cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 215 Documents
 15   16   17   18   19 
Peran Good Governance Risk Management dan Compliance Terintegrasi dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Direksi dan Mencegah Korupsi di Perusahaan BUMN Petra Rebecca Pariela, Eunike; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5275

Abstract

Penelitian ini membahas integrasi konsep Good Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) dalam pengelolaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta peranannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi perusahaan. Konsep GRC digunakan sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan untuk memastikan keberlanjutan operasional perusahaan BUMN. Selain itu, penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum direksi dalam mengelola perusahaan, termasuk perlindungan hukum yang diberikan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip GRC dan regulasi yang relevan. Penelitian juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi di BUMN, dampaknya terhadap keuangan, operasional, dan kepercayaan publik, serta perlunya penerapan sistem GRC yang efektif untuk meminimalkan risiko penyimpangan. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis dalam memperkuat tata kelola perusahaan BUMN dan menciptakan perlindungan hukum yang memadai bagi direksi guna mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan BUMN..
Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Diskriminasi Minyak Sawit Oleh Uni Eropa Di World Trade Organizaton (WTO) Saputra, Firman; Hoesein, Zainal Arifin
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5309

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap produk minyak sawit, dengan fokus pada pengajuan gugatan di World Trade Organization (WTO) dan diplomasi ekonomi yang dilakukan melalui kerjasama dengan Malaysia. Indonesia mengajukan argumen hukum yang menekankan pelanggaran prinsip perdagangan internasional oleh Uni Eropa melalui regulasi Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR ILUC), yang dianggap diskriminatif terhadap minyak sawit tanpa dasar ilmiah yang kuat, serta merugikan perekonomian Indonesia. Penelitian ini juga mengeksplorasi upaya diplomasi ekonomi yang melibatkan solidaritas antara produsen utama minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa serta tantangan lingkungan global, seperti isu deforestasi dan perubahan iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun strategi ini memiliki potensi untuk membuka kembali akses pasar Uni Eropa, tantangan besar terkait kebijakan internal Uni Eropa dan persaingan pasar global tetap ada. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada komitmen terhadap keberlanjutan, pengembangan pasar baru, serta penguatan posisi Indonesia dalam kebijakan perdagangan internasional. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan lingkungan internasional dengan kepentingan ekonomi Indonesia untuk memastikan keberlanjutan industri sawit di pasar global.
UPAYA PEKERJA ATAS UPAH LEMBUR YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Sari, Wiwit Juliana; Kurniati, Yeti; Kustiara, Imaniar
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.4900

Abstract

Masalah tidak dibayarkannya upah lembur pekerja merupakan salah satu pelanggaran hak ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia, meskipun regulasi yang mengatur tentang hal ini sudah cukup jelas. Kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pekerja, serta ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan menjadi penyebab utama ketidakadilan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak dibayarkannya upah lembur serta mengevaluasi solusi yang dapat ditempuh untuk melindungi hak pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhada pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, serta tinjauan data faktual yang relevan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tidak dibayarkannya upah lembur mencakup lemahnya pengawasan pemerintah, kontrak kerja yang tidak transparan, budaya kerja yang tidak mendukung pembayaran lembur, serta ketidakmampuan ekonomi perusahaan. Selain itu, ketidakjelasan sistem pengupahan dan kurangnya pemahaman pekerja terhadap hak-hak mereka juga memperburuk situasi ini. Penelitian ini menyarankan penguatan pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kesadaran hukum pekerja, pemberlakuan sanksi yang lebih tegas, serta penguatan peran serikat pekerja sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak pekerja atas upah lembur dapat terlindungi dengan lebih baik.
Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Sumartono, Sumartono; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 1 (2022): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5270

Abstract

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan migas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Penyalahgunaan sektor migas, seperti pengoplosan bahan bakar, penyimpangan alokasi, dan praktik ilegal lainnya, sering kali tidak mendapatkan sanksi yang cukup tegas, disebabkan oleh kelemahan dalam pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta adanya korupsi dan kepentingan politik yang memengaruhi kebijakan sektor energi. Oleh karena itu, pembaharuan dalam sistem hukum dan peraturan, penguatan pengawasan, dan penegakan sanksi pidana yang lebih konsisten dan transparan sangat diperlukan untuk mencegah praktik penyalahgunaan yang merugikan negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum yang efektif dan memberikan saran terkait pembaharuan sistem hukum dan penguatan pengawasan di sektor migas. Diharapkan dengan adanya reformasi regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penerapan teknologi dalam pengawasan, penegakan hukum sektor migas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan.
Strategi Optimalisasi Peran BUM Desa sebagai Subjek Hukum dalam Pengelolaan Energi Bersih untuk Pembangunan Berkelanjutan Rachmawati, Meida; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5286

Abstract

BUM Desa memiliki potensi besar dalam pengelolaan energi bersih yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh BUM Desa, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya akses terhadap teknologi, dan kurangnya regulasi yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi oleh BUM Desa dalam mengoptimalkan peranannya dalam pengelolaan energi bersih serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Strategi yang disarankan meliputi peningkatan akses terhadap pembiayaan dan investasi, pengembangan teknologi energi terbarukan yang sesuai dengan kondisi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan kemitraan dan kolaborasi antara BUM Desa, pemerintah, dan sektor swasta. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan BUM Desa dapat lebih efektif dalam mengelola energi bersih dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.
Urgensi Pembaharuan Hukum dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Sebagai Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Relita Fitri, Selvi; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5281

Abstract

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang penting bagi perlindungan hak-hak tenaga kesehatan di Indonesia. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kelemahan dan kekosongan hukum yang dapat memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Beberapa masalah utama yang ditemukan adalah ketidakjelasan ketentuan hukum, pengawasan yang kurang optimal, serta perlindungan yang tidak merata antara jenis tenaga kesehatan dan wilayah kerja. Selain itu, kurangnya penanganan terhadap risiko psikososial dan kesejahteraan mental tenaga kesehatan menjadi tantangan tambahan. Untuk itu, diperlukan upaya penyempurnaan melalui penjabaran peraturan pelaksana yang lebih rinci, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, serta peningkatan infrastruktur kesehatan. Partisipasi publik dan organisasi profesi juga harus diperkuat dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih inklusif, adil, dan efektif.
PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK: PILAR DEMOKRASI DAN PENGUATAN PELEMBAGAAN PARPOL DARI CONFLICT OF INTEREST DAN ABUSE OF POWER Elviandri, Elviandri; Dana, Robin; Kholik, Sadam; Noor, Andreyan
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5030

Abstract

Partai politik merupakan fondasi penting sekaligus pilar utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, berakar pada transparansi dan akuntabilitas. Tantangan besar muncul dari praktik personalisasi dan oligarki dalam partai yang kekuasaan terpusat pada segelintir elit, khususnya ketua umum yang memegang jabatan tanpa batas waktu. Berbagai forum tertinggi partai, seperti Kongres dan Munas, kerap menjadi formalitas dalam mengukuhkan kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kosntruksi hukum pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang berlandaskan pandangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman beberapa negara, seperti Chile dan Ekuador tentang pembatasan masa jabatan ketua umum dapat mencegah konsentrasi kekuasaan, memperkuat regenerasi, dan mendorong transparansi. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bukan sekadar kebutuhan, melainkan keharusan. Regulasi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menjadi solusi krusial untuk mengatasi permasalahan ini. Tanpa pembatasan ini, partai cenderung menjadi alat kepentingan pribadi, bukan sarana aspirasi rakyat. Implementasi pembatasan akan membuka ruang bagi kaderisasi yang sehat, memungkinkan kader muda potensial berkontribusi, dan menciptakan mekanisme check and balance yang lebih efektif. Reformasi ini menjadi langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan ketua umum bukan sekadar aturan teknis, melainkan langkah fundamental untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia.
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK Ulya, Mujahidah; Medaline, Onny; Faisal, Faisal
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5383

Abstract

Menurut Pasal 12 POJK No 16 Tahun 2020 Tentang RUPS Perusahan Terbuka secara Elektronik bahwa risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Penulis berpendapat bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk mengautentikan akta risalah RUPS secara Elektronik. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaaan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik, kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik, dan menganalisis kedudukan akta risalah RUPS Perseroan Terbatas (PT) hasil dari penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan media elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu berupa pendekatan identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, serta hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pelaksanaaan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik diatur dalam POJK 15/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik untuk Perusahaan Terbuka, dengan peraturan ini RUPS dapat dilakukan secara Elektronik dan Notaris diberikan kewenangan sesuai Pasal 12 POJK 16/2020, bahwa setiap hasil e-RUPS dituangkan kedalam Risalah Rapat RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK. Urgensi kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam mengesahkan akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta risalah RUPS yang dihasilkan dari RUPS konvensional. Sepanjang mekanisme dan syarat-syarat RUPS elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maka akta risalah tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta otentik. Namun karena tidak adanya regulasi atau payung hukum yang jelas mengenai mekanismenya sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan sering menemukan hambatan.
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Budianto, Azis; Rajagukguk, K. Johnson; Santiani Fani, Veranika; Rakhmawaty, Popy
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5407

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada proses pelacakan aset, eksekusi putusan hakim, serta hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dan lembaga terkait lainnya. Meskipun sudah ada regulasi yang mendukung, tingkat pengembalian kerugian negara masih sangat rendah. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan normatif-empiris, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, implementasi hukum, dan praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi hukum untuk menganalisis regulasi yang berlaku, serta observasi terhadap penerapan hukum terkait pengembalian kerugian negara. Hasil penelitian mengidentifikasi kelemahan dalam koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan masalah administratif, yang menjadi hambatan utama. Penelitian ini mengusulkan perlunya reformasi untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara melalui peningkatan koordinasi, transparansi, dan pengawasan.
Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR), Antara Tantangan dan Tuntutan Barthos, Megawati; Nugraha, Lingga; Sukendar Situmorang, Suhadi; Situmeang, Ojak
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5389

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia, focusing on the economic, social, and environmental dimensions that form the basis for CSR policies in this country. This study also explores the challenges faced in implementing CSR policies, as well as the factors that support and inhibit the implementation of CSR by companies. In this study, it was found that although there are regulations governing CSR, the main challenge lies in the lack of clarity of policies and the mismatch between the expectations of the community, companies, and the government. Supporting factors such as organizational culture and customer demand greatly influence the success of CSR implementation. Conversely, inhibiting factors such as minimal synchronization between the government and the business world and the lack of clear technical guidelines are significant obstacles to effective implementation. Therefore, more integrated policies and collaboration between the government, companies, and the community are needed to improve the implementation of CSR that has a positive impact on social and environmental sustainability.

Page 17 of 22 | Total Record : 215

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue