cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,823 Documents
Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Antropologi Hukum: Dialektika Antara Hukum Negara, Adat, dan Praktik Sosial Muhammad Sya’ban Siregar; Nurhayati; Azhari Akmal Tarigan; Mhd Nur Husein Daulay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8064

Abstract

Pluralisme hukum di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui hukum negara, tetapi juga melalui hukum adat dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa dalam perspektif antropologi hukum dengan menelaah dialektika antara hukum negara, hukum adat, dan praktik sosial dalam masyarakat Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan antropologi hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam perspektif antropologi hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma hukum formal, melainkan juga sebagai proses sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh nilai, norma, relasi sosial, dan struktur budaya masyarakat. Dialektika antara hukum negara dan hukum adat mencerminkan karakter pluralistik sistem hukum Indonesia, di mana kedua sistem hukum tersebut saling berinteraksi dalam membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mekanisme adat sering dipilih karena dinilai lebih mampu menghadirkan keadilan substantif, menjaga harmoni sosial, serta mempertahankan nilai-nilai lokal yang hidup dalam komunitas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat guna mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif
Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Tanpa Rehabilitasi Dalam Perspektif Sema No 4 Tahun 2010 Dan Sema No 3 Tahun 2015 Tiara Aimy Aineka; Iqbal Taufik; Harry Clifford Jonas Salmon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.8252

Abstract

Secara yuridis, penyalahguna narkotika merupakan korban yang wajib direhabilitasi, namun dalam praktiknya sering terjadi disparitas di mana hakim menjatuhkan pidana penjara murni. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini bertujuan untuk menganalisis diskresi hakim serta implikasi yuridis dari putusan tanpa rehabilitasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim memiliki diskresi independen berdasarkan keyakinan dan fakta persidangan, kedudukan SEMA hanyalah sebagai pedoman internal yang tidak boleh mengesampingkan undang-undang yang lebih tinggi. Alhasil, pengabaian terhadap instrumen rehabilitasi dalam putusan hakim berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan integratif.
Pengaruh Penerapan Artificial Intelligence Dalam Content Marketing Netflix Terhadap Brand Awareness Dan Customer Loyalty: Studi Pada Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Alya Rahma Wiranda Rambe; Muhammad Gibran Akbar; Tria Natasya Martama Hutabarat; Aleef Rafi Rambe; Onan Marakali Siregar; Ummi Salamah Sitorus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.8338

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) dalam pemasaran konten Netflix terhadap kesadaran merek (brand awareness) dan loyalitas pelanggan (customer loyalty). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria responden berupa mahasiswa yang menggunakan atau pernah menggunakan layanan Netflix. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pemasaran digital, khususnya terkait penerapan Artificial Intelligence dalam pemasaran konten pada industri layanan streaming digital.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi ‘’Salah Malah’’ dalam Adat Pernikahan Melayu Harun Harasyid; Khalilah Ramadhani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.8351

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan sanksi “Salah Malah” dalam adat pernikahan Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan datuk adat dan masyarakat yang pernah dikenai sanksi adat, serta studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan perspektif hukum adat dan hukum Islam, khususnya teori ‘urf dan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi “Salah Malah” merupakan mekanisme penyelesaian pelanggaran adat yang diterapkan dalam berbagai tahapan pernikahan Melayu. Sanksi ini diputuskan melalui kerapatan adat oleh datuk adat atau pucuk suku, dengan bentuk hukuman berupa denda riya, jamuan adat, serta kewajiban sosial lainnya. Dalam praktiknya, sanksi ini berfungsi sebagai kontrol sosial, sarana menjaga ketertiban adat, serta media penyelesaian konflik secara musyawarah. Ditinjau dari hukum Islam, sanksi “Salah Malah” termasuk dalam kategori ‘urf khas yang sebagian dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena mengandung nilai kemaslahatan sosial, namun sebagian lainnya mendekati ‘urf fasid karena dapat menimbulkan kesulitan dan menghambat pelaksanaan pernikahan. Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī‘ah, ditemukan bahwa meskipun sanksi ini memiliki nilai pelestarian budaya, namun terdapat kemudaratan berupa beban ekonomi, penundaan pernikahan, dan tekanan sosial yang tidak sejalan dengan prinsip kemudahan dalam Islam. Kesimpulannya, sanksi “Salah Malah” masih memiliki nilai positif dalam menjaga adat dan harmoni sosial, namun perlu rekonstruksi dan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.
Dinamika Keluarga Broken Home Dan Dampaknya ‎Terhadap Kesehatan Mental Anak : Studi Kasus ‎Masyarakat Kecamatan Cakung Kota Jakarta ‎Timur Dimas Aryasena; Isnain La Harisi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.2024

Abstract

Fenomena broken home menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan ‎psikologis anak, terutama dalam konteks masyarakat urban seperti Kecamatan Cakung, Jakarta ‎Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kondisi psikososial anak-anak dari keluarga ‎broken home serta mengevaluasi respons lingkungan sosial terhadap keberadaan mereka dalam ‎perspektif maqashid syariah dan hukum perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan ‎pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara ‎mendalam terhadap 10 anak, 5 orang tua, dan 3 tokoh masyarakat yang dipilih secara ‎purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak broken home mengalami tekanan ‎emosional, gangguan harga diri, serta penarikan diri dari lingkungan sosial akibat kurangnya ‎perhatian dan dukungan, baik dari orang tua maupun masyarakat. Selain itu, ditemukan bahwa ‎pemahaman terhadap nilai maqashid syariah terkait amanah pengasuhan masih minim di ‎tingkat keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, diperlukan intervensi psikososial berbasis ‎nilai agama dan kolaborasi antar-lembaga sebagai upaya pemulihan‎
Hakikat Metodologi Studi Islam Nurillaida; Nurul Fadhilla; Shanaya Agiaska Valeri; Tantri Dea Ninda; Virna Nuraini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.4799

Abstract

Methodology is a fundamental concept in scientific studies that plays a crucial role in guiding the systematic pursuit of truth. Etymologically, the term derives from Greek: metha (behind), hodos (path), and logos (science), which collectively refer to the science of methods or ways used to achieve specific goals. In the context of knowledge, methodology functions as a framework that organizes logical steps in research or academic inquiry. The Kamus Umum Bahasa Indonesia defines methodology as the science of methods used in education and other scientific disciplines, while method itself is described as a well-thought-out and organized way to reach a research objective. Louay Safi strengthens this understanding by stating that methodology is a scientific discipline that discusses and justifies the use of scientific procedures in examining natural and social phenomena. Therefore, methodology is not merely a set of techniques but also involves an epistemological foundation for structuring scientific approaches. A deep understanding of methodology is essential to producing valid, measurable, and accountable research across both natural and social sciences.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Positif (UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Dan Informasi Elektronik) Nanda Reyriski; Tri Reni Novita; Hj. Adawiyah Nasution; Nelvitia Purba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.5106

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi jual beli, terutama melalui sistem online atau e-commerce. Transaksi online memberikan kemudahan dan kecepatan bagi konsumen karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus bertemu langsung dengan penjual. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko yang dapat merugikan konsumen, seperti penipuan, barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, keterlambatan pengiriman, serta kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Untuk mengatasi berbagai risiko tersebut, diperlukan perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen dalam melakukan transaksi online. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen serta memberikan kepastian hukum dalam setiap transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online serta hambatan yang terjadi dalam penerapannya. Perlindungan konsumen dalam transaksi online di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum telah ada, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya.
Evaluasi Program Pengembangan SDM SITI SYAFIQOH DIYANA; I`annatul Uyun; Nurelizah; Machdum Bachtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.5984

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan, efektivitas pelatihan, kepuasan peserta, serta efisiensi biaya organisasi. Metode yang digunakan adalah literature review dengan mengkaji berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu terkait pengembangan SDM. Hasil kajian menunjukkan bahwa program pengembangan SDM berperan penting dalam meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi operasional, kompetensi karyawan, serta kepuasan stakeholder. Selain itu, pelatihan yang dirancang sesuai kebutuhan organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan dan daya saing organisasi. Oleh karena itu, evaluasi program pengembangan SDM menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program serta pencapaian tujuan organisasi secara optimal.
Evaluasi Kinerja Anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Farah Amelia Pradina; Cahya Kayla Azzahra Hartono; Eva Hany Fanida; Ravienda Anita Fitrie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6180

Abstract

Penelitian ini membahas kinerja anggaran belanja daerah di Provinsi DKI Jakarta dalam kerangka kebijakan efisiensi anggaran. Sebagai daerah dengan kapasitas fiskal yang besar, DKI Jakarta diharapkan mampu mengelola anggaran secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja anggaran belanja daerah berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen. Data diperoleh melalui laporan realisasi anggaran, dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja daerah DKI Jakarta secara umum sudah cukup baik dari sisi administratif, yang ditunjukkan melalui tingginya tingkat realisasi anggaran. Namun, efektivitas belum sepenuhnya terlihat dari dampak program terhadap masyarakat. Kebijakan efisiensi anggaran mendorong perubahan prioritas belanja, tetapi belum mampu meningkatkan kualitas belanja secara signifikan. Selain itu, alokasi anggaran belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan perkotaan dan masih menunjukkan ketimpangan distribusi manffat. Responsivitas juga masih terbatas karena berbagai permasalahan seperti banjir, kemacetan, dan polusi udara masih terus terjadi. Kesimpulannya, meskipun kinerja anggaran sudah cukup baik secara administratif, masih diperlukan peningkatan dalam kualitas, pemerataan, dan responsivitas agar pengelolaan anggaran lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Kasus Perceraian nuriyah safitri; Mutiara Syifa Zahra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6199

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus perceraian yang tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga pada perlindungan hak anak pasca perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dalam hukum Islam maupun hukum Indonesia diposisikan sebagai jalan terakhir yang hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Selain itu, perceraian memberikan dampak signifikan terhadap kondisi emosional dan psikologis anak, seperti kesedihan, kecemasan, dan penurunan rasa percaya diri. Meskipun regulasi mengenai hak asuh dan kewajiban nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya. Kesimpulannya, diperlukan penguatan implementasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum para pihak untuk menjamin perlindungan hak anak secara optimal.