Mahadi : Indonesia Journal of Law
Mahadi: Indonesia Journal of Law is an academic journal for Legal Studies published by Universitas Sumatera Utara. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues as well as to publish innovative legal researches concerning laws and legal system. The focus and scope of this journal are legal problems in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Business Law, Medical Law, Notary Law, Inheritance Law, Tax Law, Insurance Law, Environmental Law; Adat Law; Law on Marriage and Family, Cyber Law, Agrarian Law, Legal Philosophy and another section related contemporary issues in law.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Kekuatan Eksekutorial Jaksa dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/PID.SUS.LH/2016 Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Aben Bintang Manondang Situmorang]]>;
<![CDATA[Alvi Syahrin]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[M. Ekaputra]]>
<![CDATA[ Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/mah.v1i2.8713
<![CDATA[Penelitian ini terkait dengan adanya kasus perusakan lingkungan hidup oleh PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus/2016. Putusan tersebut mengadili Terdakwa “JH” selaku Direktur Utama PT GDS atas perbuatannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, buku mutu air, baku mutu air laut atau baku mutu kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) UU PPLH. Dalam amar putusan tersebut ada hal yang menarik terkait pidana tambahan perbaikan kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan cara menanam tanaman keras di lokasi bekas tebangan pohon dari membangun dinding penahan tebing terhadap tebing yang telah dipotong oleh PT GDS. Penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini terdapat makna “tanaman keras” yang tidak dijelaskan oleh majelis hakim. Istilah tanaman keras ini tidak diatur sama sekali mengenai definisi tanaman keras yang sesungguhnya. Permasalahan penelitian ini, yaitu: pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pidana tambahan terhadap putusan tindak pidana lingkungan hidup; kekuatan eksekutorial jaksa dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Putusan pengadilan sebagai data sekunder didapat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige. Dengan menggunakan analisis kualitatif, maka hasil penelitian, bahwasanya masih terdapat kekosongan hukum dalam eksekusi putusan tindak pidana lingkungan hidup; dan tidak adanya upaya paksa dari Kejaksaan Negeri Pangururan dalam melaksanakan eksekusi Putusan MA.RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016. Sebab, tidak ada sanksi tindakan tata tertib yang dikenakan kepada PT. GDS apabila tidak melaksanakan pidana tambahan tersebut.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Tentang Kepentingan Umum Menurut Pasal 310 Ayat (3) KUHP di Indonesia sebagai Alasan Penghapusan Pidana dalam Kegiatan Pers ]]>
<![CDATA[Aditya Pranata Kaban]]>;
<![CDATA[M. Hamdan]]>;
<![CDATA[Budiman Ginting]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/mah.v1i2.8754
<![CDATA[The public interest is the foundation of any norms and rules of law in force in the Republic of Indonesia. It’s because the public interest is most important than others, such as the interests of the state, the interest of a group, and the interests of the individual, after that the public interest is the reason for removing the offense if it can be proved that the punishable act was done in the public interests, in accordance with Article 310 Paragraph (3) of the Criminal Code. As we all know the activities of the Press often cause problems where the press is considered a crime to make " the public interest" an excuse for his actions, regardless of whether the source of the news is true or not. In press activities, other legislation that serves as the founding members of the press to make an article is the Law of the Republic of Indonesia Number. 40 of 1999 on the Press, which regulates the press freedom (sometimes called freedom of the press). Those two things make the press feel that the offense should be resolved by way of press releases, and no longer use the Code as a legal basis. In other words, the Press Act serves as Lex specialis of the Code of Penal Code (Code) in the case of defamation, detraction, and mockery, as well as to resolve disputes with other press.]]>
<![CDATA[Studi Komparasi Hubungan Kerja Non-Standar Dependent Self Employment dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Hukum Inggris Pada Era Gig Economy ]]>
<![CDATA[Pranade Mas]]>;
<![CDATA[Agusmidah Agusmidah]]>;
<![CDATA[Suria Ningsih]]>
<![CDATA[ Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/mah.v1i2.9024
<![CDATA[Perjanjian kemitraan yang dijalin oleh Mitra pengemudi dengan platform Grab dan Gojek melahirkan jenis hubungan hukum yang tidak dapat diklasifikasi sebagai hubungan kerja, karena disinyalir tidak memenuhi unsur-unsur hubungan kerja namun tidak pula memenuhi ketentuan hubungan kemitraan sehingga diduga sebagai hubungan kerja non-standar Ketergantungan diri -pekerjaan. Sementara itu, Mahkamah Agung Inggris menyatakan bahwa pengemudi Uber merupakan Worker atau pekerja. Penelitian ini dimaksud untuk dapat menjawab mengenai konstruksi hukum, aspek hukum serta perlindungan hukum pada hubungan kerja non-standar Dependent self-employmentpada Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Hukum Inggris di era Gig economy . Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai data utama. Belum ada pengaturan yang secara jelas dan spesifik mengenai model bisnis perantara layanan digital serta hubungan kerja berbasis kemitraan seperti model Gojek dan Grab, sedangkan bisnis hukum di Inggris sendiri berlandaskan pada keputusan pengadilan mulai dari Employment Tribunal hingga UK Supreme Court. Dalam kontrak antara perusahaan aplikasi Gojek dan grab dan pengemudi tergambar hubungan yang bersifat subordinatif karenaadanya kontrol serta ketidaksetaraan. Bandingkan dengan Inggris, pasca putusan pengadilan UK Uber telah melakukan dan menyesuaikan kontraknya dengan putusan pengadilan. Upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja mandiri adalah dengan mengeluarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Namun, dalam melindungi pekerja mandiri di Indonesia terdapat beberapa hambatan antara lain perantara teknologi, kendala, posisi tawar pengemudi ojek online di Indonesia yang begitu rendah dan ketidakhadirannya instrument hukum yang mengatur mengenai makna tidak perintah.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Kontraktor Terhadap Kontrak Kerja Konstruksi yang Tidak Mencantumkan Rencana Umur Konstruksi (Studi: Kontrak Kerja Konstruksi oleh dan Antara Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan CV. Karya Jasa Utama) ]]>
<![CDATA[Surung Aritonang Aritonang]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>;
<![CDATA[Hasim Purba]]>;
<![CDATA[Jelly Leviza]]>
<![CDATA[ Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/mah.v1i2.9179
<![CDATA[Penelitian ditujukan untuk menganalisis lebih mendalam tentang umur konstruksi secara normatif dengan menjadikan objek analisisnya berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 012/SP-Kontrak/PPK/BM-I/DPU-PR/LS/2017, tertanggal 09 Agustus 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2017 dengan CV. Karya Jasa Utama. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut tidak mencantumkan klausula “rencana umur konstruksi” sebagaimana diwajibkan Pasal 65 UU Jasa Konstruksi jo. Pasal 86 Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi. Berbagai masalah hukum yang menjadi perhatian penelitian ini meliputi kewajiban pencantuman rencana umur konstruksi dalam kontrak konstruksi dan konsekwensi hukumnya serta pertanggungjawabannya. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung data empiris. Tehnik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan di Dinas PPR Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Analisis data dilakukan dengan kualitatif, dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontrak kerja konstruksi sebagai perjanjian privat berdimensi publik mewajibkan Penyedia Jasa (Kontraktor) dan Pengguna Jasa untuk mencantumkan klausula rencana umur konstruksi dalam kontrak.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Gubernur Sumatera Utara Periode 2013-2018 Gatot Pujo Nugroho (Studi Putusan Nomor: 104/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn.Mdn) ]]>
<![CDATA[SANGGAM BILL CLINTON SIMANJUNTAK]]>;
<![CDATA[Liza Erwina]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/mah.v1i2.9233
<![CDATA[Korupsi merupakan satu fenomena yang sejak dahulu sudah menjadi masalah bagi bangsa-bangsa di dunia . Bahkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia korupsi sudah menjadi masalah sejak awal kemerdekaan hingga pada hari ini. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dari masa pemerintahan orde lama, dan usaha yang dilakukan oleh rezim orde baru dalam kurun waktu 53 tahun kemerdekaan dianggap belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi di Indonesia yang justru semakin mewabah di usia negara yang ke 53 hingga pada Orde Reformasi dengan diundangkannya UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kita masih belum bisa dikatakan berasil memberantas korupsi di Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai Bagaimana pengaturan menegenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan penerapannya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor : 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn]]>
<![CDATA[Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi di Unit PPA Polrestabes Medan) ]]>
<![CDATA[Dosma Pandapotan]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>;
<![CDATA[Edi Yunara]]>
<![CDATA[ Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/mah.v1i2.9267
<![CDATA[English translation. Obscenity against a child is a criminal offense that attacks the honor of the child's decency. The problems and objectives of this study are to find out the form and factors causing the criminal act of child molestation in the PPA Unit of the Medan Police; know the process of handling child molestation crimes by the PPA Unit of the Medan Police: knowing the obstacles and efforts of the PPA Unit in enforcing the law on child molestation crimes in the jurisdiction of the Medan Police. The research method carried out is a normative juridical research method. This study resulted in the conclusion that the form of child molestation in the PPA Unit of the Medan Police is generally an act of copulation by both child abusers and adult perpetrators. Obstacles to law enforcement of criminal acts of child molestation by the PPA Unit in terms of witnesses to criminal acts and finding perpetrators. So efforts were made such as conducting Visum et Revertum to victims and publishing a People Search List (DPO).]]>
<![CDATA[Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer to Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer to Peer Lending Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ]]>
<![CDATA[Laurentia Ayu Kartika Putri]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/mah.v1i2.9272
<![CDATA[Peran OJK yang tampak dari POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur mengenai pemberian izin kepada penyelenggara layanan peer to peer lending, mengatur jalannya praktik peer to peer lending, mengawasi penyelenggara layanan peer to peer lending, dan memberikan sanksi bagi penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tanggungjawab penyelenggara layanan peer to peer lending sering kali tersamarkan, sedangkan pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bisa mengalami risiko kerugian dalam menjalankan proses pinjam meminjam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka (library research) yakni pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan menitikberatkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Tanggung jawab dari penyelenggara peer to peer lending diatur dalam Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu : “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.” Tanggung jawab penyelenggara hanya sebatas pada kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara.]]>
<![CDATA[The Legal Paradigm of Land Acquisition for The Development of The Capital of The Nusantara ]]>
<![CDATA[Miftah Hayatun Suci Wulandari]]>;
<![CDATA[Rollys Suriani]]>
<![CDATA[ Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/mah.v1i2.9429
<![CDATA[Abstract Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital was established to realize the goals of the state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to determine the procedure for acquiring land in the IKN area and to analyze whether the regulations governing land acquisition in the IKN area have accommodated protection of local people's human rights. This research is a type of normative legal research, namely legal research conducted by researching and reviewing laws and regulations, using a statute approach and a conceptual approach. Data collection techniques are carried out by collecting primary legal data and secondary legal data. The results showed that the land acquisition procedure in the IKN area consisted of 2 (two) mechanisms, namely by releasing forest areas and through land acquisition mechanisms. The regulations governing the acquisition of land have not fully accommodated the human rights protection of the local community.]]>
<![CDATA[Ta’arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum ]]>
<![CDATA[Putri Eka Ramadhani]]>
<![CDATA[ Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/mah.v1i2.9513
<![CDATA[Perkembangan kajian fiqh tentu berkaitan erat dengan pemahaman dalil hukum yang bersumber dari Alquran dan Sunnah/hadis. Adakalanya dalil satu hukum ketika dihadapkan dengan sebuah persoalan akan menemukan jawaban pada masalah tersebut. Begitupun, tidak sedikit dalil hukum yang bersumber dari Alquran khususnya berbeda ketentuan dan maksud dengan dalil lainnya yang pada akhirnya memunculkan perbedaan argumen. Disinilah pertentangan (ta’arudh) dalil terjadi dan saling berbenturan. Agar hal ini tidak miss persepsi, diperlukan metode memahami dalil secara spesifik agar persoalan suatu hukum tidak ditetapkan sembarangan. Mengingat perkembangan hukum Islam yang bergerak dinamis, maka pemahaman atas suatu hukum harus benar-benar sesuai prosedur agar ketentuan hukum pada satu dalil dengan dalil lainnya terdapat titik temu dan titik perbedaan yang signifikan yang memberi penyelesaian persoalan hukum.]]>
<![CDATA[Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Barang dalam Kerangka Perdagangan Bebas World Trade Oraganization (Wto) dan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) ]]>
<![CDATA[Siti Nurahmi Nasution]]>;
<![CDATA[Suhaidi Suhaidi]]>;
<![CDATA[Dedi Harianto]]>;
<![CDATA[Jelly Leviza]]>
<![CDATA[ Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/mah.v1i2.9522
<![CDATA[Setiap Negara bebas untuk melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan dengan Negara mana pun guna meningkatkan perekonomiannya yang didasarkan pada kesepakatan World Trade Organization (WTO). Indonesia sebagai Negara anggota WTO juga telah mengikuti berbagai perjanjian perdagangan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, salah satunya adalah Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). Banyaknya produk China yang masuk ke pasar Indonesia membuat Pemerintah Indonesia harus menjaga kepentingan nasional dengan memberlakukan standardisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini membahas tentang bagaimana standar internasional atas produk barang dalam kerangka kesepakatan WTO, bagaimana kebijakan pemerintah tentang standardisasi barang dalam menghadapi ACFTA, dan bagaimana harmonisasi SNI dengan standar internasional berdasarkan kesepakatan WTO dalam rangka ACFTA. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yang dianalisis melalui analisis kualitatif. Standar internasional atas barang melalui kesepakatan WTO kaitannya dengan ACFTA mengacu kepada perjanjian internasional yang telah disepakati melalui kesepakatan WTO yakni Agreement on the Application of Sanitary and Phyto-sanitary Measures (SPS) dan Agreement on Technical Barriers To Trade (TBT). Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang standardisasi barang dalam menyikapi ACFTA yakni membuat Undang-Undang mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nomor 20 Tahun 2014 serta melakukan kerjasama dengan lembaga eksternal. Harmonisasi SNI dengan standar internasional dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip Technical Barriers to Trade baik melalui adopsi maupun modifikasi. ]]>
