cover
Contact Name
Yusmanirti
Contact Email
jakpg.ppmi@gmail.com
Phone
+6281368411554
Journal Mail Official
jakpg.ppmi@gmail.com
Editorial Address
Kota Palembang Indonsia
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan
ISSN : -     EISSN : 30259223     DOI : https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i1.82
urnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT) adalah jurnal nasional sebagai media kajian ilmiah hasil penelitian, pemikiran, dan kajian kritis-analitik mengenai penelitian di bidang Akuntansi keuangan, akuntansi Manajemen, Sistem Informasi dan Auditing, Akuntansi Biaya, Akuntansi Koperasi dan UMKM, Perpajakan, Akuntansi Perpajakan, administrasi Perpajakan, Akuntansi Tata kelola Perusahaan dan sektor publik. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT) diterbitkan oleh Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri. Dipublikasikan 4 edisi setiap tahun yaitu : Maret, Juni, September, Desember. Semua penerimaan naskah akan diproses secara double blind review oleh mitra bestari. Naskah harus dimasukkan dalam BAHASA INDONESIA atau BAHASA INGGRIS. e-ISSN : 3025-9223. DOI Prefix : 10.59407
Articles 323 Documents
TAX PLANNING, GENDER DIVERSITY, AND EARNING POWER ON EARNINGS MANAGEMENT IN MINING COMPANIES LISTED ON THE IDX Cici Nurdianti; Hesti Setiorini; Nensi Yuniarti. Zs; Dinal Eka Pertiwi
Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jakpt.v4i1.4468

Abstract

This study aims to examine the impact of tax planning, gender diversity, and earning power on earnings management within mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. Employing a quantitative approach , the research targets a population of 63 listed mining firms. Through purposive sampling, a final sample of 36 companies was selected, yielding 180 firm-year observations. Secondary data were gathered from official annual reports available on www.idx.co.id and corporate websites. Data analysis was conducted via multiple linear regression using SPSS Version 26. The simultaneous F-test confirms that the independent variables collectively affect earnings management (F = 43.230, p = 0.001) , with an Adjusted R Square test results value of 0.488, indicating that 48.8% of the variance in earnings management is explained by the model. The findings indicate that tax planning (B = 833, p = 0.022) and earning power (B = 0.793, p = 0.007) significantly influence earnings management , whereas gender diversity exhibits no observable effect (B = 0.677, p = 0.109). These empirical results suggest that regulatory bodies such as the Financial Services Authority (OJK) and Directorate General of Taxes (DJP) should enhance surveillance on high-profitability mining firms and aggressive tax strategies, while capital market investors should evaluate board composition beyond symbolic gender representation to mitigate accounting discretion risks
DINAMIKA HARGA POKOK PRODUKSI DAN VOLATILITAS LABA KOTOR PADA KONTRAK HARGA TETAP PRODUKSI EXCAVA 200 PT PINDAD (PERSERO) Hoirun Nisa; Dini Paryanti
Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jakpt.v4i1.4470

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Harga Pokok Produksi (HPP) dan realisasi laba kotor serta mengkaji hubungan HPP dengan laba kotor pada produksi excava 200 PT Pindad (Persero) periode 2021–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan biaya produksi dan laporan laba rugi Divisi Alat Berat yang bersumber dari sistem SAP internal perusahaan. Sampel penelitian terdiri atas 19 unit produksi excava 200 yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif dan regresi linear sederhana, dengan HPP diukur berdasarkan nilai Total Actual per unit dan laba kotor dihitung dari selisih nilai kontrak bersih dengan Total Actual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HPP memiliki rata-rata sebesar Rp1.428,53 juta per unit, sedangkan laba kotor memiliki rata-rata sebesar -Rp54,53 juta dengan rentang Rp 262 juta hingga Rp110 juta. Periode 2021 menunjukkan kondisi paling berat dengan rata-rata HPP sebesar Rp1.526 juta dan laba kotor sebesar -Rp211 juta per unit, sedangkan kondisi membaik pada periode 2022–2024. Hasil regresi menunjukkan koefisien HPP sebesar -1,259 dengan nilai signifikansi 0,000 dan R² sebesar 0,764, yang menunjukkan hubungan negatif dan signifikan serta bahwa 76,4% variasi laba kotor terasosiasi dengan variasi HPP. Struktur biaya juga menunjukkan bahwa bahan baku mendominasi HPP dengan kontribusi lebih dari 97% pada seluruh periode penelitian. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan HPP berkaitan dengan penurunan laba kotor pada produksi excava 200 dalam konteks kontrak harga tetap, dengan bahan baku menjadi komponen utama pembentuk HPP sehingga pengendalian biaya material menjadi aspek penting dalam menjaga laba kotor
HUBUNGAN BIAYA OVERHEAD PABRIK DAN HARGA POKOK PRODUKSI BERBASIS ¬¬JOB ORDER COSTING Resmi Ranti Rosalina; Ulya Majdina
Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jakpt.v4i1.4486

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan biaya overhead pabrik (BOP) dengan harga pokok produksi (HPP) pada sales order produk Excavator 200 serta mendeskripsikan pola perubahan BOP antarperiode berdasarkan konsep perilaku biaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan verifikatif. Data penelitian berupa data sekunder dari laporan biaya produksi PT Pindad Divisi Manufaktur Rekayasa Industri periode 2021–2024 yang mencakup 23 sales order dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan IBM SPSS Statistics 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOP dan HPP memiliki hubungan positif dan signifikan, dengan koefisien regresi sebesar 0,410, nilai t sebesar 4,451, dan signifikansi <0,001. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,485 menunjukkan bahwa BOP menjelaskan 48,5% variasi HPP dalam model. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa BOP per unit berfluktuasi antarperiode dan tidak selalu bergerak searah dengan volume produksi, sedangkan HPP per unit juga mengalami perubahan yang tidak sepenuhnya mengikuti pola BOP. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa BOP berhubungan positif dan signifikan dengan HPP pada data sales order yang diteliti, tetapi hubungan tersebut merupakan hubungan dalam model bivariat dan tidak menjelaskan seluruh pembentukan HPP
EVALUASI KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF KAMAR RAWAT INAP DAN PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL : STUDI KUALITATIF PADA UPT RSUD ARIFIN NU‘MANG Elly Elly; Yusran Bachtiar; Darmawan; Yasri Tarawiru
Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jakpt.v4i1.4515

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penetapan tarif kamar rawat inap, mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan tarif, serta menganalisis implikasi penetapan tarif terhadap pengelolaan biaya operasional pada UPT RSUD Arifin Nu’mang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap kebijakan tarif, laporan pendapatan, biaya operasional, serta data pendukung periode 2021–2025. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan analisis komparatif historis dengan menggunakan indikator perubahan tarif, Cost Recovery Rate (CRR), dan BOPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif kamar rawat inap dilakukan melalui mekanisme BLUD dengan mempertimbangkan unit cost, regulasi pemerintah daerah, benchmarking, kemampuan masyarakat membayar, serta fungsi sosial rumah sakit. Perubahan tarif berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2023 meningkatkan tarif seluruh kelas kamar, dengan kenaikan sebesar 96,73%–108,42%. Pendapatan pasien umum meningkat hingga tahun 2023, kemudian menurun pada 2024–2025, sedangkan biaya operasional berfluktuasi dan meningkat tajam pada 2025. CRR meningkat dari 4,25% pada 2021 menjadi 8,55% pada 2024, kemudian menurun menjadi 0,87% pada 2025, sementara BOPO menurun hingga 2024 dan meningkat tajam pada 2025. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang perlu dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan struktur biaya, pendapatan, volume pelayanan, regulasi, dan fungsi sosial rumah sakit. Indikator CRR dan BOPO perlu ditafsirkan secara hati-hati karena pendapatan yang digunakan berasal dari pasien umum, sedangkan biaya operasional mencakup keseluruhan aktivitas rumah sakit.
KETEPATAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM MELALUI CORETAX: STUDI KASUS PADA UMKM PERDAGANGAN Rosi Puspitasari; Ririh Sri Harjanti; Andri Widianto
Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jakpt.v4i1.4516

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM melalui Coretax berdasarkan PER-11/PJ/2025, mengidentifikasi bagian pengisian yang belum sesuai, serta menganalisis kendala yang muncul dalam proses pelaporan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus eksploratif mendalam pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya di Kabupaten Tegal. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan membandingkan informasi yang diinput wajib pajak pada formulir SPT dengan kondisi kegiatan usaha dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahun Pajak 2025 telah berhasil dilakukan melalui Coretax hingga tahap penyampaian elektronik pada 12 Februari 2026, tetapi masih ditemukan enam bagian pengisian yang belum sesuai, meliputi klasifikasi penghasilan dari pekerjaan, penghasilan neto, penghasilan neto setelah pengurang, pengurang PPh terutang, PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, dan penghasilan final. Ketidaksesuaian tersebut terutama disebabkan oleh kesalahan klasifikasi penghasilan, ketidaktepatan informasi, ketidaklengkapan pengisian, serta kendala antarmuka dan pemahaman substansi perpajakan. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan Coretax sampai tahap penyampaian SPT tidak serta-merta menjamin ketepatan informasi yang dilaporkan, sehingga evaluasi implementasi sistem perpajakan digital perlu memperhatikan tidak hanya kemampuan wajib pajak dalam mengoperasikan sistem, tetapi juga ketepatan data yang dihasilkan melalui penggunaannya.
TAXPAYER COMPLIANCE: THE MODERATING ROLE OF ACCOUNTABILITY ON DIGITALIZATION AND TRUST IN GOVERNMENT Fatimah; Ade Gunawan
Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jakpt.v4i1.4556

Abstract

Indonesia's tax ratio remains relatively low compared to other ASEAN countries, prompting government efforts to boost tax compliance through digitalization of tax services such as Coretax. This study analyzes the effects of tax digitalization and trust in government on Individual Taxpayer compliance, with accountability as a moderating variable, focusing on Individual Taxpayers in Pekalongan Regency. Using a quantitative field-research approach, data were collected via questionnaires distributed through purposive sampling to 97 respondents registered at the Pekalongan Primary Tax Service Office (KPP Pratama). Results indicate that tax digitalization has a positive and significant effect on taxpayer compliance (t-count 5.411 > t-table 1.986; sig. 0.000 < 0.05), whereas trust in government shows no significant effect (t-count 0.947 < t-table 1.986; sig. 0.346 > 0.05). Accountability significantly moderates the relationship between tax digitalization and taxpayer compliance, though it weakens rather than strengthens this effect (sig. 0.034 < 0.05; interaction coefficient -0.019). Accountability does not significantly moderate the relationship between trust in government and taxpayer compliance (sig. 0.403 > 0.05). Theoretically, these findings suggest a substitution effect, wherein the integrity of tax administration replaces the appeal of digital convenience. Practically, this implies the Directorate General of Taxes (DJP) should differentiate its strategy emphasizing Coretax's technical reliability for taxpayers who perceive low accountability, and budget transparency for those who perceive high accountability. The study concludes that tax digitalization is a critical driver of compliance, trust in government alone is insufficient, and accountability's moderating role warrants further investigation given its unexpected weakening effect
WHEN TRUST BACKFIRES: THE MEDIATING ROLE OF TRUST ON BUDGETARY SLACK Nur Anita; Robyansyah Robyansyah; Hutomo Atman Maulana
Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jakpt.v4i1.4616

Abstract

The objective of the current study is to investigate the mediating effect of trust on the link between procedural justice and budgetary slack with the moderating variable of control monitoring. This study was conducted on 47 civil officers in the Regional Government of Riau Province that are participating in the budgeting process. Data were obtained by a questionnaire, using a 7-point Likert scale derived from prior investigations. Data analysis was performed with Partial Least Squares-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) using WarpPLS 7.0. The outcomes of the research suggest that procedural justice can improve trust while trust can increase financial slack. Moreover, the trust mediation has a considerable positive effect on the relationship between procedural justice and slack in the indirect effect, which is contrary to predictions. However, control monitoring was not a moderator of the effect of procedural fairness on confidence. These results suggest a trust paradox phenomena in the public sector that high trust may actually induce opportunistic behaviour in budgeting. This work contributes to the growth of the literature on behavioural accounting in the public sector, especially in Indonesia, and also has practical implications for the local government budget management.
ANALISIS KESESUAIAN SYARIAH PADA MEKANISME OPERASIONAL PLATFORM FINTECH URUN-RI Ella Fadila Damanik; Muhammad Ikhsan Harahap; Nur Ahmadi Bi Rahmani
Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jakpt.v4i1.4650

Abstract

Transformasi keuangan digital melalui Islamic Securities Crowdfunding (I-SCF) menjanjikan efisiensi dan keadilan distribusi risiko bagi UMKM, namun implementasinya kerap menyisakan anomali terkait asimetri informasi dan potensi gharar. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian mekanisme operasional platform fintech URUN-RI dengan prinsip fikih muamalah. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan pada antarmuka publik platform tanpa melakukan otorisasi akses (login) ke dalam sistem internal, yang kemudian dianalisis melalui tahap orientasi, eksplorasi, dan studi terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme operasional yang dipraktikan selaras dengan prinsip fiqh muamalah yang ditegakkan melalui empat pilar: keadilan, kehalalan, transparansi, dan kebermanfaatan bersama. Penelitian ini memberikan arahan bagi regulator dan penyelenggara untuk memperkuat transparansi serta asas kehati-hatian. Langkah ini krusial dalam membangun kepercayaan publik bahwa fintech secara substantif membawa maslahat bagi penguatan UMKM.
E-WALLET ADOPTION AND FINANCIAL BEHAVIOR: THE MEDIATING ROLE OF PERCEIVED EASE OF USE AMONG GENERATION Z IN LUBUKLINGGAU Herman Paleni; Supriyanto Supriyanto; Apandi Apandi
Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jakpt.v4i1.4651

Abstract

This study examines the effect of e-wallet adoption on financial behavior among Generation Z in Lubuklinggau, mediated by Perceived Ease of Use. Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), the measurement model showed adequate reliability and convergent validity, with Cronbach's alpha, composite reliability, and Average Variance Extracted values for all three constructs exceeding recommended thresholds, while discriminant validity was confirmed through the Heterotrait-Monotrait ratio and Fornell-Larcker criterion. Structural model results show that e-wallet adoption significantly and positively affects Perceived Ease of Use (β = 0.200, t = 2.189, p = 0.029), and that Perceived Ease of Use significantly and positively affects financial behavior (β = 0.340, t = 7.107, p = 0.000). However, e-wallet adoption has no significant direct effect on financial behavior (β = 0.023, t = 0.230, p = 0.818). Bootstrapping confirms a significant indirect effect of e-wallet adoption on financial behavior through Perceived Ease of Use (β = 0.068, t = 2.017, p = 0.044), indicating indirect-only (full) mediation. E-wallet adoption explains 4% of the variance in Perceived Ease of Use, while both predictors jointly explain 12% of the variance in financial behavior. Blindfolding results show small predictive relevance for both endogenous constructs (Q² = 0.018–0.055), though construct-level cross-validated communality remains sound across all constructs (Q² = 0.333–0.380), indicating adequate measurement quality despite the model's modest structural predictive power. These findings indicate that e-wallet adoption alone does not translate into improved financial behavior; its influence operates entirely through users' subjective perception of ease. Theoretically, this extends the Technology Acceptance Model into the financial behavior domain. Practically, fintech providers and financial literacy programs targeting Generation Z should prioritize ease-of-use-oriented interface design rather than relying on transactional convenience alone.
RELIGIOSITY, INCOME, AND ALMSGIVING INTEREST: AN ORDINAL LOGISTIC REGRESSION TEST OF THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR Muh Shadiqul Fajri AF; Akmal Pradipa Raditya
Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jakpt.v4i1.4653

Abstract

Islamic philanthropy has experienced extraordinary growth across Muslim-majority nations, yet the joint influence of religiosity and income on voluntary almsgiving (sadaqah) intention among university students remains insufficiently understood, particularly outside the Java-centric base of prior Indonesian research. Grounded in the Theory of Planned Behavior (TPB), this study examined the effects of religiosity and income on almsgiving interest among Islamic Economics students at a regional East Kalimantan university. A quantitative design applied ordinal logistic regression to data collected through a structured questionnaire administered over a six-week period (February–March 2026) to 81 purposively selected respondents drawn from a population of 389 active students across cohorts 2020–2024. Instrument validity and reliability were confirmed through Pearson product-moment correlation and Cronbach's alpha. The final model showed an adequate improvement in fit over the intercept-only baseline (χ²(4) = 41.061, p < .001; Nagelkerke R² = .449). Religiosity significantly predicted almsgiving interest at the low-versus-high contrast (p < .001) but not at the moderate-versus-high contrast (p = .169), indicating partial support for H1. Income significantly predicted almsgiving interest at both the low (p < .001) and moderate (p = .046) contrasts, indicating full support for H2. These findings suggest that spiritual commitment and financial capacity jointly, though not uniformly across categories, shape philanthropic intention among Muslim students. The study extends TPB to a regional Indonesian context underrepresented in prior literature and offers targeted implications for zakat management bodies and Islamic educational institutions seeking to cultivate a giving culture among Muslim youth.