cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizky Saputra
Contact Email
rizkysaputra@graha-kirana.com
Phone
+6282257366060
Journal Mail Official
jurnallexlectio@graha-kirana.com
Editorial Address
https://jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/about/editorialTeam
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Lex Lectio Law Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
ISSN : -     EISSN : 30253276     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Lex Lectio Law Journal memiliki fokus dan ruang lingkup penelitian yang antara lain dapat mencakup hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum konstitusi, hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum pidana, hukum Islam, hukum internasional, filsafat hukum, hukum adat, hukum dan teknologi, hukum dan masyarakat, hukum agraria / pertanahan, hukum lingkungan dan sumber daya alam, hukum kelautan (maritim).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KENANGAN BARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 25 TAHUN 2009 Hariani, Riri Rezeki; Arisuma, Neri
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v2i2.85

Abstract

AbstractStrengthening Law Number 25 of 2009 concerning public services certainly has problems, as we know that the public services law has not been implemented well. In fact, the implementation of public services is still complicated, slow, expensive and causes public disappointment. Therefore, the aim of this research is to find out how to strengthen the implementation of public services in accordance with Law No. 25 of 2009. By using qualitative research methods and supported by data collection techniques through observation, interviews and library studies. Based on the results of the discussion, it was found that Strengthening Law No. 25 of 2009 concerning Public Services in Kenangan Baru Village refers to the principles/guidelines for the implementation of public services. However, there are several indicators that have not been implemented well, namely: the first is that equality of community rights and obligations in fulfilling the applicable requirements has not been realized, the second is the lack of community participation and involvement in activities carried out by the Subdistrict Government, the third is the lack of available facilities such as: tables, chairs, and condition of the office building. This causes limitations in strengthening and regulations in accordance with Law No. 25 of 2009 concerning public services. Therefore, Kenangan Baru Village must be able to increase strengthening and regulations in accordance with Law No. 25 of 2009 concerning public services, as well as being able to provide facilities to encourage community participation in various government programs.AbstrakPenguatan  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tentunya memiliki problematika, seperti yang kita ketahui bahwasannya Undang-undang pelayanan publik belum terselenggara dengan baik. Faktanya penyelenggaraan pelayanan publik masih berbelit-belit, lambat, mahal dan menimbulkan kekecewaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penguatan terlaksananya pelayanan publik sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif dan didukung dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi keperpustakaan. Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan bahwa Penguatan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kelurahan Kenangan Baru mengacu pada asas/pedoman penyelenggaraan pelayanan umum. Namun ada beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik yaitu  : yang pertama belum terwujudnya kesamaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang berlaku, yang kedua minimnya partisipatif dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Kelurahan, yang ketiga minimnya fasilitas yang tersedia seperti : meja, kursi, dan kondisi bangunan kantor. Hal demikian menyebabkan keterbatasan dalam penguatan dan aturan sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Maka dari itu, Kelurahan Kenangan Baru harus mampu meningkatkan penguatan dan aturan yang sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta mampu menyediakan fasilitas demi mendorong partisipatif masyarakat dalam berbagai program pemerintahan.
FAMILY THEFT PERSPECTIVE POSITIVE LAW AND ISLAMIC PENAL LAW Calvin, Muhammad; Nasution, Rasina Padeni
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i2.41

Abstract

AbstractTheft is an immoral act and against the law in every country, including Indonesia. The crime of theft is an act that takes someone's goods against the law, the same thing is also stated in Article 362 of the Criminal Code which is hereinafter referred to as a criminal offense. The perpetrators of criminal acts of theft are sometimes inseparable from the closest people such as playmates, coworkers and even worse are committed by family. Article 367 of the Criminal Code states that if the crime of theft committed by the family such as a wife or husband, then the perpetrator can be sanctioned if the family or the injured party reports the act, in short, Article 367 of the Criminal Code states that if the crime of theft committed by the family is different from the crime of theft in general,  namely with differences in the type of offense, theft committed in general is a general offense, while if committed by the family then the offense is a complaint offense. The purpose of this research is to answer the problems related to the crime of theft committed by the family with a review from the point of view of positive law and also Islamic law. The research method used in this research is a type of normative juridical research, namely legal research that refers to literature studies. The topic or problem described in this research is described in an analytical descriptive way. The sanctions imposed in Islamic law related to the crime of theft committed by the family are literally no different from positive criminal law, which provides differences in the mechanism for imposing penalties. In Islamic law, if the crime of theft is committed by the family, it is forbidden for him to be sentenced to cutting hands, but with other penalties such as ta'zir or paying dhaman (fines) in accordance with the stolen property, it is different from theft committed by other people or in general.AbstrakPencurian merupakan suatu perbuatan yang amoral dan bertentangan dengan hukum disetiap negara, termasuk di Indonesia. Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindakan yang mengambil barang seseorang dengan cara melawan hukum, hal senada tersebut juga tertuang dalam pasal 362 KUHP yang selanjutnya disebut sebagai suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana pencurian terkadang tidak terlepas dari orang – orang terdekat seperti teman bermain, rekan – rekan kerja dan bahkan yang lebih parah adalah dilakukan oleh keluarga. Dalam pasal 367 KUHP mengatakan bahwa jika tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga seperti istri atau suami, maka pelaku dapat dikenakan sanksi jika pihak keluarga atau pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan tersebut, secara singkat pasal 367 KUHP ini mengatakan bahwa jika perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga berbeda dengan tindak pidana pencurian secara umum yaitu dengan perbedaan jenis deliknya, pencurian yang dilakukan secara umum merupakan delik umum, sementara jika dilakukan oleh keluarga maka deliknya merupakan delik aduan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga dengan tinjauan dari sudut pandang hukum positif dan juga hukum islam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada studi kepustakaan. Topik atau persoalan yang digambarkan pada penelitian ini diuraikan dengan cara deskriptif analitis. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum islam terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga secara harfiah tidak berbeda dengan hukum pidana positif, yaitu memberikan perbedaan mekanisme dalam penjatuhan hukumannya. Dalam hukum islam jika tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga haram baginya dijatuhin hukuman potong tangan, melainkan dengan hukuman lain seperti ta’zir atau membayar dhaman (ganti kerugian) sesuai dengan harta yang dicuri, hal itu berbeda dengan pencurian yang dilakukan oleh orang lain atau secara umum.
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN Zulwanda, Defri Tri; Ningrum, Maya Puspita
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v1i2.79

Abstract

Abstract Women have the same rights as men to obtain guarantees for fulfilling the right to live a decent, healthy and dignified life. Therefore, the state, especially the government, is responsible for the promotion, protection and fulfillment (to promote, to protect, to fulfill) these rights, as an integral part of fulfilling human rights. A number of laws and regulations have been created by the Indonesian government related to labor migration, human trafficking and HIV/AIDS. The hope is that this legislation will be able to provide protection for the Indonesian state, both men and women. However, two facts show that these laws and regulations are not very effective in protecting the community, especially women. One form of crime of trafficking in persons, especially women and children, which is widely practiced as a crime with a cross-regional dimension within countries and across countries (transnational organization crime) is trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation or prostitution. The mode of operation of the crime of trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation has become increasingly complex over time and increasingly difficult to prosecute. The victims are also increasing in terms of number and situation of victims, namely from adult women to girls, even children under the age of 10 are trapped in the ijok system carried out by criminals who traffic in people with their parents. The aim of this research is to answer problems related to the application of material criminal law to criminal acts of human trafficking (Human Trafficking) case study number 2207/pid.sus/2022/PN.Mdn and to find out the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of trafficking people (Human Trafficking) in decision 2207/pid.sus/2022/PN. Mdn The research used to answer the two things above is library research and taking data obtained from court decisions at the Medan District Court. The results of this research indicate that the application of material criminal law to the criminal act of human trafficking in the judge's decision in case no. 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN. In accordance with the law, in this case it is regulated in Law number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. In handing down criminal sentences, the judge has given considerations in accordance with the facts and those revealed in court, both in terms of material criminal and formal criminal considerations.Key words: Crime, crime, human traffickingAbstrak Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan bermartabat. Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi, perlindungan dan pemenuhan (to promte, to protect,to fulfill) hak-hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia. Sejumlah peraturan perundangan telah di ciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan hiv/aids. Harapannya, peraturan Perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Namun dua kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan. Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (transnational organise crime) adalah perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin komplek dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak anak masih di bawah usia 10 tahun terjebak sistem ijok yang di lakukan oleh para penjahat perdagangan orang dengan orang tua mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) studi kasus nomor 2207/pid.sus/2022/PN.Mdn dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dalam putusan 2207/pid.sus/2022/PN. Mdn Penelitian yang digunakan untuk menjawab dua hal diatas adalah penelitian kepustakaan dan mengambil data yang diperoleh dari putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Medan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dalam putusan hakim dalam perkara No. 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN. Telah sesuai dengan perundangundangan dalam hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta dan terungkap dipersidangan baik itu dari pertimbangan segi pidana materil maupun dari pidana formil
Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS) Efendi, Harun; Harvee, Renhard
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v1i2.23

Abstract

AbstractThe problem of losing luggage on this plane is certainly often experienced by passengers. However, most passengers are confused about where to complain and wondering if there was actually compensation for the lost item or damaged in the hold of the aircraft. It is not uncommon for items to be lost or damaged in baggage These are very valuable items, important or not priceless. Through Law Number 8 of 1999 concerning Protection Government consumers regulate consumer rights that must be protected including regarding the right to obtain compensation, compensation and/or replacement if the goods and/or services received are not suitable with the agreement or not as it should. Airline companies as carriers have a responsibility towards passengers due to a contractual relationship that occurs between them, namely through a carriage agreement that is stated in the ticket. However, sometimes in carrying out these obligations, airline companies cannot be separated from negligence, such as lost or destroyed baggage. These problems will be discussed in this study using normative juridical research methods and using secondary data. The results of this study can be interpreted that security, comfort and personal safety for public transportation passengers and property carried by consumers of public transportation services receive less attention from public transportation service providers. The enactment of the Minister of Transportation Regulation regarding compensation in the event of loss of passenger baggage has the aim of providing strictness to business actors and more protection for consumers related to the responsibility of airline business actors for the checked baggage of lost airplane passengers. The principle of accountability is absolute responsibility. This principle is implemented so that consumers no longer have to bother filing cases for lost baggage to the plate. Consumers can immediately get compensation on the spot. However, this arrangement actually makes consumers dissatisfied by questioning the compensation set, thus encouraging consumers to finally take the matter to court. Settlement of compensation for lost checked baggage in the operation of flights in Indonesia, can be done through the Non-Litigation Route and the Litigation Route. In case Number 6/Pdt. G.S/2018/PN DPS has actually carried out a Non-Litigation Effort, but the Plaintiff is not trivial with the nominal compensation offered by Lion Air, so in the end it uses the Litigation route by filing a claim for compensation through a lawsuit. AbstrakMasalah kehilangan bagasi pesawat ini tentu sering dialami oleh penumpang. Namun, sebagian besar penumpang bingung harus melakukan komplain kemana dan bertanya-tanya apakah sebenarnya ada kompensasi untuk barang yang hilang atau rusak di bagasi pesawat. Tidak jarang barang yang hilang atau rusak dibagasi tersebut merupakan barang yang sangat berharga, penting atau bahkan tidak ternilai. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pemerintah mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi hal tersebut, termasuk mengenai hak untuk mendapatkan Kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai semestinya. Perusahaan penerbangan selaku pengangkut memiliki tanggung jawab terhadap penumpang dikarenakan adanya hubungan kontraktual yang terjadi diantara mereka, yaitu melalui perjanjian pengangkutan yang dituangkan ke dalam tiket. Namun, kadang kala dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, perusahaan penerbangan tidak terlepas dari adanya kelalaian-kelalaian, seperti hilang atau musnahnya barang bagasi. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Keamanan, kenyamanan dan keselamatan terhadap diri pribadi penumpang transportasi umum dan harta benda yang dibawa oleh konsumen pengguna jasa transportasi umum kurang mendapat perhatian penyedia jasa transportasi umum. Lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan mengenai ganti rugi dalam hal hilangnya bagasi penumpang memiliki tujuan untuk memberi keketatan kepada pelaku usaha dan perlindungan lebih kepada konsumen terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha penerbangan terhadap bagasi tercatat penumpang pesawat yang hilang. Prinsip pertanggungjawabannya adalah tanggung jawab mutlak (absolute liability). Prinsip ini diterapkan agar konsumen tidak lagi harus repot-repot untuk memperkarakan bagasi hilang ke pengadilan. Konsumen dapat langsung mendapatkan ganti rugi di tempat. Namun pengaturan ini justru membuat konsumen tidak puas dengan pembatasan ganti rugi yang ditetapkan sehingga mendorong konsumen pada akhirnya membawa perkara tersebut ke pengadilan. penyelesaian ganti kerugian terhadap bagasi tercatat yang hilang dalam penyelenggaraan penerbangan di Indonesia, dapat dilakukan melalui Jalur Non Litigasi dan Jalur Litigasi. Dalam perkara Nomor 6/Pdt. G.S/2018/PN DPS ini sebenarnya telah dilakukan Upaya Nonlitigasi namun Pihak Penggugat tidak sepakat dengan nominal ganti rugi yang ditawarkan Pihak Lion Air, hingga pada akhirnya digunakan jalur Litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP DEMOKRASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN NASIONAL Arisuma, Neri; Saleh, Arifin; Alfarisi, Salman; Juliansyah, Fickry
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i2.92

Abstract

AbstractThe Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has a significant impact on the democratic system in Indonesia, especially in relation to the election mechanism and national leadership regeneration. This decision conveys a request for judicial review of the provisions of the Election Law which regulates the presidential threshold, which has consequences for the opportunities for new candidates in the presidential election. This journal aims to analyze the meaning of the MK's manifestation on the development of democracy and the mechanism for national leadership regeneration, by considering political and constitutional perspectives. AbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki dampak signifikan terhadap sistem demokrasi di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme pemilu dan regenerasi kepemimpinan nasional. Putusan ini menanggapi permohonan uji materi terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang mengatur ambang batas (threshold) presidential, yang memiliki konsekuensi terhadap peluang kandidat baru dalam pemilihan presiden. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan MK tersebut terhadap perkembangan demokrasi dan mekanisme regenerasi kepemimpinan nasional, dengan mempertimbangkan perspektif politik dan konstitusional.
MEMPERKUAT TATA KELOLA PERTANAHAN MELALUI DIGITALISASI DAN REFORMASI HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA Meiliawati, Indri
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i2.93

Abstract

AbstractLand governance in Indonesia faces complex issues, stemming from the colonial era to the present, including manual inefficiencies, overlapping ownership, lack of transparency, and unharmonized regulations. Digitalization and legal reforms are necessary to enhance efficiency, accuracy, and transparency, protect community rights, and support sustainable development. This study employs normative legal research through a literature review, focusing on analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials related to governance, digitalization, and legal reform in Indonesia’s land sector. Land governance in Indonesia is complex and challenging, with issues rooted in a long history up to the present. Inefficient manual administrative systems, overlapping land ownership, and lack of transparency lead to conflicts and hinder investment. Digitalization and legal reforms are required to improve efficiency, accuracy, and transparency, protect community rights, and support sustainable development. Indonesia’s land governance faces intricate challenges, such as administrative inefficiencies, overlapping ownership, lack of transparency, unharmonized regulations, and unequal access to information. Digitalizing land systems and legal reforms are crucial to improving efficiency, accuracy, and transparency. Protecting community rights, public education, and equitable access to information are top priorities toward a better and fairer land governance system.AbstrakTata kelola pertanahan di Indonesia menghadapi permasalahan yang kompleks dari era kolonial hingga saat ini, termasuk inefisiensi manual, kepemilikan yang tumpang tindih, kurangnya transparansi, dan peraturan yang tidak harmonis. Digitalisasi dan reformasi hukum diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi, serta melindungi hak-hak masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian hukum normatif dengan studi pustaka, berfokus pada analisis materi hukum primer, sekunder, dan tersier terkait tata kelola, digitalisasi, dan reformasi hukum pertanahan di Indonesia.Tata Kelola Pertanahan Indonesia kompleks dan menantang, dengan permasalahan yang berakar pada sejarah panjang hingga saat ini. Sistem administrasi manual yang tidak efisien, kepemilikan lahan yang tumpang tindih, dan kurangnya transparansi menyebabkan konflik dan menghambat investasi. Digitalisasi dan reformasi hukum diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi, serta melindungi hak-hak masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Tata kelola pertanahan Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks seperti inefisiensi administratif, kepemilikan yang tumpang tindih, kurangnya transparansi, peraturan yang tidak harmonis, dan ketidaksetaraan akses ke informasi. Digitalisasi sistem pertanahan dan reformasi hukum diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Perlindungan hak-hak masyarakat, pendidikan publik, dan akses informasi adalah prioritas utama menuju sistem pertanahan yang lebih baik dan merata.
DIGITALISASI AKTA NOTARIS SEBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENJAGA KEUTUHAN DOKUMEN HUKUM Zulfikar, Zulfikar
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i2.94

Abstract

AbstractThe digitalization of notarial deeds is a modern solution to enhance the efficiency, security, and integrity of legal documents. While it offers numerous benefits, such as ease of access and cost reduction, its implementation faces challenges in regulation, data security, and standardization. The objectives include modernizing the notarial system, improving transparency, and supporting environmental sustainability. The success of digitalization relies on the development of clear regulations, reliable technological infrastructure, and the enhancement of human resource competencies.This study adopts a normative legal research method through literature review, analyzing primary, secondary, and tertiary legal sources related to the digitalization of notarial deeds. Descriptive-analytical qualitative analysis is applied, including legal interpretation and international comparisons. The findings are expected to contribute to the development of policies for the digitalization of notarial deeds in Indonesia. The digitalization of notarial deeds is crucial for modernizing Indonesia's notarial system, but regulatory gaps remain in the specific governance of digital deeds. The Notary Law does not explicitly accommodate digital notarial deeds, creating legal uncertainty. Key challenges include the validity of digital documents, data security, standardization of formats, and long-term storage. Human resources need to be equipped with technological skills, and collaboration among the government, notarial associations, and the private sector is essential for success. Digitalization offers improvements in efficiency, security, and transparency in notarial practices. It is vital for modernizing the notarial system in Indonesia, despite existing regulatory gaps, legal challenges, and infrastructure needs.AbstrakDigitalisasi akta notaris merupakan solusi modern untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan integritas dokumen hukum. Meskipun menawarkan berbagai manfaat seperti kemudahan akses dan pengurangan biaya, implementasinya menghadapi tantangan peraturan, keamanan data, dan standarisasi. Tujuannya termasuk memodernisasi sistem notaris, meningkatkan transparansi, dan mendukung pelestarian lingkungan. Keberhasilan digitalisasi bergantung pada pengembangan regulasi yang jelas, infrastruktur teknologi yang andal, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan, menganalisis sumber hukum primer, sekunder, dan tersier terkait digitalisasi akta notaris. Analisis kualitatif deskriptif-analitik diterapkan, termasuk interpretasi hukum dan perbandingan internasional. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan digitalisasi akta notaris di Indonesia.Digitalisasi akta notaris penting untuk modernisasi sistem notaris di Indonesia, namun terdapat kesenjangan regulasi dalam penataan khusus akta digital. UU Jabatan Notaris belum mengakomodasi akta notaris digital secara eksplisit, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Tantangan utama termasuk validitas dokumen digital, keamanan data, standarisasi format, dan penyimpanan jangka panjang. Sumber daya manusia perlu dilengkapi dengan keterampilan teknologi, dan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi notaris, dan sektor swasta diperlukan untuk berhasil. Digitalisasi menawarkan peningkatan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam praktik notaris. Digitalisasi akta notaris penting untuk modernisasi notaris di Indonesia, meskipun masih ada kesenjangan regulasi, tantangan hukum, dan kebutuhan infrastruktur.
Analisis Yurisdiksi Kriminal Penanganan Tindak Pidana Siber di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali Saskara, Komang Aldi
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i1.83

Abstract

This cyber crime is also categorized as a transnational crime, because this crime does not recognize borders (borderless) and the time of the incident because the victim and perpetrator are often in different countries. This research will examine the concept and regulation of state criminal jurisdiction for dealing with cyber crimes and whether the concept for dealing with cyber crimes by the police at the Bali Regional Police is ideal. This research uses a type of empirical legal research using several types of approaches including a statutory approach, a conceptual approach and a legal psychology approach. The data sources used in this research are primary data sources and secondary data. The jurisdictional principles that form the basis for the application of criminal law in Indonesia to cyber crimes include the territorial principle and the protection principle. Meanwhile, the current concept of dealing with cyber crime is seen from the jurisdictional aspect, of course to ensnare the perpetrators takes quite a long time and is considered not ideal. It is hoped that the government will ratify the Budapest Convention on cybercrime so that the results of this ratification will become an instrument for Indonesia to collaborate with other countries in applying extraterritorial jurisdiction. The government provides the public with an understanding of ethics and responsibility in interacting in the cyber world by increasing public literacy awareness regarding cyber security. Apart from that, the police need to establish various forms of sustainable partnerships to support the quality of human resources in the IT sector, in addition to getting educated and trained human resources who can support cyber crime investigations.
IMPLIKASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL DAN PENINJAUAN PERATURAN PERBANKAN Windani, Sri; Widiana, Ayu
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i2.95

Abstract

AbstractInformation technology has revolutionized financial transactions, supporting digital methods due to their speed and efficiency. Despite its benefits, new risks and challenges for consumer protection have emerged, requiring updated legal frameworks and stronger data security measures. Effective regulations must address transparency, fairness, and digital literacy to safeguard consumers in the evolving fintech landscape. This research employs normative legal analysis, focusing on legal norms in consumer protection and banking regulations related to digital financial transactions. Using legislative, conceptual, and comparative approaches, the study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through a literature review. Data is qualitatively analyzed to identify legal gaps and propose regulatory improvements. Indonesia's legal framework for consumer protection in digital financial transactions has several gaps. Law No. 8 of 1999 and Banking Law No. 10 of 1998 do not fully address the unique characteristics of fintech, creating ambiguities and potential consumer harm. Data security issues, transparency, and disclosure practices remain significant concerns. Digital wallets lack specific regulations, and low financial literacy increases consumer vulnerability. Dispute resolution mechanisms and coordination among regulatory bodies need enhancement. Indonesia lags behind developed countries in fintech regulation, requiring an adaptive approach to technological innovation and stronger consumer protection. The legal framework shows gaps and weaknesses, including issues related to data security, transparency, dispute resolution, and low digital literacy. Overlapping regulations, unclear jurisdictions, and inadequate anticipation of technological innovations further complicate effective law enforcement. Comprehensive reforms, including harmonized regulations and stronger security standards, are essential to enhance consumer protection. Abstrakeknologi informasi telah merevolusi transaksi keuangan, mendukung metode digital karena kecepatan dan efisiensinya. Terlepas dari manfaatnya, risiko dan tantangan baru untuk perlindungan konsumen telah muncul, memerlukan kerangka hukum yang diperbarui dan langkah-langkah keamanan data yang lebih kuat. Peraturan yang efektif harus mengatasi transparansi, keadilan, dan literasi digital untuk melindungi konsumen dalam lanskap fintech yang berkembang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada norma hukum dalam perlindungan konsumen dan peraturan perbankan terkait transaksi keuangan digital. Dengan menggunakan pendekatan legislatif, konseptual, dan komparatif, analisis materi hukum primer, sekunder, dan tersier melalui tinjauan literatur. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum dan menyarankan perbaikan peraturan. Kerangka hukum Indonesia untuk perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital memiliki beberapa kesenjangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tidak sepenuhnya membahas karakteristik unik fintech, menciptakan ambiguitas dan potensi kerugian konsumen. Masalah keamanan data, transparansi, dan praktik pengungkapan merupakan perhatian yang signifikan. Dompet digital tidak memiliki peraturan khusus, dan literasi keuangan rendah, meningkatkan kerentanan konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa dan koordinasi antar badan pengatur perlu ditingkatkan. Indonesia tertinggal dari negara maju dalam regulasi fintech, membutuhkan pendekatan adaptif terhadap inovasi teknologi dan perlindungan konsumen yang lebih kuat. Kerangka hukum Indonesia untuk perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital memiliki kesenjangan dan kelemahan. Isunya meliputi keamanan data, transparansi, penyelesaian sengketa, dan literasi digital yang rendah. Tumpang tindih peraturan, yurisdiksi yang tidak jelas, dan antisipasi inovasi teknologi yang tidak memadai semakin menantang penegakan hukum yang efektif. Reformasi komprehensif, termasuk peraturan yang selaras dan standar keamanan yang lebih kuat, diperlukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen.
Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Widana, Ketut
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i1.80

Abstract

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) is basically a form of updating business licensing services through the Online Single Submission (OSS) system. However, the existence of the OSS RBA is starting to be doubted in line with the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning Formal Review of the Job Creation Law against the 1945 Constitution which could have implications for legal uncertainty. This research uses a normative legal research method, namely by using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, then analyzed using qualitative descriptive analysis. The presence of the PP OSS RBA Job Creation Perpu is still valid and has legal certainty. These provisions are contained in Article 184 of the Job Creation Perpu which explains that all implementing regulations in the Job Creation law are still valid as long as they do not conflict with the Job Creation Perpu. We hope that adjustments between the Job Creation Perpu and PP OSS RBA need to be carried out in a careful and careful manner, in this should focus on harmony and consistency within the broader legal framework. So that we can maintain the continuity of applicable legislation, while ensuring the business licensing process remains in accordance with applicable legal principles.

Page 3 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025) Vol 3, No 2 (2024) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2023) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2022) Vol 1, No 1 (2022)