cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 215 Documents
 13   14   15   16   17 
Standar Profesionalisme Dokter dan Hak Pasien dalam Proses Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Sihotang, Muhenri; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5283

Abstract

Proses penyelesaian sengketa medis di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi, dengan mediasi sebagai alternatif yang semakin populer. Jalur litigasi, meskipun sering digunakan, menghadapi berbagai tantangan seperti kompleksitas hukum, waktu yang lama, dan biaya tinggi, yang dapat menimbulkan dampak emosional bagi pasien dan tenaga medis. Sebagai solusi, mediasi menawarkan proses yang lebih efisien dan terjangkau, memungkinkan komunikasi langsung antara pasien dan dokter untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui prosedur pengadilan yang rumit. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa medis, dengan Lembaga Mediasi-Arbitrase Medis dan Kesehatan Indonesia (LMA-MKI) berperan penting dalam memfasilitasi proses ini. Melalui langkah-langkah mediasi yang terstruktur, diharapkan dapat tercapai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, memperbaiki hubungan antara dokter dan pasien, serta mengurangi beban pada sistem peradilan. Dengan demikian, mediasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan mendorong tenaga medis untuk mematuhi standar profesionalisme yang telah ditetapkan.
Problematika Penegakan Kode Etik Kepolisian sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia di Masyarakat Iwansyah, Iwansyah; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5278

Abstract

Penegakan kode etik di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu tantangan besar dalam membangun integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil dalam memperbaiki sistem penegakan kode etik dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas Polri. Fokus utama dari penelitian ini adalah penguatan sistem pengawasan internal, penerapan teknologi dalam pemantauan perilaku anggota, serta reformasi kurikulum pendidikan kepolisian yang menekankan pada nilai-nilai integritas. Selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya publikasi hasil sidang kode etik, pengawasan independen, dan kemitraan dengan masyarakat dalam membangun hubungan yang harmonis dan meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis normatif terhadap kebijakan dan praktik penegakan kode etik di Polri. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam reformasi Polri, menjadikannya lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
PERAN PENTING SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KEBERHASILAN OPERASI TNI AL Istiarto, Dono Istiarto; Prabowo, Agus
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5324

Abstract

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memainkan peran kunci dalam keberhasilan operasi militer. Dengan tantangan yang terus berkembang di era globalisasi dan kemajuan teknologi, penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki aspek-aspek kritis dalam pengelolaan SDM, termasuk pelatihan, kesejahteraan, kepemimpinan, dan integrasi teknologi serta kerja sama internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami tantangan yang dihadapi TNI AL dalam pengelolaan SDM serta mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan pelatihan, kesejahteraan, kepemimpinan, dan penerapan teknologi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi operasi TNI AL. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Data primer dikumpulkan dari observasi langsung terhadap praktik pengelolaan SDM dan wawancara dengan pimpinan, pelatih, dan personel TNI AL. Data sekunder meliputi dokumen internal dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan metode pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi untuk mengidentifikasi tema dan pola yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan saat ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional terkini, dan dukungan kesehatan mental personel masih kurang memadai. Kepemimpinan yang efektif sangat penting tetapi perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang lebih sistematis. Kerja sama internasional dan penerapan teknologi terbaru juga memerlukan perbaikan, khususnya dalam hal penyesuaian prosedur dan pelatihan teknologi. Temuan ini menekankan perlunya pembaruan kebijakan pelatihan, peningkatan dukungan kesejahteraan, penguatan kepemimpinan, dan integrasi teknologi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi TNI AL.
Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Terhadap Makanan Kadarluarsa Sirait, Rian Mangapul
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.4968

Abstract

To ensure customer confidence, businesses must provide expiration dates on their products. Consumer rights must be respected in society. Consumer losses from expiring Food businesses must preserve consumer rights as outlined in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Regarding the problems stated, who is liable for customer loss due to expired food products? How do accountability and verification systems apply to claims for expired food goods under consumer indemnity.Normative research type legislation. Research indicates that retailers are most responsible for consumer losses due to expired food products, with other businesses potentially liable if they cannot prove fault. Indonesia approved the consumer protection legislation, which establishes the presumption of culpability and a reverse authentication mechanism. According to this idea, a businessman is presumed guilty and must compensate customers unless proven innocent. To show consumer indemnification, the merchant is the one being sued.
Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Peserta Pemagangan Sebagai Implementasi UUD 1945 Guna Pekerjaan dan Penghidupan Layak Sarwono, Edi; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 1 (2022): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5273

Abstract

Penelitian ini membahas tantangan dalam implementasi regulasi pemagangan di Indonesia, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak peserta magang. Meskipun regulasi mengenai pemagangan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih terdapat kendala signifikan seperti kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban peserta magang, lemahnya pengawasan, serta ketidakpastian terkait besaran uang saku. Selain itu, masih terdapat praktik eksploitasi dalam program pemagangan yang tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Pembaharuan dalam sistem regulasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemagangan menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan hak peserta magang dan meningkatkan kualitas program pemagangan di Indonesia.
Kekosongan Hukum terkait Pertanggungjawaban Kepada Konsumen terhadap Barang yang Tidak Sesuai Halim, Muhammad; Hoesein, Zainal Arifin
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terkait perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, khususnya barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau rusak dalam platform e-commerce. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), penelitian ini memfokuskan pada analisis norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUPK, untuk memahami hak-hak konsumen dan kewajiban penjual dalam transaksi online. Dua pendekatan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan kewajiban penjual, serta pendekatan konseptual (conceptual approach), yang bertujuan mengembangkan pemahaman mengenai perlindungan hukum konsumen dalam transaksi online dan peran penjual dalam memenuhi hak konsumen. Penelitian ini juga berfokus pada identifikasi adanya kekosongan hukum dalam peraturan yang ada dan memberikan rekomendasi revisi yang lebih komprehensif untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif di dunia e-commerce, serta peran aktif pemerintah dan penyedia aplikasi belanja online dalam memperkuat pengawasan dan menindak pelaku usaha yang melanggar hak konsumen.
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN PENUMPANG KARENA TIDAK MELENGKAPI PERSYARATAN KESEHATAN (RAPID TEST) (Studi Penelitian di Bandara Udara Kuala Namu) Muhasyibi, Fandi; Siregar, Gomgom T.P.; Devi, Ria Sintha
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5180

Abstract

Faktor-faktor yang menyebabkan maskapai membatalkan penerbangan adalah faktor komersial, teknis, operasional, cuaca dan bandara. Maskapai penerbangan bertanggung jawab untuk membatalkan keberangkatan karena tidak melebihi persyaratan perawatan kesehatan (pengujian dipercepat): jika penumpang tes positif untuk antigen, ia harus menjalani tes PCR, jika negatif, mereka dapat melanjutkan, dan harga kembali dari tiket untuk terbang kembali minimal 3 hari ke depan dan jika penumpang mendapatkan PCR maka harus dikarantina selama 14 hari, menjadwal ulang tiket sesuai dengan status penumpang setelah karantina. Atau seluruh tiket akan dikembalikan. Tidak ada ketentuan khusus untuk perlindungan hukum konsumen untuk pembatalan keberangkatan karena kegagalan untuk menyelesaikan perawatan kesehatan (pengujian dipercepat), tetapi kepatuhan tidak terbatas pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak tercapai. Namun, penumpang sebagai konsumen memiliki perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan hak-hak penumpang sebagai konsumen jasa angkutan udara, dan KUH Perdata yang berkaitan dengan status penumpang sebagai pihak dalam kontrak pengangkutan dengan seperti maskapai penerbangan.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN MUARA SUNGAI: STUDI KOMPARATIF DI BEBERAPA NEGARA Sakinatunnisa, Nadia Aisza Siti; Chomariyah, Chomariyah; Nuhartonosuro, Imam Munajat
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5161

Abstract

Pencemaran muara sungai merupakan masalah lingkungan yang mengancam ekosistem dan keberlanjutan sumber daya air yang vital bagi kehidupan manusia. Aktivitas industri, pertanian, dan pembuangan sampah domestik seringkali menjadi penyebab utama pencemaran ini, yang berdampak negatif pada kualitas air, keberagaman hayati, serta ekonomi masyarakat yang bergantung pada perikanan dan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam menanggulangi pencemaran muara sungai melalui studi komparatif di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan dan praktik penegakan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun setiap negara memiliki regulasi yang komprehensif dalam mengatasi pencemaran, tantangan utama dalam penegakan hukum terletak pada pengawasan yang tidak maksimal, ketidaksetaraan akses terhadap proses hukum, serta pengaruh dari industri besar. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, penerapan sanksi yang tegas, dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi gap dalam implementasi hukum di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, yang memerlukan upaya lebih besar dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan pengawasan untuk mengurangi dampak pencemaran muara sungai.
Rekonstruksi Sistem Peradilan Hak Asasi Manusia Terhadap Kontribusi Saksi Ahli dalam Mengungkap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Mustopa, Mustopa; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5284

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif yang berlaku saat ini serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk masa depan, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan Nomor 3 Tahun 2002, yang mengatur perlindungan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep perlindungan yang ideal dalam hukum nasional dan internasional, mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan buku yang mengkaji perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis komprehensif serta memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkeadilan untuk perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat.
Kekosongan Hukum terhadap Batas Waktu Kewenangan Setelah Masa Jabatan Notaris Berakhir Effendi, Lutfi; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5279

Abstract

Perlindungan hukum terhadap notaris sebagai officium nobile menjadi isu penting karena notaris memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi negara, notaris membutuhkan perlindungan hukum baik dalam menjalankan tugasnya maupun setelah masa jabatannya berakhir. Namun, terdapat kekosongan hukum terkait batas waktu kewenangan notaris setelah masa jabatannya berakhir, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi notaris maupun masyarakat yang menggunakan jasanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum tersebut guna memberikan rekomendasi normatif yang dapat mengisi celah regulasi yang ada. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji aturan-aturan yang berlaku, serta memberikan pandangan teoretis mengenai perlindungan hukum terhadap notaris pasca berakhirnya masa jabatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum, terutama dalam memastikan keberlanjutan perlindungan hukum bagi notaris sesuai dengan asas kepastian hukum.

Page 15 of 22 | Total Record : 215

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue