cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 215 Documents
 12   13   14   15   16 
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN Tambunan, Naziria; Halawa, Ardiyanus; Sinaga, Lestari Victoria; Siregar, Gomgom T.P
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5177

Abstract

Permasalahan hukum yang akhir-akhir ini mengemuka di masyarakat adalah perbuatan pidana yang pelakunya tidak hanya orang dewasa namun dilakukan juga oleh anak yang umurnya kurang delapan belas (18) tahun.Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimana aturan hukum mengenai pembunuhan menurut hukum di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap seorang anak yang melakukan pembunuhan, Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya (Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PnMedan.Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, data yang digunakan yaitu mengggunakan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, semua data yang sudah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analilis kualitatif.Hasil dari penelitian mengenai aturan hukum tentang pembunuhan diatur didalam hukum pidana. Penegakan hukum kepada seorang pelaku yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun diberikan pidana penjara. Analisis pertimbangan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan studi kasus Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Medan, terdakwa dinyatakan secara benar terbukti telah melakukan perbuatan pidana dan di vonis penjara selama 3 (tiga) tahun. Adapun saran dalam penelitian ini adalah seharusnya anak-anak mendapat pengajaran dan pengarahan agama ditengah-tengah keluarga sehingga dalam kehidupannya di jauhi dari 14 ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN Ardiyanus Halawa 1), Naziria Tambunan 2), Lestari Victoria Sinaga 3), Gomgom T.P Siregar 4) perbuatan pembunuhan. Kepada majelis hakim supaya lebih mengedepankan keadilan baik kepada pelakunya pembunuhan maupun kepada korban pembunuhan.
Optimizing the Correctional Institution Officers’ Role in Guiding the Prisoners Cahyadi, Dedy; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5282

Abstract

This study aims to identify the role of correctional officers in developing prisoners and the efforts that are crucial to optimize this role to support social reintegration and prevention of re-offending. Prisoner development involves physical, psychological, and social aspects, as well as mastery needed for their reintegration into society. The study found various obstacles faced, such as limited resources, facilities, and infrastructure, as well as social problems and stigma against prisoners. However, it requires multiple efforts, including improving the officers' quality, facilities development, technology implementation, and enhancing policies and regulations. It aims to create a conducive environment for a sustainable and effective development process, which will ultimately reduce the risk of re-offending and support the social reintegration of prisoners.
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK AKIBAT TUMPANG TINDIH PENERBITAN SERTIPIKAT Siahaan, Chindy Dhelarosa; Perdana, Surya; Lubis, Muhammad Syukran Yamin
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5056

Abstract

Meningkatnya suatu kebutuhan masyarakat atas tanah, mendorong meningkatnya jual beli tanah sebagai suatu bentuk peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan bertujuan untuk hak atas tanah yang akan berpindah dari mengalihkan kepada penerima pengalihan. Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria menyebutkan kegiatan pendaftaran tanah meliputi pemberian surat tanda bukti hak (sertipikat) sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemilik tanah. Berbagai permasalahan pertanahan yang timbul, semuanya tidak terlepas dari kondisi administrasi pertanahan di waktu yang lampau. Kondisi tersebut disebabkan kurang tertibnya bukti-bukti pemilikan tanah, bahkan sebagian besar hak tanah belum terdaftar, di samping masih banyaknya ketentuan pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria yang belum diatur secara tuntas. Salah satu permasalahan pertanahan yang banyak muncul antara lain masalah di bidang pendaftaran tanah. Berita-berita mengenai sertipikat tumpang tindih, sertipikat ganda dan lain sebagainya sungguh memprihatinkan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Secara singkat, pembatalan sertipikat hak milik dapat dilakukan dengan dua cara yakni meminta pembatalan Kepada Menteri ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan dengan alasan adanya kesalahan hukum dalam proses penerbitannya atau melalui mekanisme gugatan ke PTUN. Pasal 117 berbunyi: Terhadap permohonan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif yang diajukan langsung kepada Kepala Kantor wilayah diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116. Pertimbangan hakim mengenai subtansi/materi, Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa memiliki kejanggalan dengan dasar terjadi tumpang tindih sehingga telah terjadi kesalahan prosedur atau cacad administrasi. Kesalahan prosedur dilakukan oleh BPN namun kenyataannya yang menerima kerugian adalah Penggugat ataupun masyarakat.
Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan dalam Tindak Pidana Korupsi Prasetyo, Rahmad; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5277

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Penelitian ini membahas teori-teori yang melandasi tindak pidana korupsi, definisi, dan karakteristik korupsi menurut para ahli hukum, serta unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini menganalisis kerangka hukum pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang berkaitan dengan kerugian negara serta Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan paeruaran peralihan dari UU Tipikor. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 juga diulas sebagai pedoman pemidanaan yang memberikan kejelasan dan konsistensi bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku korupsi Kajian ini menekankan pentingnya sinergi antara teori dan praktik hukum dalam pemberantasan korupsi, serta perlunya penguatan kebijakan untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan korupsi.
PENGARUH KEBISINGAN DAN GETARAN MESIN PADA KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA PRAJURIT PENGAWAK KRI Darda, Abu; Arie Kurniawan, Eko; Irfan Ilmi, Muhammad; Munajat Nurhartonosuro, Imam
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5326

Abstract

Noise and engine vibration on the Republic of Indonesia Ship (KRI) can significantly affect the health and performance of soldiers. In the context of the warship work environment, these two factors have the potential to cause hearing loss, musculoskeletal problems, and decreased productivity and operational effectiveness. Therefore, it is important to understand the impact of noise and vibration exposure on the health and performance of soldiers. This study aims to analyze the effect of engine noise and vibration on the occupational health and performance of KRI crew soldiers, as well as to evaluate the effectiveness of the mitigation measures implemented. The study used a quantitative approach involving 50 KRI soldier respondents selected through stratified random sampling techniques. Data were collected through noise and vibration measurements, questionnaires, interviews, and medical record analysis. Validity and reliability tests showed that the research instrument was valid and reliable, with Cronbach's Alpha between 0.80 and 0.88. Data analysis was carried out using linear regression, correlation analysis, and regression coefficient tests. The linear regression results show that engine noise has an unstandardized regression coefficient of 0.45 (t = 3.75, p = 0.001), and engine vibration has an unstandardized regression coefficient of 0.60 (t = 4.00, p = 0.000) on occupational health. For soldier performance, engine noise has an unstandardized regression coefficient of -0.25 (t = -2.50, p = 0.015), and engine vibration has an unstandardized regression coefficient of -0.35 (t = -2.50, p = 0.016). The regression coefficient test shows an F value for occupational health of 15.60 (p = 0.000) and for soldier performance of 18.75 (p = 0.000), indicating the significance of the overall model. Engine noise and vibration have a significant impact on the health and performance of KRI soldiers, emphasizing the need for effective mitigation measures to manage these two factors. The results of this study provide important information for improving working conditions and increasing operational effectiveness on warships.
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGGEREBEKAN KAMPUNG NARKOBA DAN IMPLIKASINYA BAGI MASYARAKAT KOTA MEDAN Silalahi, Dorthy Ulini; Agusmidah, Agusmidah
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.4902

Abstract

Narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman yang memberikan efek bahagia, tenang, dan rileks bagi penggunanya. Namun, penggunaan narkoba secara berlebihan menyebabkan kecanduan, ketergantungan, bahkan kematian. Penyalahgunaan narkotika kini telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, status sosial, atau pekerjaan. Di Kota Medan, terutama di kawasan yang dikenal sebagai "Kampung Narkoba," penggunaan narkoba menjadi masalah sosial serius yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penggerebekan kampung narkoba oleh aparat menjadi salah satu upaya yang ditempuh untuk menekan peredaran narkoba. Meski mampu meningkatkan rasa aman sementara dan mengurangi aktivitas narkoba, pendekatan ini juga memiliki dampak negatif. Trauma sosial, ketidakstabilan ekonomi, serta potensi kekerasan yang terjadi dalam penggerebekan kerap dialami oleh warga yang tidak terlibat langsung, termasuk anak-anak. Dari perspektif sosiologi hukum, penegakan hukum represif tanpa dukungan rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup efektif untuk mengatasi masalah narkoba secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama intensif antara masyarakat dan pemerintah melalui pendekatan yang holistik, yang mencakup edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi, untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas narkoba di Kota Medan.
Strategi Pencegahan Kebocoran Data Pribadi melalui Peran Kominfo dan Gerakan Siberkreasi dalam Edukasi Digital Erikha, Annisa; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 1 (2022): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5272

Abstract

Perlindungan data pribadi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan di era digital yang berkembang pesat. Kebocoran data pribadi menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya perlindungan data pribadi harus dilakukan melalui kolaborasi yang erat antara berbagai sektor, dengan memperkuat kebijakan dan regulasi yang ada, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat infrastruktur dan teknologi keamanan siber. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai langkah awal, namun implementasi yang konsisten dan koordinasi yang lebih baik masih menjadi tantangan. Selain itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar mereka lebih sadar akan pentingnya menjaga data pribadi mereka. Dalam penelitian ini, dibahas tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia dan strategi yang perlu diterapkan untuk meningkatkan keamanan data pribadi serta kesadaran masyarakat akan ancaman siber yang semakin canggih.
Analysis of Political Law and Public Policy on the Issue of BPJS Health Losses in the JKN Program in 2024 Wiweka, Wiweka; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5288

Abstract

In 2024, BPJS Health will be in the spotlight regarding the alleged loss of IDR 20 trillion in the JKN Program, due to potential fraud and inconsistencies in fund management. This issue raises questions about the effectiveness of public policy and legal politics in managing BPJS Health as well as supervision of programs that affect public health services. This study aims to analyze the influence of politics, law, and public policies implemented in 2024 on BPJS Health's financial governance, especially related to losses in the JKN program, as well as to find solutions to improve financial management and reduce losses. The research method used is normative juridical, using a legislative approach and an analytical approach. The results show that the imbalance between the receipt of contributions and claim costs, as well as inefficient cross-subsidy policies, are the main causes of losses. Suggested policy solutions include adjustment of contribution rates, improvement of cross-subsidies, strengthening supervision of medical claims, and management based on more accurate data. This study shows the need for more responsive, efficient, and data-based policies to overcome BPJS Health losses, as well as the importance of transparent and accountable management so that the JKN program can run sustainably and provide equal access to health for all Indonesian people.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Siregar, Devira Oktaviani; Iramadayani, Layla
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5175

Abstract

Penelitian skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Tujuan dalam penelitian ini adalah ‘untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum dan jaminan hak-hak terhadap anak di Indonesia, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan jaminan hak-hak terhadap anak di Indonesia, untuk mengetahui perlindungan hukum dan jaminan hak-hak terhadap anak di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia’. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka diketahui bahwa untuk memberikan rasa aman dan nyaman, maka hukum harus dapat dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyaraat dan salah satunya adalah anak harus mendapat perlindungan anak.Anak yang merupakan generasi penerus bangsa harus mendapatkan perlindungan dan perlindungan terhadap ana meerupakan hak asasi yang harus diperoleh oleh anakhambatan yang ditemui dalam perlindungan hukum atas hak-hak anak adalah kurangna perlindungan terhadap anak sebagai korban, kurangnya hak khusus yang diberikan terhadap anak, tidak ada penghargaan terhadap anak sebagai korban, tidak ada kompensasi terhadap anak sebagai korban.
AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBACAKAN AKTA DI HADAPAN PENGHADAP Pane, Jannuba Munawarah; Medaline, Onny; Moertino, R. Juli
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5057

Abstract

Penelitianiiniibertujuan.untuk (1) Jenis komoditiipertanianiyangimenjadiikomoditi basis Pada masa sekarang ini kebutuhan atas jasa Notaris kian hari semakin meningkat, terutama yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang bersifat hukum privat (perdata). Ketentuan Pasal 16 UUJN mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, salah satunya adalah kewajiban Notaris membacakan Akta sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN selengkapnya berbunyi : “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Pada penerapan di lapangan (Das sein), saat ini banyak notaris yang tidak membacakan akta, namun pada akhir akta disebutkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh notaris seperti pada putusan nomor M.84/MPWN Prov.03.24 Tahun 2024. Hal ini yang sebenarnya mengakibatkan permasalahan dan menyebabkan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan dan merugikan para pihak. Dalam hal ini tertarik untuk diteliti yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan akta yang tidak dibacakan oleh notaris di hadapan penghadap, tanggung jawab notaris atas akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap, akibat hukum terhadap notaris yang tidak membacakan akta di hadapan penghadap. Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Empiris, sumber data yang Penulis dapatkan melalui studi lapangan (library research) dan hasil dari penelitian tersebut kemudian dianalisis secara Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Sudah sangat jelas tertuang pada Pasal 16 Ayat (9) tersebut, bahwa kedudukan akta notaris yang tidak dibacakan di hadapan penghadap karena kelalaian notaris, adalah akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, kecuali seperti yang tertuang pada Pasal 16 Ayat (7). Mengenai tanggungjawab notaris yaitu dapat berupa: Tanggung Jawab Secara Perdata, Tanggung Jawab notaris secara pidana, Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris, dan Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik. Akibat hukum apabila notaris tidak membacakan akta adalah akta akan menjadi akta di bawah tangan, dan notaris dapat terkena sanksi seperti pemberhentian sementara atau peringatan tertulis, apabila penghadap merasa dirugikan melaporkan dan menuntut atau menggugat notaris.

Page 14 of 22 | Total Record : 215

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue