cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suheflihusnaini Ashady
Contact Email
suheflyashady@unram.ac.id
Phone
+6287763203113
Journal Mail Official
parhesia@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No 62 Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 30217555     DOI : https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Parhesia merupakan Jurnal Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram yang didedikasikan sebagai wadah bagi para peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan fokus pada hukum pidana, seperti kajian kriminologi, viktimologi, perbandingan hukum pidana, kebijakan hukum pidana dan lainnya. Jurnal Parhesia terbit sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Maret dan Bulan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 153 Documents
 6   7   8   9   10 
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI : (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1616K/PID.SUS/2013) Abdurrahman; Ufran, Ufran
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2509

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberatan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Berdasarkan pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis atas fakta persidangan disesuaikan dengan alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan Perbarengan yakni perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jaksa serta Hakim harus harus tegas dalam memberikan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu terhadap para koruptor yang selaku pejabat negara. Karena dikhawatirkan akan memberikan peluang kedua bagi pelaku untuk menjabat dan melakukan korupsi kembali
PENYELESAIAN PERKARA PRAYUDISIAL BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA Jo. PERMA NO 1 TAHUN 1956 DAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 1980 Agung Sukarma; Grindulu, Lewis; Ivan Natsir, Nanda
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2511

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mencari, menemukan dan memahami rumusan formulasi hukum yang tepat sebagai pedoman tunggal pada penyelesaian perkara prayudisial serta menjelaskan secara teoritis dan ilmiah mengenai keberlakuan perkara prayudisial. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil Penelitian ini adalah terjadinya perkara prayudisial adalah keniscayaan dan rasional terjadi berdasarkan kekuasaan kehakiman indonesia yang bersifat desentralis. Teknis penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana, navigasi hukum acara untuk diterapkan tidak cukup optimal dan usang pada dinamika sosial modern. Solusi yang dapat dilakukan dengan kondisi kelemahan hukum positif tersebut adalah mendayagunakan peraturan yang relevan dengan mengandalkan interpretasi hukum yang komprehensif untuk penyelesaian perkara prayudisial.
PEMENUHAN HAK TAHANAN DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN : (STUDI KASUS DI RUMAH TAHANAN KELAS II B PRAYA) Pebriazani, Adhinia Rifka; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2512

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung dan pertimbangan hakim Dissenting Opinion yang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Namun, satu hakim mengatakan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum pidana karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa.
Analisis Putusan Lepas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung Muliani, Rika Ayu; Hidayat, Syamsul; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.2513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung dan pertimbangan hakim Dissenting Opinion yang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Namun, satu hakim mengatakan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum pidana karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa.
Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelanggar Lalu Lintas (Studi Polres Lombok Tengah): Imposition of Sanctions on Child Traffic Offenders (Study of Central Lombok Police) Abd Rasyid, Lalu Rifki
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penjatuhan sanksi tilang terhadap anak di Polres Lombok Tengah, kemudian untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi tilang terhadap anak. Jenis penelitian ini adalah Empiris.Bentuk pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelanggar lalu lintas secara khusus sudah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam penerapan sanksi pelanggaran terhadap anak tidak dibedakan dengan orang dewasa dan tetap diproses dengan aturan yang umum
PERKELAHIAN ANTAR KAMPUNG MENGGUNAKAN PANAH DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BIMA Zulqaidah, Nurul
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2521

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kampung menggunakan panah di wilayah hukum Polres Kota Bima dan upaya aparat Kepolisian dalam menanggulangi permasalahan perkelahian antar kampung menggunakan panah ini. Penelitian ini menggunakan metide pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kriminologis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa faktor-faktor penyebab terjadi perkelahian antar kampung menggunakan panah yaitu faktor saling mengejek, faktor diajak teman/ikut-ikutan, faktor membela kampung, faktor balas dendam, faktor minuman keras dan narkoba dan faktor keramaian tanpa izin. Selanjutnya, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kota Bima yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu melakukan patroli cipta kondisi, memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas, melakukan sosialisasi di sekolah, dan melakukan razia. Adapun upaya represif yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pembinaan
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN : (STUDI KASUS POLRESTA MATARAM) Achmad Hartadi, Adrian; Wulandari, Laely; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2523

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi restorative justice dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram serta untuk mengetahui hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui restorative justice. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pedekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa, implementasi restorative justice dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram dilakukan dengan kesepakatan yang terjadi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni korban dan pelaku tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, kewenangan dari pihak kepolisian dalam menerapkan prinsip ini takni dicantumkan dalam Telegram Kabareskrim Polri No,5 TR/583/VIII/2012 tentang penerapan Restorative Justice dan telah diubah dengan adanya surat edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yakni Surat edaran tentang penerapan Restorative Justice. Terkait hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui restorative justice. Menurut penyidik Sat Reskrim Polresta Mataram ada beberapa faktor hambatan yang terjadi, hambatan yang terjadi pun secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 jenis hambatan, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MATARAM Nurhadhrami Rizvy, Muhammad; Rodliyah, Rodliyah; Ivan Natsir, Nanda
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2529

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan beromotor di wilayah hukum Polsek Mataram. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram, upaya penangulangan yang dilakukan oleh Kepolisian sektor Mataram dengan melakukan patroli, memberikan himbauan dan kerjasama dngan lembaga masyarakat,melakukan penyelidikan dan penyidikan serta razia sehingga upaya dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk sejak 2021 hingga 2022 mengalami penurunan kasus
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN VOKASIONAL DAN ATAU KEWIRAUSAHAAN BAGI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA: (Studi Sentra Paramita di Mataram) Warsito, Gita; Wulandari, Laely; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2530

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembinaan vokasional dan atau kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan faktor penghambat serta upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan vokasional dan atau kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana Sentra Paramita di Mataram. Jenis penelitian ini adalan jenis peneitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah diukur efektivitas pelaksanaan pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan bagi anak yang menajdi pelaku tindak pidana di Sentra Paramita di Mataram dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto maka dapat ditarik kesimpulan dari 5 faktor tersebut keseluruhannya sudah dapat dikatakan efektif, baik dari faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Adapun faktor penghambat diantaranya sebagai berikut: Untuk faktor penghambat tidak terlalu besar hanya meliputi tidak memiliki LPAS, karena memang untuk wilayah Nusa Tenggara Barat belum memiliki LPAS sendiri sehingga pelaksanaan peradilan masih menggunaan LPKS setempat. Dan faktor kebudayaan terkait stigma negatif dalam masyarakat terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, hal ini sangat lumrah terjadi, hanya saja tidak sampai berdampak yang sangat buruk bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dan upaya mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan melakukan pendekatan ke keluarga anak.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG YANG MENERIMA DANA HASIL MONEY LAUNDERING BERDASARKAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG : (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 172/PID/2022/PT BNA) Isabana, Ilham; Parman, Lalu; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2537

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penerima Dana Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 dan untuk Mengetahui Penerapan Pidana dalam Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA. Metode penelitian yang penyusun gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang pertama, Orang atau pelaku yang menrima dana hasil tindak pidana pencucian uang ini digolongkan sebagai pelaku pasif, Pelaku pasif tindak pidana pencucian uang ini sudah diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kedua penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pencucian uang dalam Putusan Nomor 172/PID/2020/ PT BNA di jatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa MUHIBUT TIBRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sanksi pidana ini sesuai dengan putusan dalam musaywarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan menimbang beberapa putusan sebelumnya.

Page 8 of 16 | Total Record : 153

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram