Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary dengan nomor ISSN terdaftar 3025-7999 (Cetak) dan 3025-7980 (Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup bidang pendidikan, agama, multidfisiplin. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Juni dan Desember.
Articles
959 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kepada Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Implementasi Penegakan Kode Etik ]]>
<![CDATA[Nathania Apriza]]>;
<![CDATA[Dhiny Ellen Juwita]]>;
<![CDATA[Talitha Inas Tsabitah]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4315
<![CDATA[Kode etik profesi adalah sebuah norma yang disepakati oleh suatu golongan profesi dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada anggotanya dalam menjalankan tugas maupun menjaga mutu profesi dalam pandangan masyarakat. Kode etik juga dibuat berdasarkan perundang-undangan, seperti Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara penegakan pelanggaran kode etik dan juga kasus penyalahgunaan etika dalam praktik jabatan di KPK. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis norma norma penting untuk menjaga kredibilitas KPK dalam upaya memberantas korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan kode etik sangat penting untuk menjaga kredibilitas KPK dalam upaya memberantas korupsi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melakukan penegakan sanksi tegas pada sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab yang melaksanakan pelanggaran.]]>
<![CDATA[Kewenangan Presiden dalam Keadaan Darurat: Kajian Perspektif Hukum Tata Negara ]]>
<![CDATA[Farrel Nouvaleo Akbar]]>;
<![CDATA[Christine S T Kansil]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4321
<![CDATA[Kewenangan presiden dalam keadaan darurat merupakan aspek penting dalam hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, batasan, serta penerapan kewenangan presiden selama keadaan darurat, dengan fokus pada pandemi COVID-19 sebagai studi kasus. Dasar hukum kewenangan presiden dalam keadaan darurat diatur oleh UUD 1945 Pasal 12, Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Meskipun presiden memiliki kewenangan luas, tindakan yang diambil tetap harus diawasi oleh lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) guna memastikan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Penelitian ini juga membandingkan kewenangan presiden dalam keadaan darurat di Indonesia dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Prancis, India, dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan presiden selama pandemi COVID-19 telah sesuai dengan ketentuan hukum tata negara, meskipun terdapat beberapa kritik terkait pengawasan legislatif yang kurang optimal. Reformasi dalam undang-undang darurat dan penguatan mekanisme pengawasan diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan darurat di masa depan.]]>
<![CDATA[Kerangka Konseptual Dalam Kajian Filsafat Dakwah ]]>
<![CDATA[Nashrillah Nashrillah]]>;
<![CDATA[Farihin Iqrami Zairi]]>;
<![CDATA[Nazla Zhaskia Nasution]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4347
<![CDATA[Filsafat dakwah merupakan kajian yang berfokus pada pemahaman mendalam serta penerapan ajaran Islam, sekaligus mengembangkan strategi dakwah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Filsafat dakwah juga dapat membentuk pola dakwah yang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Kajian ini bertujuan mendorong individu untuk menanamkan keyakinan Islam dan memahami ajaran agama dengan cara yang kritis, sehingga membantu mereka mendekatkan diri kepada Allah, dan memberi panduan menghadapi tantangan masa kini. Dengan Berbasis rasionalitas dan pendekatan filosofis, filsafat dakwah menelaah prinsip-prinsip dakwah yang berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadist, serta pemikiran para ulama. Filsafat ini jug menekankan pentingnya sikap moderat dalam dakwah guna membentuk masyarakat yang sejalan dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip yang dihasilkan dari kajian ini berfungsi sebagai panduan penting bagi para dai dalam menjalankan dakwah di tengah masyarakat. Kerangka konsep ini dirancang untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam secara mendalam, sekaligus merancang strategi dakwah yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Fokusnya terletak pada pengajaran yang mendorong keyakinan dalam Islam serta pemahaman kritis terhadap ajaran agama, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan mendukung umat dalam menghadapi tantangan-tantangan masa kini.]]>
<![CDATA[Peran Nilai-Nilai Kristiani dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda di Era Digital ]]>
<![CDATA[Mangido Nainggolan]]>;
<![CDATA[Lydia Grasellia]]>;
<![CDATA[Elfi Lumongga Situmorang]]>;
<![CDATA[Rustina Hutagalung]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4355
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada peran nilai-nilai Kristiani dalam membentuk karakter generasi muda di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan peran nilai-nilai kristiani dalam membantu generasi muda Kristen untuk mampu mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani yang bersumber dari ajaran dan firman Tuhan ini dengan baik. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang pada prinsipnya memiliki tujuan untuk meberitahukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan suatu fenomena secara kritis berdasarkan interpretasi data dan studi kepustakaan (library research). Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi keterkaitan antara era digital, generasi muda, karakter, dan nilai-nilai kristiani. Hasil ini kemudian dianalisis untuk membentuk kesimpulan peran dari nilai-nilai kristiani dalam membentuk karakter generasi muda Kristen, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai kristiani berdampak pada pembentukan karakter generasi muda terutama di era digital saat ini.]]>
<![CDATA[Pengaruh Peduli Sosial Masyarakat Terhadap Kesepian pada Lansia di Desa Sibuak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[Miranda Sari]]>;
<![CDATA[M Jaya Adi Putra]]>;
<![CDATA[Daffeta Fitrilinda]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4367
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui seberapa pedulinya masyarakat terhadap lansia yang ada Desa Sibuak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, (2) Untuk mengetahui seberapa pedulinya masyarakat akan kesepian lansia yang ada Desa Sibuak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, (3) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepedulian sosial masyarakat kesepian pada lansia yang ada Desa Sibuak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu 1) observasi, 2) kuesioner, dan 3) dokumentasi. Berdasarkan analisis faktor demografi responden variabel peduli sosial diperoleh hasil yang lebih dari cukup dengan nilai mean sebesar 2,54, kemudian pada demografi responden variabel kesepian diperoleh nilai mean sebesar 2,54 dengan tafsiran rendah. Maka dapat dikatakan bahwa peduli sosial terhadap lansia di Desa Sibuak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tergolong sedang. Kemudian berdasarkan analisis statistik deskriptif masing masing variabel, pada variabel peduli sosial diperoleh nilai mean sebesar 2,99 dengan tafsiran rendah dan pada variabel kesepian diperoleh nilai mean sebesar 2,96 dengan tafsiran rendah dapat dikatakan peduli sosial masyarakat terhadap kesepian lansia di Desa Sibuak Kecamatan Tapung Kabupten Kampar rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh peduli sosial masyarakat terhadap kesepian pada lansia di Desa Sibuak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampat 57% dengan tafsiran sedang.]]>
<![CDATA[Pengaruh Politik Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia Menurut Mahasiswa PPKn Unimed Stambuk 2023 ]]>
<![CDATA[Febrianti Hutagalung]]>;
<![CDATA[Theresia J R Saragih]]>;
<![CDATA[Sri Susanti Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Fandy Tarigan]]>;
<![CDATA[Halking Halking]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4386
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh politik dalam sistem pendidikan di Indonesia dan ntuk mengetahui faktor-faktor politik yang mempengaruhi kebijakan pendidikan serta dampak kebijakan politik terhadap kualitas pendidikan di Indonesia menurut mahasiswa PPKn Unimed stambuk 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data yang digunakan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah bahwa pengaruh politik terhadap pendidikan sering kali menjadi isu yang kompleks, sebagaimana ditemukan dalam berbagai studi literatur. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan politik yang berkaitan dengan alokasi anggaran, kurikulum, dan kebijakan pendidikan dapat secara signifikan memengaruhi kualitas dan pemerataan pendidikan.]]>
<![CDATA[Epistimologi Filsafat Dakwah ]]>
<![CDATA[Raihan Ikram Lubis]]>;
<![CDATA[Yasmin Mumtaz]]>;
<![CDATA[Nashrillah Nashrillah]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4392
<![CDATA[Epistemologi filsafat dakwah merupakan kajian tentang dasar filosofis dan metodologis dalam penyampaian pesan Islam. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana filsafat Islam, khususnya konsep Tauhidullah, menjadi dasar epistemologi dakwah. Dengan mengacu pada Al-Qur'an, jurnal ini mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dan metode berpikir hermeneutik yang diperlukan untuk mencapai kebenaran dalam dakwah. Jurnal ini juga membahas bagaimana epistemologi filsafat dakwah membentuk metode dan strategi dakwah yang efektif. Jurnal ini bertujuan untuk menelusuri jejak epistemologi filsafat dakwah dengan menganalisis sumber pengetahuan, metode berpikir, dan kriteria kebenaran dalam dakwah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Warga Negara: Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Kesehatan Nasional ]]>
<![CDATA[Tengku Amira Najla]]>;
<![CDATA[Christine S T Kansil]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4403
<![CDATA[Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan diakui secara internasional, termasuk dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak kesehatan warga negara dalam kerangka Sistem Kesehatan Nasional (SKN), serta mengevaluasi tanggung jawab negara dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang dan dokumen internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang kuat, tantangan dalam implementasi, seperti kesenjangan akses layanan dan biaya pengobatan yang tinggi, masih menjadi kendala signifikan. Penegakan hukum dan partisipasi masyarakat juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam melindungi hak kesehatan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang dalam mewujudkan hak kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia, serta memberikan kontribusi bagi kebijakan publik yang lebih efektif.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Dalam Pengangkatan dan Putusan Hubungan Kerja Pegawai Negeri Sipil di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nada Vadia]]>;
<![CDATA[Christine S T Kansil]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4434
<![CDATA[Kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemutusan hubungan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia sangat penting untuk memastikan perlakuan adil dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian PNS, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi dan objektivitas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ambiguitas peraturan, intervensi politik, dan lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia. Ketidakpastian hukum ini berdampak negatif terhadap motivasi, komitmen, dan kinerja PNS, serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan dan peraturan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik, melalui penyusunan regulasi yang jelas, peningkatan transparansi, dan sistem penilaian kinerja yang objektif.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Polusi Laut: Tinjauan Hukum Terhadap Tumpahan Minyak dan Sampah Plastik ]]>
<![CDATA[Keira Adzra Athayya]]>;
<![CDATA[Christine S T Kansil]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4435
<![CDATA[Polusi laut, khususnya akibat tumpahan minyak dan sampah plastik, menjadi masalah lingkungan yang semakin mendesak dan mempengaruhi ekosistem serta kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam kasus polusi laut melalui tinjauan hukum, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap regulasi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip "pencemar membayar" memberikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi yang mencemari laut. Namun, tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih perlu diatasi, termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk melindungi ekosistem laut dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Rekomendasi untuk perbaikan regulasi juga disampaikan guna meningkatkan efektivitas tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran laut.]]>
