cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizky Saputra
Contact Email
rizkysaputra@graha-kirana.com
Phone
+6282257366060
Journal Mail Official
jurnallexlectio@graha-kirana.com
Editorial Address
https://jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/about/editorialTeam
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Lex Lectio Law Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
ISSN : -     EISSN : 30253276     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Lex Lectio Law Journal memiliki fokus dan ruang lingkup penelitian yang antara lain dapat mencakup hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum konstitusi, hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum pidana, hukum Islam, hukum internasional, filsafat hukum, hukum adat, hukum dan teknologi, hukum dan masyarakat, hukum agraria / pertanahan, hukum lingkungan dan sumber daya alam, hukum kelautan (maritim).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
Pengawasan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara Di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan Asina, Enrico Mardongan; Arisuma, Neri
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v1i1.17

Abstract

AbstractThe Ombudsman of the Republic of Indonesia has a role in conducting a survey of public service standards at the Medan City National Land Office and providing space for the public to submit problems and complaints about land services that are not optimal. This research is descriptive qualitative in nature. This study aims to determine the oversight of the Ombudsman of the Republic of Indonesia representing North Sumatra Province in supervising public service reports at the Medan City National Land Agency. , Reporting Service Response Action Mechanism and Institutional Public Service Oversight Mechanism in Government Public Service Agencies/Agencies.Abstrak Ombudsman Republik Indonesia berperan melakukan survey standar pelayanan publik di Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan maupun keluhan terhadap pelayanan pertanahan yang tidak optimal. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan laporan pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan mempunyai mekanisme kerja, yaitu Mekanisme Pelaporan Pengaduan Masyarakat, Mekanisme Tindakan Respon Pelayanan Pelaporan dan Mekanisme Pengawasan Pelayanan Publik secara Kelembagaan pada Lembaga/Badan Pelayanan Publik Pemerintah.
HAK WARIS ANTARA PARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM Paramyta, Dwi Sartika; Alfarisi, Salman
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i1.27

Abstract

AbstractMarriages that have different religions can cause the offspring born from the marriage to follow a different religion. The change of religion of one or more family members can also cause religious differences in marriage. The requirements to be an heir are people who at the time of death have a blood relationship or marital relationship with the testator, are Muslims and are not hindered by law to become heirs. the problem of inheritance rights between heirs of different religions with the testator according to Islamic Inheritance Law. The benefit of this research is an understanding of the inheritance rights between heirs of different religions with the testator according to Islamic inheritance law.This research uses normative legal research methods. The statutory approach is used in this research. In normative legal research, legal materials whether primary, secondary, tertiary, or non-legal are studied through literature study. Indonesian citizens who are Muslims are those who follow Islamic Inheritance Law and the Compilation of Islamic Law. The provisions in Islamic Law and the Compilation of Islamic Law apply and are binding in terms of inheritance. All of these provisions begin with determining heirs based on blood relations (nasabiyah) or marriage (sababiyah). According to the provisions of the Islamic Inheritance Law and the Compilation of Islamic Law above, the determination of inheritance rights for heirs is based on blood relations (nasabiyah), marital relations (sababiyah), or groups of heirs, and is not hindered from inheritance such as slavery, murder, differences in religion or state.The inheritance rights between heirs of different religions and heirs according to Islamic inheritance law are heirs of different religions whose heirs are prohibited from becoming heirs. Heirs of different religions are not counted as heirs because they do not meet the requirements or are blocked as heirs. Another way for heirs of different religions to obtain heirs' inheritance is through a binding will. AbstrakPerkawinan yang memiliki agama berbeda dapat menyebabkan keturunan yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menganut agama yang berbeda. Perpindahan agama salah satu atau lebih anggota keluarga juga dapat menyebabkan perbedaan agama dalam perkawinan. , syarat menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.permaslahan mengenai hak waris antara para ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menurut Hukum Waris Islam. Manfaat dari penelitian ini adalah pemahaman tentang hak waris antara para ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menurut hukum waris Islam.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan undang-undang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum baik primer, sekunder, tersier, atau non-hukum dipelajari melalui studi pustaka. Warga negara Indonesia yang beragama Islam adalah mereka yang mengikuti Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam berlaku dan mengikat dalam hal waris. Semua ketentuan ini dimulai dengan menentukan ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasabiyah) atau perkawinan (sababiyah). Menurut ketentuan Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam di atas, penentuan hak waris bagi ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasabiyah), hubungan perkawinan (sababiyah), atau kelompok ahli waris, dan tidak terhalang dari perwarisan seperti perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama atau negara.Hak waris antara ahli waris yang berbeda agama dengan ahli waris menurut hukum waris Islam adalah ahli waris yang berbeda agama yang ahli warisnya dilarang menjadi ahli waris. Ahli waris yang berbeda agama tidak dihitung sebagai ahli waris karena tidak memenuhi syarat atau terhalang sebagai ahli waris. Cara lain bagi ahli waris yang berbeda agama untuk memperoleh warisan ahli waris adalah melalui wasiat yang mengikat.
MENGOPTIMALKAN UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA PERTANAHAN DEMI TERUTARAKANNYA SUMATERA UTARA Zulfikar, Zulfikar; Syamantha, Talita
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i1.21

Abstract

AbstractLand is one of the most important natural resources for human existence, more than just a place to live. This relationship includes the resources necessary for human survival. The prosperity of the people over land will be realized with the guarantee of proof of control of land rights. The issuance of proof of land rights is carried out to avoid land rights disputes that will occur in the community. In its regulation, the central government and local governments have the authority to provide legal certainty in the form of written evidence of control of a plot of land by the community. At the central government level, the authority is exercised by the National Land Agency, while at the local level it is delegated to the local government (Pemda) based on the principle of decentralization. So that in this study raises the formulation of the problem: (1) What are the factors that cause land disputes and how efforts can be made to optimize the prevention of land disputes This research is part of legal research. The method used is the normative juridical method, by examining the norms of legislation in the field of land disputes. Handling disputes in the land sector is a shared responsibility and authority between the National Land Agency (BPN) together with the Regional Government in accordance with statutory regulations. The position of the State Land Agency (BPN) as the only body or organization authorized to carry out the task of managing the land sector. BPN and local governments should work together in increasing their efforts to minimize land disputes. land dispute prevention efforts are an action taken to avoid land disputes between individuals or people with legal entities. Prevention efforts that can be done by the local government are the issuance of proof of rights for all people of North Sumatra, and launching pilot villages. Prevention efforts by the BPN are carried out by increasing the target of community land registration so that all land parcels are certified. AbstrakTanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi keberadaan manusia, lebih dari sekadar sebagai tempat tinggal. Hubungan ini mencakup sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Kemakmuran rakyat atas tanah akan terwujud dengan terjaminnya tanda bukti penguasaan hak atas tanah. Penerbitan tanda bukti hak atas tanah dilakukan untuk menghindari sengketa hak atas tanah yang akan terjadi di masyarakat.Didalam pengaturannya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian hukum berupa bukti tertulis atas penguasaan sebidang tanah oleh masyarakat. Ditataran pemerintah pusat kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan di tingkat daerah di delegasikan kepada pemerintah daerah (Pemda) berdasarkan azas desentralisasi. Sehingga dalam penelitian ini menimbulkan rumusan masalah: (1) Apa Sajakah Faktor yang Menyebabkan Sengketa Pertanahan dan Bagaimana Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengoptimalkan Pencegahan Sengketa Pertanahan Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan meneliti norma-norma peraturan perundang-undangan dibidang sengketa pertanahan. Penanganan sengketa di bidang pertanahan merupakan tanggung jawab dan kewenangan bersama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama-sama dengan Pemda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan Badan Pertanahan Negara (BPN) sebagai satu-satunya badan atau organisasi yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan bidang pertanahan.Sudah seharusnya BPN dan Pemda bersinergi dalam meningkatkan upayanya untuk meminimalisir sengketa pertanahan.upaya pencegahan sengketa pertanahan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari perselisihan pertanahan antara perorangan maupun orang dengan badan hukum. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemda adalah, penerbitan tanda bukti hak bagi seluruh masyrakat Sumatera Utara, dan mencanangkan desa percontohan. Upaya pencegahan oleh BPN dilakukan dengan meningkatkan target pendaftaran tanah masyarakat sehingga seluruh bidang tanah tersertifikatkan.
JAMINAN HUKUM TERKAIT PENCATATAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN TANAH Syah Putra, Nur Irfan Dwi; Alfarisi, Salman
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v1i1.16

Abstract

AbstractThe sale and purchase of land is a means of transferring land use rights because the community's need for land is increasing. However, many problems arise related to the certificate of use rights that want to be traded, ranging from fake certificates, original but fake, double certificates. then the importance of guarantees and legal certainty to overcome the double certificate and also other land certificate forgery because it is detrimental to land use right holders. The research method used in this research is the normative legal research method which includes searching and analyzing document sources including establishing facts, determining conformity between laws and standards, legal standards, defining norms in the form of orders or prohibitions according to legal principles, and defining certain actions based on applicable legal rules. Land that is granted and owned based on the rights regulated and granted by the UUPA will be meaningless if its use and utilization is limited to the surface of the land. The purpose of registration is to ensure certainty of individual rights, in addition to preventing border disputes and taxation. The certainty of one's rights, i.e. registration that clarifies one's rights, such as ownership rights, usufruct rights, building use rights, or others. Land registration through the National Land Agency aims to prevent the emergence of multiple certificates.AbstrakJual beli tanah merupakan sarana peralihan hak guna tanah karena kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Namun banyak permasalahan yang muncul terkait sertifikat hak guna yang ingin diperdagangkan, mulai dari sertifikat palsu, asli tapi palsu, sertifikat ganda. maka pentingnya jaminan dan kepastian hukum untuk mengatasi sertifikat ganda tersebut dan juga pemalsuan sertifikat tanah lainnya karena merugikan pemegang hak guna tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang meliputi penelusuran dan analisis sumber-sumber dokumen termasuk menetapkan fakta, menentukan kesesuaian antara undang-undang dan standar, standar hukum, mendefinisikan norma berupa perintah atau larangan menurut asas hukum, dan mendefinisikan tindakan tertentu berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tanah-tanah yang dihibahkan dan dimiliki berdasarkan hak-hak yang diatur dan diberikan oleh UUPA tidak akan ada artinya jika penggunaan dan pemanfaatannya hanya terbatas pada permukaan tanah. Tujuan pendaftaran adalah untuk menjamin kepastian hak individu, selain untuk mencegah sengketa perbatasan dan penetapan pajak. Kepastian hak seseorang, yaitu pendaftaran yang memperjelas hak seseorang, seperti hak milik, hak pakai hasil, hak guna bangunan, atau lainnya. Pendaftaran tanah melalui Badan Pertanahan Nasional bertujuan untuk mencegah munculnya sertifikat ganda.
ELECTRONIC-BASED SERVICES AS AN EFFORT TO PREVENT PUBLIC SECTOR GRATIFICATION IN MEDAN CITY Az-Zahra, Amalia amal; Nasution, Rasina Padeni
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i1.64

Abstract

AbstractThe public essentially agrees to condemn acts of corruption, but the public actually justifies the behavior of paying thanks under the guise of gratification. Even though an online service system has been implemented through the SIBISA application, it does not rule out the possibility that gratuitous behavior still exists. This research aims to describe the implementation of the SIBISA application in DISDUKCAPIL Medan City. The author also analyzes the service system through SIBISA in an effort to prevent gratification in the public sector. This research is empirical juridical research, namely legal research regarding the enactment or implemen tation of normative legal provisions in action at each specific legal event that occurs in society. with a field research approach, namely research whose object is about symptoms or events that occur in community groups. The results of SIBISA implementation can be said to be very relevant in efforts to eradicate corruption because information on procedures for managing population documents is displayed at the entrance to the DISDUKCAPIL office so that people do not need to use CALO.AbstrakMasyarakat pada hakikatnya sepakat untuk mengecam tindakan korupsi, namun masyarakat justru membenarkan perilaku mengucap syukur berkedok gratifikasi. Meski sudah diterapkan sistem pelayanan online melalui aplikasi SIBISA, namun tidak menutup kemungkinan masih ada perilaku gratifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi aplikasi SIBISA di DISDUKCAPIL Kota Medan. Penulis juga menganalisis sistem pelayanan melalui SIBISA dalam upaya pencegahan gratifikasi di sektor publik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. dengan pendekatan penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Hasil penerapan SIBISA dapat dikatakan sangat relevan dalam upaya pemberantasan korupsi karena informasi tata cara pengurusan dokumen kependudukan dipajang di pintu masuk kantor DISDUKCAPIL sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan CALO.
Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan Windani, Sri; Ayu, Rizky; Meiliawati, Indri
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i2.75

Abstract

AbstractDomestic violence (DV) within marital relationships is a serious phenomenon demanding significant legal and social attention. DV, which often victimizes women, encompasses physical, sexual, psychological violence, and household neglect. Despite Law Number 23 of 2004 being established to address the eradication of DV, challenges persist in enforcing the law against DV cases. Cases of DV within marriage reflect assumptions of gender dominance, with men being the primary perpetrators and women as victims. This violence contradicts the principles of human rights and gender equality. Moreover, this violence impacts not only family relationships but also other family members, leading to fractures in relationships and broader social issues. Research on DV within the context of marriage highlights several key issues such as the frequency of violence, physical and psychological impacts, barriers to accessing justice, and the role of law enforcement agencies. Descriptive analysis methods can be used to gain a more detailed understanding of how the law is applied, how law enforcement agencies handle DV cases, and their impact on victims and society. The results of this research indicate that despite the DV Law providing a legal basis to protect DV victims, challenges persist in enforcing the law, ensuring justice, and safeguarding victims. Adequate legal protection for DV victims, stringent enforcement against perpetrators, and victims' access to legal assistance remain primary areas that need improvement. This research underscores the need for a deeper understanding of DV cases within marriages and the necessity for improvements or enhancements in the legal system to protect victims and prevent violence in domestic environments.AbstrakKekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam konteks perkawinan adalah masalah serius yang memerlukan perhatian besar dari segi hukum dan sosial. KDRT seringkali menimpa perempuan dan meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran rumah tangga. Meskipun ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan KDRT, masih ada tantangan dalam menegakkan hukum terhadap kasus KDRT. Kasus KDRT dalam perkawinan mencerminkan asumsi dominasi gender, di mana pria menjadi pelaku utama dan perempuan sebagai korban. Jenis kekerasan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang juga berdampak pada hubungan keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Penelitian tentang KDRT dalam perkawinan menyoroti beberapa isu kunci, termasuk frekuensi kekerasan, dampak fisik dan psikologis, hambatan akses keadilan, dan peran lembaga penegak hukum. Metode analisis deskriptif digunakan untuk memahami secara detail bagaimana hukum diterapkan, penanganan kasus KDRT oleh lembaga penegak hukum, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Korban KDRT memberikan dasar hukum, tantangan dalam menerapkan hukum, memperoleh keadilan, dan melindungi korban tetap ada. Perlindungan hukum yang memadai, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta akses korban terhadap bantuan hukum masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus KDRT dalam perkawinan, serta perlunya perbaikan atau peningkatan dalam sistem hukum untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan di lingkungan rumah tangga.
Kekaburan Norma Hukum Dalam Kewenangan Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa Anugrahnu, Destano
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i1.65

Abstract

Kelahiran Undang-Undang Desa dengan dua asas pamungkasnya yakni Rekognisi dan subsidaritas membawa angin segar untuk kembali bangkitnya Desa dari keterpurukan atas berbagai peraturan dan kebijakan yang bisa dikatakan ‘malapraktek’ atas dirinya selama ini. Akan tetapi melakukan perbaikan keberadaan desa dengan harapan membangun dari pinggiran, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Karena masih cukup banyak peraturan yang berupaya untuk mengingkari dan menghalangi dari pada mimpi besar Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif. Hasil Penelitiannya adalah: Pertama, ditemukannya sebuah aturan setingkat peraturan Menteri yang ternyata selama ini berpotensi menyandra kewenangan dari kepala desa didalam menentukan pembantunya didalam menjalan pemerintahan desa. Kedua, perlu dilakukan penataan ulang dan harmonisasi atas aturan-aturan yang   mencoba mengingkari tujuan dibentuknya aturan itu sendiri. Karena sesungguhnya berkelindannya berbagai aturan yang terus mengurung dan memenjarakan otonomi desa didalam kebijakannya hanya akan membuat kita melihat desa didalam berbagai kebijakan yang sebenarnya memiliki substansi sama tanpa memiliki daya ubah pada arah perbaikan yang sesungguhnya dan esensial.
Indonesia's Bankruptcy Law Reform for Stronger Cross Border Creditors' Protection Saputri, Theodora Pritadianing
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v2i2.63

Abstract

AbstractAlong with the increase in foreign investment in Indonesia, there is a growing awareness that the current Insolvency Law, i.e., Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts dated October 18, 2004 may not be adequate to deal with bankruptcy risk associated with multinational corporations and transnational transaction, also known as cross border insolvency. This paper seeks to analyse legal framework for issues arising in cross border insolvency, such as, access to debtor’s offshore assets, creditor rights and jurisdiction of the court for the better Indonesia’s Bankruptcy Law. The author will use normative approach to find the answer. The analysis will begin with the legal framework for cross border insolvency under the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency which deals with procedural issues in Cross-Border Insolvency. The UNCITRAL Model Law was designed to be promote legal certainty for trade and investment and will be suitable to attract investor to invest in a country adopting the UNCITRAL Model Law. It will be followed by a brief overview of Indonesia’s bankruptcy law, particularly on how Law No. 37/2004 deals with transnational issues. The analysis on some Indonesia’s insolvency proceedings involving foreign creditors, multinational corporations or offshore estate will then be considered in the following section. The author’s research demonstrates that Indonesia might not be ready yet to adopt UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and shall focus to several fundamental issues including creditors’ rights and jurisdiction of the court over multinational corporations.AbstrakSeiring dengan meningkatnya investasi asing di Indonesia, terdapat kesadaran yang semakin besar bahwa Undang-Undang Kepailitan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanggal 18 Oktober 2004 mungkin tidak cukup untuk menangani permasalahan tersebut. dengan risiko kebangkrutan yang terkait dengan perusahaan multinasional dan transaksi transnasional, yang juga dikenal sebagai kebangkrutan lintas batas. Makalah ini berupaya menganalisis kerangka hukum atas permasalahan yang timbul dalam insolvensi lintas negara, seperti akses terhadap aset debitur di luar negeri, hak kreditur, dan yurisdiksi pengadilan demi perbaikan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Penulis akan menggunakan pendekatan normatif untuk menemukan jawabannya. Analisis akan dimulai dengan kerangka hukum untuk insolvensi lintas negara berdasarkan Model Law on Cross-Border Insolvency UNCITRAL yang mengatur permasalahan prosedural dalam Cross-Border Insolvency. Model Hukum UNCITRAL dirancang untuk meningkatkan kepastian hukum perdagangan dan investasi dan cocok untuk menarik investor agar berinvestasi di negara yang mengadopsi Model Hukum UNCITRAL. Bagian ini akan dilanjutkan dengan tinjauan singkat mengenai undang-undang kepailitan di Indonesia, khususnya mengenai bagaimana UU No. 37/2004 menangani isu-isu transnasional. Analisis terhadap beberapa proses kepailitan di Indonesia yang melibatkan kreditor asing, perusahaan multinasional atau perusahaan luar negeri akan dibahas pada bagian berikut. Penelitian penulis menunjukkan bahwa Indonesia mungkin belum siap untuk mengadopsi Model Hukum UNCITRAL tentang Kepailitan Lintas Batas dan harus fokus pada beberapa isu mendasar termasuk hak-hak kreditor dan yurisdiksi pengadilan atas perusahaan multinasional.
PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK) UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Siswoyo, Amelia Anggriany
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i1.89

Abstract

AbstractThe utilization of Communal Intellectual Property (Communal IP) has become one of the important strategies in the development of the creative economy in Indonesia. The main focus of this study is on the importance of Communal IP utilization in boosting the creative economy, as well as effective strategies and management models to protect and develop Communal IP. Using a comparative analysis approach, this study investigates how to utilize cultural heritage: Communal IP in Indonesia to drive creative economy growth. The results show that one of the models of commercial utilization of Communal IP is the benefit-sharing model, where the benefit-sharing model is also stated in Article 33 of Government Regulation No. 56 of 2022 on Communal Intellectual Property. Effective integration between Communal IP and modern innovation can create significant economic opportunities while preserving cultural heritage values.AbstrakPemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada pentingnya pemanfaatan KIK dalam meningkatkan ekonomi kreatif, serta strategi dan model pengelolaan yang efektif untuk melindungi dan mengembangkan KIK. Dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif, studi ini menyelidiki bagaimana cara memanfaatkan warisan budaya:KIK di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu model pemanfaatan KIK secara komersial adalah dengan model pembagian manfaat (benefit-sharing), dimana model pembagian manfaat (benefit-sharing) juga tercantum dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Integrasi yang efektif antara KIK dan inovasi modern dapat menciptakan peluang ekonomi yang signifikan, sambil melestarikan nilai-nilai warisan budaya.
Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp) Tanjung, Wiranti; Ablisar, Madiasa; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i2.62

Abstract

AbstractThe incident of environmental pollution and destruction in the Balikpapan Bay area which was caused by the breaking of the undersea crude oil distribution pipe belonging to PT Pertamina RU V Balikpapan appointed the Ship Master Mv. Ever Judger on behalf of Zhang Deyi as the perpetrator of the pollution who was then investigated and tried by the Balikpapan District Court. This research will examine criminal liability according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the form of responsibility for the pollution of Balikpapan Bay carried out by the captain of the ship Mv Ever Judger of the People's Republic of China as well as the urgency of corporate criminal responsibility for criminal acts of pollution of Balikpapan Bay. carried out by the captain of the ship Mv Ever Judger of the People's Republic of China (Study of Balikpapan District Court Decision Number: 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp). This research will use a type of normative legal research using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, which are then analyzed using qualitative descriptive analysis. Criminal liability for perpetrators of environmental pollution according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is based on the principle of no crime without fault, the captain of the ship Mv Ever Judger is held accountable as the sole perpetrator of violating Article 98 Paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and sanctions are given in the form of imprisonment and fines. In the case of environmental pollution in Balikpapan Bay, the parties that can be held responsible should not only be individuals, but also corporations such as the company that owns the ship Mv. Ever Judger because it has a causal relationship between the defendant's actions between the giver of the order and the executor of the order which is actually regulated in articles 116 to 118 of the UUPPLH.AbstrakKejadian pencemaran dan perusakan lingkungan di wilayah Teluk Balikpapan yang disebabkan oleh terputusnya pipa penyaluran minyak mentah di bawah laut milik PT Pertamina RU V Balikpapan menetapkan Nakhoda Kapal Mv. Ever Judger atas nama Zhang Deyi sebagai pelaku yang kemudian diperiksa dan di adili Pengadilan Negeri Balikpapan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, terhadap kasus pencemaran Teluk Balikpapan, nahkoda kapal Mv Ever Judger dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tunggal melanggar Pasal  98 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diberikan sanksi dalam bentuk pidana penjara dan denda. Seharusnya kasus pencemaran lingkungan hidup teluk Balikpapan, pihak yang dapat dimintai dipertanggungjawabkan tidak hanya perorangan saja, tetapi juga korporasi seperti badan perusahaan pemilik kapal Mv. Ever Judger oleh karena memiliki relasi kausalitas dari perbuatan terdakwa antara si pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang sebenarnya telah di atur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 118 UUPPLH.

Page 2 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025) Vol 3, No 2 (2024) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2023) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2022) Vol 1, No 1 (2022)