cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurasiah
Contact Email
riwayat@usk.ac.id
Phone
+6285360082823
Journal Mail Official
riwayat@usk.ac.id
Editorial Address
Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 24415
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : 26143917     EISSN : 27755037     DOI : https://doi.org/10.24815/
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
The journal publishes writings on (1) History education, (2) History of Education,(3) Social Sciences Education, (4) Sociology Education, (5) Philosophy of history, (6) Historiography, (7) Humanities, and (8) Education.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,682 Documents
 123   124   125   126   127 
Literature Review: Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Tpa Bakung Lampung dalam Perspektif Lingkungan dan Kebijakan Daerah Tamarani, Dinda; Kurniawan, Robi Cahyadi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48140

Abstract

Pengelolaan sampah di TPA Bakung, Bandar Lampung menghadapi tantangan besar terkait kapasitas yang hampir penuh, metode pengelolaan sampah,sertadampaknegatifterhadaplingkungandankesehatanmasyarakat sekitar. Volume sampah yang terus meningkat menuntut penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi pengelolaan sampah di TPA Bakung dari perspektif lingkungan dan kebijakan daerah melalui pendekatan kajian literatur sistematis (Systematic Literature Review). Metode yang digunakan meliputi pengumpulan dan analisis data sekunder dari jurnal publikasi, laporanpemerintah,sertadokumenkebijakan.Data dianalisis denganmodel analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil kajian menunjukkan bahwa kapasitas TPA Bakung hampir mencapai batas maksimal, dengan metode pengelolaan yang masih didominasi open dumping yang berpotensi mencemari lingkungan. Dampak lingkungan meliputi pencemaran air dan udara, serta risiko kesehatan bagi warga sekitar. Kebijakan pengelolaan sampah daerah masih menghadapi kendala dalam implementasi, terutama dari segi infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, adanya penguatan kebijakan, peningkatan teknologi pengelolaan sampah, serta edukasi masyarakat sangat penting untuk mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di TPA Bakung.
Larangan Pembatalan Klaim Sepihak oleh Perusahaan Asuransi Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan MK NO.83/PUU-XXII/2024) Hanafi Harahap, Fachrul; Sativa, Annisa
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48302

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 83/PUU-XXII/2024, which prohibits insurance companies from unilaterally canceling claims, represents a significant step in protecting consumer rights. This study examines the issue from the perspective of Islamic law, particularly the concept of maslahah mursalah.The aim of the research is to highlight the implications arising from the decision and provide recommendations to the relevant authorities to address the emerging challenges.This study employs a qualitative method with a normative juridical approach,.The study finds that the prohibition of unilateral cancellation aligns with the principles of maslahah mursalah.However,in practice ,the insurance industry may respond by adjusting their policies,such as increasing premiums or tightening the customer selection process.these implications may hider access to insurance products for certain vulnerable and marginalized groups.Therefore,the role ofnthe Financial Services Authority (OJK)is crucial in ensuring that new regulations are implemented fairly during this legal transition.Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024 yang melarang perusahaan asuransi membatalkan klaim secara sepihak menjadi langkah penting dalam melindungi hak konsumen. Penelitian ini membahas masalah tersebut dari sudut pandang hukum Islam, khususnya konsep maslahah mursalah. Tujuan penelitian ini untuk memberikan beberapa implikasi yang timbul akibat putusan ini serta masukan kepada badan yang berwenang agar sekiranya masalah yang timbul teratasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa larangan pembatalan sepihak sejalan dengan prinsip-prinsip maslahah mursalah. Tetapi secara implikatif, industri asuransi berpotensi melakukan penyesuaian seperti menaikkan premi atau memperketat proses seleksi nasabah. Implikasi ini membuat sebagian kelompok masyarakat kecil dan rentan sulit untuk mengakses atau membeli produk asuransi. Oleh karena itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penting dalam memastikan regulasi terbaru agar transisi hukum ini tetap adil.
Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru di MTS Kabupaten Solok Wilayah Selatan Putra, Varizki Syaf; Aprison, Wedra
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48086

Abstract

In this research, the author uses a quantitative approach with a correlation research type. The data analysis technique uses simple linear regression and multiple linear regression. The sampling technique in this research used Probability Sampling with a sample size of 133 out of 205 populations. The model chosen was simple random sampling, the data collection technique used a questionnaire, then analyzed using the Anova test with the help of SPSS 2020. The findings from the research day were as follows: 1) Based on the results (tcount ttable) with a tcount value of 6.064 and ttable amounting to 1,978. The influence of madrasa head leadership on teacher performance in Solok Regency, Southern Region is 21.9%. 2) Based on the results (tcount ttable) with a tcount value of 5.424 and ttable of 1.978. The influence of the work environment on the performance of student teachers in Solok Regency, Southern Region is 18.3%. 3) Based on the results (Fcount Ftable) with a Fcount value of 29.999 and Ftable 3.07. At an error level of 5%, the significance level is 0.000 0.05, then the leadership of the madrasa head and the work environment together have an effect on teacher performance in Solok Regency, Southern Region, by 31.0%.
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kecamatan Pantai Labu) Hasibuan, Azmi Rifaldy; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48195

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengkaji implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kecamatan Pantai Labu melalui perspektif Siyasah Dusturiyah. Permasalahan pengungsi merupakan isu multidimensi yang menuntut penanganan komprehensif berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam tata negara Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres tersebut menghadapi kendala, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak pengungsi. Dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, penanganan pengungsi di wilayah ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi Islam yang menekankan perlindungan hak dasar, pemenuhan kebutuhan hidup, serta integrasi sosial yang adil dan humanis. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan pengungsi tidak hanya sesuai hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan Islam.
Hukum Penggunaan Wajah Orang Lain pada Review di Marketplace Perspektif Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 dan Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2005 Mutia, Nur; Sahliah, Sahliah
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48191

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum penggunaan wajah orang lain dalam review produk di marketplace dari perspektif Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dan Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Fenomena pencatutan wajah untuk promosi produk tanpa izin semakin marak di platform digital, khususnya Facebook Marketplace, dan melibatkan baik publik figur maupun pengguna biasa. Tindakan ini menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi, etika bisnis, serta prinsip-prinsip muamalah dalam Islam seperti kejujuran (sidq), keadilan (adl), dan tanggung jawab (amanah). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis regulasi yang berlaku dan dampak hukum maupun sosial dari praktik tersebut. Melalui studi terhadap tiga kasus nyata, yaitu pencatutan wajah Tya Ariestya dalam promosi kopi diet, Mvtiara dalam penggunaan wajah riview helm, dan Indro Warkop dalam iklan obat gula darah (diabetes), dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan wajah orang lain tanpa izin dalam review dan promosi produk di marketplace, khususnya di Facebook, merupakan pelanggaran terhadap prinsip muamalah dalam Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 dan Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2005, tindakan tersebut dikategorikan sebagai ghasab (perampasan hak) dan tadlis (penipuan), karena mencatut identitas visual tanpa persetujuan demi kepentingan komersial. Hal ini bertentangan dengan nilai kejujuran (sidq), keadilan (adl), dan tanggung jawab (amanah) dalam bermuamalah digital.
Analysis of the Content of Da'wah Messages on Tiktok @Frianimation Rambe, Sapriadi; Simamora, Irma Yusriani
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48188

Abstract

Frianimasi merupakan akun TikTok yang telah beroperasi sejak tahun 2022, dan hingga saat ini, akun ini terus konsisten menyediakan konten dakwah bertema anime. Saat ini, masih banyak orang yang beranggapan bahwa dakwah hanya dapat dilakukan dari mimbar. Namun, dengan kemajuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dakwah dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, cukup dengan mengunggahnya ke media sosial, seperti TikTok. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan analisis konten dan pendekatan deskriptif. Data dianalisis menggunakan teknik sistematis berdasarkan metode komunikasi terbuka dari video yang ditampilkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akun TikTok Frianimasi memuat tiga pesan dakwah: iman, syariat, dan akhlak. Konten yang dianalisis dalam akun ini adalah inti dari khotbah yang berisi pesan-pesan dakwah. Berdasarkan kategori pesan yang telah disebutkan di atas, dengan subkategori antara lain: pesan-pesan iman meliputi: Allah itu ada dan pasti akan memberikan rezeki bagi setiap hamba-Nya, Yang menciptakan Allah. Pesan-pesan syariat meliputi: Di manakah engkau ketika melihat saudaramu dalam kesulitan, Tingkat Keikhlasan yang Paling Tinggi. Kategori moral: Ayah, aku tidak mau salat di masjid lagi. Pastikan kamu dikelilingi orang-orang saleh.
Perlindungan Konsumen terhadap Penghapusan Klausul Baku Akibat Ulasan Negatif di Marketplace Shopee Perspektif Ibnu Taimiyah Khairi, Habib; Marlina Tarigan, Tetty
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48072

Abstract

This study examines consumer protection concerning the existence of standard clauses that void warranties on electronic goods due to negative reviews on Marketplace platforms, specifically on the Shopee marketplace, from the perspective of Ibn Taimiyyahs thought. Such standard clauses have the potential to harm consumers and create an imbalance in the rights and obligations between businesses and consumers. The aim of this research is to assess the validity and fairness of these clauses from the standpoint of Indonesian positive law as well as Islamic business ethics according to the views of Ibn Taimiyyah. This study employs a qualitative approach using a case study method, collecting data through documentation and literature review. The findings reveal that clauses eliminating warranties due to negative reviews contradict the principles of justice, transparency, and honesty emphasized in Ibn Taimiyyahs teachings. Moreover, such clauses are inconsistent with consumer protection as regulated under Indonesian Consumer Protection Law. Therefore, stricter regulations and oversight are necessary to safeguard consumer rights in the digital era.Penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap keberadaan klausul baku yang menghapus garansi barang elektronik akibat ulasan negatif di Marketplace, khususnya pada marketplace Shopee, dalam perspektif pemikiran Ibnu Taimiyah. Klausul baku semacam ini berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan ketidakseimbangan hak serta kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan dan keadilan klausul tersebut ditinjau dari hukum positif Indonesia serta etika bisnis Islam menurut pandangan Ibnu Taimiyah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui dokumentasi, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul penghapusan garansi akibat ulasan negatif bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran yang ditekankan dalam ajaran Ibnu Taimiyah. Selain itu, klausul tersebut juga tidak sejalan dengan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak konsumen di era digital.
Segmenting, Targeting, and Positioning Analysis of Outpatient Revisits Soffiyani, Nisa
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48277

Abstract

Increasing outpatient repeat visits is one of the main indicators of service success in healthcare facilities. This study aims to analyze the implementation of segmenting, targeting, and positioning (STP) strategies to support the increase in outpatient repeat visits through a systematic review of ten national and international journals. The method used was a systematic literature review based on literature reviewed from 20172025 with inclusion criteria for studies discussing STP in outpatient services, particularly those focusing on the determinants of repeat visits. The analysis is based on a descriptive and comparative approach to segmentation variables (demographics, geography, psychographics, behavior), target determination (patients with curative needs, insurance access, specific domiciles), and service positioning strategies. The review results show that precise and data-driven segmentation allows mapping the characteristics of loyal patients, while effective targeting improves promotion and service efficiency. Prominent positioning on service quality, ease of access, and digital innovation has been shown to strengthen brand image and patient trust. The dominant factors influencing repeat visit decisions are service satisfaction, perceived quality, and ease of facility access. The study's conclusion confirms that an integrated STP strategy can significantly increase outpatient repeat visits. Recommendations are directed at optimizing patient information systems, marketing collaboration, and strengthening the image of services based on specific patient needs.
Perlindungan Hukum terhadap Siswa Magang Terkait Kecelakaan Kerja Perspektif Maqashid Syariah Munthe, Sarmilah; Harahap, Abd Rahman
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48268

Abstract

Siswa magang sering kali menghadapi risiko kecelakaan kerja akibat minimnya pemahaman pihak lembaga dan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan hukum. Dari perspektif maqashid syariah, keselamatan jiwa (if al-nafs) dan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi (if al-ml) menjadi tujuan utama yang wajib dijaga. Namun implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam regulasi dan praktik magang di Indonesia masih lemah, sehingga menimbulkan kerentanan hukum bagi peserta magang apabila terjadi kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap siswa magang yang mengalami kecelakaan kerja dari perspektif maqashid syariah. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan conceptual approach dan statute approach. Data dikumpulkan melalui studi dokumen kemudian data diolah secara kualitatif serta dianalisis menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif maqashid syariah menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap siswa magang, tidak hanya dari aspek hukum positif tetapi juga dari aspek moral dan tanggung jawab sosial. Konsep maslahah (kemaslahatan) menjadi landasan utama dalam merumuskan perlindungan yang adil dan proporsional bagi siswa magang yang mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip maqashid syariah dapat memperkuat kerangka hukum yang ada, memastikan hak-hak siswa magang terlindungi secara komprehensif, dan memberikan solusi yang lebih berkeadilan dalam kasus kecelakaan kerja.
Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Perum Damri tentang Pengoperasian Trans Jatim sebagai Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan Koridor I (Rute Sidoarjo-Surabaya-Gresik) Rachmad, Firdaus Nur; Handayati, Nur; Astutik, Sri
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48269

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum dan tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perum DAMRI terkait pengoperasian layanan angkutan massal Trans Jatim Koridor I (Sidoarjo-Surabaya-Gresik). Fokus utama penelitian adalah pada kewajiban penyediaan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana halte sebagai prasarana pendukung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data dianalisis dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan dan dokumen PKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Dishub Jatim dan Perum DAMRI adalah kemitraan strategis dengan skema Buy The Service (BTS), di mana Dishub berperan sebagai pembeli jasa dan penanggung jawab penuh atas infrastruktur, sementara DAMRI sebagai operator layanan. Tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikan halte secara eksplisit dibebankan kepada Dishub Jatim berdasarkan PKS dan dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterlambatan perbaikan halte yang terjadi karena kendala birokrasi anggaran dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi, karena alasan internal pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran hukum untuk menunda pemenuhan kewajiban kontraktual. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan dan penganggaran program Trans Jatim, salah satunya dengan mempertimbangkan model Badan Layanan Umum (BLU) untuk menciptakan fleksibilitas anggaran dan responsivitas yang lebih cepat terhadap kebutuhan operasional di lapangan.Kata Kunci : Perjanjian Kerja Sama, Wanprestasi, Pelayanan Publik.

Page 125 of 169 | Total Record : 1682

 123   124   125   126   127 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): January, Inproggress.... Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society Vol 8, No 4 (2025): October Vol 8, No 3 (2025): July Vol 8, No 2 (2025): April Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning Vol 7, No 4 (2024): October, Social Issue and Education Vol 7, No 3 (2024): July, Educational and Social Issue Vol 7, No 2 (2024): April, The Election and Political History Vol 7, No 1 (2024): Januari, History of Education, and Social Science Vol 6, No 4 (2023): Educational, Historical Studies and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History Vol 6, No 2 (2023): Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law Vol 6, No 1 (2023): Economic History, Education Media, and Humanities Vol 5, No 2 (2022): Agustus 2022, History, Learning Strategy, Economic History and Social Knowledge Vol 5, No 1 (2022): February 2022, Local History and Learning Media Vol 4, No 2 (2021): Agustus 2021, Local Wisdom and Learning During COVID-19 Vol 4, No 1 (2021): Februari 2021, Learning History and Social Sciences Vol 3, No 2 (2020): Agustus, 2020, History of Education, Humanities and Culture Vol 3, No 1 (2020): Februari, 2020, Social Culture, History of Humanities Vol 2, No 2 (2019): Agustus, 2019, Customs, Culture and Development research Vol 2, No 1 (2019): Februari, 2019, Educatio, History and Sociology Vol 1, No 2 (2018): Agustus, 2018, Cultural Heritage, Theology, Handover of Culture Vol 1, No 1 (2018): Februari, 2018, Correlation Research, Model Application and Pure History More Issue