cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Sarlan Menungsa
Contact Email
lppm@unusultra.ac.id
Phone
+6285241699312
Journal Mail Official
abdulsarlanmenungsa@gmail.com
Editorial Address
Jalan Mayjen Katamso, Lorong Satya Kencana, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
ISSN : 30254345     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISDIK) merupakan wadah pengembangan Ilmu Sosial dan Pendidikan, baik dari hasil penelitian maupun analisis-reflektif. Para akademisi dan praktisi diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan teori dan konsep-konsep baru di bidang Ilmu Sosial dan Pendidikan dalam berbagai perspektif yang luas. Kajian utama jurnal ini mencakup studi Ilmu Komunikasi, Ilmu Hukum, Akuntansi, dan Penjaskes-Rek.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 144 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Desa Tunduno Dalam Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa Wahyu Prianto, Yusrin, Ical Trisatyo
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2024): EDISI JANUARI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi ditingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemerintah Desa Tunduno Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab pemerintahannya dalam memanfaatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Tunduno Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode penelitian ini dilakukan secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Tunduno, maka Penulis mengamati bahwa tindakan pemerintah tunduno adalah program yang sifatnya satu arah sehingga kalau kita mengkaji dan menganalisis lebih jauh terhadap program-program demikian adalah program-program yang membuat masyarakat menjadi tergantung terhadap sosok pemimpin dalam hal ini pemerintah desa padahal kita ketahui bersama dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang paling diutamakan adalah bagaimana masyarakat desa dapat berdaya dan berguna secara mandiri untuk menghidupi dan meningkatkan kehidupannya tentunya dari harapan itu adalah mensejahterakan masyarakat desa sehingga program-program yang sifatnya langsung tersebut hanya akan membuat masyarakat desa menjadi penerima bukan kreator dari untuk mewujudkan bagaimana masyarakat desa yang sejahtera.
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional Ismilati Ikromah, Rizal Abdi Pratama, Lika Mutrovina, Rani Andini Putri, Riyansyah
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2024): EDISI JANUARI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban perang Israel dan Palestina yang ditinjau dari perspektif yuridis yaitu hukum humaniter internasional. Hukum Humaniter Internasional dibuat untuk mengatur agar perang tetap mengedepankan asas kemanusiaan dan tidak dilakukan secara membabi buta. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana hukum humaniter internasional mengatur perlindungan perempuan dan anak-anak saat keadaan perang, dan bagaimana sanksi hukum bagi anggota angkatan bersenjata yang melakukan tindakan kejahatan perang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum humaniter internasional melarang keras anak-anak dan perempuan di jadikan objek penyerangan dan kekerasan dalam perang. Hal tersebut secara khusus telah di bahas pada Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan orang sipil di waktu perang. Israel telah melanggar aturan tersebut dan melakukan tindakan yang tergolong kejahatan berat, sehingga tentara Israel dapat diadili ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). PBB dapat memberikan intervensi menengahi permasalahan kedua negara dengan membuat Resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila resolusi di langgar maka sanksi hukum dapat di jatuhkan sesuai pasal piagam PBB.
Analisis Yuridis Pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Silvia Reningsih, Wahyu Prianto
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2024): EDISI JANUARI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentukan ibu kota negara baru adalah sebuah langkah yang memerlukan pertimbangan yang matang dan serius, karena berdampak pada identitas, administrasi, dan pertumbuhan suatu negara. Urgensi dari pembentukan ibu kota negara baru dapat dilihat dari beberapa perspektif yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan ketentuan undang-undang dasar 1945 Selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode penelitian ini dilakukan secara Yuridis Normatif hasil penelitan menjelaskan bahwa dalam pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang ibu kota negara, sebagai penyejawantahan kebijakan presiden berdampak nasional dapat dilihat dalam kebijakan atau peraturan atau undang-undang tersebut mendasarkan dalam konsiderannya yakni pasal 18 b ayat 1 dimana tegas yang diberikan sifat khusus dan istimewa adalah pemerintahan daerah menjadi pertanyaan selanjutnya terhadap Ibu Kota Nusantara yang didasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang ibu kota negara bahwa daerah tersebut tidak memiliki pemerintahan daerah langsung pemerintahan pusat.
Analisis Hukum Penanganan Prostitusi Online Di Kota Kendari Terhadap Ketentuan Informasi dan Transaksi Elektronik Erlinda Pratiwi, Wahyu Prianto
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2024): EDISI JANUARI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prostitusi online merupakan praktek prostitusi dengan menggunakan media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum terhadap penganganan prostitusi online di Kota Kendari terhadap ketentuan informasi dan transaksi elektronik . Penelitian ini dilakukan di pada Kota Kendari khususnya pada beberapa kantor Aparat Penegak hukum yang menangani perkara prostitusi online dan tentunya beberapa tempat kejadian prostitusi online. Metode penelitian ini dilakukan secara Empiris. Hasil penelitian menunjukkan pasal yang dapat menambah kekuatan dalam menangani perkara prostitusi online yang ada di Kota Kendari karena dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik jelas menerangkan adalah transaksi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Analisis Yuridis Putusan Nomor 496/PID.SUS/2022/PN.KDI Terhadap Pasal 51 Ayat (1) KUH Pidana dan Teori Vicarious Liability Nurindah Sari, Wahyu Prianto
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2024): EDISI JANUARI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perkara putusan nomor 496/pid.sus/2022/PN.Kdi atas nama terdakwa Andre Jagad dinyatakan bersalah setelah terbukti secara sah melakukan tindak Pidana "turut serta mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah". Padahal Fakta persidangan mengungkapkan bahwa perbuatan Andre Jagad di dasari atas perintah pimpinannya. Seharusnya Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada Andre jagad melainkan kepada pimpinannya.Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, KUHP, dan Putusan No. 496/pid.sus/2022/PN.Kdi. Data sekunder meliputi jurnal, buku-buku, dan sebagainya. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.Berdasarkan sumber-sumber data yang telah ada menurut penulis ada beberapa kejanggalan yang terjadi dalam menilai sebuah peristiwa pidana tersebut, karena jika merujuk pada teori vicarious liability dan pasal 51 ayat 1 KUHP Seharusnya pertanggungjawaban Pidana dilimpahkan kepada yang memberikan perintah terhadap Andre Jagad yaitu Kisman selaku Direktur PT. Putri Raditya Perkasa.Bahwa sebagai kesimpulan dari analisis penulis sesungguhnya pertimbangan majelis hakim dalam memutus putusan nomor 496/pid.sus/2022/PN.Kdi menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak sesuai dengan Pasal 51 ayat 1 KUHP dan teori vicarious liability. Sebab fakta persidangan mengungkapkan bahwa Andre jagad melakukan perbuatan yang dianggap tindak Pidana tersebut atas perintah pimpinannya. Sehingga pertanggungjawaban Pidana sudah semestinya jatuh kepada pimpinannya.
Keterkaitan Antara Kebijakan Pemerintah dan Hukum Agama Dalam Melindungi Perempuan Siti Aisah, Anggiyani, Dewi Ayu, Ulinnuriaazzahroh, Nia Paramita, Neneng Marhamah
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2024): EDISI JANUARI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas Keterkaitan Antara Kebijakan Pemerintah dan Hukum Agama dalam Melindungi Perempuan, Kebijakan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual dapat di tinjau dari sisi kebijakan tindakan kriminal yang meliputi kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan non-penal (nonhukum pidana). Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Dimana penelitian ini melibatkan pengumpulan sumber-sumber pustaka dari berbagai sumber untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan relevan dengan topik yang ditempuh. Hasil penelitian menunjukan bahwa Upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tertulis dalam KUHP, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang secara mutlak memberikan berbagai perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dan perempuan terhadap tindak pidana dan kekerasan seksual. Sedangkan dalam hukum agama sendiri islam telah mengatur perlindungan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap Perempuan dalam QS. Al-Maidah: 33.
Upaya Mewujukan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari (Studi Perkara Nomor : 257/PID.B/2023/PN.KDI) Muh. Jusrin, Wahyu Prianto
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2024): EDISI JANUARI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengadilan Negeri Kendari atau majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menghadirkan sebuah keadilan rehabilitatif dalam proses perkara Khusunya dalam perkara Nomor : 257/Pid.B/2023/PN.Kdi. Penelitian ini dilakukan dengan Metode penelitian ini dilakukan secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya mewujukan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari Studi Perkara Nomor : 257/Pid.B /2023/PN.Kdi. tentu sangat dapat dijadikan acuan. dalam kasus saudara Irwansyah ini Pengadilan Negeri Kendari telah berupaya mewujudkan keadilan rehabilitatif tercermin dalam putusan perkara nomor 257/Pid.B /2023/PN.Kdi dimana Pengadilan Negeri Kendari dalam memutus dan memeriksa perkara nomor 257/Pid.B /2023/PN.Kdi tidak sama pandangannya dengan Jaksa dan penyidikan sehingga majelis hakim pengadilan negeri Kendari untuk mewujudkan keadilan rehabilitatif kepada saudara Irwansyah telah efektif dan mewujudkan keadilan.
Peran Produk Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Perkembangan Dunia Usaha UMKM Di Kota Kendari Ahmad Hamid, Wiwin Sultraeni; Jacoeb Breemer
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2024): EDISI JANUARI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap keberhasilam usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Kendari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data nominal berupa data pembiayaan mudharabah, modal dan laba di analisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian diperoleh bahwa bahwa pembiayaan produk syariah terhadap perkembangan dunia usaha UMKM di Kota Kendari yang terdiri dari pembiayaan mudrarabah, musyarakah, murabahah ijarah, dan ijarah Wa Iqtina memiliki peran yang berbeda-beda. Peran pembiayaan mudharabah merupakan peran untuk membina dan mengawas UMKM untuk dapat memenuhi syarat bagi hasil. Peran pembiayaan musyarakat untuk meningkatkan aktivitas kerja UMKM, Peran pembiayaan musyarakah merupakan peran untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM. Peran pembiayaan ijarah merupakan peran untuk mendukung penjualan penyewaan aset UMKM untuk dapat memperoleh keuntungan dan Peran pembiayaan ijarah merupakan peran untuk mendukung penyewaan aset UMKM untuk dapat memperoleh keuntungan. Peran ini menempatkan produk pembiayaan syariah untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Kota Kendari.
Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat Jacob Breemer
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2024): EDISI JANUARI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat dengan rumusan masalah bagaimana penerapan nilai impersonal dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data wawancara dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh prinsip-prinsip etika yang terdiri dari jujur, integritas, memegang janji, setia, adil, perhatian, hormat, kewarganegaraan kaum profesional, keunggulan, akuntabilitas dan menjaga kepercayaan publik merupakan nilai yang dicerminkan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi publik oleh para aparatur yang ada pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat dengan berperilaku baik sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lancar sampai selesai. Prinsip-prinsip etika menunjukkan sikap perilaku pegawai aparatur dalam bekerja dan melalui nilai ini seorang aparatur dapat mengetahui kualitas sumber daya diri sendiri dari penilaian atasan dan rekan sekerja dalam pelayanan publik kepada masyarakat yang dilakukan secara efektif, sederhana, jelas dan pasti, terbuka, repsonsif dan adatif.
Pengaruh Tagline Gratis Ongkir dan Pengiriman Cepat Terhadap Keputusan Pembelian di E-Commerce Tiktok Sri Andriani, Syahruddin, Paramitha Purwita Sari, Hasdi Syahid Kasim
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2024): EDISI JANUARI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat membuat perubahan pada perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Salah satunya melakukan pembelian secara online melalui berbagai e-commerce seperti TikTok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh gratis ongkir dan pengiriman cepat terhadap keputusan pembelian serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Metode penelitian ini ialah metode penelitian kuantitatif, dimana sampel yang digunakan sebanyak 41 responden dengan mengambil angkatan 2020-2021 Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan teknik skala likert dengan dilakukan beberapa uji korelasi, uji T, uji F dengan taraf signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan hasil penelitian ini yaitu gratis ongkir memiliki hubungan yang sedang terhadap keputusan pembelian dan tidak berpengaruh secara parsial. Pengiriman cepat memiliki hubungan yang kuat terhadap keputusan pembelian dan memiliki pengaruh secara parsial. Gratis ongkir dan pengiriman cepat berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Faktor-faktor keputusan pembelian yaitu aplikasi TikTok yang mudah digunakan, harga, kecepatan dan ketepatan pesanan, konten review produk dan live streaming seller.

Page 3 of 15 | Total Record : 144

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): EDISI MEI Vol. 3 No. 1 (2025): EDISI JANUARI Vol. 2 No. 3 (2024): EDISI SEPTEMBER Vol. 2 No. 2 (2024): EDISI MEI Vol. 2 No. 1 (2024): EDISI JANUARI Vol. 1 No. 2 (2023): EDISI SEPTEMBER Vol. 1 No. 1 (2023): EDISI MEI