cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurasia Natsir
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6288215137076
Journal Mail Official
rafaelardian39@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar Jl. Sumba no 46, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar
ISSN : 29879124     EISSN : 29877113     DOI : 10.55606
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Sub Rumpun ILMU POLITIK 1 Ilmu Politik 2 Kriminologi 3 Hubungan Internasional 4 Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) 5 Kriminologi 6 Ilmu Hukum 7 Ilmu Pemerintahan 8 Ilmu Sosial dan Politik 9 Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) 10 Ketahanan Nasional 11 Ilmu Kepolisian 12 Kebijakan Publik 13 Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Sub Rumpun ILMU SOSIAL 1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 2 Sosiologi 3 Humaniora 3 4 Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) 5 Arkeologi 6 Ilmu Sosiatri 7 Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) 8 Sejarah (Ilmu Sejarah) 9 Kajian Budaya 10 Komunikasi Penyiaran Islam 11 Ilmu Komunikasi 12 Antropologi 13 Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 248 Documents
 10   11   12   13   14 
Perubahan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang–Undang Cipta Kerja Aprita, Serlika
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1108

Abstract

Sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja aturan hukum mengenai lingkungan hidupterutama dalam hal perizinan masi berorientasi pada perizinan berbasis izin, sedangkan sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat penyederhanaan izin lingkungan dengan berbasis risiko. Kebijakan hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai menguntungkan bagi para investor, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan proses perizinan dan dinilai lebih efisien. Akan tetapi dengan di tetapkannya perizinan berbasis risiko bukan berarti tidak akan memberikan akibat hukum dibelakangnya. Terdapat pula dampak-dampak yang mungkin timbul, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bersifat terlalu umum dan memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah dalam pelaksanannya sehingga menimbulkan banyak gesekan antara pusat dengan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Sehingga hematnya, kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja jauh lebih memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup. Implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah izin yang sesungguhnya, namun hanya sebatas persetujuan lingkungan. Izin lingkungan dihilangkan dan diintegrasikan ke dalam izin berusaha. Perubahan tersebut membawa pelemahan instrumen lingkungan hidup yang merupakan perwujudan penyimpangan terkait keadilan lingkungan yaitu seperti simplikasi perizinan, disorientasi strict liability, dan pembatasan hak lingkungan: pembatasan hak lingkungan ini berupa pembatasan derajat partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proes Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara.
Analisis Problematika Penegakkan Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dalam Segi Aspek Kemasyarakatan Fathurrohman Fathurrohman; Hendra Lukito; Ahmad Safrudin
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1109

Abstract

Human rights are rights inherent in every individual universally, without discrimination based on race, religion, gender or other social status. In Indonesia, there have been various cases of human rights violations that have occurred throughout its history. Some of the most famous cases include the 1965 tragedy, mass murder in East Timor, the May 1998 riots, and human rights violations that occurred in Papua and Aceh. At the law enforcement level, Indonesia has established institutions such as the National Human Rights Commission (Komnas HAM) which is responsible for investigating Human Rights (HAM) violations. Law enforcement is a process of applying and implementing the law which aims to maintain order, justice and security in a society. It involves various institutions and individuals responsible for enforcing the law, including police, prosecutors, judges, and other law enforcement agencies. Enforcement of Human Rights (HAM) is indeed limited by Indonesian law. Laws in a country can place limitations on the enforcement of Human Rights (HAM), either explicitly or implicitly. Explicit are rights that can be recognized and explained in legal texts and official documents. Examples include the right to freedom of speech. Implicit are rights that are directly stated in legal texts, but are considered to be implied by broader principles adopted by law, or society. For example, although the right to privacy is not always explicitly stated in some constitutions, this right can be interpreted as an implied right from the rights it recognizes.
Upaya Penurunan Angka Perkawinan Anak: Studi Kasus Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Clearestha Nakita; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1112

Abstract

This research uses empirical legal research methods. This research aims to determine and analyze the urgency of efforts to reduce child marriage rates and efforts to reduce child marriage rates in Nawangan District. The results of the research show that the urgency of efforts to reduce the number of child marriages in Nawangan District is from a health perspective, an economic perspective, a psychological aspect and a legal perspective. Meanwhile, efforts to reduce the number of child marriages in Nawangan District are carried out through outreach and counseling carried out by the Head of Nawangan District with stakeholders, namely RT/RW heads, Village Heads, Community Health Centers, educational institutions, and Forkopimca.
Pertanggungjawaban Dalam Penerapan Asas Itikad Baik Pada Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Merlinda Tri Purwani; Suraji Suraji
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1113

Abstract

The development of increasingly sophisticated technology has resulted in changes in the use of internet networks used for online buying and selling ore-commerce. This research aims to determine the importance of implementing the principle of good faith in online buying and selling agreements as a responsibility for losses experienced by consumers in online transactions as an effort to protect consumers. The principle of good faith is an important principle, good faith must be exercised by sellers in order to provide protection to consumers, in order to minimize violations of consumer rights.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan : Studi Kasus Kecamatan Tembilahan Hulu Tia Suherianti; Sujianto Sujianto
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1114

Abstract

The policy of protecting sustainable food agricultural land (LP2B) is to be able to protect and defend agricultural land areas. A total of seven sub-districts out of twenty sub-districts in Indragiri Hilir Regency have been designated as Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). This study aims to describe the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) and the constraint factors faced. The research method used is qualitative research with a case study approach using theory from Smith which has 4 variables that affect policy success, namely Idealized Policys, Target Groups, Implementation Organization, Environmental Factors. The results of the study found that the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) has not been optimal due to the findings of obstacles faced in its implementation. The suggestion from this study is that implementors and target groups are expected to be able to be more optimal in protecting sustainable food agricultural land amid the rampant land conversion carried out.
Pengampuan Atas Istri yang Mengalami Dimensia dalam Penjualan Harta Bersama Cynthia Nugroho; Suraji Suraji
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1116

Abstract

Ownership of assets in marriage is divided into 2 (two) things, namely joint assets and inherited assets. Regarding joint assets, the sale must be with the consent of the husband and wife. Sales as an agreement require that both parties are legally competent. This research examines the sale of joint property if the wife is in a state of incompetence, namely experiencing dementia. This research is normative legal research with a conceptual approach and a statutory approach. It was concluded that wives who were incompetent due to dementia had to be represented by other. To facilitate the buying and selling process, curatele can be given to the children of the husband and wife.
Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani Gambut Di Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis Deasri Bella Yaumi; Zulkarnaini Zulkarnaini
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1122

Abstract

The Sungai Pakning sub-district has a vast area of peatland, which presents significant opportunities for the development of the agricultural sector. However, the potential of the region has not been fully realized by the local population. Farmers in this area face a range of challenges, including the adverse effects of climate change, limited access to resources, and a lack of knowledge about agricultural techniques suitable for peatlands. These obstacles have been the primary hindrances to enhancing agricultural productivity and optimizing the utilization of peatlands in Sungai Pakning Village. The objective of the study is to explore the possibilities of institutional development of farmer groups as a potential solution to improving the welfare of peat farmers in the village. The research employs a qualitative approach and field survey methods to identify the challenges faced by farmers. The findings of the research reveal that the institutional structure of farmer groups in this area is not entirely organized. Their role in supporting peat farmers can be improved by enhancing organizational structures, providing technical training, and increasing access to resources.
Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Penyampaian Keluhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit oleh Pasien dengan Media Massa Lusiana Apriliyanti; Dwi Cornelita Anggraini; Nena Ayu Sabrina; Destyan Wahyu Ningtyas; Muhammad Aufa Kamal
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1123

Abstract

Issues related to patients who complain about health services in hospitals with the mass media are important and complex issues. Patients have the right to complain about the services received, and hospitals have the obligation to follow up on these complaints. However, in practice, there are still several obstacles that hinder the implementation of legal protection. These obstacles include patients' lack of understanding of their rights, limited access for patients to submit complaints, imbalance in legal protection for patients and hospitals, and unbalanced media coverage. To overcome these obstacles, concrete efforts are needed from various stakeholders, such as increasing patient understanding, providing easily accessible means of complaints, and improving regulations related to health services in hospitals through the mass media. With the implementation of these suggestions, it is expected that legal protection for patients can be improved, and better health services can be realized.
Implementasi Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di Kota Pekanbaru Firda Ayuni Safyentri; Mimin Sundari Nasution
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1125

Abstract

This research is motivated by the continued inability of the people of Pekanbaru City to finance health services for their families and themselves, where health is fundamental in meeting life's needs. Therefore, the Pekanbaru City Health Service created an innovative health insurance program to achieve Universal Health Coverage (UHC) which was named Pekanbaru Bertuah Health Insurance to make it easier for the people of Pekanbaru City to access health to improve the welfare of the people of Pekanbaru City. Pekanbaru Bertuah Guarantee is a health insurance service that is free of charge only by using an ID card for those domiciled in Pekanbaru City. The aim of this research is to find out how the Pekanbaru Bertuah Health Insurance Program is implemented. The method used in this research is a qualitative research method. With data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The results of the research show that the im plementation of the Pekanbaru Bertuah Health Insurance Program carried out by the Pekanbaru City Health Service is not optimal, this can be proven by the existence of several obstacles found in implementing the Pekanbaru Bertuah Health Insurance Program, namely that there are still many people who do not know about the Pekanbaru Bertuah Health Insurance Program. Many people have not been able to register for the Pekanbaru Bertuah Health Insurance Program and the collaboration between the Pekanbaru City Health Service and hospitals is not yet comprehensive.
Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengambilan Keputusan Kebijakan Subsidi Pupuk Di Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Wahyu Priandanata; Danni Andreas; Adam Jamal
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1129

Abstract

Ponorogo Regency is an area that is mostly dominated by mountains with the majority of the population making their living as farmers. So fertilizer is one of the important components used by farmers to support the farming period, which contains one or more nutrients or nutrients for plants to support plant growth and development. One of the policies in fertilizer procurement is fertilizer subsidies. Minister of Agriculture Regulation number 10 of 2022 concerning procedures for determining the allocation and highest retail price for subsidized fertilizers in the agricultural sector, which at the implementation stage still faces many problems. From the results of survey research with data collection using the direct interview method with the aim of describing the procedures for implementing the subsidized fertilizer program through the Tani Card and assessing the effectiveness of the subsidized fertilizer policy for farmers. It shows that this policy has so far been felt to be ineffective, giving rise to farmers' dissatisfaction with the subsidized fertilizer that has been provided, resulting in an impact on the quality and low yields of the harvest. Policy revisions and tighter supervision are needed to ensure that the fertilizer subsidy program can run effectively and on target to support national food security.

Page 12 of 25 | Total Record : 248

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2025): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2024): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara