Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam (JUA) is focused to the examination of contemporary issues in Religious Studies through both qualitative and quantitative research methodologies across various domains, including social, religious, economic, cultural, political, and legal contexts. The journal employs an Islamic legal framework that encompasses Islamic Jurisprudence (Fiqh), Islamic Law Methodology (Ushul Fiqh), the Objectives of Islamic Law (Maqashid Sharia), and Islamic Legal Philosophy, drawing upon the theories of both classical and contemporary Islamic scholars. The scope of research articles published in the JUA encompasses the following areas: Social and Cultural Studies: Examination of marriage traditions, divorce, customary laws, policies, and related issues. Religious Studies: Exploration of Islamic astronomy, the halal industry, government policies, zakat, waqf and associated topics. Economic Studies: Analysis of the Islamic economy, Islamic banking law and pertinent issues. Political Studies: Investigation of Islamic political systems and other related matters. Legal Studies: Review of marriage law, inheritance law, Islamic economic law, family law, civil law, comparative law and additional legal concerns.
Articles
126 Documents
<![CDATA[Front Matter Vol. 4, No. 1, Oktober 2020 ]]>
<![CDATA[Mohammad Noviani Ardi]]>
<![CDATA[ Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 4, No 1 (2020): Vol. 4, No. 1, Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sultang Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah) ]]>
<![CDATA[Dyah Ochtorina Susanti]]>
<![CDATA[ Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2018): Vol. 1, No. 2, April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sultang Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jua.v1i2.2456
<![CDATA[Perjanjian kawin di Indonesia, mengatur tentang harta dalam perkawinan dan harta bawaan dari pasangan suami istri. Fakta empiris menunjukkan bahwa perselisihan pasangan suami istri tidak hanya disebabkan oleh perbedaan harta, akan tetapi juga dipicu sebab lainnya. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan pemahaman bahwa perjanjian kawin sebaiknya tidak saja dilakukan untuk mengatur harta tetapi lebih mengarah kepada hak dan kewajiban serta kepentingan maqashid syari’ah. Kepada pemerintah dan DPR RI, hendaknya mengadakan pembaharuan terhadap susbtansi perjanjian kawin, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta saja, melainkan tegas diterangkan bahwa pasangan suami istri dapat melakukan perjanjian kawin diluar perjanjian tentang harta. Hendaknya dibuat aturan tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi utilities (kemanfaatan) serta berdasar maqashid syari’ah, dan dari sisi kepastian hukum yang bermuara pada jaminan perlindungan bagi pasangan suami istri.]]>
<![CDATA[Tinjauan Maqāshid Syari’ah Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislagh ]]>
<![CDATA[Nor Mohammad Abdoeh]]>
<![CDATA[ Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2019): Vol. 3, No. 1, Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sultang Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jua.v3i1.7345
<![CDATA[Wakaf merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang betujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Melihat kenyataan di lapangan terkadang harta yang diwakafkan tidak sesuai dengan tujuan wakaf, bahkan ironisnya harta wakaf terbengkalai. Melihat fenomena demikian sebagai Nadzir yang diberi mandat untuk mengelola harta wakaf harus memberikan solusi yang kongkrit dan maslahah. Tidak sedikit ruislagh menjadi solusi akhir bagi harta benda wakaf yang tidak lagi memberikan manfaat. Adapun rumusan masalahnya, Bagaimana pandangan ulama terhadap ruislagh? Bagaimana maqāsidu syari’ah memandang keperbedaan pandangan dalam hal ruislagh? Pendekatan penelitian ini dengan pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah hal itu sesuai menurut norma yang berlaku dan sudah sesuai dengan asas hukum Islam yaitu kemaslahatan. Kesimpulan dalam tulisan ini bahwa hakekatnya ruislagh diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat dan tujuan ruislagh semata-mata untuk melindungi harta benda wakaf agar pentasarufannya sesuai dengan tujuan wakaf.]]>
<![CDATA[Legal protection of KSPPS members in the use of the exoneration clause in Central Java ]]>
<![CDATA[Moh. Arifin]]>;
<![CDATA[Ali Maskur]]>;
<![CDATA[Afif Noor]]>
<![CDATA[ Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 4, No 1 (2020): Vol. 4, No. 1, Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sultang Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jua.v4i1.11794
<![CDATA[Legal protection for members of the Cooperative for Savings Loans and Sharia Financing (KSPPS) is important to protect the rights of cooperative members in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In loans practices, KSPPS often uses a standard agreement which includes an exoneration clause for time effectiveness and efficiency. However, the use of a standard agreement that contains an exoneration clause is more beneficial to the KSPPS and disadvantages the cooperative members as consumers because as a member of the consumer cooperative they do not have the opportunity to negotiate the contents of the standard agreement and must forcefully agree on the standard agreement so that the financing application he submits is granted by KSPPS.This research is an empirical juridical study with a conceptual and statutory approach using qualitative analysis. This research was conducted at KSPPS in Central Java by taking samples from five districts / cities based on residency areas. The results of this study indicate that the standard agreement containing the exoneration clause is still often used by KSPPS, therefore it is necessary to disseminate information to cooperative managers and cooperative members in order to minimize the use of standard agreements containing exoneration clauses so that the rights of the parties can be fulfilled and avoid elements of defects of will which is contrary to the principles in the agreement.]]>
<![CDATA[Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis ]]>
<![CDATA[Tali Tulab]]>
<![CDATA[ Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017): Vol. 1, No. 1, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sultang Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jua.v1i1.2223
<![CDATA[Perkawinan adalah adalah salah satu dari sekian banyak sunah rasul yang sangat penting. Hal ini terbukti dari diturunkannya ayat-ayat muhakamah yang menjelaskan mengenai perkawinan ataupun pernikahan. Prosesi perkawinan sendiri memiliki beberapa syarat dan rukun secara syariat yang terdapat dari pada al-Qur’an dan Hadits. Dari sekian banyak syarat dan rukun perkawinan hal yang menjadi perbedaan pendapat antar ulama adalah mengenai hal wali nikah. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam rangka tercapainya tujuan dari studi ini. Pendapat Ulama Hanafiyah tentang wali nikah lebih sesuai dengan kesetaraan gender. Sebab menurut mereka wali nikah bukanlah syarat sah suatu perkawinan, tetapi sebatas syarat kamal atau kesempurnaan dengan catatan calon suami itu sepadan bagi wanita perwaliannya. Dalam pandangan demikian ini calon suami dan calon istri sebagai rukun utama (para pihak) yang akan mengikatkan diri dalam suatu perikatan yang agung dan sakral yaitu perkawinan dalam keadaan setara. Keduanya sebagai orang-orang yang dewasa dan berakal (berkecerdasan atau rusyd) adalah memiliki ahliyatul wujub (penerima hak) dan ahliyatul ada’ (cakap melakukan perbuatan hukum) sekaligus. Karena itu selama tidak ada halangan mereka berhak melakukan sendiri atau langsung akad nikah tanpa harus mendelegasikan pada orang lain, termasuk orang tua atau kerabat yang lain, termasuk orang tua atau kerabat yang lain.]]>
<![CDATA[Nabi Idris dalam Kajian Sejarah Ilmu Falak ]]>
<![CDATA[Lutfi Nur Fadhilah]]>;
<![CDATA[Muhammad Al-farabi Putra]]>
<![CDATA[ Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 2, No 2 (2019): Vol. 2, No. 2, April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sultang Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jua.v2i2.3885
<![CDATA[Ilmu falak mengalami perkembangan yaitu mulai dari fase pra Islam (Babilonia, Mesir Kuno, Mesopotamia, Cina, India, Prancis, dan Yunani) kemudian merambah ke dalam fase Islam. Ilmu falak sudah dikenal sejak bangsa Babilonia (Irak kuno) dengan mengamati rasi-rasi bintang. Nabi Idris adalah nabi yang pertama kali mengkaji ilmu hitung berdasarkan kitab al-bidāyah. Studi ini merupakan literatur analisis yang berdasar kepada kajian kitab-kitab karya ulama klasik. Beberapa literatur seperti kitab al-khulāṣah al-wafiyyah karya KH. Zubair Umar al-Jailany dan mukhtaṣar mahāżab karya Syekh Muhammad Yasin al-Fadani menyatakan bahwa waḍi’ ilmu falak adalah Nabi Idris as. Kitab sabāik al-żahāb fī ma’rifat al-qabāil al-‘arab karya al-Suwaidi menyebutkan bahwa Nabi Unusy adalah penemu ilmu falak, sedangkan Nabi Idris adalah penemu ilmu astrologi. ]]>
<![CDATA[Transaction in non-cash payments through Ovo application: an Islamic judgment study by the Mazhab Syafi'i ]]>
<![CDATA[Ahmad Arif Zulfikar]]>;
<![CDATA[Pidayan Sasnifa]]>
<![CDATA[ Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2020): Vol. 3, No. 2, April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sultang Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jua.v3i2.8038
<![CDATA[Along with the development of technology, nowadays payment can be done through smart phones with applications, those application enable transactions to pay for goods or services only through websites, credit cards or similar. OVO is one of smartphone applications available. The purpose of this article is to analyze OVO-related services in online transportation payments based on the perspective of shafi'i fiqh. The research method used is normative law, the specification of this study is descriptive analysis which is in the form of detailed and measurable exposure analyzed with an applicable legal norm, while data analysis techniques used is content analysis. The results show that based on the perspective of Ulema 'Syafi'iyah in terms of objectives and OVO application transactions, the contract used was a wadi'ah contract, but the OVO application according to the wadi'ah category of the user category in fiqh science was invalid because the user could not take money or balance on the application, while in theory the balance or money is should be the user's full ownership.]]>
<![CDATA[Bom Bunuh Diri dan Euthanasia (Perspektif Hukum Islam) ]]>
<![CDATA[Ahmad Thobroni]]>
<![CDATA[ Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017): Vol. 1, No. 1, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sultang Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jua.v1i1.1985
<![CDATA[Perjuangan tidak pernah mengenal kata akhir, namun cara berjuang tiap umat sering kali mengalami perubahan searah dengan perubahan sarana-sarana perang. Pada tahun-tahun terakhir, sering terdengar upaya beberapa kelompok muslim yang melakukan bom bunuh diri atau juga dikenal sebagai suicide bombing dan human bombing atau bom manusia.Secara umum ada dua reaksi para ulama dalam menyikapinya, sebagian melarang dan sebagian lagi memuji. Kedua kelompok tersebut sama-sama menyertakan argumen-argumennya, baik secara naqly maupun aqly. Kejelasan hukum syara’ sangat dibutuhkan dalam masalah yang amat krusial ini. Ini dikarenakan perbedaan yang ada cukup tajam dan mengandung berbagai implikasinya baik di dunia maupun di akhirat.Bagi mereka yang menganggap aksi bom manusia sebagai aksi bunuh diri (‘amaliyat intihariyah), maka implikasi kepada para pelakunya ialah tidak diberlakukan hukum-hukum mati syahid, namun dipandang sebagai orang hina karena berputus asa menghadapi kesulitan hidup. Di akhirat, pelakunya dianggap akan masuk neraka, karena telah bunuh diri. Sedangkan bagi mereka yang menganggap aksi bom bunuh diri sebagai aksi mati syahid (‘amaliyat istisyhadiyah), maka implikasi kepada para pelakunya adalah diberlakukan hukum-hukum mati syahid. Dia dianggap sebagai pahlawan dan teladan keberanian yang patut dicontoh dan di akhirat akan masuk surga.Karena hidup dan mati ada di tangan Tuhan, serta merupakan karunia dan wewenang Tuhan, maka Islam melarang orang melakukan pembunuhan, baik terhadap orang lain (kecuali dengan alas an yang dibenarkan oleh agama) maupun terhadap dirinya sendiri (bunuh diri) dengan alasan apapun. Hukum bunuh diri dan euthanasia masih dipersoalkan di kalangan masyarakat. Pro kontra inilah yang mendorong penulis untuk memilih tema hukum bom bunuh diri dan euthanasia dalam perspektif hukum Islam.]]>
<![CDATA[تولية الكافر على المسلم في ولاية الحكم عند ابن تيمية ]]>
<![CDATA[Ahmad Muqorobin]]>;
<![CDATA[Ahmad Rayhan]]>
<![CDATA[ Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2018): Vol. 2, No. 1, Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sultang Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jua.v2i1.2949
<![CDATA[Leader is a very urgent figure in our daily life. In this case a lot of questions about the ideal leader figure who is able to lead this country. The reality is very difficult to find the ideal leader figure, until finally many discourses that say that the leader is not important Muslims or infidels. The most important factor is that he should be able to lead his community fairly. Religious issues are not considered because religion and the state are different things. This led to differences of opinion among 'ulama-'ulama Islam . This research focus to know the opinion of Ibn Taymiyyah related to problems of leadership infidels against Muslims in the government. Research this using type of literature research with normative approach for more in-depth discussion and can achieve the purpose of the background of the problem . In collecting these data the author use the method of documentation to collect the works of Ibn Taimiyah . Furthermore , the author uses the method of deduction to explain the biography of Ibn Taymiyah and the general view of kafir leadership. From sight general the researchers take the essence of the kafir's leadership over a Muslim and a natural government . In order for the analysis to be accomplished more deeply, the author develops his analysis by using descriptive analysis techniques. The result of this discussion concludes that Ibn Taymiyyah forbade kafir leaders to lead a majority Muslim government , and the words of Ibn Taymiyya who said that 'justice is the absolute prerequisite of a leader, and Allah helps a state that is' just though infidels', due to the time of Ibn Taymiyah there are so many Muslim leaders who do not apply 'justly, so this can only apply in that time and circumstance. The kafir leader can not lead justly because a kafir has not been able to deal justly with himself by not believing in Allah SWT.]]>
<![CDATA[Rad concept: authentic evidence women's specialties in Islamic heritage law ]]>
<![CDATA[Muhibb Ussabry]]>
<![CDATA[ Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2020): Vol. 3, No. 2, April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sultang Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jua.v3i2.8393
<![CDATA[Basically, Islam is a religion explains existence of equivalents and parallelization between man and woman which placed woman in a fair position to get her rights in social, economy, politic, and Islamic inheritance law. This study aims to answer gender bias in the manner of describing woman uniqueness in rad concept by Islamic inheritance law. This study uses descriptive-analytic method via normative, juridical, and historical approachment. In jahiliah period, a woman did not get inheritance, even they are commercialized publicly. Islam comes to change that tradition and gives inheritance for her by value a half from man. But, some gender activists argue this statement and say it as discrimination shape for woman, and they disagree with that. This study result shows in rad concept, when there is still treasure rest after be taken by permanent inheritor (aṣhābul furūḍ), according to jumhur ulama that rest is given to all woman inheritors. This proves that Islamic inheritance law comes to glorify woman status and dignity from the beginning till now in giving uniqueness and goodness for woman.]]>
