cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Saefudin
Contact Email
wahyusae1992@gmail.com
Phone
+6285743213919
Journal Mail Official
admin@ojs.ipkemindo.com
Editorial Address
Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Jl. Veteran III No.11, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Journal of Indonesian Probation and Parole System
Published by Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia
ISSN : -     EISSN : 3025812X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole provides a platform for academics and researchers with an interest in current issues on Probation and Parole System, correctional, re-offending, and criminal justice systems both in Indonesia and worldwide. The journal focuses on normative, juridical, sociology, anthropology, philosophy, history, criminology, political sciences, psychology, and/or economic approaches to these issues, and is intended to disseminate original research on the subject. The novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing. The editorial board welcomes scholars, researchers, and practitioners of all backgrounds throughout the world to submit scientific articles for publication in this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 19 Documents
 1   2 
Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies Daulay, Royyan Mahmuda Al’Arisyi; Shinta Dewi Rismawati; Maghfur Ahmad
Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Federation of Indonesian Probation Officer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61682/restorative.v1i1.2

Abstract

Divorce is the right of every married couple in Indonesia to the extent of the reasons written in the marriage law. Prisoners are citizens who are given a criminal sentence in prison for a specified period of time. In a divorce trial involving a prisoner, often the judge's decision will be in the form of a verstek decision. This type of decision is made because convicts cannot attend court proceedings due to limitations in prison. This research assesses legal justice from the perspective of critical legal studies in viewing prisoners' divorce decisions in the form of verstek decisions. The research method used is juridical-normative research with a descriptive analytical approach. Data collection techniques were carried out using literature study methods that were relevant to the research object. The results of the research show that critical legal studies views that the verstek decision in prisoner divorce cases does not reflect the value of legal justice, only legal certainty. The recommendation is that efforts are needed to present post-modern regulations with values of justice, benefit and legal certainty, especially regarding the issue of prisoner divorce. Abstrak Perceraian merupakan hak setiap pasangan di Indonesia sesuai dengan alasan yang tertulis dalam undang-undang perkawinan. Narapidana merupakan warga negara yang diberikan hukuman pidana di dalam penjara untuk kurun waktu yang ditentukan. Apabila terjadi perceraian yang melibatkan narapidana, seringkali keputusan hakim akan berupa putusan verstek. Keputusan sedemikian dibuat karena narapidana tidak bisa menghadiri proses persidangan di pengadilan akibat keterbatasan di penjara. Penelitian ini menilai keadilan hukum perspektif critical legal studies dalam memandang putusan perceraian narapidana yang berupa putusan verstek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa critical legal studies memandang putusan verstek kasus perceraian narapidana tidak mencerminkan nilai keadilan hukum, baru sekadar kepastian hukum saja. Rekomendasinya adalah perlu upaya untuk menghadirkan regulasi yang bersifat post-modern dengan nilai-nilai berkeadilan, berkemanfaatan, dan kepastian hukum, terutama dalam persoalan perceraian narapidana. Keywords: Cerai Gugat, Narapidana dan Studi Hukum Kritis, Putusan Verstek
Boosting Academic Resilience through Spiritual Well-being: A Study in Juvenile Prison in Indonesia Saefudin, Wahyu; Sriwiyanti
Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Federation of Indonesian Probation Officer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61682/restorative.v1i1.3

Abstract

A juvenile prison is a rehabilitative institution where one of its programs is designed to educate underaged offenders. The adolescent subsequently registered as a student and progressed through various grades. Unfortunately, during the education and rehabilitation process, juveniles experience adverse psychological states and encounter external difficulties. Therefore, the juveniles must have stress resistance or resilience to deal with these issues, as well as spiritual well-being which provides a holistic perspective on an individual's existence and facilitates a more comfortable understanding of life. This broad perspective empowers the individual to manage challenging conditions, including the educational environment. Therefore, this study assumed that spiritual well-being affects student academic resilience. Researchers employed the proportionate stratified random sampling approach. There were 100 juvenile respondents. The enrollment criteria include juveniles aged 12 to 18 who perpetrated various criminal offenses, served their sentences in prisons, and participated in the institution's educational program. The results are categorized into two principal findings discussions. First, the academic resilience of juveniles is found to be 75% high and 25% moderate. Second, spiritual well-being correlates with students' academic resilience, and the regression analysis results depict that spiritual well-being can explain 42.6% of academic resilience. These results indicate that spiritual well-being enhances academic resilience during study in prison. Abstrak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga rehabilitasi di mana salah satu programnya dirancang untuk mendidik anak yang berhadapan dengan hukum. Anak tersebut kemudian terdaftar sebagai siswa dan berkembang melalui berbagai tingkatan. Sayangnya, selama proses pendidikan dan rehabilitasi, para remaja mengalami kondisi psikologis yang buruk dan menghadapi kesulitan eksternal. Oleh karena itu, para remaja harus memiliki ketahanan atau ketangguhan terhadap stres untuk menghadapi masalah-masalah ini, serta kesejahteraan spiritual yang memberikan perspektif holistik tentang eksistensi individu dan memfasilitasi pemahaman yang lebih nyaman tentang kehidupan. Perspektif mengenai kesejahteraan spiritual ini memberdayakan individu untuk mengelola kondisi-kondisi yang menantang, termasuk dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa kesejahteraan spiritual memengaruhi resiliensi akademik siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan pemilihan sampel acak proporsional berstrata, dengan 100 responden. Kriteria responden meliputi Anak berusia 12 hingga 18 tahun yang melakukan berbagai tindak pidana, menjalani hukumannya di penjara, dan berpartisipasi dalam program pendidikan lembaga tersebut. Hasilnya dikategorikan menjadi dua diskusi utama. Pertama, ketahanan akademik para remaja ditemukan sebanyak 75% tinggi dan 25% sedang. Kedua, kesejahteraan spiritual berkorelasi dengan ketahanan akademik siswa, dari hasil analisis regresi menggambarkan bahwa kesejahteraan spiritual dapat menjelaskan 42,6% ketahanan akademik. Hasil ini menunjukkan bahwa kesejahteraan spiritual meningkatkan ketahanan akademik selama proses pendidikan di penjara. Keywords: resiliensi akademik, kesejahteraan spirirual, Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Analisis Peran dan Penanggulangan Kejahatan Siber: Studi Kasus Spearphishing Purwani, Marhaeni Sekar Fajar
Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Federation of Indonesian Probation Officer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61682/restorative.v1i1.5

Abstract

The understanding of the mechanism, modus operandi, and actors involved in a cybercrime is a crucial early step to design cybercrime countermeasure strategies. This paper discusses a hypothetical case of spearphishing that involves the perpetrators, victims, as well as the unwitting participants of the committed cybercrime. Four approaches in cybercrime countermeasures are afterwards elaborated for the aforementioned hypothetical case. It is concluded that countermeasures based on education are the type of countermeasure most feasible and most crucial to be implemented; however, all types of countermeasures have their limitations and therefore have to continuously evolve and develop along with the increasingly sophisticated cybercrime. Abstrak. Pemahaman mengenai mekanisme, modus operandi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan siber merupakan langkah awal yang penting untuk merancang strategi penanggulangan tindak kejahatan siber. Karya tulis ini membahas sebuah kasus hipotetis serangan spearphishing yang melibatkan pelaku, korban, beserta pihak-pihak lain yang tanpa disadari juga terlibat dalam kejahatan siber yang dilakukan. Empat jenis pendekatan dalam penanggulangan kejahatan siber dibahas untuk kasus hipotetis tersebut. Disimpulkan bahwa penanggulangan dengan pendekatan edukasi merupakan jenis penanggulangan yang paling memungkinkan dan paling penting untuk dilaksanakan; namun, setiap jenis penanggulangan memiliki keterbatasan dan harus terus dikembangkan seiring dengan juga kejahatan siber yang semakin canggih. Kata kunci: analisis, kejahatan siber, peran, spearphishing, studi kasus
Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia Mubarok, Husni; Yulianti , Yeni
Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Federation of Indonesian Probation Officer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61682/restorative.v1i1.6

Abstract

The Government of the Republic of Indonesia recently The Act No. 1 of 2023 on Criminal Code (KUHP) and the Act No. 22 of 2022 on Correctional Affairs (Correctional Law). The aim of updating or making fundamental changes to the Criminal Code is decolonization, democratization, consolidation, and harmonization of criminal law in a codified and comprehensive manner. The new Criminal Code focuses on maintaining harmony between actions/external nature as objective factors and psychology/mental attitudes as subjective factors, as well as restorative justice. The Correctional Law emphasizes the role of correctional actions of prisoners to help them realize their mistakes, not to repeat criminal offenses, and be ready to return as better and more functional people. Using a qualitative descriptive analysis method, this article discusses the readiness of Probation and Parole officers at Correctional Centers (Pembimbing Kemasyarakatan/PK Bapas) to face the opportunities and challenges in the implementation of the Criminal Code and the Correctional Law. Expansion of the duties and functions of the PK Bapas in the Restorative Justice involves the writing of Social Research of Restorative Justice report for adult suspects. Furthermore, Probation and Parole officers have to be able to carry out communication and mitigation of guidance. Urgent strategic steps need to be taken, including positive legal harmonization vertically and horizontally, competence, favourable personality, exemplary behaviour in law compliance and enforcement, law enforcement infrastructure, as well as legal support and awareness of the community. Keywords: Correctional, Correctional Law, Criminal Code, Probation and Parole Officer, Restorative Justice. Abstrak. Pemerintah Republik Indonesia baru saja mengesahkan UU RI No. 1/ 2023 tentang KUHP dan UU RI No. 22/ 2022 tentang Pemasyarakatan (UU PAS). Tujuan pembaruan atau perubahan mendasar dari KUHP adalah dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana secara menyeluruh dan terkodifikasi. KUHP baru terpusat pada pemeliharaan harmoni antara perbuatan/lahiriah sebagai faktor objektif dan kejiwaan/sikap mental sebagai faktor subjektif, serta keadilan restoratif. UU PAS mempertegas peran pembinaan narapidana untuk menginsyafi kesalahan dan tidak mengulangi kembali delik pidana dan siap menjadi orang yang lebih baik serta berguna. Dengan metode analis deskriptif kualitatif, tulisan ini membahas kesiapan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) dalam menghadapi peluang dan tantangan penerapan KUHP dan UU PAS. Perluasan tugas dan fungsi PK Bapas meliputi penyusunan Litmas Keadilan Restoratif pada tersangka dewasa. Selain itu, PK harus mampu untuk melakukan komunikasi dan mitigasi pembimbingan. Diperlukan langkah-langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan, antara lain harmonisasi hukum positif secara vertikal dan horisontal, kompetensi, kepribadian yang baik, memberikan teladan dalam kepatuhan dan penegakan hukum, infrastruktur penegakan hukum, serta dukungan dan kesadaran hukum masyarakat.
Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik Aminah, Siti; Rafsanjani, Ony
Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Federation of Indonesian Probation Officer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61682/restorative.v1i1.7

Abstract

Abstract. Domestic violence is a common thing experienced by everyone, whether they realize it or not. Domestic violence is commonly manifested as physical violence, which results in physical injuries to the victims, the majority of women and children. The effects include injuries, psychological disorders, disability, and even death. Restorative justice brings a new dynamic for both parties involved in domestic violence cases, where the resolution of the criminal cases does not have to be achieved through a trial in court, which is expensive, time- and resource-consuming, and most importantly, provides no room and opportunity for the perpetrator to amend their mistakes.  This research uses normative research methods, where we collect legal sources and materials from literature, books, reports, laws, and journals to expert opinions, which are then analyzed to solve the problems being discussed. The finding of the study shows that restorative justice is strongly oriented towards fulfillment of the victims’ rights, restoring the victims’ mental condition, and helping the perpetrator take responsibility for all the damages suffered by the victim. However, in its implementation, while restorative justice was expected to be pro-victim, it instead turned into a legitimizing tool for perpetrators to avoid criminal punishment as stated in Law number 23 of 2004 concerning the Eradication of Domestic Violence. In implementing the main principles of restorative justice, human resources with adequate competence regarding knowledge, understanding and ability in terms of implementing restorative justice mechanisms is required. Furthermore, law enforcement officers and the public must also be educated about gender justice and a culture of equality to minimize the repetition of similar cases. Keywords: Domestic violence, Law 23/2004, restorative justice   Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal biasa yang dialami oleh semua orang, baik disadari maupun tidak. Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, yang mengakibatkan di antaranya luka-luka pada fisik korban, yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak. Efek yang ditimbulkan meliputi luka-luka, gangguan psikologis, kecacatan, hingga kematian. Hadirnya restorative justice membawa angin segar bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam menyelesaikan permasalahan tidak harus dengan meja hijau, selain karena mahal, waktu, dan tenaga juga ikut terkuras, dan yang paling penting, tidak ada ruang bagi pelaku dalam memperbaiki kesalahannnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif, yaitu mengumpulkan sumber dan materi hukum dari literatur, buku, laporan, undang-undang, jurnal, hingga pendapat ahli yang dilakukan analisa dalam menyelesaikan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justive sangat berorientasi pada pemenuhan hak korban, pemulihan kondisi mental korban, dan membantu pelaku bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita korban. Namun, dalam implementasi di lapangan, restorative justice yang diharapkan pro korban, malah berbalik menjadi alat legitimasi bagi pelaku untuk menghindar dari hukuman pidana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk mewujudkan prinsip utama restorative justice, maka diperlukan sumber daya manusia yang kapasitasnya mumpuni terkait pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam hal penerapan mekanisme keadilan restoratif. Selain itu, para aparat penegak hukum dan masyarakat juga perlu diedukasi tentang keadilan gender dan budaya kesetaraan untuk meminimalisir pengulangan kasus serupa. Keywords: kekerasan dalam rumah tangga, restorative justice, UU PKDRT
Efektivitas Bimbingan Kemandirian untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Bukittinggi Sikumbang, Indra; Elimartati; Yunarti, Sri
Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Federation of Indonesian Probation Officer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61682/restorative.v2i1.8

Abstract

This research was conducted to examine the effectiveness of the implementation of the independ- ence guidance program granted to correctional clients at Bukittinggi Probation and Parole Office (BAPAS Bukittinggi) toward the harmony of the client’s household. This research uses a qualitative descriptive approach where primary data is obtained by submitting questions to the correctional officers and clients of BAPAS Bukittinggi related to the implementation of independence guidance granted to clients. Based on this research, it was found that independent guidance for clients can be carried out and can be applied effectively so that clients have skills and economic independence from the work results obtained based on the skills they get from guiding. The implementation of independence guidance is not free from supporting and inhibiting factors in implementing the independence guidance granted to clients of BAPAS Bukittinggi, however, BAPAS Bukittinggi has strategies to overcome these inhibiting factors so that guidance can still be provided to clients. The efforts made to overcome obstacles to the implementation of independence guidance include: overcoming budget limitations, the im- plementation of guidance is carried out by providing independence guidance to the client by means of personal guidance by visiting the client's residence, to overcoming significant geographic locations, guidance is carried out by providing online guidance and carrying out guidance activities at the closest location to the client's own domicile; and to overcome limited facilities and infrastructure, the strategy implemented is optimizing existing equipment and infrastructure. [Penelitian ini dilakukan guna melihat efektivitas pelaksanaan bimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien BAPAS Bukittinggi terhadap keharmonisan rumah tangga klien tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana data primer diperoleh melalui wawancara terhadap petugas dan klien BAPAS Bukittinggi berkaitan dengan substansi pelaksanaan bimbingan kemandirian. Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa pembimbingan kemandirian dapat dilaksanakan dan diterapkan secara efektif sehingga klien memiliki keahlian dan kemandirian secara ekonomi melalui keterampilan yang mereka peroleh dari kegiatan bimbingan. Pelaksanaan pembimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien BAPAS Bukittinggi tidak luput dari faktor pendukung dan penghambat. Akan tetapi, BAPAS Bukittinggi memiliki strategi untuk mengatasi fak- tor-faktor penghambat sehingga pembimbingan tetap dapat diberikan kepada klien. Adapun upaya- upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan pembimbingan kemandirian antara lain: untuk mengatasi keterbatasan anggaran pelaksanaan bimbingan dilakukan dengan cara memberikan bimbingan kemandirian kepada Klien melalui bimbingan personal dengan mendatangi tempat tinggal klien; untuk mengatasi letak geografis yang luas maka pembimbingan dilakukan se- cara daring dan melakukan kegiatan bimbingan di lokasi terdekat dari domisili klien; adapun untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, strategi yang diterapkan adalah mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.]
Tinjauan Kemanfaatan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis Regita Anjani, Vanessa; Hayatunnisa, Amalia; Madayanti , Pertiwi
Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Federation of Indonesian Probation Officer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61682/restorative.v2i1.9

Abstract

Abstract Recidivist prisoners can be granted parole if they have fulfilled the requirements as stipulated in Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2018. A rule certainly contains legal ob- jectives: justice, benefit and legal certainty. This research aims to review the granting of Parole rights to recidivists using Jeremy Bentham's theory of utilitarianism. The research was carried out by applying normative legal research methods through statute approach and literature study. It is known that in general recidivists can be granted their parole rights if they fulfill the specified requirements and that parole cannot be granted if it has been previously revoked twice. Granting the parole rights does not only impact prisoners but also impacts other related parties such as families, guarantors, the community and probation officers. The result of the calculation shows that the total level of pleasure is higher than the pain that occurs upon the granting of parole for recidivists. This is in accordance with the principle of greatest happiness of the greatest number. However, the pleasure produced is more biased towards one party and not all parties get the same pleasure so testing and updates are needed regarding the rules granting the right to parole for recidivists/repeat offenders in order to maximize the pleasure and pain obtained. [ Narapidana residivis dapat menerima hak pembebasan bersyaratnya apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Sebuah aturan tentunya memuat tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pemberian hak Pembebasan Bersyarat bagi residivis dengan menggunakan teori utilitar- ianisme dari Jeremy Bentham. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan. Diketahui bahwa secara umum residivis dapat diberikan haknya apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan tidak dapat diberikan apabila telah dilakukan pencabutan sebanyak dua kali. Pemberian hak Pembebasan Bersyarat bukan hanya berdampak kepada narapidana melainkan juga berdampak terhadap pihak lain yang terkait seperti keluarga, penjamin, masyarakat, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total tingkat keseluruhan pleasure (kesenangan) lebih tinggi dibandingkan dengan pain (rasa sakit) yang ditimbulkan dari pemberian hak pembebasan bersyarat bagi residivis. Hal ini sesuai dengan prinsip the greatest happiness of the greatest number. Namun, tidak semua pihak mendapatkan pleasure yang sama sehingga diperlukannya pengujian dan pembaharuan terkait dengan aturan pemberian hak Pembebasan Bersyarat bagi residivis untuk memaksimalkan pleasure dan pain yang didapatkan.]
Restorative Justice for the Survivor of Sexual Violence Aminah, Siti; Sugitanata, Arif; Karimullah, Suud Sarim
Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Federation of Indonesian Probation Officer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61682/restorative.v2i1.10

Abstract

One type of gender-based violence is sexual violence. Instances of sexual violence manifest in diverse spheres of existence, encompassing both private and communal spheres. The perpetrators escaped pun- ishment. However, the victims were not provided with adequate assistance. This study seeks to offer a comprehensive analysis of the implementation of restorative justice, specifically focusing on its positive impact on the physical and psychological rehabilitation of victims of sexual violence. This study employs normative legal research methodology, focusing on statutory regulations and utilizing a conceptual approach. Various sources such as statutory regulations, journals, books, reports, and similar references are consulted. This study finds that achieving justice for survivors of sexual abuse is contingent upon the involvement of knowledgeable and trained individuals who possess expertise in the power dynamics and control mechanisms inherent in sexual violence, as well as a profound comprehension of the effects of trauma. In addition to that, the following factors must take precedence when implementing restora- tive justice for victims of sexual violence: Ensuring the protection of the victim, preventing the offender from manipulating the process, ensuring the victim is not under any pressure, avoiding conflicts of loy- alties, providing services that benefit the public, and maintaining a balance of power. [Kasus kekerasan seksual sudah menjadi salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang sangat sering menimpa kaum perempuan. Kasus kekerasan seksual terjadi di berbagai lini kehidupan, baik ranah domestik maupun ranah publik. Acapkali pelaku yang seharusnya dijerat hukum dan korban yang harusnya mendapat pelayanan tidak terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penerapan restorative justice yang pro terhadap pemulihan fisik dan psikol- ogis korban penyintas kekerasan seksual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan terhadap korban penyintas kekerasan seksual dapat diterapkan jika berbagai pihak yang menangani adalah tenaga ahli yang telah ditraining terkait dinamika kekuasaan dan mekanisme kontrol yang terlibat dalam kekerasan seksual, serta pemahaman mendalam tentang dampak trauma. Selain itu, aspek- aspek berikut harus menjadi prioritas ketika menerapkan keadilan restoratif bagi korban kekerasan seksual: Menjamin keselamatan korban, menjamin pelaku tidak memanipulasi proses, korban tidak dalam tekanan, tidak adanya konflik kesetiaan, ketersediaan pelayanan terhadap kepentingan publik, dan keseimbangan kekuasaan.]
Initiating Mental Health Services for Youth Involved in the Juvenile Justice System in Indonesia: Lessons from the US Systems of Care Juwita Agustin Br Tobing, Septy
Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Federation of Indonesian Probation Officer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61682/restorative.v2i1.11

Abstract

The children’s mental health service has become an inseparable part of the juvenile justice system in developed countries. The United States has successfully reformed the children’s mental health system by utilizing the systems of care framework, embracing its principles and values in the juvenile’s mental health treatments. In contrary, Indonesia as a developing country is still struggling with finding the directions and determining the mental health services framework to design mental health programs, policies, treatments, and services. The juvenile justice system in this country even has no concept of the importance of providing the mental health services for the juveniles. Therefore, this paper aims to examine and to explain the possible efforts that can be implemented in Indonesia by learning from the systems of care practice in the US related to the juvenile mental health services. [Pelayanan kesehatan mental anak menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem peradilan bagi remaja di negara maju. Amerika Serikat telah berhasil mereformasi sistem kesehatan mental anak dengan memanfaatkan kerangka berpikir sistem perawatan (systems of care), menganut prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkanding di dalamnya dalam perawatan kesehatan mental remaja. Sebaliknya, Indonesia sebagai negara berkembang masih berjuang untuk menemukan arah serta menentukan kerangka berpikir pelayanan kesehatan mental untuk digunakan dalam menyusun program, kebijakan, perawatan, dan pelayanan kesehatan mental. Sistem peradilan bagi remaja di negara ini bahkan tidak menyebutkan konsep tentang pentingnya menyediakan pelayanan kesehatan mental bagi remaja. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk membahas dan menjelaskan upaya yang memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia dengan belajar dari praktek sistem perawatan di Amerika Serikat terkait dengan layanan kesehatan mental remaja.]
The Diversion Program Implementation Under the Juvenile Justice System Act in Indonesia: What Works, What Does Not? Juwita Agustin Br Tobing, Septy
Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Federation of Indonesian Probation Officer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61682/restorative.v2i1.12

Abstract

The Juvenile Justice System Act of Indonesia No 11 year 2012 that has been implemented in 2013 has brought some changes in how the criminal justice institutions in Indonesia managed the juvenile cases, including the correctional system. One of the most prominent things exhibited in this Act is the diversion program for juvenile offender as it would help to minimize the number of juvenile imprisonment and prevent them away from the juvenile court process. However, for the first five years of the implementation of this Act, there had no evaluation on how this diversion program had been carried out. This study aims to portray the effectiveness of the diversion programs based on the perceptions of 101 probation and parole officers in Indonesia who are involved in this study. The study result will help the practitioners and also the related stakeholders to improve the implementation of the diversion program. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diimplementasikan pada tahun 2013 telah membawa sejumlah perubahan terkait bagaimana lembaga penegakan hukum di Indonesia menangani tindak pidana di bawah umur, termasuk sistem pemasyarakatan. Salah satu kebijakan yang paling menonjol yang diatur dalam undang-undang ini adalah program diversi bagi pelaku remaja, yang dapat membantu mengurangi jumlah pemenjaraan anak di bawah umur dan mencegah mereka menjalani proses sidang pengadilan remaja. Namun, selama lima tahun pertama implementasi kebijakan ini tidak pernah ada evaluasi mengenai pelaksanaan program diversi. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan efektivitas program diversi berdasarkan persepsi 101 orang Pembimbing Kemasyarakatan di Indonesia yang dilibatkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini akan membantu para praktisi dan pemangku kepentingan (stakeholder) lain untuk memperbaiki implementasi program diversi.]

Page 1 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 2 No. 2 (2024): Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 1 (2023)