cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suheflihusnaini Ashady
Contact Email
suheflyashady@unram.ac.id
Phone
+6287763203113
Journal Mail Official
parhesia@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No 62 Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 30217555     DOI : https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Parhesia merupakan Jurnal Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram yang didedikasikan sebagai wadah bagi para peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan fokus pada hukum pidana, seperti kajian kriminologi, viktimologi, perbandingan hukum pidana, kebijakan hukum pidana dan lainnya. Jurnal Parhesia terbit sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Maret dan Bulan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 140 Documents
 1   2   3   4   5 
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI : (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1616K/PID.SUS/2013) Abdurrahman; Ufran, Ufran
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2509

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberatan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Berdasarkan pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis atas fakta persidangan disesuaikan dengan alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan Perbarengan yakni perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jaksa serta Hakim harus harus tegas dalam memberikan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu terhadap para koruptor yang selaku pejabat negara. Karena dikhawatirkan akan memberikan peluang kedua bagi pelaku untuk menjabat dan melakukan korupsi kembali
PENYELESAIAN PERKARA PRAYUDISIAL BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA Jo. PERMA NO 1 TAHUN 1956 DAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 1980 Agung Sukarma; Grindulu, Lewis; Ivan Natsir, Nanda
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2511

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mencari, menemukan dan memahami rumusan formulasi hukum yang tepat sebagai pedoman tunggal pada penyelesaian perkara prayudisial serta menjelaskan secara teoritis dan ilmiah mengenai keberlakuan perkara prayudisial. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil Penelitian ini adalah terjadinya perkara prayudisial adalah keniscayaan dan rasional terjadi berdasarkan kekuasaan kehakiman indonesia yang bersifat desentralis. Teknis penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana, navigasi hukum acara untuk diterapkan tidak cukup optimal dan usang pada dinamika sosial modern. Solusi yang dapat dilakukan dengan kondisi kelemahan hukum positif tersebut adalah mendayagunakan peraturan yang relevan dengan mengandalkan interpretasi hukum yang komprehensif untuk penyelesaian perkara prayudisial.
PEMENUHAN HAK TAHANAN DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN : (STUDI KASUS DI RUMAH TAHANAN KELAS II B PRAYA) Pebriazani, Adhinia Rifka; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2512

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung dan pertimbangan hakim Dissenting Opinion yang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Namun, satu hakim mengatakan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum pidana karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa.
PERKELAHIAN ANTAR KAMPUNG MENGGUNAKAN PANAH DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BIMA Zulqaidah, Nurul
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2521

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kampung menggunakan panah di wilayah hukum Polres Kota Bima dan upaya aparat Kepolisian dalam menanggulangi permasalahan perkelahian antar kampung menggunakan panah ini. Penelitian ini menggunakan metide pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kriminologis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa faktor-faktor penyebab terjadi perkelahian antar kampung menggunakan panah yaitu faktor saling mengejek, faktor diajak teman/ikut-ikutan, faktor membela kampung, faktor balas dendam, faktor minuman keras dan narkoba dan faktor keramaian tanpa izin. Selanjutnya, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kota Bima yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu melakukan patroli cipta kondisi, memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas, melakukan sosialisasi di sekolah, dan melakukan razia. Adapun upaya represif yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pembinaan
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN : (STUDI KASUS POLRESTA MATARAM) Achmad Hartadi, Adrian; Wulandari, Laely; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2523

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi restorative justice dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram serta untuk mengetahui hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui restorative justice. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pedekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa, implementasi restorative justice dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram dilakukan dengan kesepakatan yang terjadi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni korban dan pelaku tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, kewenangan dari pihak kepolisian dalam menerapkan prinsip ini takni dicantumkan dalam Telegram Kabareskrim Polri No,5 TR/583/VIII/2012 tentang penerapan Restorative Justice dan telah diubah dengan adanya surat edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yakni Surat edaran tentang penerapan Restorative Justice. Terkait hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui restorative justice. Menurut penyidik Sat Reskrim Polresta Mataram ada beberapa faktor hambatan yang terjadi, hambatan yang terjadi pun secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 jenis hambatan, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MATARAM Nurhadhrami Rizvy, Muhammad; Rodliyah, Rodliyah; Ivan Natsir, Nanda
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2529

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan beromotor di wilayah hukum Polsek Mataram. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram, upaya penangulangan yang dilakukan oleh Kepolisian sektor Mataram dengan melakukan patroli, memberikan himbauan dan kerjasama dngan lembaga masyarakat,melakukan penyelidikan dan penyidikan serta razia sehingga upaya dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk sejak 2021 hingga 2022 mengalami penurunan kasus
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN VOKASIONAL DAN ATAU KEWIRAUSAHAAN BAGI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA: (Studi Sentra Paramita di Mataram) Warsito, Gita; Wulandari, Laely; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2530

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembinaan vokasional dan atau kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan faktor penghambat serta upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan vokasional dan atau kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana Sentra Paramita di Mataram. Jenis penelitian ini adalan jenis peneitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah diukur efektivitas pelaksanaan pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan bagi anak yang menajdi pelaku tindak pidana di Sentra Paramita di Mataram dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto maka dapat ditarik kesimpulan dari 5 faktor tersebut keseluruhannya sudah dapat dikatakan efektif, baik dari faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Adapun faktor penghambat diantaranya sebagai berikut: Untuk faktor penghambat tidak terlalu besar hanya meliputi tidak memiliki LPAS, karena memang untuk wilayah Nusa Tenggara Barat belum memiliki LPAS sendiri sehingga pelaksanaan peradilan masih menggunaan LPKS setempat. Dan faktor kebudayaan terkait stigma negatif dalam masyarakat terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, hal ini sangat lumrah terjadi, hanya saja tidak sampai berdampak yang sangat buruk bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dan upaya mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan melakukan pendekatan ke keluarga anak.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG YANG MENERIMA DANA HASIL MONEY LAUNDERING BERDASARKAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG : (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 172/PID/2022/PT BNA) Isabana, Ilham; Parman, Lalu; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2537

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penerima Dana Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 dan untuk Mengetahui Penerapan Pidana dalam Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA. Metode penelitian yang penyusun gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang pertama, Orang atau pelaku yang menrima dana hasil tindak pidana pencucian uang ini digolongkan sebagai pelaku pasif, Pelaku pasif tindak pidana pencucian uang ini sudah diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kedua penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pencucian uang dalam Putusan Nomor 172/PID/2020/ PT BNA di jatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa MUHIBUT TIBRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sanksi pidana ini sesuai dengan putusan dalam musaywarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan menimbang beberapa putusan sebelumnya.
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP KASUS PEMANAHAN OLEH ANAK : (STUDI DI POLRES DOMPU) Aprilyani, Kiranty; Hamid, Abdul
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2550

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan hambatan yang di hadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan diversi terhadap kasus pemanahan oleh anak di Polres Dompu. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan diversi oleh penyidik kepolisian pada kasus pemanahan oleh anak di polres Dompu telah sesuai dengan syarat dan langkah-langkah di lakukan nya diversi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari tindak pidana di laporkan kemudian dibuat laporan polisi sampai dengan proses dilakukan diversi. Hambatan internal dan eksternal.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN TUTUPAN NEGARA : (Studi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) Rimawan, Aris; Ufran, Ufran
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2559

Abstract

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Bagaimana implementasi penegakan hukum kerusakan hutan di wilayah NTB oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan mengkaji melalui beberapa pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Konseptual. Kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dalam hal ini kewenangan Balai bersifat koordinatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, Implementasi penegakan hukum kerusakan hutan di wilayah NTB oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dilakukan secara Litigasi namun pada kasus-kasus tertentu dilakukan musyawarah antara Balai dan masyarakat yang dimana hasil musyawarah tersebut pelaku Perusakan hutan dilepaskan karena masyarakat mengganggu ketertiban umum jika pelaku tidak dilepaskan sehingga penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami dengan jelas dan tidak menghalang-halangi proses penyidikan dan penyelidikan.

Page 1 of 14 | Total Record : 140

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram