and the establishment of accredited intellectual property appraisers are essential to ensure the legality, objectivity, and financial viability of copyright-based fiduciary guarantees.AbstrakValuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia merupakan elemen fundamental dalam menjamin keberlangsungan transaksi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hak cipta yang bersifat tidak berwujud memerlukan metode penilaian yang berbeda dari aset konvensional, dan pendekatan yang lazim digunakan adalah pendekatan biaya, pasar, dan pendapatan. Penilaian ini menjadi dasar bagi lembaga keuangan dalam menentukan besaran kredit yang layak diberikan dan memitigasi risiko gagal bayar. Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah membuka ruang hukum bagi pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia, hambatan utama masih terletak pada belum tersedianya standar valuasi nasional dan lembaga penilai khusus yang kompeten di bidang kekayaan intelektual. Untuk itu, dibutuhkan sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas institusi appraisal, serta penyusunan pedoman teknis valuasi yang dapat diadopsi oleh sektor keuangan, guna menjadikan hak cipta sebagai agunan yang kredibel dan berdaya guna dalam sistem pembiayaan nasional.
THE IMPLEMENTATION OF TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES IN LAW OF REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 25 OF 2007 CONCERNING INVESTMENT Selviana Purba
Lex Lectio Law Journal Vol 4, No 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v4i2.124

Abstract

This paper examines the implementation of the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMS) within the legal framework of the Republic of Indonesia, particularly through Law Number 25 of 2007 concerning Investment. As a member of the World Trade Organization (WTO) since 1995, Indonesia is required to harmonize its investment policies with international trade principles, especially the National Treatment and the Prohibition of Quantitative Restrictions as reflected in GATT 1994. Although Indonesia received special and differential treatment that allowed a longer transition period, the alignment of domestic investment laws with TRIMS obligations remains essential to ensure fair competition and prevent trade-distorting investment measures. This paper analyzes how Indonesia incorporates TRIMS principles into its national investment regulations, with particular attention to Article 18 of the Investment Law, which provides various investment facilities but potentially raises issues related to performance requirements. The study concludes that while Indonesia has made significant progress in integrating TRIMS-compatible rules, several provisions—especially those linking incentives to the use of domestic goods—may still pose risks of inconsistency with WTO commitments.
DILEMA KRIMINALISASI KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PENGATURAN PENCEMARAN NAMA BAIK PASCA REVISI KEDUA UU ITE Sri Windani
Lex Lectio Law Journal Vol 4, No 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v4i2.125

Abstract

AbstractThe development of digital criminal law in Indonesia has entered a new phase with the enactment of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). This amendment reconstructs the defamation offense previously governed by Article 27 paragraph (3) into Article 27A, shifting the paradigm from insult to attack on honor. This study aims to analyze the shift in the legal construction of defamation offenses following the second revision of the ITE Law and to evaluate its implications for criminal liability and the protection of freedom of expression. The research method employed is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that Article 27A clarifies the objective element of accusing a specific act and alters the status of the offense to an absolute complaint offense (absolute klachtdelicten), which theoretically limits victim subjectivity and prevents the criminalization of criticism not based on facts. Furthermore, the reduction of criminal sanctions to a maximum of two years implies that detention cannot be imposed during the investigation process. However, this study finds that the protection of freedom of expression still faces challenges at the implementation level, particularly regarding the burden of proof in the public interest exception clause, which potentially triggers a chilling effect in the digital sphere. AbstrakPerkembangan hukum pidana digital di Indonesia memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perubahan ini merekonstruksi delik pencemaran nama baik yang sebelumnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) menjadi Pasal 27A, yang mengubah paradigma dari delik penghinaan menjadi penyerangan kehormatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran konstruksi hukum delik pencemaran nama baik pasca revisi kedua UU ITE serta mengevaluasi implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana dan perlindungan kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27A mempertegas unsur objektif menuduhkan suatu hal dan mengubah status delik menjadi aduan mutlak (absolute klachtdelicten), yang secara teoretis membatasi subjektivitas korban dan mencegah kriminalisasi atas kritik yang tidak berdasar fakta. Selain itu, penurunan sanksi pidana menjadi maksimal dua tahun berimplikasi pada tidak dapat dilakukannya penahanan selama proses penyidikan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan kebebasan berekspresi masih menghadapi tantangan pada tataran implementasi, khususnya terkait beban pembuktian pada klausul pengecualian kepentingan umum yang berpotensi memicu chilling effect di ruang digital.
REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERTANAHAN DI INDONESIA Zulfikar Zulfikar; Rizky Ayu
Lex Lectio Law Journal Vol 4, No 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v4i2.127

Abstract

The increasing number of criminal acts in the land sector, such as land grabbing, falsification of land documents, and abuse of authority by land officials, demonstrates systemic weaknesses in Indonesia’s land law and its enforcement, resulting in legal uncertainty and a sense of injustice for lawful land right holders. This study aims to analyze: first, the regulation and implementation of criminal liability for land-related offences in Indonesian positive law and their relevance to legal certainty; second, the factors that hinder the optimal enforcement of criminal liability in handling land crimes; and third, the ideal reconstruction of criminal liability that can more effectively ensure equitable legal certainty. The research employs a normative legal method with a descriptive-analytical character, using statute and case approaches to examine the Basic Agrarian Law, the Criminal Code/Law No. 1 of 2023, sectoral land regulations, and court decisions on land-related criminal cases. The findings reveal that although the normative basis for criminal liability and the instrument of legal certainty through land registration are formally available, their implementation is constrained by fragmented and insufficiently specific offence formulations, limited capacity and weak coordination between law enforcement agencies and land administration bodies, as well as a strong culture of informal dispute settlement that neglects effective restoration of victims’ rights. This article proposes a reconstruction of criminal liability that emphasizes the establishment of a specific category of land-related offences, strengthening the capacity and guidelines for law enforcement, and integrating criminal judgments with administrative measures and a digital land information system as prerequisites for realizing equitable legal certainty for land right holders in Indonesia.
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN SUNNAH Akbar Rizky Subiantoro; Sonny Banda Lubis; Ridho Aditya Sembiring
Lex Lectio Law Journal Vol 4, No 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v4i2.148

Abstract

AbstractIslamic criminal law (jinayah) is a part of Islamic sharia that regulates various acts classified as criminal offenses and their sanctions, with the aim of creating order, justice, and welfare in society. This study aims to examine the definition and scope of Islamic criminal law, explain the sources of Islamic criminal law derived from the Qur'an, Sunnah, and ijtihad of scholars, and analyze the principles of justice and the concept of qisas from a Qur'anic perspective. This study also aims to understand the purpose and wisdom of implementing Islamic criminal law in social life. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. Data were obtained from primary and secondary legal materials collected through literature review and then analyzed descriptively and qualitatively using a content analysis approach. The results show that Islamic criminal law focuses not only on imposing sanctions but also emphasizes the protection of basic human rights, crime prevention, and moral development in society. The principle of justice in QS. Verse 58 of An-Nisa emphasizes the importance of enforcing the law fairly without distinction of social status, while the concept of qisas (retribution) in verse 179 of Surah Al-Baqarah demonstrates that the application of punishment aims to safeguard human life while creating social stability. Furthermore, Islamic criminal law has preventive, educational, and rehabilitative functions that are relevant in supporting the creation of a safe, orderly, and just society, including the implementation of the qanun (religious law) in Aceh as part of Indonesia's national legal system.AbstrakHukum pidana Islam (jinayah) merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang mengatur berbagai tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana beserta bentuk sanksinya dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian dan ruang lingkup hukum pidana Islam, menjelaskan sumber-sumber hukum pidana Islam yang berasal dari Al-Qur’an, Sunnah, dan ijtihad ulama, serta menganalisis prinsip keadilan dan konsep qisas berdasarkan perspektif Al-Qur’an. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami tujuan serta hikmah penerapan hukum pidana Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga menitikberatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, pencegahan terhadap tindak kejahatan, serta pembinaan moral dalam kehidupan masyarakat. Prinsip keadilan dalam QS. An-Nisa’ ayat 58 menegaskan pentingnya penegakan hukum secara adil tanpa membedakan kedudukan sosial, sedangkan konsep qisas dalam QS. Al-Baqarah ayat 179 menunjukkan bahwa penerapan hukuman bertujuan menjaga kehidupan manusia sekaligus menciptakan stabilitas sosial. Selain itu, hukum pidana Islam memiliki fungsi preventif, edukatif, dan rehabilitatif yang relevan dalam mendukung terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan, termasuk dalam penerapan qanun di Aceh sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.
ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK SETELAH SUAMI MENINGGAL SEBELUM PENCATATAN PERKAWINAN Sri Windani; Indri Meiliawati; Zulfikar Zulfikar
Lex Lectio Law Journal Vol 5, No 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v5i1.153

Abstract

AbstractMarriages conducted in accordance with religious law but not officially registered continue to create legal issues when inheritance is opened, particularly concerning the legal recognition of the wife and children's status in exercising inheritance rights. Although Article 2 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, regulates the validity and registration of marriages, it does not explicitly govern the legal implications of isbat nikah (judicial legalization of marriage) on inheritance rights following the husband's death. This study aims to analyze the legal status of the wife and children in acquiring civil rights and to examine the legal consequences of an isbat nikah determination on the fulfillment of inheritance rights. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of the Marriage Law, Articles 7 and 171 of the Kompilasi Hukum Islam (Compilation of Islamic Law), Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, and Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Courts. The findings indicate that an isbat nikah determination provides legal certainty regarding marital status as the basis for proving the civil legal relationship between the wife, children, and the deceased. However, it does not automatically confer the status of heir or entitlement to the deceased's estate. Recognition as an heir and the enforcement of inheritance rights must still be pursued through heir determination proceedings or inheritance litigation in accordance with inheritance law. This study concludes that the function of isbat nikah is limited to establishing proof of marital status, whereas the determination of inheritance rights constitutes a separate legal mechanism. Therefore, strengthening the legal framework is necessary to ensure greater legal certainty for wives and children. AbstrakPerkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama tetapi belum dicatatkan masih menimbulkan persoalan hukum ketika pewarisan terbuka, terutama terhadap pengakuan status hukum istri dan anak dalam memperoleh hak kewarisan. Meskipun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur keabsahan dan pencatatan perkawinan, pengaturan mengenai implikasi penetapan isbat nikah terhadap hak kewarisan setelah suami meninggal dunia belum diatur secara tegas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum istri dan anak dalam memperoleh hak keperdataan serta akibat hukum penetapan isbat nikah terhadap pemenuhan hak kewarisan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan, Pasal 7 serta Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan isbat nikah memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan sebagai dasar pembuktian hubungan keperdataan antara istri, anak, dan pewaris, tetapi tidak secara otomatis menetapkan kedudukan sebagai ahli waris maupun memberikan hak atas harta peninggalan. Pengakuan status ahli waris dan pelaksanaan hak kewarisan tetap harus dilakukan melalui mekanisme penetapan ahli waris atau gugatan kewarisan sesuai ketentuan hukum kewarisan. Penelitian ini menegaskan bahwa fungsi isbat nikah terbatas pada pembuktian status perkawinan, sedangkan penentuan hak kewarisan merupakan mekanisme hukum yang berdiri sendiri sehingga diperlukan penguatan pengaturan untuk menjamin kepastian hukum bagi istri dan anak. 

Page 4 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2026) Vol 4, No 2 (2025) Vol 4, No 1 (2025) Vol 3, No 2 (2024) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2023) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2022) Vol 1, No 1 (2022)