cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30257999     EISSN : 30257980     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Nursing Social Sciences
JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary dengan nomor ISSN terdaftar 3025-7999 (Cetak) dan 3025-7980 (Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup bidang pendidikan, agama, multidfisiplin. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 959 Documents
 91   92   93   94   95 
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Outsourcing: Studi Kasus Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 di BUMN Vennia Neshya Rusli; Christine S T Kansil
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4281

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi, seperti dalam kasus kecelakaan kerja Heri Irwansyah, yang mencerminkan kurangnya penerapan standar keselamatan dan kewajiban penyediaan alat pelindung diri (APD) oleh perusahaan. Penelitian ini menganalisis pelanggaran yang dilakukan PT. PLN serta peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekurangan dalam perlindungan hak-hak normatif pekerja dan perlunya kolaborasi aktif dari berbagai lembaga untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil. Reformasi kebijakan ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan semua pekerja.
Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan di Pasar Telekomunikasi: Studi Kasus Telkomsel Muhammad Faidhil Iman
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4289

Abstract

Penyalahgunaan posisi dominan dalam industri telekomunikasi adalah isu penting dalam hukum persaingan usaha. Dalam konteks pasar telekomunikasi di Indonesia, Telkomsel, sebagai salah satu pemain utama, memiliki pangsa pasar yang sangat besar. Hal ini memunculkan kekhawatiran terkait dominasi yang dapat mengarah pada praktik anti-persaingan, menghambat masuknya pemain baru, dan memengaruhi harga serta kualitas layanan bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk memahami definisi dan kriteria penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar telekomunikasi berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia, serta menganalisis apakah Telkomsel telah menyalahgunakan posisinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada studi kasus, di mana penelitian ini mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dan penerapannya terhadap kasus Telkomsel. Data yang digunakan berupa data tersier yang diperoleh melalui studi pustaka serta sumber dari situs web, artikel, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Telkomsel memiliki pangsa pasar yang besar dan posisi dominan di sektor telekomunikasi. Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan di Pasar Telekomunikasi: Studi Kasus Telkomsel Namun, analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh Telkomsel memenuhi kriteria penyalahgunaan posisi dominan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan regulasi antitrust di sektor telekomunikasi Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi terkait penguatan pengawasan dan regulasi untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan menguntungkan konsumen.
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Melawan Arus bagi Pengendara Roda Dua di Kota Bandar Lampung M Ellif Athallah PNR; Gunawan Jatmiko; Budi Rizki Husin
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4290

Abstract

Pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di Bandar Lampung adalah tindakan melawan arus. Tindakan ini merujuk pada pengaturan lalu lintas yang mengubah arah kendaraan untuk bergerak berlawanan dengan arus yang seharusnya. Mayoritas pelanggar dalam kategori ini adalah pengendara sepeda motor. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data yang meliputi data sekunder dan primer. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi lapangan. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini mencakup anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung serta Dosen Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang diteliti. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pengendara sepeda motor yang melawan arus masih belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Hal ini terlihat dari proses yang meliputi formulasi, aplikasi, dan eksekusi sanksi pidana tilang serta penerapan Pasal 106 Ayat (4) terkait pelanggaran melawan arus, yang terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kinerja kepolisian yang belum optimal. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian, serta kurangnya kesadaran masyarakat, kondisi kendaraan, dan infrastruktur jalan. Untuk mengatasi tantangan ini, kepolisian berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan TNI, serta melaksanakan operasi zebra, program simpatik lodaya, patuh, dan pemeriksaan insidental, di samping melakukan sosialisasi mengenai pendidikan masyarakat dalam lalu lintas.
Analisis Kendala-Kendala Administratif Dalam Pendaftaran Tanah dan Solusinya Syakira Edriamarsha Firdaus; Herjuno Putro; Rachmah Fauziah Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4291

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala administratif yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah di Indonesia serta mencari solusi yang efektif. Menggunakan metode analisis data kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat pendaftaran tanah, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat, infrastruktur yang tidak memadai, dan regulasi yang ambigu. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi pertanahan. Melalui implementasi strategi yang meliputi sosialisasi, penggunaan teknologi, dan pelatihan, diharapkan proses pendaftaran tanah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah.
Pengaruh Pendidikan Agama Kristen Terhadap Pembentukan Karakter Moral Siswa SD Mangido Nainggolan; Desvi Telambanua; Fitriani Ginting; Putri Tarigan
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4292

Abstract

Penelitian ini dibuat karena melihat merosotnya moral siswa pada zaman sekarang ini, seperti merokok, berkata kasar, melawan guru dan orangtua. Pendidikan agama Kristen merupakan Pendidikan yang mengajar dan menumbuh kembangkan kepribadian Kristen dalam iman seseorang. Terlebih lagi pada peserta didik sekolah dasar yang mana dalam usia ini anak harus diajarkan karakter moral melalui Pendidikan agama Kristen, dengan menanamkan karakter tersebut diharapkan dapat membentuk karakter yang positif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendidikan agama Kristen terhadap pembentukan karakter moral siswa SD. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur, dengan mengkaji data dari berbagai buku dan jurnal sebagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini Pendidikan Agama Kristen sangat berpengaruh dalam pembentukan moral dan karekteristik anak sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam setiap lingkungan hidupnya.
Analisis Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Penanggulangan Limbah: Studi Kasus 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby Egieta Christy Tarigan; Christine S T Kansil
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4293

Abstract

Penelitian ini membahas analisis hukum dan tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan, dengan studi kasus pencemaran Sungai Citarum oleh PT SS. Kasus ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah pertumbuhan industri yang pesat. PT SS, sebagai industri tekstil, terbukti telah melakukan pencemaran dengan membuang limbah berbahaya ke sungai, mengakibatkan dampak negatif bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar. Dalam upaya penegakan hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat PT SS dan berhasil memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang menghukum perusahaan tersebut membayar ganti rugi sebesar Rp 48 Miliar untuk kepentingan lingkungan. Penegakan hukum ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip "polluter pays principle" dan mengingatkan industri lainnya untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Dengan demikian, kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi korporasi lain untuk mematuhi regulasi lingkungan demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman bagi masyarakat dan generasi mendatang.
Hukum Investasi dan Perlindungan Konsumen dalam Kasus Binomo: Aspek Hukum dan Perlindungan bagi Investor Dhiny Ellen Juwita; Gunardi Lie
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4294

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong pertumbuhan investasi daring, namun juga memunculkan berbagai bentuk penipuan investasi, termasuk binary option. Kasus Binomo menjadi perhatian publik karena banyak korban yang mengalami kerugian finansial akibat penipuan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi korban binary option dan peran regulator dalam mencegah praktik investasi ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum preskriptif untuk mengkaji regulasi perlindungan konsumen dan investasi yang diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa regulasi yang relevan, masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para penipu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dalam melindungi konsumen dari praktik investasi ilegal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban binary option masih perlu diperkuat, terutama terkait penegakan hukum dan pemberian ganti rugi kepada korban. Di sisi lain, peran OJK dalam mengawasi dan mengedukasi masyarakat dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan peningkatan efektivitas pengawasan sektor investasi di Indonesia.
Kontrak Distribusi dan Kontrol Kualitas: Analisis Peranan Hukum dalam Kasus Obat Sirup Berbahaya di Indonesia Dhiny Ellen Juwita
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pelaku usaha dalam kontrak distribusi obat, khusunya dalam kasus konsumsi obat sirup berbahaya yang menyebabkan gagal ginjal akut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak distribusi belum efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran, terutama terkait kurangnya pengawasan dan penggunaan bahan baku yang tidak memenuhi standar yang ditentukan. Dalam klausul kontrak, seringkali belum cukup untuk memadai konsumen, sementara para pelaku usaha memiliki tanggung jawab seperti yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan sangat penting, meskipun masih perlu dilakukan evaluasi terkait mekanisme pengawasannya. Penelitiann ini merekomendasikan perbaikan terhadap klausul kontrak, penguatan pengawasan independent, dan peningkatan frekuensi inspeksi untuk memastikan mutu dan keamanan produk obat.
Hak dan Kewajiban Pekerja: Analisis Hukum Kepegawaian di Indonesia Maydi Jack Sandi; Christine S T Kansil
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4296

Abstract

Studi ini berfokus pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan terkait lainnya, dalam hal hak dan kewajiban pekerja dalam konteks hukum kepegawaian Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum bagi pekerja dan mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui penelitian dokumentasi dan kepustakaan, dan analisisnya dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang lengkap untuk melindungi pekerja, masih ada beberapa masalah dalam menerapkannya, seperti kurangnya pengawasan, kurangnya kesadaran hukum, dan transformasi digital yang menghasilkan jenis pekerjaan baru. Studi menemukan bahwa kasus perselisihan industrial meningkat sebesar 15% setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2023. Sebagian besar kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum, perbaikan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pembaruan regulasi untuk menerima jenis kerja baru, dan optimalisasi peran sistem tripartit dalam hubungan industrial adalah beberapa rekomendasi.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Logo Geprek Bensu Berdasarkan UU Hak Cipta: Studi Kasus Sengketa Geprek Bensu Antara I am Geprek Bensu Nathania Apriza; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra Putra
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4314

Abstract

Studi yang dilaksanakan membahas tentang perlindungan hak cipta logo dalam konteks industri kuliner dan hiburan, melalui fokus pada kasus sengketa merek “Geprek Bensu” antara Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Goreng Benny Sujono. Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan studi literatur untuk mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan pembahasan hak kekayaan intelektual, merek dan sistem pendaftaran merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa logo tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta, namun dapat didaftarkan sebagai merek untuk perlindungan hukum. Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum kepada pemilik logo jika terjadi konflik dan mempermudah proses pembuktian kepemilikan. Putusan pengadilan dalam perkara ini menyatakan pendaftaran merek “Geprek Bensu” yang dimiliki Ruben Onsu batal demi hukum, sedangkan merek “ I Am Geprek Bensu” yang dimiliki PT. Ayam Geprek Benny Sujono dinyatakan legal.

Page 93 of 96 | Total Record : 959

 91   92   93   94   95 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026): Desember 2026 Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026 Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025 Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol 2, No 1 (2024): Juni 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): Juni 2024 Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 1 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol 1, No 1 (2023): Juni 2023 More Issue