cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,464 Documents
Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Antropologi Hukum: Dialektika Antara Hukum Negara, Adat, dan Praktik Sosial Muhammad Sya’ban Siregar; Nurhayati; Azhari Akmal Tarigan; Mhd Nur Husein Daulay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8064

Abstract

Pluralisme hukum di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui hukum negara, tetapi juga melalui hukum adat dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa dalam perspektif antropologi hukum dengan menelaah dialektika antara hukum negara, hukum adat, dan praktik sosial dalam masyarakat Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan antropologi hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam perspektif antropologi hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma hukum formal, melainkan juga sebagai proses sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh nilai, norma, relasi sosial, dan struktur budaya masyarakat. Dialektika antara hukum negara dan hukum adat mencerminkan karakter pluralistik sistem hukum Indonesia, di mana kedua sistem hukum tersebut saling berinteraksi dalam membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mekanisme adat sering dipilih karena dinilai lebih mampu menghadirkan keadilan substantif, menjaga harmoni sosial, serta mempertahankan nilai-nilai lokal yang hidup dalam komunitas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat guna mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif
Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Tanpa Rehabilitasi Dalam Perspektif Sema No 4 Tahun 2010 Dan Sema No 3 Tahun 2015 Tiara Aimy Aineka; Iqbal Taufik; Harry Clifford Jonas Salmon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.8252

Abstract

Secara yuridis, penyalahguna narkotika merupakan korban yang wajib direhabilitasi, namun dalam praktiknya sering terjadi disparitas di mana hakim menjatuhkan pidana penjara murni. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini bertujuan untuk menganalisis diskresi hakim serta implikasi yuridis dari putusan tanpa rehabilitasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim memiliki diskresi independen berdasarkan keyakinan dan fakta persidangan, kedudukan SEMA hanyalah sebagai pedoman internal yang tidak boleh mengesampingkan undang-undang yang lebih tinggi. Alhasil, pengabaian terhadap instrumen rehabilitasi dalam putusan hakim berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan integratif.
Pengaruh Penerapan Artificial Intelligence Dalam Content Marketing Netflix Terhadap Brand Awareness Dan Customer Loyalty: Studi Pada Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Alya Rahma Wiranda Rambe; Muhammad Gibran Akbar; Tria Natasya Martama Hutabarat; Aleef Rafi Rambe; Onan Marakali Siregar; Ummi Salamah Sitorus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.8338

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) dalam pemasaran konten Netflix terhadap kesadaran merek (brand awareness) dan loyalitas pelanggan (customer loyalty). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria responden berupa mahasiswa yang menggunakan atau pernah menggunakan layanan Netflix. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pemasaran digital, khususnya terkait penerapan Artificial Intelligence dalam pemasaran konten pada industri layanan streaming digital.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi ‘’Salah Malah’’ dalam Adat Pernikahan Melayu Harun Harasyid; Khalilah Ramadhani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.8351

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan sanksi “Salah Malah” dalam adat pernikahan Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan datuk adat dan masyarakat yang pernah dikenai sanksi adat, serta studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan perspektif hukum adat dan hukum Islam, khususnya teori ‘urf dan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi “Salah Malah” merupakan mekanisme penyelesaian pelanggaran adat yang diterapkan dalam berbagai tahapan pernikahan Melayu. Sanksi ini diputuskan melalui kerapatan adat oleh datuk adat atau pucuk suku, dengan bentuk hukuman berupa denda riya, jamuan adat, serta kewajiban sosial lainnya. Dalam praktiknya, sanksi ini berfungsi sebagai kontrol sosial, sarana menjaga ketertiban adat, serta media penyelesaian konflik secara musyawarah. Ditinjau dari hukum Islam, sanksi “Salah Malah” termasuk dalam kategori ‘urf khas yang sebagian dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena mengandung nilai kemaslahatan sosial, namun sebagian lainnya mendekati ‘urf fasid karena dapat menimbulkan kesulitan dan menghambat pelaksanaan pernikahan. Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī‘ah, ditemukan bahwa meskipun sanksi ini memiliki nilai pelestarian budaya, namun terdapat kemudaratan berupa beban ekonomi, penundaan pernikahan, dan tekanan sosial yang tidak sejalan dengan prinsip kemudahan dalam Islam. Kesimpulannya, sanksi “Salah Malah” masih memiliki nilai positif dalam menjaga adat dan harmoni sosial, namun perlu rekonstruksi dan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.