cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 215 Documents
 14   15   16   17   18 
OPTIMALISASI PERAN KAPAL PATROLI DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI DALAM MENDUKUNG PENEGAKKAN HUKUM DIWILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU Fahrurozy, Muhammad
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5323

Abstract

Kepulauan Riau, sebagai wilayah perairan strategis, menghadapi tantangan signifikan dalam penegakan hukum maritim. Kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan keselamatan di area ini. Namun, terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas patroli, termasuk keterbatasan teknologi, kurangnya pelatihan kru, dan koordinasi antarinstansi yang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kapal patroli dalam penegakan hukum maritim di Kepulauan Riau. Tujuan utama adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat mengoptimalkan peran kapal patroli, memperbaiki teknologi, dan meningkatkan koordinasi serta pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Data primer dikumpulkan dari kru kapal patroli, pejabat Ditpolair, dan stakeholder terkait, sementara data sekunder diperoleh dari dokumentasi internal dan literatur terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis melalui pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi teknologi kapal patroli, pelatihan berkala untuk kru, serta penguatan koordinasi antarinstansi adalah aspek-aspek krusial yang perlu diperbaiki. Teknologi yang usang membatasi kemampuan deteksi dan respons, sedangkan kurangnya pelatihan mempengaruhi efektivitas operasional kru. Koordinasi yang tidak efektif antara Ditpolair dan instansi terkait menghambat respons terhadap ancaman maritim. Rekomendasi mencakup pembaruan teknologi, peningkatan frekuensi dan kualitas pelatihan, perbaikan strategi patroli berbasis intelijen, dan perluasan program sosialisasi masyarakat. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan penegakan hukum maritim di wilayah Kepulauan Riau secara signifikan.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PT. TOR GANDA DAN PT. TOGOS GOPAS Zebua, Nonimawarni; Sirait, Rian Mangapul; Simatupang, Boturan N.P
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.4999

Abstract

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. kegiatan tersebut memerlukan suatu wadah untuk dapat mengelola bisnis tersebut. Wadah tersebut adalah badan usaha atau organisasi perusahaan (business organization). Dalam hal suatu perusahaan adanya pengusaha dan karyawan/pekerja, pengusaha adalah orang yang mendirikan sebuah perusahaan dengan cara yang inovatif, Sedangkan karyawan/pekerja adalah : orang yang bekerja yang, orang yang menerima upah ataupun hasil kerjanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dimana pengusaha dan karyawan/pekerja saling berperan penting dalam suatu perusahaan, karena dengan adanya perusahaan maka dapat membantu pekerja mendapatkan kerjaan sehingga menghasilkan upah dari perusahaan sedangkan perusahaan akan semakin berkembang dan adanya keberhasilan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, apakah yang dimaksud pemutusan hubungan kerja (PHK), kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK), ketiga, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan pokok perkara PHK secara sepihak oleh PT. Tor Ganda dan PT. Togos Gopas dalam (studi kasus putusan nomor 263/Pdt.Sus-PHI/2021 PN Mdn). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak telah diatur dalam pasal 153 Undang-undang cipta kerja, yang dimana dalam pemutusan hubungan kerja pengusaha memiliki larangan untuk melakukan pemutusan hubungan (PHK). Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak sangat tidak diperbolehkan hal ini memang sudah sangat jelas, tetapi jikalau dalam keadaan tertentu yang memaksa untuk PHK itu dilakukan, maka adapula pengaturan mengenai upah dan pesangon yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yakni sumber data yang berupa data primer dan sekunder, dan data non hukum dikumpulkan berdasarkan permasalahan dan dikaji secara kompperhensif agar dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecah suatu masalah.
Optimalisasi Tanggung Jawab Kurator dalam Pegelolaan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Syahputra, M. Arif; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5274

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan harta pailit dalam proses kepailitan di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum dalam perundang-undangan, praktik, dan doktrin hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, guna memahami tujuan dan maksud pembentukannya serta relevansinya dengan perkembangan hukum yang ada. Selain itu, pendekatan analitis dilakukan untuk mengevaluasi substansi hukum dari peraturan-peraturan tersebut, mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan yang ada, dan memberikan rekomendasi solutif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan harta pailit oleh kurator. Penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi peran kurator dalam pengelolaan harta pailit sangat diperlukan untuk menciptakan proses kepailitan yang adil dan transparan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditor maupun debitur. Dengan kajian normatif yang mendalam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pembaruan sistem hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan aset debitur yang lebih efisien dan efektif.
Problematika Penegakan Hukum oleh Propam Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Noval, Cepi; Hoesein, Zainal Arifin
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5308

Abstract

Penelitian ini membahas peran strategis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian untuk menjaga integritas dan kedisiplinan anggota Polri. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, KKEP memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran kode etik di berbagai tingkat kesatuan melalui mekanisme yang transparan dan adil, baik dalam sidang pemeriksaan cepat maupun biasa. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif, memanfaatkan data sekunder berupa dokumen resmi, regulasi, literatur hukum, dan putusan terkait pelanggaran kode etik. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa meskipun KKEP telah menjalankan perannya sesuai prosedur, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan, termasuk keterbatasan sumber daya, inkonsistensi penerapan aturan, dan kurangnya pengawasan di tingkat kesatuan. Untuk mengatasi kendala ini, penelitian merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi peran PROPAM dalam pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan KKEP sangat penting dalam memastikan penegakan kode etik di Polri berjalan sesuai prinsip transparansi dan keadilan, sehingga mampu menjaga profesionalitas institusi kepolisian.
PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KAITAN TERJADINYA SALAH TANGKAP Ikhsan, Muhammad; Laia, Arowamati; Siregar, Gomgom T.P; Simbolon, Nanci Yosepin
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5178

Abstract

Penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, penyidik harus memiliki cukup bukti, baik mengenai unsur tindak pidana 88 PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KAITAN TERJADINYA SALAH TANGKAP Muhammad Ikhsan 1) , Arowamati Laia 2) , Gomgom T.P Siregar 3) , Nanci Yosepin Simbolon 4) yang dipersangkakan maupun mengenai identitas seseorang yang disangka tersebut. Namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses penangkapan terjadi salah tangkap. Terjadinya salah tangkap oleh Penyidik Polri, dalam istilah hukum disebut dengan error in persona yang artinya kekeliruan atau kekhilafan mengenai orangnya. Korban salah tangkap memiliki suatu kerugian yang harus segera dilakukan penanganan, khususnya pada kerugian immateriil. Kerugian yang utama adalah terkait tercemarnya nama baik mereka oleh stigma negatif dari masyarakat sekitar. Kompensasi yang diberikan oleh Negara terhadap Korban salah tangkap yang berbentuk materiil, belum cukup untuk mengembalikan nama baik mereka. Ironisnya adalah ketika stigma negatif terhadap mereka tersebut terjadi, bukan hanya hak kemerdekaannya saja yang hilang, namun hak untuk bersosial pun juga tertindas, sehingga disamping adanya tuntutan ganti rugi kepada Negara, maka juga dibutuhkan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap. Pasal 1 angka (20) KUHAP bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, jurnal, internet dan media lainnya. Fungsi polri dalam penegakan hukum di Indonesia di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melakukan proses penyelikan hingga penyidikan perkara.Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam kuhap adalah dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam pasal 95 KUHAP. Pertanggungjawaban penyidik polri terhadap korban salah tangkap terdapat dalam 3 (tiga) hal. Pertama, pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, Pasal 335 KUHP. Kedua, pertanggungjawaban perdata yaitu bentuk ganti rugi kepada korban salah tangkap dan ketiga pertanggungjawaban admisnistratif dan displin.
Optimalisasi Pertanggungjawaban Tenaga Kefarmasian dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Hasmida Hutagalung, Tiur; Hoesein, Zainal Arifin
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 1 (2022): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5269

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum tenaga kefarmasian dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tenaga kefarmasian memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pelayanan obat dan kefarmasian berjalan dengan aman, efektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Artikel ini mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh tenaga kefarmasian dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya, termasuk ketidakpastian hukum, pengawasan yang kurang optimal, dan peraturan yang sering berubah. Di sisi lain, artikel ini juga menyoroti peran penting pendidikan berkelanjutan, pengawasan ketat, dan pemahaman masyarakat yang lebih baik tentang peran tenaga kefarmasian dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Diharapkan, dengan penguatan kompetensi tenaga kefarmasian serta penyelarasan peraturan dan pengawasan yang lebih baik, pelayanan kesehatan di Indonesia dapat menjadi lebih berkualitas, aman, dan akuntabel.
Hak Asasi Manusia Versus Keamanan Nasional : Tantangan Kepolisian dalam Memberantas Terorisme Purwanti, Nina; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5285

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) dan keamanan nasional merupakan dua aspek yang sering kali saling bertentangan dalam penanganan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberantas terorisme, dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap HAM dan perlindungan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan statue approach dan analytical approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Upaya Kepolisian dalam pemberantasan terorisme menuntut keseimbangan antara menjaga keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat menggunakan pendekatan strategis yang mengutamakan tindakan preventif. 2). Penegakan hukum terhadap terorisme oleh Kepolisian menghadapi tantangan kompleks, mulai dari menjaga keseimbangan antara tindakan cepat dan penghormatan terhadap prinsip hak asasi manusia, hingga memastikan prosedur hukum yang sah.
Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian Untuk Dapat Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri Pambudi, Pambudi; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5280

Abstract

Membahas kekosongan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan diskresi kepolisian, khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Tanpa adanya pedoman hukum yang jelas, proses mediasi penal sering kali dipengaruhi oleh interpretasi yang tidak konsisten dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat mengurangi efektivitas penerapan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Konsep restorative justice menjadi penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena menekankan pada pemulihan hubungan dan penyelesaian yang mengedepankan keadilan sosial, bukan semata-mata hukuman. Oleh karena itu, regulasi yang komprehensif dan terperinci mengenai pelaksanaan mediasi penal diperlukan untuk memastikan keadilan yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial.
PEMANFAATAN AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM BERBASIS OPEN SOURCE UNTUK PEMANTAUAN KAPAL DALAM RANGKA MENJAGA KEAMANAN PERAIRAN INDONESIA Julius Sanjaya, Victor
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5325

Abstract

Keamanan maritim merupakan isu krusial bagi negara kepulauan seperti Indonesia, yang memiliki ribuan pulau dan jalur pelayaran yang sibuk. Sistem Automatic Identification System (AIS) memainkan peran penting dalam memantau pergerakan kapal untuk meningkatkan keselamatan dan pengawasan di perairan. Namun, biaya tinggi dan kompleksitas teknologi sering kali menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini secara luas. Untuk mengatasi tantangan ini, penggunaan teknologi open source menawarkan alternatif yang lebih terjangkau dan fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari sistem AIS berbasis open source menggunakan aplikasi AIS-catcher for Android. Tujuan spesifiknya adalah untuk mengukur kemampuan aplikasi dalam menerima dan memproses sinyal AIS, serta integrasinya dengan aplikasi plotting untuk visualisasi data kapal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan teknis dan solusi yang diterapkan dalam implementasi sistem ini di perairan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan implementasi dan pengujian aplikasi AIS-catcher for Android di berbagai lokasi perairan di Indonesia. Sistem ini menggunakan perangkat keras berupa dongle RTL-SDR atau AirSpy, antena, dan perangkat Android untuk menerima sinyal AIS. Data yang diterima dari sinyal AIS diproses menggunakan aplikasi, kemudian dikirimkan melalui UDP ke aplikasi plotting seperti OpenCPN untuk visualisasi. Pengujian dilakukan di beberapa lokasi dengan kondisi perairan yang berbeda untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam berbagai skenario. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi AIS-catcher for Android berhasil menerima dan memproses sinyal AIS secara efektif di lokasi-lokasi uji coba, termasuk pelabuhan yang padat dan jalur pelayaran utama. Di Pelabuhan Tanjung Priok, aplikasi ini mampu menangkap lebih dari 200 pesan AIS per menit dengan kualitas sinyal yang stabil. Integrasi dengan OpenCPN berhasil menampilkan data kapal secara real-time pada peta digital, mempermudah pemantauan dan navigasi. Tantangan teknis seperti konsumsi daya dan cakupan sinyal di daerah terpencil diatasi dengan solusi berupa penggunaan antena dengan gain lebih tinggi dan sumber daya eksternal. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem AIS berbasis open source dapat menjadi solusi yang efisien dan ekonomis untuk pemantauan maritim di Indonesia, dengan potensi untuk pengembangan lebih lanjut dan kontribusi terhadap keamanan perairan.
LARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA DALAM ADAT BATAK DITINJAU DARI UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN SOSIOLOGI HUKUM Sinaga, Mery Christina; Barus, Utary Maharany
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5001

Abstract

Pernikahan menyatukan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam masyarakat kita karena melibatkan tidak hanya calon pengantin, tetapi juga orang tua, saudara kandung, bahkan keluarga mereka. Dalam masyarakat Toba, satu marga, laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menikah, dan hal ini masih berlaku. Jika seseorang melanggarnya, mereka akan diceraikan atau diusir dari rumah, namun hukuman ini sesuai dengan perkembangan zaman karena orang yang menikah dengan marga dikecualikan. Generasi berikutnya harus diberi tahu bahwa pernikahan marga dilarang oleh orang tua mereka. Pernikahan dalam marga yang sama tidak diperbolehkan, bahkan atas dasar cinta, karena orang Batak Toba terikat oleh dalihan natolu, dan juga pada hari ketika kedua belah pihak saling bertanya tentang marga untuk mengetahui hubungan keluarga. Dibandingkan dengan pernikahan di luar marga, saudara kandung akan mendapatkan dua salinan gen yang dihapus jika terkait dengan kesehatan. Mengingat hal tersebut, pernikahan marga harus tetap dilarang. Pelanggar larangan tersebut juga berhak mendapatkan hukuman.

Page 16 of 22 | Total Record : 215

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue