cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Firmansyah
Contact Email
jap@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jap@unram.ac.id
Editorial Address
Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Jl. Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Telp. 0370-626603, Fax. 0370-626603 website : https://jap.unram.ac.id/index.php/jap Email : jap@unram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Aplikasi Perpajakan
Published by Universitas Mataram
ISSN : 27213277     EISSN : 28278712     DOI : https://doi.org/10.29303/jap.v4i1
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Aplikasi Perpajakan (JAP) merupakan jurnal blind-review yang diterbitkan secara berkala dua kali dalam satu tahun (Mei dan Nopember). Jurnal Aplikasi Perpajakan adalah media untuk mempublikasikan kegiatan penelitian dalam ilmu perpajakan.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 118 Documents
 5   6   7   8   9 
DINAMIKA KEPATUHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA Setyowati, Diah Ayu; Imahda khoiri furqon
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i1.84

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji dinamika kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak Indonesia yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui aspek internal (pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap pajak) dan eksternal (kebijakan pemerintah, layanan otoritas pajak, dan lingkungan sosial) yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM. Tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa hambatan terbesar dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM antara lain rendahnya literasi pajak, perasaan tidak adil dalam sistem perpajakan, dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban administratif. Di sisi lain, kesadaran dan kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui program insentif, penyederhanaan prosedur perpajakan, dan bantuan dari pemerintah dan asosiasi UMKM. Studi ini juga menekankan pentingnya meningkatkan edukasi perpajakan dan membuat informasi yang mudah diakses oleh para wajib pajak UMKM dalam rangka menumbuhkan lingkungan perpajakan yang kondusif. Temuan-temuan dari studi ini akan menghasilkan saran-saran kebijakan yang lebih berguna untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.
PROSES PEMINDAHBUKUAN ATAS KESALAHAN PEMBUATAN KODE BILLING MELALUI FITUR E-PBK PADA SITUS DJP ONLINE DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PRAYA Suparlan, Suparlan
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i1.88

Abstract

ABSTRAK Pemindahbukuan pajak karena kesalahan kode billing adalah tindakan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan pembayaran pajak yang disebabkan oleh penggunaan kode billing yang salah saat melakukan pembayaran. Kode billing adalah identifikasi unik yang digunakan untuk mencatat jenis pajak, periode pajak, dan informasi terkait pembayaran lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kewajiban pajak tidak tercatat dengan benar di sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan pemindahbukuan untuk mengalihkan pembayaran tersebut ke kode billing yang benar. Dari Penjelasan ini, judul magang yang dipilih adalah: Proses Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pembuatan Kode Billing Melalui Fitur E-PBK Pada Situs DJP Online Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Praya. Dalam Pasal 1 ayat 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan penyetoran Pajak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan ( s.t.d.t.d. ) PMK No.18/2021 tentang Cipta Kerja, bahwa: Pemindahbukuan merupakan suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Proses pemindahbukuan ini dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Kata Kunci: Proses Pemindahbukuan, Kesalahan Pembuatan Kode Billing Dan Fitur E-PBK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK DALAM KEPATUHAN MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (STUDI DI DESA LENEK KECAMATAN LOMBOK TIMUR) Febrianti, Sri Ayu; Inayati, Siti Reuni; Ihsan, Sahrul
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i1.92

Abstract

Tax is a mandatory leivy imposeid on taxpayeirs without reiceiiving direict compeinsation which is useid for thei prospeirity of thei community onei of theisei is Land and Building Tax (PBB). This study aims to deiteirminei what factors havei an influeincei on taxpayeir compliancei in paying Land and Building Tax (PBB) in Leineik Villagei, East Lombok District. Thei samplei in this study was 100 taxpayeir reispondeints in Leineik Villagei. Primary data was useid in this study using data colleiction teichniqueis through queistionnaireis. Thei data analysis meithod useid is multiplei lineiar reigreission analysis. Thei reisults of thei study show that partially and simultaneiously, thei variableis of taxpayeir knowleidgei and taxpayeir awareineiss do not havei an influeincei on taxpayeir compliancei in paying Land and Building Tax (PBB).
Ketentuan Pemberian Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Sebesar 100% Atas Penyerahan Rumah Bagi Pengusaha Pengembang Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Baiq Arimbi, Baiq Arimbi, Suparlan
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i1.93

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui ketentuan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% atas penyerahan rumah bagi pengusaha pengembang, mengetahui syarat-syarat untuk mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah pada sektor perumahan. Dari hasil penulisan yang dilakukan dalam laporan ini bahwa ketentuan pemberian insentif PPN 100% diberikan kepada rumah tapak dan/atau rumah susun yang sudah memenuhi syarat dan standar yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PMK No 7 tahun 2024 stdd PMK No 61 tahun 2024. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa praktek yang telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian dapat menambah pendaptan daerah dan negara objek pajak tersebut yang dapat digunakan dalam pembangunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi berjalan dengan baik karena dijalankan oleh sumber daya manusia yang memilikompetensi yang baik. The Requirements For Granting The 100% Government-Borne Vat Incentive On House Handovers For Property Developers At Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya (Pratama Tax Office Praya) ABSTRACT The purpose of writing this final assignment is to find out the provisions for providing 100% government-borne PPN incentives for the transfer of houses to developer entrepreneurs, to find out the requirements for obtaining government-borne PPN incentives in the housing sector. From the results of the writing carried out in this report, the provisions for providing 100% PPN incentives are given to landed houses and/or flats that have met the requirements and standards in accordance with the provisions stated in PMK No. 7 of 2024 stdd PMK No. 61 of 2024. The results of the study provide information that the practices that have been carried out are in accordance with applicable regulations, so that they can increase regional and state income for the tax object which can be used in development. This study shows that the implementation of the application is running well because it is run by human resources who have good competence.
INOVASI KEBIJAKAN HUKUM IMPLEMENTASI PAJAK PROGRESIF BERBASIS “PROGRESIVE TAXATION” GUNA MENINGKATKAN WAJIB PAJAK PADA UMKM: Indonesia and english ., zakwan
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i1.94

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pajak progresif berbasis progressive taxation dalam meningkatkan jumlah wajib pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Meskipun sektor UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, penerimaan pajak dari sektor ini masih rendah. Salah satu faktor utama yang menghambat kepatuhan pajak adalah rendahnya literasi perpajakan dan kompleksitas prosedur administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, analisis kebijakan, dan wawancara dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan pajak progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak progresif dapat meningkatkan keadilan sosial dalam perpajakan dan mengurangi ketimpangan, namun implementasinya memerlukan penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan edukasi perpajakan untuk pelaku UMKM. Penggunaan teknologi digital dalam administrasi pajak juga disarankan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak sektor UMKM. Kesimpulannya, inovasi kebijakan pajak progresif berpotensi meningkatkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak nasional
Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak dan Jumlah Tenaga Kerja Formal terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Budiman, Ilham Febri; Gumawang, Ilham Risan
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i1.95

Abstract

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) memegang peran vital dalam struktur fiskal Indonesia, menyumbang porsi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, optimalisasi penerimaan PPh masih menghadapi tantangan struktural berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak dan dominasi tenaga kerja informal dalam pasar kerja nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak dan jumlah tenaga kerja formal terhadap penerimaan PPh di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatori dengan metode regresi linier berganda model semi-log berdasarkan data deret waktu dari tahun 2009 hingga 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik kepatuhan pajak maupun tenaga kerja formal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh secara parsial dan simultan, dengan adjusted R² sebesar 0,9242. Koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan 1% kepatuhan pajak berasosiasi dengan kenaikan penerimaan PPh sebesar 0,9242%, sementara tambahan satu juta tenaga kerja formal meningkatkan PPh sekitar 2,278%. Temuan ini menunjukkan pentingnya strategi peningkatan kepatuhan pajak dan formalisasi tenaga kerja dalam memperluas basis pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada literatur perpajakan serta implikasi praktis bagi kebijakan fiskal berbasis bukti, terutama dalam desain reformasi perpajakan dan perluasan sektor formal untuk mendukung keberlanjutan fiskal Indonesia.
STRATEGI DAN TANTANGAN PERPAJKAN DIGITAL DI INDONESIA: PENDEKATAN HUKUM DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK Herawati Kurniawan, Alia
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i1.96

Abstract

Penelitian ini membahas tantangan dan upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada era digital. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, pemerintah menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran pajak, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan teknologi dan pengawasan. Upaya yang dilakukan meliputi modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi, edukasi dan sosialisasi perpajakan, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi strategi pelayanan yang ramah, transparan, dan teknologi canggih dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan nasional. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem perpajakan digital yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan literasi pajak digital untuk mendukung transformasi perpajakan yang adil dan efisien di Indonesia.
Pengaruh Edukasi Pajak Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Di Masyarakat Kejaksan Kota Cirebon Alsyafira, Lisa
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i1.97

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi pajak dan lingkungan sosial terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak pada masyarakat Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memerlukan kesadaran tinggi dari masyarakat agar pemungutan pajak berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 98 responden, yang dipilih menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling dari populasi sebanyak 6.311 orang. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa edukasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak (nilai thitung 0,825 < ttabel 1,66; signifikansi 0,411 > 0,05), sementara lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan (nilai thitung 6,684 > ttabel 1,66; signifikansi 0,000 < 0,05). Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak (Fhitung 60,968 > Ftabel 3,09; signifikansi 0,000 < 0,05). Penelitian ini menekankan pentingnya peran lingkungan sosial dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat.
JAP REFORMASI HAK PEMAJAKAN ATAS EKONOMI DIGITAL DENGAN ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN PILAR 1 OECD/G20 DALAM KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL: REFORMASI HAK PEMAJAKAN ATAS EKONOMI DIGITAL DENGAN ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN PILAR 1 OECD/G20 DALAM KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL WAYAN ELSA APRILIA, WAYAN ELSA APRILIA
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i1.106

Abstract

Reformasi hak pemajakan atas ekonomi digital menjadi isu sentral dalam perdebatan global mengenai keadilan fiskal dan kedaulatan negara di era digitalisasi. Artikel ini menganalisis penerapan Pilar 1 dari OECD/G20 Inclusive Framework sebagai upaya untuk mengalokasikan sebagian hak pemajakan kepada yurisdiksi pasar, terutama dalam konteks hukum internasional dan kebijakan nasional Indonesia. Pilar 1 memperkenalkan pendekatan baru terhadap prinsip kehadiran ekonomi signifikan, Amount A, Amount B, serta kerangka kepastian hukum dalam pemajakan entitas digital lintas negara. Kajian ini menemukan bahwa Pilar 1 menandai pergeseran fundamental dari prinsip klasik permanent establishment menuju pemajakan berbasis pasar, yang berimplikasi terhadap kedaulatan fiskal nasional, perjanjian pajak bilateral, dan sistem penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, kebijakan unilateral seperti PMK No. 48/PMK.03/2020 telah menjadi langkah awal yang strategis, namun memerlukan harmonisasi dengan instrumen multilateral. Artikel ini merekomendasikan reformasi hukum domestik, penguatan kapasitas administrasi perpajakan, serta partisipasi aktif Indonesia dalam forum internasional guna memastikan implementasi Pilar 1 secara berdaulat dan berkeadilan
OPTIMALISASI KEPATUHAN PELAPORAN PPN MELALUI CORETAX DAN EFISIENSI PAJAK Herawati Khotmi; Suparlan; Elvina Setiawati
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i1.110

Abstract

Coretax terbilang baru bagi wajib pajak dikarenakan coretax mulai diperlakukan mulai Januari 2025 untuk pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Untuk itu dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu menguji pengaruh Implementasi Coretax, efisiensi dan literasi digital terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Selain itu untuk menguji literasi pajak memperkuat hubungan antara implementasi coretax dengan kepatuhan pelaporan PPN, dan untuk menguji literasi pajak dapat memperkuat hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan pelaporan PPN. System coretax sebagai platform digital terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, khususnya PPN. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi coretax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN, efisiensi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN, literasi digital dapat memperkuat hubungan antara implementasi coretax dengan kepatuhan pelaporan PPN, Literasi digital dapat memperkuat hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Page 7 of 12 | Total Record : 118

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2020 More Issue