cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,464 Documents
 343   344   345   346   347 
Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Selvi Widiawati; Kayla Jasmine Putri Adrian; Gina Indah Permata Nastia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7157

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi anak pelaku kekerasan seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan kajian literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di Kementerian Hukum dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung serta wawancara dengan narasumber terkait menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga pembinaan anak telah mengedepankan prinsip ramah anak dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Implementasi perlindungan hukum diwujudkan melalui pemeriksaan tanpa intimidasi, pendampingan multi-sektoral, kerahasiaan identitas anak, pemisahan ruang tahanan dari narapidana dewasa, serta penerapan pendekatan rehabilitatif dan restorative justice. Anak yang menjalani pembinaan di LPKA tetap memperoleh hak pendidikan, kesehatan, pembinaan mental, serta pengembangan keterampilan. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya sumber daya manusia, kesulitan administrasi kependudukan, serta stigma negatif masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan fasilitas, dan edukasi masyarakat agar perlindungan hukum anak dapat berjalan lebih optimal dan berorientasi pada rehabilitasi serta masa depan anak.
Analisis Nilai-Nilai Al-Laṭīfah Al-Rūḥāniyyah Dalam Q.S. Al-Ahqaf Ayat 26 Dan Implikasinya Terhadap Pembinaan Akhlak Wahid Nur Sidik; Komarudin Sassi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai al-laṭīfah al-rūḥāniyyah (الل َّطِيفَةُ الرُّوحانِيَّةُ) dalam Q.S. Al-Ahqaf ayat 26 beserta konteks huruf muqatta`ah pembuka surah, serta implikasinya terhadap pembinaan akhlak dalam pendidikan Islam kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir maudhui (tematik). Data diperoleh dari sumber tafsir klasik dan kontemporer serta jurnal-jurnal akademik terbaru. Berdasarkan analisis, penelitian ini menemukan tiga temuan utama: Q.S. Al-Ahqaf ayat 26 mengandung struktur epistemologi ruhani yang tersusun secara hierarkis melalui triad pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai instrumen pengenalan kebenaran; huruf muqatta`ah (Ḥā Mīm) yang mengawali surah Al-Ahqaf berfungsi sebagai signal transenden yang mengaktifkan kesadaran batin penerima wahyu, sehingga memiliki korelasi struktural dengan konsep al-laṭīfah al-rūḥāniyyah; dan kegagalan kaum 'Ād bukan pada ketiadaan potensi, melainkan pada inaktivasi dimensi ruhani akibat dominasi kesombongan material. Implikasi praktisnya adalah perlunya model pembinaan akhlak berbasis tazkiyat al-nafs, penguatan qalb, dan integrasi wahyu-akal dalam pendidikan Islam.  
Pengembalian Pilkada melalui DPRD dan Tantangannya terhadap Demokrasi Partisipatif di Indonesia Siti Afra Aafiyah Aafiyah; Gendis Dewantari; Nasytha Muthiah; Nazwa Namira Rusdiandi; Ridwan; Maisarah Mitra Adrian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7167

Abstract

Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD semakin mengemuka di tengah kritikan terhadap Pilkada langsung yang dianggap menghasilkan biaya politik yang besar, praktik money politics, dan dominasi elit partai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika wacana tersebut serta dampaknya terhadap demokrasi partisipatif dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan analisis isi secara tematik, mengacu pada pendekatan demokrasi partisipatif Carole Pateman dan konsep desentralisasi yang dikembangkan oleh Dennis A. Rondinelli. Data dikumpulkan dari 15 posting Instagram, 5 artikel di media online, dan 120 komentar publik antara Februari hingga Maret 2026. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian hubungan antara wacana Pilkada melalui DPRD dan demokrasi partisipatif serta reaksi masyarakat di ruang publik digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wacana ini berpotensi menguatkan oligarki partai, mengurangi partisipasi politik masyarakat, serta merusak demokrasi di tingkat lokal. Sebagian besar masyarakat juga menolak pengembalian Pilkada melalui DPRD karena dianggap mengekang hak politik warga.
Pemanfaatan Bukti Kesamaan Alamat IP dalam Penanganan Kasus Persekongkolan Tender: Studi pada Perkara Nomor 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 Maria Ani Anjasari; Wahyuni Risma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7179

Abstract

Segala bentuk kerja sama tersembunyi yang memanipulasi hasil tender dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip persaingan yang sehat, karena mencederai transparansi, keadilan, dan efisiensi proses pengadaan. Untuk menjaga integritas pengadaan, pemerintah menerapkan sistem e-tender. Permasalahan muncul ketika KPPU menjadikan IP Address sebagai bukti kolusi digital. Berdasarkan Pasal 5 UU ITE, IP Address diakui sebagai bukti elektronik sah karena menunjukkan identitas unik perangkat. Penelitian ini ditempuh dengan metode normatif yuridis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang didasarkan pada penelaahan berbagai sumber kepustakaan. Keputusan No. 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 dinilai keliru karena menganggap kesamaan IP Address sebatas verifikasi administratif oleh Pokja, padahal Pokja tidak memiliki akses tersebut. Beberapa negara seperti Inggris, Brasil, Singapura, dan Tiongkok mengakui IP Address sebagai bukti jika dilengkapi metadata dan log system, yang menegaskan perlunya standar pembuktian elektronik yang konsisten dan adaptif.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Halizah Rahmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7339

Abstract

Fokus penelitian ini adalah perkembangan internet dan teknologi yang berdampak pada bidang bisnis, khususnya jual beli online (e-commerce), yang semakin berkembang pesat. Hal ini menghasilkan minat masyarakat yang meningkat dalam e-commerce. Hadirnya marketplace merupakan dampak dari perkembangan e-commerce. Ketidakpuasan pelanggan dalam jual beli online ditunjukkan oleh banyaknya kasus barang tidak sesuai gambar yang terjadi di marketplace. Konsumen berhak untuk mendapatkan gambar yang jelas dan sesuai tentang produk yang akan mereka beli. Untuk menghindari kerugian konsumen, penjual di pasar harus memahami tanggung jawab mereka dalam melakukan transaksi elektronik di marketplace. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pembelian barang elektronik dan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang melakukan transaksi e-commerce yang dirugikan. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan memeriksa berbagai dokumen resmi, seperti teks undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, dan artikel yang membahas perlindungan konsumen dan e-commerce untuk mendukung dan memberikan konteks analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus benar-benar diterapkan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi jual beli elektronik
Rekonseptualisasi Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Fenomena Perjanjian Digital Dalam Ekosistem Bisnis Modern Andika Kurniawan; Hamzah; Kasmawati; Heni Siswanto; Muhtadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7390

Abstract

Tindak Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur syarat sahnya perjanjian sejatinya dikodifikasi dalam konteks sosio-ekonomi abad ke-19, jauh sebelum kemunculan infrastruktur digital sebagai medium transaksi komersial. Akselerasi transformasi digital yang eksponensial telah melahirkan ragam modalitas kontraktual baru meliputi smart contract, kontrak wrap-click, browse-wrap agreement, serta mekanisme perjanjian berbasis kecerdasan buatan yang secara substansial melampaui daya jangkau konstruksi normatif konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata terhadap fenomena kontrak digital dalam ekosistem bisnis kontemporer, serta merumuskan rekonseptualisasi normatif yang responsif terhadap perkembangan tersebut. Metode penelitian yang diterapkan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa halal pada perjanjian digital mengalami dislokasi konseptual yang signifikan, terutama pada aspek verifikasi identitas, otonomi kehendak algoritmik, dan keabsahan klausul baku digital. Rekonseptualisasi mendesak dilakukan melalui dua jalur: pertama, reinterpretasi evolutif terhadap doktrin sepakat dalam konteks antarmuka digital; kedua, perluasan normatif terhadap konsepsi kausa halal yang mengakomodasi dimensi etika teknologi. Hasil kajian ini diharapkan berkontribusi pada pembaruan hukum perikatan nasional yang adaptif terhadap tuntutan ekosistem bisnis digital.
Pidana Cukai Rokok Ilegal Oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Muhamad Arif Fadli Syahputra; Maroni; Budiyono; Heni Siswanto; Muhtadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7393

Abstract

Tindak pidana cukai rokok ilegal merupakan bentuk kejahatan ekonomi (economic crimes) yang berdampak terhadap kerugian pendapatan negara serta melemahkan fungsi pengawasan negara di bidang cukai. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana cukai masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam mengungkap keterlibatan pelaku utama di balik jaringan distribusi rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembuktian yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dalam penanganan tindak pidana cukai rokok ilegal serta merumuskan upaya optimalisasi pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pembuktian meliputi kesulitan pembuktian unsur subjektif akibat pola distribusi terputus (broken chain distribution), keterbatasan alat bukti digital, serta kendala pembuktian kerugian negara melalui keterangan ahli di persidangan. Selain itu, sistem pembuktian masih berorientasi pada pelaku lapangan sehingga aktor intelektual dalam jaringan rokok ilegal sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi penuntutan melalui penerapan dan integrasi pendekatan tindak pidana pencucian uang guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang cukai
Strategi Manajemen Dakwah Berbasis Digital dalam Pengelolaan Konten Keagamaan Ahmad Faqih; Rama Zulvikar; Nur Aulia Rahma Safitri; Muhamad Ilham Maulana; Hanifa Mumtahanah; Muhamad Putra Ramadan; Muhamad Fauzi; Syifa Husnul Wahdini; Maisela Khusnul Khotimah; Bima Aji Putra; Fajar Ade Yudha; Cahya Dewi Ardiningrum; Muhammad Hadzami Faqih; Sadziwa Kurnia Pratama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7455

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola dakwah dari metode konvensional menjadi pendekatan berbasis media digital yang lebih luas dan interaktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi manajemen dakwah berbasis digital dalam pengelolaan konten keagamaan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) sangat penting dalam mengoptimalkan dakwah digital. Perencanaan yang matang, pengorganisasian tim kreatif, pelaksanaan dengan konten komunikatif, serta evaluasi berkelanjutan menjadi kunci efektivitas. Faktor pendukung meliputi akses internet luas dan kreativitas konten, sementara hambatan meliputi persaingan informasi, rendahnya literasi digital, dan hoaks. Dengan strategi yang tepat, dakwah digital dapat menjadi media edukasi keagamaan yang efektif, terpercaya, dan relevan bagi masyarakat kontemporer
Manajemen Dakwah di Era Media Sosial: Tantangan dan Strategi Adaptasi Andina Syaima Zahra; Ibnu Syina; Difa Jesika; Azra Nabila Ritonga; Ahmad Fajar; Atiah Anawati; Angga Eka Maulana; Siti Mutmainah; Faridah Zulfa; Tazkia Aminin; Deny Ramadan; Yoga Oka Saputra; Malik Abdul Karim; Muhammad Mukhlis Amin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7516

Abstract

Perkembangan media sosial telah membawa transformasi mendasar dalam praktik dakwah Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep manajemen dakwah di era media sosial, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pengelola dakwah digital, serta merumuskan strategi adaptasi yang efektif dalam pengelolaan konten keagamaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) terhadap berbagai sumber ilmiah relevan yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa fungsi manajemen dakwah—meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling)—harus diadaptasi secara menyeluruh terhadap karakteristik platform media sosial. Tantangan utama yang ditemukan mencakup penyebaran hoaks keagamaan, persaingan konten digital yang semakin kompetitif, rendahnya literasi digital sebagian kalangan masyarakat, serta perubahan algoritma platform yang dinamis. Strategi adaptasi yang efektif meliputi perencanaan konten berbasis data, pembentukan tim kreatif profesional, pemanfaatan fitur interaktif platform, serta evaluasi berkelanjutan menggunakan analitik digital. Analisis terhadap platform Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook menunjukkan bahwa setiap platform memiliki keunggulan spesifik yang dapat dioptimalkan sesuai segmentasi audiens dakwah. Penelitian ini memberikan implikasi strategis bagi lembaga dakwah, akademisi, dan mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghadapi dinamika dakwah digital di masa mendatang.
Perlindungan Konsumen Aatas Kelalaian Informasi Nonhalal Pada Pangan: Studi Kasus Petite Pastry Batam Karin Aulia Syalsabila; Iin Hot Prinauli Purba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7548

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus protes konsumen terhadap Petite Pastry di Batam yang secara tidak transparan menggunakan Rhum essence yang mengandung etanol sebagai pelarut dalam produknya. Isu ini menggarisbawahi urgensi transparansi informasi produk, khususnya yang berkaitan dengan prinsip religius konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, memetakan mekanisme pertanggungjawaban hukum, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan halal di Kawasan Perdagangan Bebas Batam. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer berupa kedua undang-undang tersebut dan KUH Perdata, serta bahan sekunder seperti laporan BPJPH dan survei YLKI melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelaku usaha mencantumkan kandungan Rhum essence pada label produk merupakan pelanggaran hukum ganda, yaitu melanggar Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengenai kewajiban pelabelan non-halal. Kelalaian tersebut memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, sementara prinsip strict liability dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memungkinkan tuntutan ganti rugi immateriil akibat pelanggaran religious safety konsumen. Namun, perlindungan konsumen masih belum efektif karena pengawasan BPJPH bersifat reaktif, terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum adanya mekanisme pengaduan lokal yang responsif

Page 345 of 347 | Total Record : 3464

 343   344   345   346   347 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue