cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Andri
Contact Email
lppm.undar1965@gmail.com
Phone
+6281330202700
Journal Mail Official
jurnaljusticia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapitindah, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Justicia Journal
Published by Universitas Darul Ulum
ISSN : 25277278     EISSN : 28305221     DOI : https://doi.org/10.32492/jj.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Justicia Journal merupakan publikasi di bidang ilmu-ilmu Hukum untuk mengkonsumsikan persoalan-persoalan Hukum dan aplikasinya. Jurnal ini didesain untuk mewadahi pemikiran-pemikiran ilmiah dalam perspektif hokum dan kemasyarakatan, sehingga mempersyaratkan tulisan yang bersifat ilmiah untuk dapat dimuat dalam setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024" : 10 Documents clear
Tinjauan Hukum Terhadap Judi Online (Persepktif Hukum Positip Dan Hukum Islam) Sumarwoto, Sumarwoto
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13203

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat melalui penggunaan layanan internet. Ketergantungan layanan internet digunakan hampir dalam semua aspek kehidupan meliputi bisnis, pendidikan, hiburan, sosial dan budaya, termasuk judi online. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pisau analisis dalam mengelola data-data kualitatif yang dikumpulkan dari sumber primer maupun sekunder dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berkenaan baik secara langsung maupun tidak langsung., Menurut Hukum Positif, judi online adalah dilarang, karena dampak dari perjudian itu bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian, pembunuhan serta yang lainnya. Sedangkan menurut Hukum Islam, judi online hukumnya haram karena pada dasarnya perjudian itu tidak ada manfaat serta banyak mudharat-nya.
Analisis Ketentuan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kurir Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Yoga, Yoga Adhinata; Herwin , Herwin Sulistyowati
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13204

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang mempengaruhi segala lapisan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Mengetahui kualifikasi tindak pidana narkotika terkait ancaman pidana mati pada pelaku tindak pidana narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam dalam penelitian ini seperti buku, artikel serta peraturan perundang-undangan yang kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang diancam pidana mati dikualifikasikan sebagai kejahatan berat, salah satu kejahatan berat adalah tindak pidana narkotika karena termasuk kegiatan terorganiasasi yang dampaknya akan mempercepat kehancuran dunia ataupun peradaban manusia itu sendiri khususnya masyarakat Indonesia. Pidana Mati yang dijatuhkan kepada para pengedar dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah pengantar (kurir) yang secara jelas telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli yang keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Asas kepastian hukum yang adil merupakan asas yang universal, dimana asas yang dijadikan dasar tersebut harus melihat kepada subyek terpidana terkait perbuatan yang dilanggar oleh terpidana itu sendiri, dan penjatuhan hukuman seadil mungkin diukur dari aspek proporsionalitas atau keseimbangan antara peran atau perbuatan terpidana dengan hukuman yang diterima oleh subyek terpidana. Penjatuhan hukuman mati bagi kurir narkotika sebagai subyek terpidana tidak seimbang atau tidak proporsional, karena hukuman mati adalah hukuman terberat yang seharusnya dijatuhi kepada pihak yang memiliki peran paling besar dalam suatu transaksi ilegal narkotika yaitu bandar, perbedaan peran antara bandar dan kurir, dimana kurir narkotika yang perannya mengantarkan suatu barang agar sampai di tujuan dengan bandar narkotika yang menguasai atau mendanai jalannya suatu transaksi jual beli narkotika tersebut mendapatkan hukuman yang sama mengakibatkan hukuman yang dijatuhi kepada kurir narkotika tersebut tidak proporsional.
Urgensi Roya Terhadap Penyelamatan Kredit Hak Tanggungan Melalui Novasi Antarez , Antarez Endy Yafentra; Angga, Angga Rahmadi; Yudhi, Yudhi Widyo Armono
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13205

Abstract

Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Novasi adalah pembaharuan utang yang disertai hapusnya perikatan yang lama yang biasanya dijadikan opsi sebagai upaya penyelamatan kredit macet dengan objek jaminan hak tanggungan. Namun, novasi memunculkan pertanyaan krusial terkait urgensi pencoretan pada sertifikat tanah atau roya karena adanya novasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi roya dalam sulatul pelnyellamatan kreldit dengan jaminan Hak Tanggungan melalui novasi? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-undangan berdasarkan data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan yang berupa data sekunder. Roya Hak Tanggungan penting dilakukan setelah adanya novasi. Roya dimaksudkan untuk membebaskan barang jaminan dari perjanjian utang piutang yang lama sehingga dapat dibebankan jaminan dalam perjanjian utang piutang yang baru untuk menjamin hak kreditor untuk dibayar. Hapusnya hak tanggungan salah satunya adalah karena hapusnya utang piutang. Berdasarkan pasal 22 UU HT mengatur bahwa setelah Hak Tanggungan hapus sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18, Kantor Pertanahan mencoret catatan Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah hak atas tanah dan sertifikatnya. Berdasarkan pasal ini, hapusnya hak tanggungan yang salah satunya diakibatkan karena hapusnya utang piutang karena adanya novasi menjadikan roya hal yang harus dilakukan demi ketertiban administrasi.
Peran Penegak Hukum Dalam Menangani Permasalahan Pelecehan Seksual Di Dunia Pendidikan Elza, Elza Novia
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13206

Abstract

Pelecehan seksual merupakan kejahatan asusila yang dapat merusak tatanan sosial serta generasi bangsa terlebih banyak kasus pelecehan kasus terjadi di dunia pendididikan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pelcehan seksual, serta tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam pencegahan pelecehan seksual dan peran penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecahan seksual di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan studi kasus (case approach). Pemerintah sudah berupaya untuk menangani tindak pidana pelecehan seksual dengan berbagai regulasi yang ada, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Implementasi tindak pidana pelecehan seksual belum tertangani dengan baik sehingga perlu dibentuk unit-unit pengaduan atau satgas pengaduan kekerasan seksual di setiap daerah bahkan di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Selain itu penegak hukum serta lembaga Komnas Perempuan dan KPAI harus mampu menjalin kerjasama dengan baik untuk melakukan sosialisasi, pencegahan dan pemulihan terhadap korban serta menindak tegas terhadap pelaku pelecehaan seksual.
Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo Kabupaten Karanganyar: (Studi Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg ) herwin, Herwin Sulistyowati; Rusmanto, Dwi
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13202

Abstract

Dengan menjamurnya kasus kepala desa yang tersandung kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa yang sudah menjadi terdakwa dikenai ancaman hukuman sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg terhadap Unsur-Unsur Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi BUMDes Berjo.  Jenis Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang  dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan Pustaka dan bahan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah Pendekatan Kasus Pendekatan Perundang-undangan. Sumber Data yang dipakai adalah Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg, Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teknik Pengumpulan data menggunakan Studi Pustaka dan Dokumen. Teknik Analisa data dengan analisis kualitatif.Hasil Penelitian dan Kesimpulan adalah Analis yuridis terhadap putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :  Unsur "Setiap Orang". Unsur “Melawan hukum”. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. (1) Bahwa hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Berjo Suyatno bin Kartorejo sudah sesuai norma-norma yang berlaku namun dalam pandangan penulis masih menyisakan disparitas yang mencolok yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau seseorang yang memiliki kekuasaan. Pemidanaan terhadap terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar serta tidak menimbulkan efek penjeraan bagi terdakwa yang telah menggunakan uang rakyat (masyarakat Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.(2) Bahwa besaran uang pengganti meskipun dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang lebih besar dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar, masih terlalu ringan dan cenderung terdakwa lebih memilih untuk tidak membayar atau tidak mengembalikan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa dan menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar. Sehingga hal tersebut telah bertolak belakang dengan Program Pemerintah dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian Negara / Daerah sebagai akibat tindak pidana korupsi yang terjadi.
Analisis Kewenangan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Karanganyar Lia , Lia Anggraeni; Herwin , Herwin Sulistyowati
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13207

Abstract

The Prosecutor's Intelligence has the sex of intelligence responsible for running the entire investigation chain, including the planning, collection, processing, and use of data, to maximize the results of the investigation. When a corruption crime is suspected or has occurred, data and information is collected and processed by the Prosecutor's Intelligence as part of the prosecution's efforts to uncover corruption crimes. At the investigation stage this task is carried out by the intelligence that exists at each stage of the prosecution position. The stage of investigation is carried out by the special criminal section which is given authority in the investigation of criminal offences, while in the stage of prosecution it is conducted by the Prosecutor General as stipulated in the regulations of the law – invitation. (1) What is the role of the Prosecutor's Intelligence in uncovering alleged corruption crimes? (2) Are the obstacles encountered by the Prosecutor's Intelligence in uncovering alleged criminal acts of corruption?The research approach used in this study is the Social Legal Approach conducted by studying the influence of law on social behavior. The location of the research was carried out at the Karanganyar State Prosecutor's Office located at Jl. Lawu No.361, Badran Asri, Cangakan, Kec. Data Collection Techniques (1) Interviews (2) Library is using Primary Data (1) Act No. 11 of 2021 on Amendments to Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia; (2) Procurator's Regulations No. 6 of 2019 on Amending the Procedure Regulations of the Attorney-General No. PER-006/A/JA/07/2017 on the Organization and Working Rules of the Prosecution of the Republik of Indonesia (3) Act No.3 of 17 of 2011 on State Intelligence (4) Procuror-Governor's Ordinance No. Per-037 / A/JA/09/2011 of 23 September 2011 on the Operational Standards of Procedures (SOPs) of the Intelligence of the Ministry of Indonesia. Secondary data. Data analysis techniques with data analysis techniques used are qualitative analysis.The results of the research and the conclusion that (1) the Prosecutor's Intelligence played an important role in revealing the occurrence of corruption crimes. Before the case is brought into investigation, a network of intelligence activities is required to investigate whether or not there are indications of corruption offences that are detrimental to the state/region's finances. Successful disclosure of corruption crimes is in the hands of prosecutor's intelligence agents. The functions of the prosecution intelligence as the eye and ear of leadership, carrying out supporting in the implementation of all fields, as a source of information, data and support. In the course of the investigation, the intelligence agency performs activities such as Target Analysis, Task Analysis and Operation Target Determination to gather data and gather evidence that will serve as evidence that corruption crime has been committed that damages the state/region finances. Once the data and information are obtained, the intelligence agency of the Justice Intelligence Operation will conduct a more detailed investigation into the corruption crime. The information obtained is processed, analyzed and poured into reports of intelligence operations. If there are indications of corruption, the Intelligence Department will submit the report of the outcome of the judicial intelligence operation to the Special Criminal Prosecution Department for prosecution with the consent of the Chief Prosecutor of Karanganyar State. (2) Obstacles encountered by the Intelligence Branch of the State Prosecutor of Karanganyar in revealing the presence of corruption criminal acts, inter alia: (a) the time limit provided by the prosecutor's regulations; (b) in the Regulations of the Prosecution of the Republic of Indonesia there is no authority of Intelligence Agencies to undertake enforced efforts, so intelligence agents in the search for data must carry out disguise, slide or even steal the required data, this takes time related to the situation and circumstances; (c) Intelligence agents cannot guarantee that the outcomes of the Judicial Intelligence Operations referred to the Special Criminal Area go to the Corruption Penal Court, since the Intelligent Branch is only authorized to conduct investigations and bring the case to the special criminal area to carry out the investigation and prosecution; (d) the incidents or discovered have occurred over a very long time so that it is difficult to trace the existence of tools and evidence of the candidate suspect at the time of the suspension; (e) dealing with longer time due to lack of cooperation with the authorized authorities in the field
Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Pada Implementasi Penerapan Diversi: Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penuntutan Ferdy, Ferdy Ardhany; Herwin , Herwin Sulistyowati
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13208

Abstract

The philosophy of law is a part of the search that is studied in the sphere of philosophical scope. Philosophy is a systematic thinking activity that can only be satisfied with accepting the results arising from the thinking activity itself. Philosophy does not limit itself only to sensory, physical, psychological or spiritual symptoms. He also asks not only "why" and "how" these symptoms are, but also the basis of the symptoms, their characteristics and their truth. He tries to reflect the theoretical relationship in which the symptoms are understood or thought out. In that case, the philosopher will never be satisfied with an answer. Every argument must be reasoned or made and understood rationally. Because however philosophy is an activity of thinking meaning in a dialogical relationship with the others he tries to formulate arguments to obtain examination. Next, philosophy is in fact open and tolerant. Philosophy is not a belief or a dogmatism, if it is no longer open to new arguments and firmly adheres to the understanding once acquired, it is not surprising that philosophy practically leads to rigidity. As a philosophy, the philosophers of law should have an attitude of adaptation to the nature, methods and purposes of philosophies in general. Furthermore, the law as the object of the philosophy of law will influence the philology of law. The future of the child becomes our responsibility together except for the child who is faced with the law. The protection of children who are facing the law one of them is Diversi at every stage of law enforcement both in the investigation, prosecution, and examination in the Court. Therefore, in order for the diversi effort can be implemented optimally and be the best alternative in the settlement of criminal cases of children, there is a need for improvement in the Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System, given the obligation of the law-enforcement authorities to implement Diversi it is good to counter with the obligations of the parties in following Diversi; there is need for deeper socialization by the law enforce about what is diversi, what is Restorative Justice so that the wider public will understand the importance of Diversi as an effort to protect children who face the Law. The concept of law as the main objective of the philosophical struggle is as old as the history of philosophy itself. From ancient Greece to later times, the law was always discussed and questioned, that is, about its existence and reality. For the person who desires to know the law in depth, then he should strive to talk about the truth and origin of the law, the relationship of law with the Reflection and the Relevance of the Thought of the Philosophy of Law.
Pengaturan Hukum Penegakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak: Studi Kasus Di Kabupaten Purbalingga Diah, Diah Nur Widowati
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13201

Abstract

Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagai aparatur negara wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. ASN wajib bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah ASN wajib bersikap netral dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh fakta terkait permasalahan netralitas ASN di Kabupaten Purbalingga pada Pilkada Serentak 2020. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Purbalingga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang terjadi sebelum masa kampanye, dan pada saat masa kampanye. Banyaknya ASN yang tidak netral dengan cara mengikuti kampanye, dan kegiatan panggung lainnya, serta menyediakan materi kampanye dengan menggunakan fasilitas negara seperti gedung perkantoran dan kendaraan dinas ASN. Tentunya keterlibatan dan keberpihakan ASN pada Pilkada 2020 ini tidak lepas dari adanya calon petahana. Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu Bupati Purbalingga seharusnya memberikan sanksi atau hukuman disiplin kepada ASN yang tidak netral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati Purbalingga seharusnya lebih tegas dalam menyikapi kasus ASN yang tidak netral ini. Diperlukan pengaturan hukum dalam penanganan pelanggaran Netralitas ASN baik pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian,: Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) (Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Malang) Alfi , Mahmud Alfi Syifa’; Andri, Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13209

Abstract

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kota Malang. Peraturan ini mengatur prosedur dan mekanisme yang harus dilalui dalam proses harmonisasi Raperda, untuk memastikan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kepentingan nasional. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana proses harmonisasi dilaksanakan, termasuk peran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini telah diterapkan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenkumham. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas harmonisasi peraturan di tingkat daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan kerangka hukum nasional.
Penggunaan Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami Dan Istri Ma’rifat, Muchammad Ariyahdul
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13210

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengenal aturan pemanfaatan harta perolehan dalam perkawinan. Harta bersama dalam konsep yuridis dapat diartikan sebagai harta kekayaan suami dan isteri yang didapatkan selama perkawinan atau dengan kata lain harta bersama atau yang biasa disebut harta gono gini ini merupakan harta yang dihasilkan oleh sepasang suami isteri melalui kerja sama antara keduanya semasa berlangsungnya perkawinan. Suami dan Isteri memiliki hak guna dan hak milik atas harta bersama, dengan begitu keduanya memiliki hak yang sama dalam pemanfaatan harta bersama tersebut dengan syarat atas persetujuan dari pasangannya. Hal tersebut erat kaitaannya bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama dengan ketentuan pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawwinan Tahun 1974, KUHPerdata pada Pasal 124 dan Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 91 hingga 93. Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, perizinan pemanfaatan harta bersama masih sangat minim disadari terutama untuk harta bersama yang nilai materiil nya tidak signifikan berpengaruh pada perekonomian keluarga.Penelitian yang ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif yakni menjabarkan atau mengumpulkan bahan bersumber pada pustaka terkait teori mengenai ketentuan pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024 Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 9 No. 1 (2020): VOL 9 NO.1 (2020) September Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September Vol. 5 No. 1 (2016): VOL 5 NO.1 (2016) September Vol. 4 No. 1 (2015): Vol. 4 No. 1 (2015): September Vol. 1 No. 1 (2012): VOL 1 NO.1 (2012) September More Issue