Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
The word diplomacy is an absorption from the Dutch language: diplomatie which means the practice of influencing the decisions and behavior of foreign governments or intergovernmental organizations through dialogue, negotiation and other non-violent means, diplomacy also prioritizes caution in expressing opinions. The use of the name Diplomacy for this journal means that the articles written describe the importance of dialogue, negotiation, the process of conveying information using good language and not using violence, meaning that you can preach to invite other people in a good and peaceful way by choosing the right diction. appropriate to the topic of discussion. .
Articles
64 Documents
<![CDATA[Pengembangan Smart Village Desa Jatibarang Berbasis Aplikasi Digital Untuk Layanan Masyarakat Yang Optimal ]]>
<![CDATA[Mohammad Khalid Prabowo]]>
<![CDATA[ Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61166/dpl.v1i1.5
<![CDATA[Desa Jatibarang yang letak geografisnya yang sangat strategis dan banyaknya toko-toko serta pusat perbelanjaan sehingga tingkat perekonomiannya pun meningkat. Akan tetapi sebagai gambaran bahwa yang menggunakan platform digital dalam melakukan aktifitas kegiatan dan proses transaksasinya hanya pusat perbelanjaan yang besar seperti Toserba, dan dalam sektor pendidikan pun hanya beberapa tempat atau sekolah yang memang sudah menerapkan teknologi informasi (Sari Bunga M., & Permana P. Willy : Analisis Minat Penggunaan Teknologi Informasi pada Bidang Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah di Desa Jatibarang; 2015 ; 3). “77 % Masyarakat Desa Jatibarang menunjukkan hasil yang baik dalam hal minat penggunaan teknologi informasi dalam bidang pendidikan dan usaha kecil menengah di Desa Jatibarang Indramayu” Ibid, Hal 3. Maka apabila minat dari sebagia besar masyarakat Desa Jatibarang sudah menunjukkan hasil yang baik sebagaimana dalam (Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia ;2019;2) Menyatakan bahwa ”Pengambangan smart village harus dipahami sebagai kondisi yang menujukkan adanya dorongan dari bawah, yaitu dari masyarakat untuk lebih bisa menggali potensi dan meningkatkan kapasitas yang dimilikinya. Keinginan atau minat tersebut kemudian didorong oleh pemerintah desa sebagai cara untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan agar terwujud kesejahteraan masyarakat”.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Desa di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu ]]>
<![CDATA[Nur Fadillah]]>;
<![CDATA[Didik Himmawan]]>
<![CDATA[ Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61166/dpl.v1i1.8
<![CDATA[Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa.1 Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata yang diucapkan atau tulisan dan perilaku yang diamati Secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian (Rahman, Maya, and Ginanjar 2019). Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Peran pemerintah desa dalam perancangan peraturan desa dimulai dengan Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya didesa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. - membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. -Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Rancangan Peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Anak-Anak Di Desa Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu ]]>
<![CDATA[Didik Himmawan]]>;
<![CDATA[Ahmad Khotibul Umam]]>;
<![CDATA[Rodotul Janah]]>
<![CDATA[ Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61166/dpl.v1i1.9
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji Pemberdayaan Anak-Anak di Desa Jambe Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu dan memaparkan upaya sekolah dalam meningkatkan membaca Al-Quran serta faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan minat baca Al-Quran pada siswa. Membaca dan menghafal Al-Quran merupakan salah satu konsep untuk menciptakan generasi anak yag beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Dalam pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan metode kualitatif, dimana dikumpulkan melalui hasil wawancara, hasil pretest dan postest serta adanya dokumentasi yang menghasilkan bahwa dengan adanya kegiatan pemberdayaan ini, anak-anak sangat antusias dan senang serta orang tua mendukung dengan adanya kegiatan mengajar di DTA Hidayatut Tholibin ini yang sangat berdampak positif sehingga meningkatkan rasa semangat bagi anak-anak dalam belajar.]]>
<![CDATA[Manajeman Konflik Dalam Penyelesaian Kasus Papua ]]>
<![CDATA[Moh Ali Zumi Zam]]>;
<![CDATA[Didik Himmawan]]>
<![CDATA[ Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61166/dpl.v1i1.10
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang tema besar penyelesaian kasus di Papua, lebih dikhususkan lagi tentang manajemen konflik dalam penyelesaian kasus Papua, didalamnya spesifik membahas Pelanggaran HAM di Papua meliputi beberapa tragedi yaitu Peristawa Wasior (2001), Peristiwa Wamena (2003), Peristiwa Paniai (2014) dan Kasus KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), Kebijakan Pemerintah, dan Ketimpangan Ekonomi di Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengandalkan kajian dan analisis data sekunder, terutama dari jurnal dan buku yang memiliki kaitan dengan topik penulisan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai sumber. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Jenis dan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dan data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Manajemen Konflik atau penyelesaian konflik di tanah Papua ditangani secara berbeda beda berdasarkan pemimpin yang menjabat di Indonesia. Namun sayangnya Manajemen Konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua. Sehingga konflik yang terjadi di Papua akhirnya belum dapat terselesaikan dan meluas ke aspek-aspek lain. Hambatan yang dihadapi dalam menangani konflik di Papua ini dipengaruhi oleh faktor historis, faktor antropologis, faktor diskriminasi sistematis. Menurut kami, ketiga faktor ini menjadi faktor yang paling dominan diantara faktor-faktor lain.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemahaman Baca Al Quran Di Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu ]]>
<![CDATA[Khafiyah Muslihatun Nisa]]>;
<![CDATA[Akhmad Mujani]]>;
<![CDATA[Abdul Aziz Romdhoni]]>
<![CDATA[ Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61166/dpl.v1i1.11
<![CDATA[Pemberdayaan masyarakat di desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang melalui program Meningkatan pemahaman baca Al-Qur`an adalah bentuk pembinaan masyarakat untuk meningkatkan minat baca Al-Qur’an di masyarakat. Melalu observasi didapatkan bahwa pada desa Gunungsari tepatnya di musollah al-ikhlas , didapati anak-anak yang belum dapat membaca dan menulis Al-Qur’an dengan baik dan benar dalam membantu memecahkan masalah sosial tersebut, maka dirasa perlu memberikan pelatihan dalam bidang Al-Qur`an. Pemberdayaan masyarakat di pengajar Al-Qur`an telah melahirkan perubahan perilaku positif pada penerima manfaatnya dan berimplikasi pada meningkatnya kemampuan membaca Al-Qur`an bagi warga desa GunungSari tepatnya di musollah al-ikhlas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penigkatan pemahaman membaca al quran terhadap tajwid khususnya pada masalah dalam membacanya.penelitian ini adalah banyak anak anak yang masih banyak yang kurang paham dalam membaca al quran dengan tajwid yang benar.permasalahan diatas juga menjadi perkara yang patut diperhitungkan dalam pembinaan/Pendidikan di musolah al Ikhlas.hal ini sudah menjadi tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa Pendidikan agama islam untuk membantu mereka yang masih belum mampu meraih kompetensi yang harus dimiliki seorang anak khususnya di bidang keagamaan yaitu baca tulis Al-Quran.]]>
<![CDATA[Pengembangan Smart Village Desa Jatibarang Berbasis Aplikasi Digital Untuk Layanan Masyarakat Yang Optimal ]]>
<![CDATA[Mohammad Khalid Prabowo]]>
<![CDATA[ Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58355/dpl.v1i1.5
<![CDATA[Desa Jatibarang yang letak geografisnya yang sangat strategis dan banyaknya toko-toko serta pusat perbelanjaan sehingga tingkat perekonomiannya pun meningkat. Akan tetapi sebagai gambaran bahwa yang menggunakan platform digital dalam melakukan aktifitas kegiatan dan proses transaksasinya hanya pusat perbelanjaan yang besar seperti Toserba, dan dalam sektor pendidikan pun hanya beberapa tempat atau sekolah yang memang sudah menerapkan teknologi informasi (Sari Bunga M., & Permana P. Willy : Analisis Minat Penggunaan Teknologi Informasi pada Bidang Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah di Desa Jatibarang; 2015 ; 3). “77 % Masyarakat Desa Jatibarang menunjukkan hasil yang baik dalam hal minat penggunaan teknologi informasi dalam bidang pendidikan dan usaha kecil menengah di Desa Jatibarang Indramayu” Ibid, Hal 3. Maka apabila minat dari sebagia besar masyarakat Desa Jatibarang sudah menunjukkan hasil yang baik sebagaimana dalam (Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia ;2019;2) Menyatakan bahwa ”Pengambangan smart village harus dipahami sebagai kondisi yang menujukkan adanya dorongan dari bawah, yaitu dari masyarakat untuk lebih bisa menggali potensi dan meningkatkan kapasitas yang dimilikinya. Keinginan atau minat tersebut kemudian didorong oleh pemerintah desa sebagai cara untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan agar terwujud kesejahteraan masyarakat”.]]>
<![CDATA[Elections And Development Of Democracy In Indonesia ]]>
<![CDATA[Nur Fadillah]]>;
<![CDATA[Didik Himmawan]]>;
<![CDATA[Ahmad Khotibul Umam]]>
<![CDATA[ Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58355/dpl.v2i1.6
<![CDATA[The aim of this research is to find out about General Elections and the development of democracy in Indonesia. This research applies library methods, which are often referred to as library studies. This method is an effort by researchers to collect material related to research topics or problems from various sources, including books, scientific reports, theses, theses, dissertations, encyclopedias, and other sources, both in print and digital form. The results of this research are, the purpose of elections and the democratic nature of an election for the sake of developing democracy, there are also functions of elections that cannot be separated from each other, namely (1) As a means of political legitimacy, especially the need for the government and the political system to obtain sources of authority and its political power. (2) The function of people's representatives. Simultaneous national elections have a number of hypothetical advantages from the perspective of political institutionalization and democratic consolidation in Indonesia. (3) Simultaneous national elections encourage a more democratic quality of political parties.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Desa di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu ]]>
<![CDATA[Nur Fadillah]]>;
<![CDATA[Didik Himmawan]]>
<![CDATA[ Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58355/dpl.v1i1.8
<![CDATA[Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa.1 Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata yang diucapkan atau tulisan dan perilaku yang diamati Secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian (Rahman, Maya, and Ginanjar 2019). Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Peran pemerintah desa dalam perancangan peraturan desa dimulai dengan Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya didesa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. - membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. -Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Rancangan Peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Anak-Anak Di Desa Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu ]]>
<![CDATA[Didik Himmawan]]>;
<![CDATA[Ahmad Khotibul Umam]]>;
<![CDATA[Rodotul Janah]]>
<![CDATA[ Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58355/dpl.v1i1.9
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji Pemberdayaan Anak-Anak di Desa Jambe Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu dan memaparkan upaya sekolah dalam meningkatkan membaca Al-Quran serta faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan minat baca Al-Quran pada siswa. Membaca dan menghafal Al-Quran merupakan salah satu konsep untuk menciptakan generasi anak yag beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Dalam pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan metode kualitatif, dimana dikumpulkan melalui hasil wawancara, hasil pretest dan postest serta adanya dokumentasi yang menghasilkan bahwa dengan adanya kegiatan pemberdayaan ini, anak-anak sangat antusias dan senang serta orang tua mendukung dengan adanya kegiatan mengajar di DTA Hidayatut Tholibin ini yang sangat berdampak positif sehingga meningkatkan rasa semangat bagi anak-anak dalam belajar.]]>
<![CDATA[Manajeman Konflik Dalam Penyelesaian Kasus Papua ]]>
<![CDATA[Moh Ali Zumi Zam]]>;
<![CDATA[Didik Himmawan]]>
<![CDATA[ Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58355/dpl.v1i1.10
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang tema besar penyelesaian kasus di Papua, lebih dikhususkan lagi tentang manajemen konflik dalam penyelesaian kasus Papua, didalamnya spesifik membahas Pelanggaran HAM di Papua meliputi beberapa tragedi yaitu Peristawa Wasior (2001), Peristiwa Wamena (2003), Peristiwa Paniai (2014) dan Kasus KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), Kebijakan Pemerintah, dan Ketimpangan Ekonomi di Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengandalkan kajian dan analisis data sekunder, terutama dari jurnal dan buku yang memiliki kaitan dengan topik penulisan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai sumber. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Jenis dan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dan data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Manajemen Konflik atau penyelesaian konflik di tanah Papua ditangani secara berbeda beda berdasarkan pemimpin yang menjabat di Indonesia. Namun sayangnya Manajemen Konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua. Sehingga konflik yang terjadi di Papua akhirnya belum dapat terselesaikan dan meluas ke aspek-aspek lain. Hambatan yang dihadapi dalam menangani konflik di Papua ini dipengaruhi oleh faktor historis, faktor antropologis, faktor diskriminasi sistematis. Menurut kami, ketiga faktor ini menjadi faktor yang paling dominan diantara faktor-faktor lain.]]>
