Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jurnal Parhesia merupakan Jurnal Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram yang didedikasikan sebagai wadah bagi para peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan fokus pada hukum pidana, seperti kajian kriminologi, viktimologi, perbandingan hukum pidana, kebijakan hukum pidana dan lainnya. Jurnal Parhesia terbit sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Maret dan Bulan Oktober.
Articles
153 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP KASUS PEMANAHAN OLEH ANAK : (STUDI DI POLRES DOMPU) ]]>
<![CDATA[Aprilyani, Kiranty]]>;
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2550
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan hambatan yang di hadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan diversi terhadap kasus pemanahan oleh anak di Polres Dompu. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan diversi oleh penyidik kepolisian pada kasus pemanahan oleh anak di polres Dompu telah sesuai dengan syarat dan langkah-langkah di lakukan nya diversi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari tindak pidana di laporkan kemudian dibuat laporan polisi sampai dengan proses dilakukan diversi. Hambatan internal dan eksternal.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN TUTUPAN NEGARA : (Studi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) ]]>
<![CDATA[Rimawan, Aris]]>;
<![CDATA[Ufran, Ufran]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2559
<![CDATA[Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Bagaimana implementasi penegakan hukum kerusakan hutan di wilayah NTB oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan mengkaji melalui beberapa pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Konseptual. Kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dalam hal ini kewenangan Balai bersifat koordinatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, Implementasi penegakan hukum kerusakan hutan di wilayah NTB oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dilakukan secara Litigasi namun pada kasus-kasus tertentu dilakukan musyawarah antara Balai dan masyarakat yang dimana hasil musyawarah tersebut pelaku Perusakan hutan dilepaskan karena masyarakat mengganggu ketertiban umum jika pelaku tidak dilepaskan sehingga penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami dengan jelas dan tidak menghalang-halangi proses penyidikan dan penyelidikan.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA BERDASARKAN SEMA RI NO. 4 TAHUN 2011 ]]>
<![CDATA[Rismilda, Marisa Aulia]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2573
<![CDATA[Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang paling dibutuhkan dalam proses hukum di Pengadilan. Dalam hal pengungkapan suatu tindak pidana yang bersifat serius (organized crime) seperti korupsi, narkotika, pencucian uang, perdangangan orang, serta terorisme. Akan terasa sulit tanpa adanya peran dari Justice Collaborator. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk untuk mengetahui eksistensi dari Justice Collaborator berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2011 serta untuk dapat mengetahui potensi penerapan Justice Collaborator. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada serta dikaitkan dengan peraturan yang sudah ada. Keberadaan justice collaborator sangat diperlukan guna membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana. Namun, sampai saat ini pengaturan justice collabotator hanya diatur dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011 yang kedudukannya hanya sebagai surat dinas internal Mahkamah Agung sehingga tidak cukup memberikan ladasan hukum untuk justice collaborator.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PATROLI POLISI KEHUTANAN DALAM MENEKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN SUMBAWA ]]>
<![CDATA[Nurhidayati]]>;
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2576
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas patroli polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging dan kendala-kendala yang dihadapi polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian Patroli yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa sudah cukup efektif. Ada beberapa hal yang menjadi kendala polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa yaitu faktor internal dan factor eksternal. Faktor internal antara lain Kurangnya jumlah Personil Polisi Kehutanan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kurangnya anggaran operasional. Serta yang menjadi faktor eksternal adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan perlindungan hutan.]]>
<![CDATA[STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND TERKAIT KEBIJAKAN LEGALISASI GANJA ]]>
<![CDATA[Jamaludin, Akbar Yudha Pratama]]>;
<![CDATA[Ufran, Ufran]]>;
<![CDATA[Saepuddin, Lalu]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2578
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan ganja di Indonesia dan di Thailand, serta mengkaji dampak kebijakan legalisasi ganja Indonesia dan di Thailand. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan statutoria dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ganja di Indonesia dan di Thailand telah diatur melalui Naracotics Code B.E. 2564 Tahun 2021, sedangkan di Indonesia ganja diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tanaman jenis ganja di Indonesia hingga saat ini merupakan suatu tanaman yang haram dan merugikan. Dampak legalisasi ganja medis di Thailand karena memiliki keuntungan dari berbagai sektor seperti, ekonomi, sosial dan kesehatan. Jika di bandingkan dengan negara Indonesia, negara Indonesia belum juga melegalkan penggunaan ganja karena beberapa alasan dan dampak negatifnya padahal jika dilihat dari segi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ganja dapat digunakan sebagai bahan pengobatan.]]>
<![CDATA[Kajian Kriminologi Perang Antar Kampung Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang ]]>
<![CDATA[Afran, Afran]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.2581
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung serta faktor-faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan perang antar kampung yang dilakukan oleh masyarakat setempat di Polres Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yakni upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan perang antar kampung di wilayah Polres Bima melalui tiga metode, yaitu, pre-emtif, metode preventif, dan metode represif. Sementara faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung yakni tidak adanya keterangan baik dari pelaku maupun korban, dan hadirnya keterangan dan saksi palsu dan, serta kurangnya barang bukti.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM JUAL BELI NARKOBA (STUDI DI KAPOLRESTA MATARAM) ]]>
<![CDATA[Rozi, Syahrurrozi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan dan kendala terhadap kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini: 1) Proses penyidikan kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram di mulai dari penerimaan laporan, melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan sanksi serta melakukan penahanan. 2) Kendala dalam proses penyidikan terhadap kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram yaitu a). Antara pengedar atau kurir dengan si penerima barang tidak saling mengenal, b). Kurangnya informasi yang pasti dari masyarakat tentang bahaya narkoba, bentuk dan jenis narkoba, c). Lokasi maupun tempat yang digunakan pada saat transaksi narkoba selalu berpindah-pindah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MATARAM ]]>
<![CDATA[Miftahul Jannah, Adillia]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2630
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan izin tinggal dan penerapan sanksi terhadap pelaku di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yaitu adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan lamanya tenggang waktu yang diberikan pada pemegang Visa Kunjungan; orang asing yang mengabaikan peraturan; dan faktor kelalaian penjamin serta kurangnya partisipasi masyarakat. Penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram lebih mengutamakan penerapan sanksi Tindakan Administratif.]]>
<![CDATA[UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI PELAYANAN PUBLIK : ( STUDI WILAYAH DI POLRES LOMBOK BARAT ) ]]>
<![CDATA[Anisa Is Amalia, Neng]]>;
<![CDATA[Ufran, Ufran]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2747
<![CDATA[Penelitian ini betujuan untuk adalah mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar di pelayanan publik dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi kepolisian terhadap penanganan tindak pidana pungutan liar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar yaitu pendekatan preventif dan represif. Kendala yang dihadapi kepolisian terhadap penangganan tindak pungutan liar ini adalah mencakup kendala aspek pribadi dan aspek organisasi.]]>
<![CDATA[PELAYANAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MATARAM ]]>
<![CDATA[Asti Ayu Indriana]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sudah ada peraturan bagi penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun proses peradilan masih menggunakan KUHAP. Pengadilan Negeri Mataram sudah mengupayakan pelayanan berupa aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik bagi penyandang disabilitas. Pemerintah harus membentuk Undang-Undang tentang prosedur beracara bagi penyandang disabilitas dan diharapkan Pengadilan Negeri Mataram terus mengupayakan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.]]>
